Sarana Prasarana – Memontum

Ratusan Pengembangan di Kota Batu Belum Serahkan Prasarana Fasilitas Umum, 20 Diantaranya Tak Berizin

Memontum 1 — Fri, 19 May 2023 09:00:00 +0000

Memontum Kota Batu – Menjamurnya pengembang perumahan di Kota Batu, sepertinya berbanding terbalik dengan kewajiban administrasi yang harus dilakukan. Buktinya, dari total sekitar 104 pengembang di Kota Batu, baru sekitar dua pengembang perumahan yang secara administrasi telah menyelesaikan penyerahan fisik Prasarana Fasilitas Umum (PSU) ke Pemkot Batu, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP).

Sementara selebihnya, masih belum melakukan prosedurnya. Padahal, dari penyerahan itu nantinya akan langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala DPKP Kota Batu, Bangun Yulianto, menjelaskan bahwa lambatnya penyerahan PSU dari pengembangan, membuat Pemkot Batu turut terevaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK, beberapa waktu lalu. Bahkan, PSU ini juga yang menjadi sorotan oleh KPK.

Baca juga :

“Jadi dari hasil evaluasi MCP, memang yang disoroti adalah PSU dari pengembang perumahan. Untuk itu, kami sudah laporkan dan menyerahkan berkas dua pengembang perumahan yang telah menyerahkan PSU ke Pemkot Batu. Sementara selebihnya, masih menunggu,” ujarnya saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (19/05/2023) tadi.

Dari total 104 pengembang perumahan yang bergerak di Kota Batu, paparnya, setelah monitoring di lapangan, diketahui ada sekitar 20 pengembang perumahan yang belum miliki izin. Karenanya, sudah diberikan surat himbauan untuk segera mengurus perizinan.

“Target saya, untuk penyerahan administrasi ke fisik ada tambahan paling tidak 5 sampai 10 dan tambahan 50 lagi untuk semester ini.Terkait PSU, progresnya selalu saya sampaikan ke KPK setiap dua bulan sekali saat monitoring dari KPK,” jelasnya. (put/gie)

GOR Ahmad Yani Memprihatinkan, Komisi IV DPRD Sumenep Nilai Pemkab Tak Serius Dukung Sarana untuk Atlet

Memontum 1 — Mon, 20 Mar 2023 10:55:00 +0000

Memontum Sumenep – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, merasa prihatin dengan kondisi GOR Ahmad Yani yang dinilai tidak layak. Hal itu disampaikan, setelah sejumlah wakil rakyat melakuka Sidak ke sarana olah raga itu.

Bahkan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Akis Jazuli, menilai pemerintah belum serius dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana olah raga di Kabupaten Sumenep. “Pemerintah kurang serius dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kota Keris,” kata Akis, Senin (20/02/2023) tadi.

Akis Jazuli juga mengatakan, hal tersebut sangat nampak dari GOR yang tidak terawat. Padahal, GOR merupakan tempat atlet berlatih untuk bisa meraih prestasi. “Sangat disayangkan, jika hal itu terus dibiarkan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Politisi PKB, KH Sami’oddien. Dikatakannya, setelah Sidak di GOR Achmad Yani, diketahui bahwa kondisinya sangat tidak layak dan perlu diperbaiki. “Sudah kemarin (Sidak, red), memang banyak lahan yang tidak layak,” kata KH Sami’oddien.

Baca juga :

Kemudian, tambahnya, soal anggaran renovasi GOR, Politisi PKB ini telah bertanya kepada KONI. Akan tetapi, anggaran tersebut melekat di Disparbudporapar. “Anggaran renovasi GOR itu tidak melekat di KONI. Tetapi di Dinas terkait,” kata KH Sami’oddien.

Diungkapkannya, bahwa semangat para atlet perlu didukung dengan fasilitas yang memadai seperti kelayakan GOR. “Tentu, semangat para atlet harus ditopang dengan fasilitas yang memadai,” tuturnya.

Untuk itu, terkait anggaran nantinya akan dibahas. Karena, melalui sarana olah raga, akan mampu membawa atlet berprestasi baik regional dan nasional.

Ditambahkannya, saat Sidak DPRD, sebenarnya pihaknya ingin bertemu secara langsung dengan perwakilan para atlet. Termasuk, bisa memberikan motivasi. “Secepatnya untuk masuk dalam pembahasan. Kami juga ingin, para atlet untuk tetap semangat berlatih meskipun dengan sarana prasarana seadanya,” ujarnya. (dan/gie)

Direktur Yantah dan Pengelolaan Barang Basan Apresiasi Pembinaan dan Sarana Prasarana Lapas Kelas 1 Malang

Memontum 1 — Sat, 10 Dec 2022 10:50:00 +0000

Memontum Kota Malang – Pembinaan pelatihan kemandirian dan kepribadian di Lapas Kelas 1 Malang Kanwil Kemenkumham Jatim, yang semakin berkembang dan produktif, mendapat pujian secara langsung dari Direktur Pelayanan Tahanan (Yantah) dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Basan) Kemenkumham RI, Budi Sarwono, Sabtu (10/12/2022) tadi.

