Wabup Mujiono mengatakan, bahwa masing-masing keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan mendapatkan bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk per bulan alokasi. Dirinya berharap, Bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.

“Bantuan ini harapannya tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur keluarga, tetapi juga meminimalkan dampak fluktuasi harga di pasaran. Ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama keluarga prasejahtera,” kata Wabup Mujiono.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB), Puguh Setyo W, menjelaskan penyaluran kali ini adalah rapelan untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret. “Karena ini rapelan 2 bulan, maka masing-masing PBP akan menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” kata Puguh, Selasa (17/03/2026) tadi.

Baca juga :

Di Banyuwangi, tambahnya, Bansos Pangan didistribusikan melalui Bulog Kantor Cabang Banyuwangi kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, menambahkan bahwa proses distribusi bantuan pangan sudah dimulai sejak 16 Maret dan diperkirakan rampung pada 30 April mendatang. “Bantuan sudah kami salurkan sejak 16 Maret di beberapa kelurahan di Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya menyusul ke desa atau kelurahan di kecamatan yang lain. Kami target 30 April bisa tuntas semua,” ujarnya.

Penyaluran Bansos, lanjutnya, dilakukan berbasis desa atau kelurahan. Calon penerima bantuan cukup hadir ke balai desa atau kelurahan setempat, sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan undangan.

“Kalau Lansia atau sakit dan tidak bisa hadir, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga lain dengan tetap menunjukkan dokumen lengkap seperti KTP dan KK,” kata Dwiana. (kom/bwi/gie)

Dikatakan Bupati Ipuk, dari pengecekan itu diketahui bahwa stok bahan pokok di Banyuwangi masih surplus dan bahkan memenuhi kebutuhan daerah lain. “Alhamdulillah dari hasil pengecekan kami hari ini, stok beras, minyak goreng maupun BBM dan gas elpiji di Banyuwangi sangat cukup. Harga terkendali,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menambahkan, pemerintah daerah akan rutin memantau perkembangan stok dan distribusi bahan pokok, serta energi secara berkelanjutan untuk mencegah adanya permainan harga di tingkat pasar. “Kami terus melakukan pengawasan bersama Tim TPID, Satgas Pangan Polresta, juga Bulog. Selain untuk menjaga stabilitas harga, kita juga bersama-sama mengawasi agar tidak ada permainan dari para tengkulak,” ujar Bupati Ipuk.

Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, menyebut bila stok beras di Gudang Bulog Banyuwangi saat ini ada sebanyak 97 ribu ton. Stok tersebut sangat cukup, untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Banyuwangi selama Ramadan dan Lebaran. Bahkan, Bulog Banyuwangi bisa mensuplai daerah Indonesia bagian timur yang defisit beras. Seperti Papua dan NTT.

“Realisasi penyerapan, kami sudah mencapai sekitar 28 persen dari target, padahal masih Februari ya. Artinya tren penyerapan cukup bagus dan stok cadangan akan terus bertambah,” jelas Dwiana.

Baca juga :

Terpantau di Pasar Blambangan, harga beras premium kemasan 5 kg sebesar Rp 75 ribu, beras kualitas medium kemasan 5 kg sebesar Rp 68 ribu. Selain beras, Bulog juga memastikan ketersediaan minyak goreng. Saat ini stok minyak goreng di gudang mencapai sekitar 38.000 liter.

Dalam waktu dekat, Bulog juga akan menerima tambahan pasokan sekitar 100 ribu liter. Stok komoditas pangan lain juga tersedia di Bulog, seperti gula sebanyak 85 ton.

“Untuk menjaga stabilitas harga, kami bersama Pemkab dan TPID rutin menggelar pasar murah setiap harinya di tiap kecamatan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Cadangan pangan Banyuwangi sangat aman,” tambahnya.

Integrated Terminal Manager Tanjungwangi PT Pertamina Patra Niaga, Alia Anggraini, mengatakan jika ketersediaan BBM dan LPG mencukupi selama Ramadan dan Lebaran. Konsumsi harian BBM Banyuwangi yang dilayani pihaknya, mencapai sekitar 2.300 – 2.500 kiloliter perhari untuk seluruh produk. Menjelang periode mudik, kebutuhan biasanya meningkat menjadi sekitar 2.700 – 2.800 kiloliter perhari.

Kenaikan konsumsi paling terlihat pada biosolar dan pertalite. Khusus pertalite, peningkatan biasanya terjadi sekitar H-7 Lebaran dengan tren kenaikan sekitar 3-5 persen dibandingkan hari normal.

“Sementara dari sisi cadangan, kapasitas tangki BBM seperti pertalite di kami itu mencapai sekitar 32.000 kiloliter dengan kapasitas tangki di atas 20 hari. Jadi stok aman,” kata Alia.

