Dalam pengawasan serentak ini, Tim Satgas menemukan sejumlah pelanggaran serius terkait standar higienitas dan tata letak ruang operasional dapur yang tidak sesuai dengan instruksi pusat. Bahkan, pelanggaran ini bisa dibilang cukup fatal.

Anggota Satgas MBG yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TP3D Kabupaten Jember, Evi Lestari, mengungkapkan bahwa dalam peninjauan itu, pihaknya masih menemukan sejumlah kekeliruan mendasar yang dinilai cukup fatal, karena tidak selaras dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN. Kekeliruan ini, ditemukan pada alur kerja petugas dapur.

“Kami menemukan penempatan ruang administrasi yang berada di area dalam. Hal ini, memicu aktivitas keluar masuk petugas yang intens di area sensitif. Sehingga, menjadi tidak higienis dan menyalahi SOP,” ujar Evi, saat memberikan keterangan di sela-sela peninjauan.

Selain tata letak ruang administrasi, Evi juga menyoroti kondisi dapur pengolahan dan pemorsian makanan, yang belum terstandarisasi dengan baik. Tim menemukan adanya penggabungan ruang penyimpanan untuk logistik basah dan kering, menjadi satu lokasi. Tidak hanya itu, di area dapur tersebut juga didapati sisa-sisa bumbu masakan dari hari sebelumnya yang belum dibersihkan.

Hal lain yang menjadi perhatian serius, adalah mekanisme penyimpanan makanan matang atau omprengan. Berdasar ketentuan standar, makanan yang telah diolah seharusnya langsung dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Namun pada realisasinya, makanan tersebut justru ditumpuk bersama dengan bahan bumbu lainnya.

Baca juga :

Evi juga menegaskan, bahwa pemisahan ini sangat krusial, terutama sebagai langkah mitigasi dan penanganan cepat jika terjadi kasus keracunan makanan. Makanan yang dicadangkan sebagai sampel uji laboratorium itu, tidak boleh terkontaminasi atau bercampur dengan komoditas lain.

Menyikapi berbagai temuan ini, Evi menjelaskan bahwa skema pengawasan ke depan akan dimaksimalkan melalui struktur yang sudah dibentuk oleh BGN, yaitu Koordinator Wilayah (Korwil) dan Kepala Tim Pelaksana Program Gizi (KPPG). Personel struktur tersebut pada dasarnya telah menerima pembekalan, pelatihan, serta evaluasi pemantauan secara berkala.

“Ke depan, sinergi yang solid harus diperkuat. Program jaminan gizi ini memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional. Agar program ini dapat terealisasi sesuai target bersama, semua pihak wajib bergerak dalam satu kesatuan tim kerja, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Dewan, Ahmad Hoirozi, menegaskan bahwa penataan ruang dapur mutlak harus memenuhi kriteria luas minimal dan mengikuti panduan baku yang ada. Evaluasi berkala ini, menjadi landasan penting bagi penggunaan anggaran daerah.

“With estimasi anggaran operasional yang mencapai kisaran Rp 6 juta per hari, standarisasi dasar seperti pemenuhan luas area minimal 300 meter persegi wajib dipenuhi oleh pihak pengelola,” kata Hoirozi, saat dimintai keterangan di lapangan.

Dirinya menambahkan, langkah evaluasi dan peninjauan langsung ini menjadi bagian dari upaya serius jajaran legislatif dan eksekutif, untuk mengikis pandangan miring yang berkembang di tengah masyarakat terkait kualitas pelaksanaan program di daerah. “Seluruh temuan dari Kecamatan Patrang ini akan dijadikan bahan evaluasi total,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan bahwa langkah ini menindaklanjuti imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang dirilis secara nasional terkait potensi kemarau panjang. Meskipun pihaknya berharap dampak El Nino tidak berakibat fatal, langkah antisipasi sejak dini diperlukan.

