Sementara pelaksanaan apel sendiri, dipimpin Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra dan diikuti puluhan personel gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan PMI. Termasuk, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Dalam sambutannya, Kombespol Rama menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang meningkat seiring datangnya musim hujan. “Apel ini memperkuat kesiapsiagaan seluruh personel dan sarana prasarana (Sarpras) dalam menghadapi ancaman bencana. Diharapkan, seluruh elemen sigap, cepat dan tepat dalam memberikan respons terhadap situasi bencana untuk menjamin keselamatan warga,” kata Kapolresta membacakan amanat Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan, yang puncaknya diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026. Fenomena La Nina juga diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya intensitas hujan di atas normal.

Baca juga :

Meningkatnya curah hujan tersebut, berpotensi menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Menghadapi tantangan ini, Kapolresta membeberkan langkah antisipatif yang akan dilakukan di Banyuwangi.

Diantaranya, melakukan deteksi dini titik kerawanan bencana melalui kolaborasi bersama BMKG maupun stakeholder terkait lainnya. Sinergi lintas sektor juga akan diperkuat untuk memberikan kecepatan dan ketepatan respons, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, Wabup Banyuwangi, Mujiono, menambahkan keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada sistem penanggulangan bencana yang didukung sarana dan prasarana yang mumpuni. Serta, koordinasi yang baik antar stakeholder dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga, Wabup Mujiono meminta BPBD bersama dinas terkait rutin menggelar sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana di wilayah rawan bencana. “Bahkan anak-anak di Banyuwangi juga kita ajarkan budaya siaga bencana sejak dini melalui Program Tagana Masuk Sekolah (Tamasa) yang rutin kita gelar di sekolah-sekolah,” ujarnya. (kom/gie)

Kepala Dispngtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan sebagai upaya untuk menggerakkan kegiatan produktif di lingkungan pesantren. Selain itu, juga mengenalkan para santri pada kegiatan di luar kepesantrenan.

“Dua pesantren yang menerima bantuan ini sebelumnya telah mengajukan surat permohonan dan proposal. Kami tindak lanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan ketersediaan lahan dan sumber air, agar bantuan tepat sasaran,” ujar Slamet.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa bantuan tersebut terdiri dari kolam terpal, blower, probiotik, pakan ikan sebanyak 60 kilogram, serta bibit ikan nila sebanyak 250 ekor. Sebelumnya, Dispangtan Kota Malang juga telah menyalurkan fasilitas serupa ke sejumlah pesantren, termasuk Ponpes Bahrul Maghfiroh, yang kini memiliki unit usaha perikanan produktif.

“Salah satu yang sudah berjalan cukup baik adalah di Ponpes Bahrul Maghfiroh. Di sana, unit perikanan dikelola oleh mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Brawijaya. Mereka menjalankan budidaya sekaligus pengolahan hasil ikan,” katanya.

Ke depan, nantinya Dispangtan Kota Malang juga akan terus melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkelanjutan melalui penyuluh perikanan. “Kami memiliki penyuluh yang bertugas melakukan pendampingan dan Monev agar bantuan yang kami berikan berupa budidaya ikan air tawar dengan sistem kolam terpal ini dapat terus berjalan,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kegiatan tersebut juga untuk mendorong ketahanan pangan di lingkungan Ponpes. Selain itu, Dispangtan Kota Malang juga memfasilitasi dibidang pertanian, melalui urban farming. “Kami memfasilitasi baik budidaya perikanan dan urban farming yang sudah berjalan di lingkungan Ponpes,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa tingginya capaian tersebut dipengaruhi pemanfaatan Sarpras pada ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur beberapa waktu lalu. “Stadion Gajayana sempat lama digunakan untuk keperluan Porprov, sehingga tidak melayani masyarakat umum. Meski begitu, pendapatan hingga Juli tetap tinggi,” ucap Baihaqi, Rabu (13/08/2025) tadi.

Disebutkannya, ada dua Sarpras yang paling banyak menyumbang retribusi. Yakni, Stadion Gajayana dan GOR Ken Arok. Saat ini, disusul dengan lapangan tenis yang peminatnya semakin meningkat.