Begitupun dengan LPG, kebutuhan konsumsi masyarakat Banyuwangi mencapai 200 metrik ton per hari. Sementara kapasitas tangki yang dimiliki, mencapai 10 ribu metrik ton.

“Stok LPG juga aman. Sementara kita tidak melakukan extra dropping, karena alokasi yang ada masih cukup,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Kegiatan ini, juga menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola program sekaligus memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya, guna memenuhi standar operasional dan ketentuan higiene sanitasi. Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, tercatat sebanyak 87 SPPG di Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasional dan melayani masyarakat, sementara sisanya dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis.

Secara keseluruhan, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun SPPG lainnya, tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

Baca juga :

Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan program yang manfaatnya telah dirasakan luas oleh masyarakat. “Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi. Koordinasi bersama BGN menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan,” ujar Lilik.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS, agar segera mengurus sertifikasi tersebut. Langkah ini, diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh titik layanan.

Lilik juga menambahkan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga terkait kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat. “Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Dalam sosialisasi itu, Gus Ipul-sapaan Mensos hadir dengan didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos), Supomo. Sedangkan dari Pasuruan, kedatangan Gus Ipul disambut Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya, Gus Ipul mengatakan bahwa kedatangannya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan seluruh data penerima harus akurat. Maka dari itu, seluruh pihak mulai dari camat, kepala desa, perangkat hingga pendamping untuk bisa terus melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Inilah ajakan dari kami untuk Pemkab Pasuruan, Camat, Kades sampai pendamping bisa terus lakukan konsolidasi data dengan BPS. Sebab kalau akurat, maka program kita pasti akan tepat sasaran,” katanya.

Terkait pemutakhiran data, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah bersama BPS terus melaksanakannya tiap hari. Tujuannya agar sesuai kenyataan di lapangan. Sebab ditengarai, masih banyak program belum tepat sasaran karena data belum akurat.

“Dengan konsolidasi, saya yakin data kita ke depan akan makin akurat,” imbuhnya.

Baca juga :

Gus Ipul juga menyampaikan, bahwa sosialisasi yang dilaksanakan juga menjadi momentum yang sangat baik untuk menegaskan bahwa pemerintah wajib terbuka atas partisipasi masyarakat. Hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana, tidak ada lagi keluarga atau individu yang memerlukan perlindungan tapi tidak terdaftar.

“Sudah tidak bisa lagi kita menutup-nutupi data. Sebaliknya masyarakat diajak untuk memperbaiki data kita, DTSEN kita mutakhirkan dan ditambah lagi dengan digitalisasi Bansos,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Gus Shobih, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyambut baik pembaruan sistem ini sebagai instrumen kunci untuk efisiensi anggaran daerah maupun pusat. Sebab akurasi data dianggap sebagai solusi permanen untuk mengakhiri polemik penyaluran bantuan yang sering kali salah sasaran di tingkat desa.

“Data DTSEN ini bukan sekadar kumpulan angka, tapi instrumen kunci untuk efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur,” ucapnya.

Wabup juga menyoroti kasus unik dimana masih ditemukan oknum dari kalangan berkecukupan yang terdata sebagai penerima bantuan sosial. Oleh karenanya, Pemkab Pasuruan berkomitmen memberikan dukungan penuh agar proses verifikasi di tingkat lapangan berjalan jujur tanpa adanya intervensi pihak manapun.

“Atas nama Bupati Pasuruan, kami menyampaikan bahwa Pemkab Pasuruan sangat mendukung langkah Kemensos untuk terus melakukan konsolidasi data agar semakin akurat, dan penerimanya juga tepat sasaran, masyarakat pun lega,” ujarnya. (kom/pas/gie)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menyampaikan bahwa DPRD bersama Pemkot Malang telah memberikan sejumlah catatan agar kamus usulan RT Berkelas dibuat lebih spesifik dan feasible untuk dijalankan. Dengan kamus yang lebih jelas, para ketua RT diharapkan tidak lagi bingung dalam menyusun usulan pembangunan.

“Jadi ketika mengusulkan, sudah tahu koridornya dan tidak asal memilih program,” ujar Mia, Rabu (04/02/2026) tadi.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat berbagai masukan dari para ketua RT, terutama terkait keterbatasan jenis usulan yang dapat diajukan. Namun, hal tersebut dinilai wajar sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.

“Masukan itu penting dan pasti kita dengarkan untuk penyempurnaan ke depan,” katanya.

Menurut Mia, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama perlunya pengaturan skala prioritas. Dirinya mencontohkan, pembagian porsi anggaran antara pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana bisa dibuat lebih jelas agar usulan RT tetap berada dalam batas kemampuan keuangan daerah.