“Strategi yang disiapkan mencakup mitigasi komprehensif terhadap potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” kata Partana, Senin (27/04/2026) tadi.

Satgas ini, nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi, TNI-Polri, BMKG, Basarnas, pengelola Taman Nasional Alas Purwo, hingga elemen masyarakat. “Saat ini, statusnya masih kesiapsiagaan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tim sudah siap,” tambah Partana.

Dalam proses mitigasi, BPBD telah memetakan 11 kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Wilayah tersebut, meliputi Wongsorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Blimbingsari, Kabat, Gambiran, Purwoharjo, Siliragung, Muncar, Bangorejo dan Pesanggaran.

Baca juga :

Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan sedang, tercatat ada Kecamatan Glagah, Kalipuro, Giri dan Cluring. Sementara itu, 10 kecamatan lainnya seperti Banyuwangi Kota, Rogojampi, Tegalsari, Srono, Songgon, Glenmore, Genteng, Licin, Kalibaru dan Sempu masuk dalam kategori kerawanan rendah.

“Selain pemetaan air bersih, kami juga memberikan atensi khusus pada pemetaan titik-titik potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hutan produksi maupun taman nasional,” imbuhnya.

Koordinasi sendiri, telah dilakukan melalui rapat awal dengan sejumlah stakeholder di Banyuwangi hingga tingkat provinsi. Hal ini, bertujuan agar setiap instansi dapat melakukan mitigasi sesuai dengan wewenang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan prediksi BMKG, potensi kemarau panjang tahun ini dimulai sejak awal April dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September mendatang. “Karena itulah, kami mengumpulkan seluruh stakeholders. Untuk OPD, tugas pokok dan fungsinya sudah jelas. Peran utama ada di Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan PUDAM untuk memastikan kecukupan debit air serta kelancaran suplai air bersih bagi warga,” jelasnya.

Meski tengah bersiap menghadapi kemarau, BPBD juga tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi lainnya seperti banjir dan angin kencang. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi masih kerap mengguyur sejumlah wilayah di Banyuwangi dan menyebabkan kenaikan debit air sungai.

“Salah satu dampaknya adalah amblesnya jembatan di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, akibat terjangan banjir beberapa hari lalu. Belum lama banjir juga terjadi di Kalibaru,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Dirinya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan seluruh dapur penyedia makanan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang telah ditetapkan. “Kami akan terus memantau sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Standar dapur harus benar-benar terpenuhi, mulai dari tempat memasak, pencucian, penyimpanan bahan hingga pembuangan air,” katanya.

Baca juga :

Dirinya menegaskan, kualitas layanan dapur MBG harus terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan besarnya tanggung jawab program tersebut dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. “Kami meninjau langsung berbagai aspek penting, mulai dari kondisi fasilitas dapur, kelengkapan peralatan, hingga sistem pengelolaan air dan sanitasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan menerangkan, aspek keamanan dan kebersihan merupakan hal mutlak yang tidak boleh diabaikan. “Dapur MBG bukan sekadar tempat produksi makanan, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga kesehatan masyarakat secara luas,” terangnya.

Sekadar diketahui, Yayasan Abdul Mu’thi sendiri diketahui menyalurkan sekitar 3.600 porsi makanan setiap hari kepada masyarakat di Desa Pademawu Timur dan Desa Tanjung. Operasional dapur ini melibatkan 47 karyawan serta 3 staf pendukung, menunjukkan skala layanan yang cukup besar dan membutuhkan pengelolaan profesional. (azm/gie)

Dalam kesempatan itu, Praka Dodik menyampaikan materi wawasan kebangsaan dengan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati perbedaan. Termasuk, menumbuhkan semangat kebhinekaan sejak usia dini.

Disampaikannya, pembekalan wawasan kebangsaan kepada pelajar merupakan salah satu upaya untuk membangun karakter generasi muda agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak sejak dini. Dengan memahami wawasan kebangsaan, diharapkan mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki rasa nasionalisme dan semangat menjaga persatuan bangsa,” kata Dodik.

