Menghindari momen perayaan hari Raya Idul Fitri menjadi penyebab naiknya angka penularan virus Corona, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur (Jatim) mengimbau bagi warga yang berada di zona merah, untuk melaksanakan salat id di dalam rumah.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Sedangkan jika wilayahnya masuk zona kuning, oranye apalagi hijau, dipersilakan untuk mengikuti salat id di masjid atau lapangan sebagaimana biasanya. Namun, protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, tetap harus dilaksanakan dengan disiplin.

Imbauan itu dikeluarkan dalam rapat yang digelar oleh PW NU Jatim bersama seluruh jajaran pengurus cabang NU se kabupaten/kota di Jawa Timur. Rapat digelar pada Selasa (27/04) secara daring.

“Jadi himbauan tersebut dikeluarkan NU sebagai bentuk tanggung jawab jamiyyah (organisasi) untuk bersama-sama membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 ini. Sebab, kalau ada yang kurang disiplin, maka akan semakin lama kita harus melawan pandemi ini,” ujar Ketua PC NU Jember, KH Abdullah Syamsul Arifin, saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat melalui zoom tersebut.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya himbauan tersebut, adalah karena penyebaran virus Covid selama beberapa waktu terakhir dinilai melonjak. Hal ini tidak lepas dari berbagai perayaan sosial-keagamaan yang menyedot animo banyak orang.

“NU sebagai ormas dengan anggota yang besar, harus ambil bagian untuk mensosialisasikan dan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang kepatuhan protokol kesehatan. Semata-mata agar penanganan Covid-19 di Indonesia bisa teratasi dengan baik. Agar seluruh sendi kehidupan kita bisa kembali dengan normal,” ujar Gus Aab, sapaan akrab, KH Abdullah Syamsul Arifin.

Selain itu, warga juga diminta untuk mengutamakan silaturahmi menggunakan perangkat teknologi seperti video call dan sebagainya. PW NU Jatim juga sepakat untuk mendukung Pemda agar tidak ragu mengambil langkah tegas secara bijak, demi melindungi keselamatan jiwa warganya.

Seperti halnya pemerintah, NU Jatim juga menghimbau warga untuk tidak pergi mudik. Hal ini demi pertimbangan keselamatan nyawa banyak orang. Karena itu, NU Jatim juga mendukung pemerintah daerah, untuk mengambil sikap tegas yang bijaksana, dalam rangka menegakkan protokol kesehatan.

“Kita ingin menggugah kesadaran masyarakat, bahwa terkait dengan rencana pelaksanaan idul fitri yang akan datang, rentan ada nya kerumunan. Maka silaturahmi disarankan secara virtual,” ujar pria yang juga dosen di IAIN Jember ini. (rio/ed2)

Dengan keberatan Bupati Sidoarjo memberikan izin pendirian SMK Telkom itu, maka bangunan sekolah yang sudah terlanjur dibangun ini harus dialihfungsikan. Apalagi, Bupati Sidoarjo menyarankan agar YPT mendirikan Universitas di Sidoarjo. Penolakan itu, lantaran Bupati menilai sudah terlalu banyak SMK yang ada di Sidoarjo.

“Untuk pembangunan SMK Telkom, kami menganjurkan untuk ditangguhkan. Mungkin untuk mahasiswa (Universitas atau Perguruan Tinggi) saja,” kata Saiful Ilah seusai audensi dengan Yayasan Pendidikan Telkom di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/04/2018) petang.

Selain itu, pria yang akrab dipanggil Abah Ipul ini mengungkapkan alasan ditangguhkannya izin pendirian SMK Telkom ini disebabkan beberapa pertimbangan. Diantaranya karena sudah banyak SMK di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, pendirian SMK Telkom dikhawatirkan berdampak bagi SMK lain yang sudah ada di Sidoarjo.

“Sekarang sudah ada 75 SMA/SMK di Sidoarjo. Sudah cukup banyak. Hal itu pasti akan rebutan siswa,” imbuhnya.

Kendati demikian, Abah Ipul tetap menyarankan YPT agar mendirikan Universitas yang dianggap dapat menampung anak-anak lulusan SMA/SMK asal Sidoarjo bisa kuliah di Kampus Telkom. Selain itu, alasan lainnya kata Saiful penangguhan karena sebelumnya pernah ada penolakan atas rencana pembangunan sekolah negeri oleh beberapa sekolahan swasta yang ada di Sidoarjo.

‎”Jangankan yang SMK, untuk SMA Negeri saja pernah ditolak kok sama SMA Swasta,” tegasnya.

Sementara Ketua Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), Dwi Sasongko Purnomo mengaku berdasarkan hasil audensi bersama Bupati Sidoarjo dan Dinas terkait Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa saat itu pihaknya hanya ingin mediasi untuk rencana pendirian.

“Kami hanya ingin mediasi. Karena kami akan membuka SMK,” katanya.

Kendati belum mendapatkan izin, Dwi Sasongko bersama rombongan, berencana akan membicarakan lagi dengan berbagai pihak terkait. Dwi Sasongko juga mengaku nanti pihaknya tidak membuka SMK, tetapi juga berencana akan membuka Universitas di Sidoarjo. “Nanti kami juga ada Universitas juga disitu,” pungkasnya. (wan/yan)