“Karena anggaran terbatas, apakah mungkin misal ini contoh ya, diberikan persentase misalnya 70 persen pemberdayaan sisanya adalah sarana prasarana atau infrastruktur misalnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kedua tersangka itu, ditangkap karena diduga telah mencuri Honda Beat di area parkiran warga di Jalan Industri Timur Kampung Baru, RT 6 /RW 5, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada Selasa (27/01/2026) malam. Keduanya, kemudian berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing pada Minggu (01/02/2026).

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, mengatakan bahwa kedua pelaku merupakan di bawah umur dan melakukan aksinya dengan berkeliling mencari sasaran motor yang tidak terkunci stang stir. “Pelaku kemudian mendatangi parkiran milik warga di kawasan Blimbing. Malam itu, pelaku berhasil mencuri motor Honda Beat yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang stir,” ujarnya, dalam pers rilis di Mapolresta Malang Kota, Selasa (03/02/2026) sekitar pukul 16.00.

Aksi pencurian ini, lanjutnya, terekam kamera CCTV milik warga sekitar. Dalam rekaman CCTV, keduanya sempat mendorong motor Beat tersebut. Saat sudah jauh dari lokasi, mereka kemudian mengotak atik rumah kontak dengan kunci motor Vario.

“Keduanya kemudian berhasil menyalakan mesin motor dan langsung kabur,” urainya.

Baca juga :

Kejadian itu, baru diketahui oleh korbannya yakni Andika (26), pada keesokan paginya. Karena telah kehilangan motor, Andika kemudian melaporkan kejadian ini ke Polresta Malang Kota. Dari hasil penyelidikan polisi, kedua pelaku anak ini berhasil diamankan petugas.

“Si YM telah memotivasi RHP yang masih berusia 10 tahun sehingga mau diajak untuk mengambil motor. RHP mau dengan harapan dan keinginan untuk memiliki motor sendiri. Selain itu, RHP belum bisa menentukan apakah cara yang dilakukan ini melawan hukum atau tidak. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh YM untuk bisa mempengaruhi RHP supaya ikut dengannya mengambil motor korban,” jelasnya.

Ternyata tidak hanya sekali, YM dan RHP diduga sudah dua kali melakukan aksi Curanmor. “Hasil curian tidak dijual, melainkan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Karena masih di bawah umur, keduanya tidak kami lakukan penahanan. YM sendiri sudah tidak sekolah, sedangkan RHP masih duduk di bangku SD,” tambahnya.

Atas perbuatannya, keduanya dikenakan Pasal 477 Ayat 1 Huruf F KUHP baru. “Kami akan bersinergi dengan Bapas untuk dilakukan penelitian perihal penanganan pidana anak. Dengan harapan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari Bapas akan kami jadikan pedoman untuk tindak lanjut berikutnya. Apakah itu bisa dilakukan diversi atau apapun nanti hasilnya, tentunya kita juga masih memikirkan masa depan anak tersebut,” urainya.

Kombes Pol Putu Kholis juga mengimbau masyarakat, agar lebih waspada saat memarkir motor. Selain melakukan kunci stang, pemilik motor juga diminta untuk menggunakan kunci ganda.

“Kami juga mengapresiasi kesadaran masyarakat yang sangat tinggi di Kota Malang dengan pemasangan CCTV. Tentunya mempermudah identifikasi dan juga bersama-sama untuk bisa mempersempit ruang gerak kelompok sindikat kejahatan,” tegasnya. (gie)

Dalam Raker itu, Komisi D memberikan perhatian terhadap belum terakomodirnya data calon penerima manfaat dari Kabupaten Lumajang, pada sejumlah program bantuan sosial tingkat provinsi. Ketua Komisi D pun menekankan, akan pentingnya penyusunan petunjuk teknis (Juknis) yang lebih fleksibel dan adaptif, agar tidak memberatkan masyarakat serta tetap berpihak pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Juknis penyaluran bantuan agar dievaluasi, sehingga memberikan keberpihakan kepada masyarakat,” kata Suparman.

Baca juga :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna, menjelaskan bahwa Dinsos telah melaksanakan verifikasi data bantuan sosial, termasuk program Putri Jawara dan Kip Jawara. Pada tahun 2025, sebanyak 600 data telah diverifikasi dan 300 penerima telah difasilitasi.

“Sementara untuk tahun 2026, hingga saat ini belum terdapat permintaan data lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jatim. Itu karena, keterbatasan kuota serta waktu pemenuhan data yang relatif singkat,” ujarnya.