“Di delapan lapangan tenis kita, kontribusinya mulai naik,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan Sarpras milik Pemkot Malang, Disporapar menyediakan layanan pemesanan melalui aplikasi Simba.

“Harapan kami semua transaksi online, tapi bagi masyarakat yang masih membayar tunai tetap kami layani,” ucapnya.

Di tahun 2024 lalu, pendapatan retribusi Sarpras olah raga Kota Malang mencapai Rp 1,3 miliar, melampaui target Rp 850 juta. Baihaqi optimis potensi pendapatan di tahun ini masih besar, apalagi dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) baru yang menaikkan tarif sewa.

“Contohnya GOR Ken Arok, tarif sewa untuk kegiatan hiburan naik dari Rp 6 juta menjadi Rp 10 juta per hari dan itu masih lebih rendah dibanding milik swasta,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

Direktur Utama RSUD Kanjuruhan, Nur Rochmah, mengatakan bahwa anggaran DBHCHT sebesar Rp 32,754 miliar, adalah sebelum perubahan (rencana kerja perubahan). Sementara, sampai triwulan ke-2 (Juni, red) kemarin, realisasi secara anggaran masih 0 persen, tetapi secara proses pengadaan sudah 100 persen.

Ditambahkannya, beberapa item kegiatan yang dimaksimalkan dari DBHCHT, yakni seperti penyediaan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) fasilitas kesehatan (Faskes) yang terdiri dari pengadaan alat kesehatan. Dari total enam unit, ada lima unit untuk berangkat transfer pasien dan satu unit PACS.

Baca juga :

Kemudian, tambah mantan Dirut RSUD Lawang, yaitu pembangunan fasilitas kesehatan lain di RSUD Kanjuruhan. Fasilitas yang dimaksud, yakni pembangunan perluasan UGD Lantai 1 sampai dengan Lantai 4.

“Kegiatan lainnya, yaitu pemeliharaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit. Khusus ini, ada rehabilitasi Gedung Diponegoro. Kemudian, juga ada pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dan alat penunjang medis. Khusus ini, ada pemeliharaan alat-alat canggih di RSUD Kanjuruhan. Beberapa item itu, menggunakan anggaran DBHCHT senilai Rp 32,754 miliar,” ujarnya.

Masih menurut Nur Rochmah, secara khusus penggunaan alat-alat yaitu untuk menunjang UGD dan juga untuk radiologi alat kesehatan. Sedangkan untuk alat berangkat transfer pasien yang dimaksudkan, yakni Picture Archiving and Communication System (PACS).

“Itu perangkat keras dan lunak untuk radiologi. Jadi gunanya, itu untuk alat-alat hasil pemeriksaan radiologi itu akan didistribusikan langsung secara digital kepada dokter pelaksana. Jadi, di situ ada komunikasi juga antara dokter pelaksana langsung kepada dokter radiologinya. Sehingga, lebih mempercepat dan akurasi datanya lebih baik lagi,” ujarnya. (sit/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari fraksi-fraksi DPRD tersebut sebagai bahan evaluasi menuju perencanaan APBD tahun berikutnya. “Semua masukan, arahan dari fraksi akan kami evaluasi dan tindak lanjuti bersama dengan OPD terkait. Karena ini menyangkut pertanggungjawaban 2024 dan akan menjadi bekal kita untuk APBD tahun berikutnya,” kata Wali Kota Wahyu.

Salah satu masukan yang menjadi perhatian, yakni mengenai penambahan kuota sekolah negeri. Terkait hal itu, Wali Kota Wahyu menyebut ada keterbatasan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kuotanya sudah ditetapkan, berbeda dengan ketentuan tahun sebelumnya. Tidak bisa serta-merta menambah, karena ini program dan kebijakan baru dari pusat. Tapi tentu akan kami sampaikan masukan mengenai kebutuhan tersebut,” tambahnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) olahraga juga menjadi sorotan. Termasuk status kepemilikan aset dan penggunaannya. Beberapa fasilitas yang disoroti di antaranya, lapangan di Pasar Blimbing yang saat ini digunakan sebagai TPS, Stadion Gajayana, serta lapangan milik Disporapar yang ada di Kelurahan Sawojajar.

