Kasatpol PP Kota Batu, Bambang Kuncoro, mengatakan bahwa sebelum melakukan penertiban terhadap PKL, sudah dilakukan upaya peringatan berkali-kali. Bahkan, PKL sendiri juga sudah sanggup untuk membuat surat pernyataan.

“Mulai Senin (08/05/2023) kemarin dan siang hari ini, kami melakukan penertiban dengan membongkar lapak milik PKL. Hari ini juga di Jalan Dewi Sartika, kami tertibkan. Kami sudah memberikan peringatan berkali-kali dan PKL sendiri juga sanggup membuat surat pernyataan. Tetapi, masih saja melanggar,” terangnya, Selasa (09/05/2023) sore.

Sebelum melakukan pembongkaran, tambahnya, petugas mengajak diskusi terlebih dahulu bersama PKL. Ada dua opsi, yakni dibongkar sendiri atau dilakukan oleh petugas. Dari opsi itu, ada juga PKL yang membongkar sendiri lapaknya, yang kemudian barang dagangannya dibawa pulang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tujuan pembongkaran lapak itu, tambahnya, untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum. Apalagi, selain lalu lintas yang padat kendaraan, juga pejalan kaki yang berjalan melalui trotoar itu juga sangat ramai.

“Yang jelas, pelanggaran dari PKL ini yang masih saja memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai tempat jualan. Jadi, keberadaannya itu juga jelas mengganggu pemandangan dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembongkaran itu, diakuinya, ada beberapa PKL yang mengaku salah. Bahkan, ada PKL yang mengajak kucing-kucingan. Artinya saat petugas sedang tidak berjaga, beberapa PKL tersebut kembali muncul untuk berjualan.

“Penindakan yang dilakukan Satpol PP sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,” tegasnya. (put/gie)

Rencananya, langkah itu akan dilakukan oleh Satpol PP. Upaya ini dilakukan, karena masih ada pedagang yang bandel dan tidak mengindahkan peringatan dari petugas.

Dikatakan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa Satpol PP merupakan instansi pemerintah yang bertugas menegakkan Perda maka harus melakukan langkah-langkah yang tegas. “Itukan sudah ada peringatan pertama, kedua dan ketiga. Maka, kalau itu sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka itu harus ditindak,” terang Aries, saat ditemui di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jumat (14/04/2023) sore.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pedagang yang harus ditindak tegas, tambahnya, yaitu yang menggunakan kendaraan sebagai tempat jualan yang notabene tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Apalagi, sampai menggunakan badan jalan.

Karena sudah mengganggu dan berpotensi menimbulkan kemacetan, tambah Aries, maka kepada seluruh penjual yang ada di Kota Batu terutama dari luar Kota Batu, agar menghormati tata tertib untuk tidak berjualan menggunakan badan jalan yang mengganggu aktifitas lalu lintas. “Kalau sudah diperingatkan dan ngajak kucing-kucingan. Harus ditindak tegas. Langsung derek mobilnya,” tegasnya. (put/gie)

Dikatakan Kepala Satpol PP Kota Batu, Bambang Kuncoro, bahwa proses awal pembangunan atau membongkar dan meratakan lahan tersebut ternyata masih berpatokan dengan perizinan bangunan awal di lahan itu. Yakni tatkala masih sebagai pabrik jamur. “Makanya, waktu itu ada perubahan pengembangan. Dan ini yang digunakan, itu masih menggunakan izin dasar yang lama. Kalau dahulu sebagai gudang perindustrian (Pabrik Jamur) dan sekarang untuk green house atau kegiatan adaptif dengan pertanian,” terang Bambang, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/03/2023) siang.

Untuk itu, tambahnya, pihak Satpol PP tidak bisa melakukan penutupan total. Tetapi, dilakukan penutupan sementara dan dilarang beraktivitas di lokasi, sampai kepengurusan izinnya keluar.

“Yang pasti, kita hentikan sementara pembangunan itu sampai izinnya keluar. Dan, dilarang ada aktivitas di lahan,” ujar Bambang.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sebenarnya, bagaimanapun juga ketika merubah bangunan, itu harus izin ke pemerintah daerah setempat. Meski pada dasarnya sudah daftar di OSS, tetapi itu hanya ada izin usaha. Dan, bangunannya tetap harus izin ke pemerintah daerah.

“Sekarang izin bangunan menggunakan PBG (persetujuan bangunan gedung). Dan, PBG ini yang menerbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kalau, ini belum dimiliki dan diurus oleh pihak yang membangun green house strawberry, maka Satpol PP yang akan menutup total pembangunan itu,” tegasnya. (put/sit)

Kepala Satpol PP Kota Batu, Bambang Kuncoro, mengatakan bahwa pelaksanaan operasi itu menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: 440/876/422.011/2023 tentang pelaksanaan kegiatan pada Bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 di Kota Batu. “Selama Bulan Ramadan ini kami akan melaksanakan operasi di tempat hiburan, panti pijat dan villa. Di sini, kami laksanakan bersama institusi terkait,” jelas Bambang, Jumat (24/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Soal waktu, menurutnya, akan masih disusun seefektif mungkin. Tentunya, pelaksanaan dilakukan secara dadakan. “Mengapa di sini bersama institusi lain, karena kami nantinya sebatas Tipiring. Sedangkan, kewenangan lain tentunya berkaitan juga instansi lain,” ujar Bambang.