Dalam penyampaian materi itu, disampaikan secara sederhana dan komunikatif. Sehingga, mudah dipahami oleh para siswa. Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diajak berdialog serta menjawab pertanyaan seputar nilai-nilai kebangsaan sehingga suasana belajar berlangsung lebih interaktif.

Baca juga :

Komandan Kompi (Danki) Satgas TMMD ke-127 dari Brigif 16 Wira Yudha, Lettu Inf Sunarno, mengatakan bahwa kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan merupakan bagian dari upaya pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di desa lokasi TMMD. Sementara TMMD sendiri, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur desa, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan edukasi.

“TMMD bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat. Melalui materi wawasan kebangsaan ini, kami berharap anak-anak memiliki semangat nasionalisme dan kedisiplinan sejak dini,” ujar Lettu Inf Sunarno.

Sementara itu, Kepala MI Al-Munir Desa Gadungan, Triono, menyampaikan apresiasi atas kegiatan edukatif yang dilakukan oleh Satgas TMMD di sekolahnya. “Kehadiran anggota TNI memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa karena mereka dapat memperoleh pemahaman langsung mengenai nilai-nilai kebangsaan dari prajurit TNI,” urainya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Dengan materi ini, siswanya mendapatkan tambahan wawasan tentang nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat penting bagi pembentukan karakter.

Dirinya berharap, kegiatan serupa dapat terus dilakukan selama pelaksanaan TMMD berlangsung. Sehingga, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik di sekolah, tetapi juga penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal di masa depan. (pan/gie)

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi, Danang Hartanto, mengatakan Sidak ini dilakukan dengan cara berkeliling mengecek satu persatu lapak yang ada di Pasar Blambangan dan Pasar Banyuwangi. “Hasil Sidak menunjukkan harga bahan pokok di Banyuwangi relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas. Terjadi kenaikan salah satunya pada cabai rawit yang harganya mencapai Rp 75 ribu. Meski begitu stoknya aman, begitupun dengan bahan pokok lainnya juga masih aman,” ujarnya.

Selain itu, Tim Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dispertan Banyuwangi juga melakukan rapid test pada daging yang dijual di pasar. Tujuannya, untuk mengantisipasi adanya daging oplosan dan mengandung bahan kimia berbahaya.

“Hasilnya, daging yang beredar di pasaran aman, halal dan layak konsumsi. Sebelum itu, kami juga telah melakukan pengecekan di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum daging diedarkan,” kata Danang.

Sementara itu, Wakasatreskrim Polresta Banyuwangi, Iptu Didik Hariyono, mengatakan sejauh ini belum ada temuan yang signifikan terkait permainan harga bahan pokok. Seperti minyak goreng dan beras, masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Begitupun dengan harga daging stabil di harga Rp 130 ribu.

Baca juga :

Dirinya menegaskan, akan menindak tegas tanpa pandang bulu apabila ditemukan oknum yang memainkan harga komoditas pangan di pasaran. Termasuk yang melakukan penimbunan jelang Ramadan dan Lebaran.

“Karena ini masuknya sudah pidana. Tentu, pengawasan kita lakukan secara menyeluruh guna memastikan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Kepala Bulog Kantor Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, mengimbau agar masyarakat tidak panic buying. Sebab, stok beras dan minyak di Gudang Bulog sangat aman mencukupi pasar. “Stok beras kita itu mencapai 94.000 ton. Ini sangat mengcover kebutuhan Banyuwangi. Bahkan kita bisa supply ke daerah yang defisit beras seperti Papua, NTT dan Bali,” terangnya.

Begitupun dengan minyak goreng rakyat kuotanya bertambah. Bulog juga memastikan harga yang dijual di pasaran sesuai HET yakni Rp 15.700. Karena setiap kios yang disuplai Bulog dipasangi banner dan sticker serta imbauan agar tidak menjual di atas harga yang ditentukan. “Apabila nanti terjadi pelanggaran, pasti kita akan memberikan surat peringatan. Bisa-bisa nanti kita suspend, kita putus, tidak kita supply lagi,” tegas Dwiana.