Dalam kunjungan yang didampingi langsung Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, Direktur Yantah dan Pengelolaan Barang Basan, meninjau satu persatu kegiatan pembinaan yang tengah berlangsung di Lapas Kelas I Malang. Diantaranya, seperti di berbagai bidang kegiatan kerja seperti budidaya Jamur dan Anggrek serta Pojok Kuliner.

Lalu, Budi Sarwono juga meninjau perkembangan sarana dan prasarana di Lapas Kelas I Malang seperti Museum Lowokwaru, Wartelsuspas, Ruang Kunjungan Tatap Muka dan Blok Tahanan Lapas Kelas I Malang. “Pelayanan kita terhadap publik terutama kepada warga binaan, harus selalu kita tingkatkan. Ini merupakan faktor yang sangat penting dan harus dipertahankan,” ujar Budi Sarwono, sambil mengucapkan apresiasinya kepada Lapas Kelas 1 Malang.

Budi Sarwono berharap, ke depannya Lapas Kelas I Malang dapat mempertahankan statusnya sebagai Lapas Produktif dan Kreatif. “Tetap pertahankan sebagai Lapas Produktif. Tunjukan bawa Lapas Kelas I Malang bisa menciptakan WBP Produktif dan Kreatif,” pesannya.

Baca juga :

Kepala Lapas Kelas I Malang, Heri Azhari, juga mengapresiasi kunjungan kunjungan Direktur Yantah dan Pengelolaan Barang Basan ke Lapas Kelas I Malang. ” Kami sangat apresiasi dan semoga dengan adanya kunjungan ini bisa memberikan energi positif kepada para pegawai dan WBP Lapas Kelas I Malang,” ujar Kalapas.

Heri Azhari juga menjelaskan, bahwa sejauh ini para instruktur merasa nyaman memberikan pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Malang. Ini karena WBP memiliki antusiasme tinggi dengan pelatihan yang mereka jalani sebagai bekal kehidupan di luar lapas kelak.

Kalapas juga mengatakan siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi tahanan dan sarana prasarana maupun pembinaan di Lapas Kelas I Malang. “Kami, Lapas Kelas I Malang akan terus meningkatkan dan mengembangkan segala hal terkait pelayanan publik, juga pembinaan kepada warga binaan,” tegas Heri Azhari. (gie)

Jelang Penilaian Ijen Geoprak, Komisi III Bondowoso Minta Eksekutif Lengkapi Sarana dan Prasarana

Memontum 1 — Sun, 06 Mar 2022 13:55:29 +0000

Memontum Bondowoso – Komisi III DPRD Bondowoso menyarankan kepada eksekutif agar memanfaatkan waktu luang yang ada untuk menyiapkan materi penilaian oleh Tim Assesment Ijen Geopark. Hal itu, harus dilakukan sebelum tim penilai datang ke Bondowoso.

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, H Sutriono, mengatakan bahwa masih banyak yang harus dibenahi oleh Pemkab Bondowoso. “Contohnya, Geosite aliran lava Plalangan di Kecamatan Ijen. Sarana dan prasarana (Sarpras) yang urgen harus diprioritaskan. Diantaranya, seperti MCK, toilet dan kamar mandi, juga papan administrasi,” ujar Sutriono, Minggu (06/03/2022).

Politisi PKB ini menyebut, harus adanya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Karena dalam Ijen Geopark harus ada edukasi, konservasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus maksimal menjalankan peran sesuai tupoksinya. Mulai dari pemberdayaan, kesadaran masyarakat, UMKM, pendidikannya, perkebunan kopi dan lain-lain.

Baca juga :

Sampai hari ini, ujarnya, dirasa peran 14 OPD belum maksimal. Yang banyak bergerak, sepertinya dari Disparbudpora dan Dinas Pendidikan. OPD lain, harus bersinergi secara aktif dengan Disparbudpora sebagai leading sektor. “Disparbudpora hendaknya memanfaatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata yang nilainya mencapai sekitar Rp 7 miliar sampai 8 miliar, secara maksimal,” ujarnya.

Karena, lanjutnya, kondisi APBD 2022 defisit. Sangat sulit mengharapkan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab DAU sudah di plot untuk belanja pegawai. Maksimalkan DAK pariwisata, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Ditambahkan, walaupun tidak sebesar DAK tahun 2021, diharapkan pembangunan fisik tahun 2022 sama dengan tahun 2021. Artinya, tahun ini Sarprasnya sudah selesai. (zen/gie)

Wali Kota Probolinggo bersama Forkopimda Resmikan Penggunaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Memontum 1 — Wed, 22 Dec 2021 16:04:30 +0000

Memontum Probolinggo – Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik hebat dengan sarana prasarana yang handal, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dengan didampingi Forkopimda melaunching sarana prasarana pelayanan publik Kota Probolinggo Tahun 2021, Rabu (22/12/2021) tadi.