“Kita sedang inventarisasi, apakah aset itu milik Pemkot atau disewa ke pihak ketiga. Ini penting untuk menunjang kebutuhan olahraga masyarakat, apalagi setelah Porprov kemarin kita sudah baik terkait ketersediaan Sarpras pendukung,” lanjut Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti perlunya keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurutnya, pemerintah perlu mendistribusikan murid dengan adil, sekaligus mengembangkan Sarpras bagi sekolah swasta yang sudah eksis.

“Jangan sampai pembangunan sekolah negeri baru justru mematikan sekolah swasta. Maka penting untuk memperkuat sekolah swasta juga. Ini konsekuensinya perlu dukungan anggaran dari pemerintah daerah,” imbuh Mia, sapaan Ketua DPRD Kota Malang. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan juga untuk menindaklanjuti arahan dari Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan. “Menurut Pak Pj, TPS di Kota Malang ini belum optimal secara visualisasinya. Sehingga, lima TPS ini akan menjadi pilot projeknya. Beliau berharap, nanti lima TPS itu sarana prasarananya (Sarpras) dapat mendukung,” kata Rahman, Selasa (27/08/2024) tadi.

Selain itu, TPS tersebut juga dapat di dukung oleh bagian pengaman dengan tertutup. Ada bak penampungan air lindi dan perbaikan pengangkutan sampah. Karena setiap TPS bisa membutuhkan 3 hingga 4 rit (perjalanan pengangkutan, red).

“Memang kesulitan kita membawa sampah dari TPS ke TPA karena butuh waktu. Nah ini pak Pj minta agar sampah dapat diangkut sebelum pukul 07.00 WIB,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa lima TPS tersebut sebagai upaya percontohan dalam meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dari 57 TPS yang ada di Kota Malang. “Intervensi ini akan mencakup semua aspek, mulai dari sarana prasarana (sarpras), hingga pengelolaan sampahnya. Tujuannya adalah agar sampah tidak terlihat oleh masyarakat di jalanan dan pengangkutannya bisa selesai sebelum jam 7 pagi,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah melihat sendiri ke beberapa TPS, seperti di TPS Muharto dan TPS Sulfat, yang masih membutuhkan perhatian lebih. Meskipun telah ada intervensi sebelumnya, namun masih ditemukan sampah yang menumpuk di pinggir jalan akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan.

“Saya ingin memastikan bahwa kita tidak hanya menyiapkan sarananya, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih sadar dalam membuang sampah pada waktu dan tempat yang tepat. Dengan intervensi ini, kita berharap lima TPS tersebut bisa menjadi contoh bagi TPS lainnya,” tambahnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Iwan menegaskan bahwa intervensi di lima TPS ini akan dijadikan prioritas di tahun 2024 ini. Setelah itu, secara bertahap, TPS lainnya akan mendapatkan penanganan yang serupa. “Kita fokus dulu pada lima TPS ini, lalu kita akan intervensi pelan-pelan ke TPS lainnya,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Wahyu berharap melalui pemberian CSR, nantinya dapat memberikan kebermanfaatan pada SDN Tunjungsekar 1. Apalagi, bantuan itu akan diperuntukkan untuk kelengkapan sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah.

“CSR ini dari PLN untuk SDN Tunjungsekar 1 dan bentuk kerja sama ini untuk Sarpras, terutama terkait dengan sekolah digital. Mudah-mudahan, ini bisa dijaga kualitasnya dan memberikan kebermanfaatan untuk SDN Tunjungsekar 1 ini,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa CSR dari PLN untuk sekolah baru pertama kali ini diberikan. Karenanya, dirinya berharap nantinya CSR itu tidak hanya diberikan pada satu sekolah, namun juga beberapa sekolah lain.

“Karena pendidikan ini tidak hanya tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, akan tetapi BUMD dan masyarakat juga ikut bertanggung jawab,” kata Suwarjana.