Selain itu, untuk memastikan harga terkendali, Bulog bersama Pemkab Banyuwangi dan Bank Indonesia setiap harinya gencar melakukan operasi pasar di tiap kecamatan dan pusat keramaian hingga 16 Maret 2026. “Upaya yang kita lakukan ini untuk memastikan pasokan tetap aman, inflasi terkendali, serta tetap sesuai dengan ketentuan,” ujar Dwiana. (kom/bwi/gie)

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Malang, Heri Sunarko, menyampaikan bahwa dalam kegiatan tahun ini, ada sebanyak 50 personel Pramuka akan bertugas dalam dua shift. Yaitu, pukul 07.00 WIB sampai 18.00 WIB dan 18.00 WIB sampai 20.00 WIB.

“Setiap shift akan diisi oleh rata-rata tiga personel yang ditempatkan di Pospam Exit Tol Madyopuro, Jembatan Soekarno Hatta, dan Malang Creative Center (MCC). Serta, Posyan di Stasiun Kota Baru,” kata Heri, Jumat (21/03/2025) tadi.

Ditambahkannya, tugas dari personel, nantinya antara lain akan membantu kepolisian dan TNI dalam mengurai kemacetan. Kemudian, sebagai penunjuk arah bagi wisatawan yang datang ke Kota Malang. Serta, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Baca juga :

Dengan keterlibatan ini, ujarnya, diharapkan Pramuka Kota Malang semakin berperan dalam membantu masyarakat dalam menjaga keamanan serta kenyamanan. Terutama, menjelang momen-momen penting, seperti Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

“Kami ingin menunjukkan, bahwa Pramuka tidak hanya bertepuk dan bernyanyi. Namun, juga memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat,” tambahnya. 

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, personel Pramuka akan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Sehingga peran dan kehadiran Satgas Pramuka, nantinya akan sangat membantu dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

“Memang kehadiran mereka sangat dibutuhkan, karena selalu aktif dan menjalankan tugas dengan baik,” kata Wali Kota Wahyu, dalam pelaksanaan ‘Pelepasan Satgas Karya Bhakti Pramuka Peduli Pengamanan Lebaran 2025’, Jumat (21/03/2025) tadi.

Dirinya juga mengimbau, agar masyarakat memahami bahwa anggota Satgas Pramuka adalah relawan yang turut membantu pengamanan bersama pihak kepolisian, TNI dan relawan lain. “Karena mereka memiliki tugas yang berat dalam mendukung keamanan dan ketertiban bersama. Jadi, saya harapkan masyarakat juga tetap mengikuti arahan dari TNI, kepolisian dan relawan lain, termasuk Pramuka,” imbuhnya. (cw1/sit)

Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka membahas agenda-agenda yang akan dilakukan bersama Polres Jombang pada tahun 2025. “Kami dengan Polres Jombang membahas tentang agenda-agenda nasional yang harus disikapi bersama-sama. Seperti, terkait Satgas Pangan serta inflasi,” katanya.

Baca juga :

Selain itu, ujarnya, juga membahas terkait dengan tata kelola Pedagang Kaki Lima (PKL), lalu lintas, ketentraman serta ketertiban di Kabupaten Jombang. “Saat pertemuan itu, kami juga membahas tentang keamanan saat serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih. Tetapi saat ini, kita masih menunggu keputusan dari pusat terkait dengan pelaksanaannya,” tambahnya. (azl/gie)

Melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) ATS, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa dalam penanganannya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dengan melibatkan lintas sektor. Yakni melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Cabang Dinas Pendidikan, hingga Kementerian Agama.