Sarana prasarana tersebut, diantaranya adalah tiga unit truk pemadam kebakaran dan sepeda motor dengan fasilitas fireball serta APAR milik Satpol PP dan Damkar, enam unit mobil ambulans dengan fasilitas Automated External Defibrillator (AED) untuk pasien dengan serangan jantung milik Dinkes P2KB, satu unit truk sweeper sampah dan dua unit truk amrol (pengangkut sampah) milik Dinas Lingkungan Hidup dan dua unit kendaraan operasional untuk sosialisasi Gempur Rokok Ilegal milik Diskominfo dan Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam launching tadi, sejumlah adegan yang memiliki pesan moral agar selalu berhati-hati serta waspada dengan potensi kebakaran, mengiringi diantara pelaksanaan. Untuk penanganan bencana seperti kebakaran, masyarakat bisa menghubungi nomor tunggal panggilan darurat 112.

Dalam sambutannya, Wali Kota Habib Hadi, mengatakan bahwa defile atau parade sarana prasarana (Sarpras) ini merupakan bukti dari komitmen pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. “Kota Probolinggo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tanpa terkecuali,” terang Wali Kota Probolinggo, yang saat itu mengenakan setelan baju pemadam kebakaran.

Menurut orang nomor satu di Pemerintah Kota Probolinggo itu, komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai bidang diantaranya melalui penguatan SDM, penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana layanan publik. Atas pencapaian ini, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu merealisasikan.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program pembangunan dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara akuntabel dan berintegritas,” ungkapnya.

Selain itu, Habib Hadi juga berpesan, kepada seluruh pegawai yang akan mengoperasikan sarana prasarana ini, agar lebih profesional dan berharap penggunaannya bisa membawa manfaat bagi seluruh warga Kota Probolinggo. “Mudah-mudahan sarana-prasarana ini membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Pelayanan publik akan semakin hebat dengan sarana prasarana yang handal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Nasution, Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Kajari Hartono, Ketua PN Boedi Haryantho, perwakilan Forkopimda setempat, berkeliling mengecek kondisi sarana prasarana.

Baca juga :

Dimulai dari Satpol PP dan Damkar, dua armada baru truk pemadam kebakaran berkapasitas 5000 dan 3000 liter serta 1 truk rekondisi dengan kapasitas 4000 Liter. Menurut Kasatpol PP, Aman Suryaman, ke depan akan terus diupayakan tambahan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. “Ada beberapa memang yang masih diperlukan. Untuk itu, tahun depan kita juga akan rekondisi yang ada yang saat ini belum optimal kita rekondisi. Kemudian juga, mungkin diprogramkan ke depan untuk damkar yang ada tangganya untuk rescue,” ungkap Aman.

Bergeser ke sarpras berikutnya, Wali Kota bersama rombongan juga melihat enam unit ambulan dengan fasilitas peralatan medis darurat jantung untuk enam puskesmas di Kota Probolinggo. Menurut salah satu perawat UGD Puskesmas Ketapang, Darto, alat medis jantung ini berguna untuk pertolongan pertama bagi pasien dengan kasus henti jantung mendadak.

“Ditambahi alat AED, jadi itu kalau ada pasien tidak sadarkan diri, nadi tidak ada, nafas tidak ada itu biasanya kan kita lakukan pijat jantung. Dengan adanya alat ini, itu kita tinggal pasang elektroda kemudian tinggal nunggu perintah dari alat AED. Kemudian, kalau ready kita tinggal pencet untuk defibrilatornya,” jelas Darto yang juga menjelaskan semua bahwa SDM yang mengoperasikan sudah mengikuti pelatihan Basic Life Support.

Berikutnya, ada tiga truk kebersihan yakni, satu unit truk penyapu sampah (sweeper) dan dua unit truk pengangkut sampah (Amrol). Kepada Dinas DLH, Rachmadeta Antariksa, menyampaikan bahwa penggunaan Sarpras baru ini akan ditempatkan di area publik.

“Kami akan tempatkan nanti di titik-titik lokasi yang seperti pasar, terus perumahan-perumahan, mungkin secara berkala ya. Harapannya, ke depan alat ini bisa kita tambah lagi sehingga kota ini menjadi semakin bersih,” kata Deta sapaan akrabnya.

Sarpras terakhir adalah dua unit kendaraan operasional berjenis kabin ganda dan minibus. Anggaran pembelian kendaran ini didapatkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang difungsikan untuk kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal.

Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, merencanakan akan mengoptimalkan penggunaan kendaraan ini sebagai sarana sosialisasi di bidang cukai. ”Alhamdulillah, tahun ini kita dapat anggaran DBHCHT untuk bisa menyediakan mobil sosialisasi ini,” terang Pujo.

Setelah pengecekan Sarpras, agenda ditutup dengan atraksi dari Tim Damkar berupa aksi yel-yel dan penyemprotan air dari 3 truk pemadam kebakaran secara bersamaan ke langit serta simulasi penggunaan truk sweeper dalam menyapu dan menyedot sampah di jalanan. (pix/sit)