Pemberian CSR itu, menurutnya untuk pengembangan Informasi Teknologi (IT) dan pengembangan UMKM. Termasuk juga untuk pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Tunjungsekar 1, Budi Hartono, mengatakan jika besaran CSR yang telah diberikan tersebut akan dibelanjakan untuk komputer, satu server, dua unit LCD, tiga printer dan alat batik. “Kemudian juga untuk pelatihan membatik dari kelas 1-6, mulai dari yang mudah hingga sulit dan juga ada pelatihan digitalisasi sekolah,” ujar Budi. (rsy/sit)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, hadir menerima penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Terbaik kategori Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan. Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan bahwa anugerah atau penghargaan yang diterima kali ini merupakan wujud dari komitmen keluarga besar Polresta Malang Kota, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan upaya memberikan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan. Selain itu, penghargaan ini juga dijadikan sebagai acuan bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Terima kasih kepada Kapolri atas penghargaan yang diberikan kepada Polresta Malang Kota sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Terbaik kategori Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan. Ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Malang,” kata Kombes Pol Budi Hermanto.

Baca juga :

Akpol angkatan 2000 ini juga mengucapkan apresiasinya kepada segenap anggota Polresta Malang Kota dan masyarakat Kota Malang atas dukungannya pada institusi Polri di wilayah Kota Malang, dalam menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Polresta Malang Kota yang sudah bekerja memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Tak lupa, kepada masyarakat Kota Malang yang sudah sama-sama bekerja dan bekerjasama dalam mendukung kepolisian untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, sederetan prestasi juga diraih oleh Polresta Malang Kota dalam pelayanan publik. Salah satunya dari Kemenpan RB dalam Pelayanan Prima dan Predikat Pembangunan ZI dilingkup Polri yang disabet tiga kali berturut-turut, penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 pada Zona Hijau dengan Kualitas Tinggi. Dan kali ini Polresta Malang Kota sebagai satu satunya Polres di Jawa Timur sebagai penerima penghargaan penyedia Sarpras kelompok rentan terbaik dari Kapolri dalam Musrenbang Polri 2024. (gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika rencana itu bukan mengarah pada sebuah renovasi. Namun, hanya penataan dan upaya melengkapi sarana dan prasarana (Sarpras). Terlebih, jika akses sudah terpenuhi, maka menurutnya aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin hidup.

“Hanya menambah Sarpras. Karena keinginan masyarakat, itukan biar ada akses. Selama ini, itu tidak ada akses jadi terhambat. Akhirnya biar ada simbiosis mutualisme, maka kita beri fasilitas agar pedagang bisa hidup dan pembeli juga nyaman,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Senin (15/01/2024) tadi.

Baca juga:

Ditambahkannya, jika hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut keluhan dari para pedagang Pasar Loak Comboran. Apalagi di area Lantai II Pasar Baru Timur, itu masih cenderung minim aktivitas dan kurang optimal. Bahkan, cenderung kosong.

“Permintaan para pedagang itu biar tidak sulit, jadi harus ada akses sepeda motor untuk menuju ke kios atau lapak mereka. Termasuk, yang ada di Lantai II. Nanti biar di Lantai II tidak mubadzir dan bisa kita buatkan tempat untuk nongkrong. Mudah-mudahan nanti ada solusi dan kita beri akses itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan jika di Pasar Comboran Baru itu nantinya akan dioptimalkan hingga 400 pedagang. “Kita masih menunggu petunjuk dari Pak Pj Wali Kota, tetapi nanti kita setting untuk jualan aksesoris onderdil kendaraan. Sekitar 200 lapak lah di masing-masing pasar yang berhadapan ini, sehingga total ada 400 an lapak,” ujar Eko. 

Namun sebelum itu dilakukan, menurutnya, Diskopindag Kota Malang akan segera menginventarisir kebutuhan dari para pedagang dan pelanggan. Yakni terkait dengan sarpras penunjang.

Sebagai informasi, selain terpusat di Pasar Barat dan Timur, aktivitas pedagang ini tersebar di empat ruas jalan. Yaitu di Jalan Prof Moch Yamin, Jalan Sartono SH, Jalan Irian Jaya dan Jalan Halmahera. (rsy/sit)