“Permasalahan anak tidak sekolah ini sangat kompleks. Artinya, perlu penyelesaian lintas sektor dan ini perlu dibentuk Satgas. Ini juga sekaligus menekan angka pernikahan usia dini,” kata Sekda Erik, Selasa (05/11/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika faktor penyebab ATS yang sudah teridentifikasi, itu bermacam-macam. Mulai dari keinginan untuk bekerja atau menikah di usia muda, hambatan fisik atau difabilitas serta kendala jarak dan biaya transportasi ke sekolah.

“Ini menjadi prioritas utama kami, terutama karena Kota Malang memiliki identitas sebagai Kota Pendidikan. Menyelesaikan kasus ATS ini sangat penting agar setiap anak memiliki akses pendidikan yang layak,” ujarnya.

Baca juga :

Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, menurutnya yang paling banyak ditemukan ATS ini ada di wilayah Kecamatan Kedungkandang. Dengan mayoritas faktor penyebabnya adalah keinginan untuk bekerja dibanding bersekolah.

“Ini juga berhubungan dengan orangtua, pemahaman lingkungan, sehingga menjadi konsen kami untuk memberikan pemahaman pada mereka terkait ATS tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan pendekatan langsung ke rumah-rumah anak ATS. Dari 5.243 ATS, telah diverifikasi sebanyak 1.101 anak dan sekitar 700 di antaranya sudah mengikuti program pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“PKBM ini mampu menampung keseluruhan dan mereka dapat belajar pada malam hari dengan gratis, sehingga mereka tetap bisa bekerja di siang harinya. Harapannya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan,” ucap Suwarjana.

Dalam penanganan ATS ini, menurutnya Pemkot Malang akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 juta di tahun 2025. Program ini juga akan terus dipantau, agar mereka yang telah kembali bersekolah di PKBM atau sekolah formal tidak putus sekolah lagi.

“Insyaallah itu sudah cukup. Ini menjadi program prioritas dan ini sejalan dengan komitmen Pak Pj Wali Kota untuk menjadikan Kota Pendidikan benar-benar ramah bagi setiap anak untuk mengenyam pendidikan,” imbuh Suwarjana. (pro/rsy/sit)

Kegiatan yang menjadi sasaran non fisik TMMD ke-122 Kodim 0809/Kediri ini, berfokus pada pemanfaatan teknologi tepat guna yang berada di desa. Hadir dalam edukasi itu, Pakor Umum TMMD Kodim 0809/Kediri, Lettu Inf Iskak, Direktur PDAM Kabupaten Kediri, Imawan Waskito, Ketua tim Substansi SDA dan TTG DPMD Provinsi Jatim, Yela dan Kades Desa Pagung.

Diterangkan Yela, bahwa dipilihnya program Belanova untuk diberikan kepada masyarakat, karena teknologi seperti pemanfaatan handphone (HP) adalah bukan hal baru di masyarakat. Sehingga, diharapkan dengan pemanfaatan teknologi ini, maka bisa membantu dalam menaikan tingkat pendapatan masyarakat di desa. “Teknologi itu tidak harus dari sebuah alat yang canggih. Karena alat itu bisa dari HP atau juga bisa dari desa. Dengan mampu mengembangkan potensi yang ada, maka pemanfaatan teknologi tepat guna yang ada di desa akan memberikan manfaat luar biasa,” terangnya.

Baca juga :

Dirinya memberikan salah satu contoh potensi desa, yakni dengan pembuatan pupuk organik. Dimana bahan pembuatannya semua ada di desa dan bisa dipelajari dari teknologi.

“Kita sampaikan kepada masyarakat, bahannya ada dari alam dan tinggal mereka mengolahnya bagaimana. Sehingga, Belanova ini bisa terwujud bagi masyarakat Desa Pagung,” terangnya.

Selain pada sasaran fisik, TMMD 122 Kodim 0809/Kediri juga memfokuskan pada sasaran non fisik sebagai bagian pemberdayaan masyarakat bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. (pan/gie)