Melalui Raker yang sudah digelar itu, Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten hingga provinsi, dalam penyediaan data masyarakat Desil 1 dan Desil 2 yang akurat dan terverifikasi. Sinergi tersebut, diharapkan mampu mendorong optimalisasi penyaluran bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Komisi D juga sepakat, supaya dilakukan peninjauan kembali serta pencabutan ketentuan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait pembatasan bantuan LKSA permakanan bagi anak yang tinggal di Kabupaten Lumajang namun tidak beralamat domisili di daerah tersebut, demi menjamin asas keadilan dan perlindungan sosial anak. (hms/adi/sit)

Dapur MBG ini, akan melayani 1.681 siswa dari delapan sekolah dasar di Kecamatan Rowokangkung, sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Program tersebut, menjadi langkah konkret Pemkab Lumajang dalam memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan geografis, mendapatkan hak yang sama atas gizi seimbang.

“Program ini adalah bentuk keadilan sosial di bidang layanan gizi. Kita ingin anak-anak di desa punya kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan cerdas seperti anak-anak di perkotaan,” ujar Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang.

Dirinya menegaskan, bahwa keberadaan dapur MBG bukan sekadar penyedia makanan, tetapi representasi dari pemerataan kesejahteraan yang menyentuh akar kehidupan masyarakat. Anak-anak yang tinggal di kawasan pedesaan kini dapat menikmati makanan bergizi yang disiapkan secara higienis dan terukur sesuai kebutuhan harian mereka.

Menurutnya, pemerataan layanan gizi menjadi kunci dalam menciptakan generasi emas Lumajang yang tangguh. Ketika anak-anak desa memperoleh nutrisi yang baik, mereka memiliki energi dan konsentrasi lebih untuk belajar serta berpartisipasi aktif di sekolah. “Gizi yang cukup adalah hak semua anak, bukan hak istimewa bagi yang mampu,” lanjutnya.

Baca juga :

Keberadaan dapur MBG di Dawuhan Wetan, juga mencerminkan semangat gotong royong antar unsur pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Keterlibatan warga lokal dalam penyediaan bahan pangan dan pengelolaan dapur menjadikan program ini berakar kuat di tengah komunitas.

Mas Yudha juga mengapresiasi, dukungan lintas sektor yang memastikan keberlangsungan program, mulai dari Camat Rowokangkung, Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga perangkat desa. Sinergi tersebut menjadi modal penting agar layanan gizi yang adil tidak berhenti sebagai proyek, melainkan tumbuh menjadi gerakan sosial berkelanjutan.

“Dapur MBG ini kita kelola dengan prinsip keberlanjutan. Tidak hanya menyajikan makanan bergizi, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi masa depan anak-anak,” ujarnya.

Program ini, menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Lumajang hadir di setiap lapisan masyarakat. Dalam konteks daerah pedesaan seperti Rowokangkung, keberadaan dapur MBG adalah bentuk nyata kehadiran negara yang berpihak pada kebutuhan dasar warganya.

Mas Yudha berharap, model layanan gizi di Dawuhan Wetan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Lumajang untuk memperluas akses gizi bagi seluruh siswa. Dirinya optimistis, pemerataan layanan gizi ini akan berkontribusi langsung terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Lumajang.

“Dari desa kita mulai pemerataan. Dari dapur kecil ini, kita bangun masa depan anak-anak Lumajang yang sehat, kuat, dan cerdas,” paparnya. (kom/adi/sit)

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa saat ini DTSEN sudah mencapai 100 persen, dengan mencakup data warga sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, proses verifikasi tetap berjalan melalui berbagai jalur, seperti pelaporan langsung ke Dinsos, pendaftaran mandiri, maupun melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel).

“Kalau di Kota Malang, error-nya itu hanya sekitar 4 ribu jiwa dari total 189 ribu di data lama (DTKS). Errornya bisa macam-macam, misalnya penerima Bansos tapi masuk desil di atas 4, atau warga yang seharusnya di desil 6 hingga 7 malah tercatat di desil 3 hingga 4. Nah, itu yang harus diperbaiki,” jelas Donny, Selasa (16/09/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa penerima Bansos memang ditentukan dari desil 1 hingga 4. Sehingga, jika ada warga yang tercatat menerima bantuan tetapi berada di desil 5 ke atas, maka secara otomatis bantuan akan dihentikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga :

“Contohnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Itu semestinya ada di desil 1 hingga 2. Kalau hasil groundchecking menunjukkan mereka ada di desil lebih tinggi, ya diputus bantuannya,” ujarnya.

Meski begitu, Donny menegaskan bahwa warga tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar ulang secara mandiri. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos milik Kemensos.

“Bisa mendaftar sendiri. Tetapi, kalau dari kami tetap harus melalui musyawarah kelurahan untuk diverifikasi. Setelah itu, hasilnya dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), untuk kemudian diajukan ke Kemensos dan BPS,” katanya.

Dengan sistem pemutakhiran ini, Donny berharap tidak ada lagi warga yang salah sasaran sebagai penerima bansos. “Makanya, kami terus perbaiki yang 4.000 error tadi. Itu jadi fokus intervensi Dinsos Kota Malang,” imbuh Donny. (rsy/sit)