Dalam operasi tersebut, tegasnya, lebih difokuskan untuk yang berpengaruh besar terhadap mengganggu aktifitas beribadah selama Ramadan. “Saya berharap, masyarakat memahaminya,” paparnya. (put/sit)

Kasatpol PP Kota Batu, Bambang Kuncoro, mengatakan bahwa penempatan petugas itu untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL), gelandangan dan pengemis (Gepeng), anak jalanan (Anjal) dan pengamen yang beroperasi di sekitaran Alun-alun. Melalui cara itu, diharapkan bisa membuat kenyamanan bagi pengunjung dan mencegah adanya gejolak dari masyarakat.

“Mulai saat ini, kita berupaya menjaga Alun-alun supaya kondusif. Dalam arti, bisa bersih dan nyaman. Dalam artian lagi, tidak ada gejolak yang merugikan masyarakat,” terang Bambang, saat berada di Kantor Perbakin Kota Batu, Jalan Minsuarso Kota Batu, Minggu (19/02/2023) siang.

Selain itu, tambahnya, juga turut dilakukan penertiban masalah parkir. Sehingga, akan kian membuat nyaman pengunjung. “Selain menertibkan pedagang kaki lima, Gepeng, Anjal dan pengamen, masalah parkir juga ditertibkan. Makanya, kita benahi di situ sambil membantu masyarakat untuk menyeberang. Karena, kita ingin turut membantu keselamatan wisatawan saat menyebrang,” tambah Bambang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam penertiban, paparnya, Satpol PP Kota Batu bekerjasama dengan Dinas Sosial. Tujuannya, ini untuk dilakukan pembinaan, jika mendapati Anjal atau Gepeng. Terhitung, sudah banyak Anjal dan Gepeng yang dibina di Dinas Sosial.

“Dalam penertiban Gepeng dan Anjal, kita lakukan pembinaan di Dinas Sosial. Dan yang jelas, juga jangan menempati di tempat-tempat yang dilarang. Seperti di dalam Alun-alun, ada Perda yang menyatakan bebas rokok dan bebas PKL,” tegasnya.

Bambang berharap, dengan penempatan petugas di Alun-alun Kota Batu, jalur lalu lintas juga tidak terganggu dengan sasaran penertiban yaitu adanya PKL di atas trotoar. Kemudian, tentunya bersih dari Gepeng serta Anjal juga pengamen di dalam Alun-alun.

“Harapan kita, pengguna jalan di trotoar tidak terganggu oleh PKL. Kemudian jalur lalu lintas, tidak macet. Pengunjung dan wisatawan nyaman ketika di dalam Alun-alun. Mudah-mudahan semakin tertib dan semakin baik,” paparnya. (put/sit)

“Kok bisa-bisanya ini terjadi. Dari bagian advertising yang masang, sangat terkesan asal-asalan,” terang Kepala Satpol PP Kota Batu, Bambang Kuncoro, Selasa (31/01/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Diuraikannya, bahwa sebagian besar reklame yang ditertibkan setidaknya ada 80 persen, yang itu berstempel dari perizinan Kabupaten Malang. “Itu kalau dilihat, pemasangan reklame di wilayah yang salah. Ada stempel bertuliskan seperti Singosari (kecamatan, red) Pemerintah Kabupaten Malang,” ujar Bambang.

Terkait dengan jumlah reklame yang sudah ditertibkan, tambahnya, sebanyak 70 reklame yang berada di Jalan Sukarno, Abdul Ghani dan Sultan Agung. “Jadi, dari 70 reklame yang kita tertibkan itu, disebabkan karena tidak ada izin, masa waktu yang sudah habis, kemudian pemasangan tidak sesuai aturan. Dan, ada stempel dari wilayah lain. Jelas, ini melanggar dan harus ditertibkan. Dasar penertiban ini, Perwali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman dan tata cara penyelenggaraan reklame,” tegasnya. (put/sit)

Baca Juga: Sektor Wisata Batu Masih Lesu, Vaksinasi Diharapkan Sebagai Pendongkrak

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan bahwa dari laporan Satpol PP Kota Batu. Untuk anggaran operasi-operasi gabungan mengalami kekurangan. Mengingat diberlakukannya PPKM Jilid II dari pusat dilakukan cukup mendadak.

“Adanya penambahan PPKM 14 hari ternyata berdampak dengan kekurangan anggaran. Utamanya anggaran untuk operasi Cipkon yang dilakukan dua kali dalam sehari,” ujar Punjul, Jumat (29/01).

Pasalnya, dari perhitungan selama diberlakukannya PPKM I dan II, anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 200 juta, sedangkan Satpol PP untuk kegiatan hanya disediakan Rp 150 juta.

“Dengan kekurangan itu Satpol mengusulkan untuk dilakukan penambahan anggaran melalui Biaya Tidak Terduga (BTT). Mengingat BTT dapat dikeluarkan dalam keadaan kebencanaan seperti saat melaksanakan PSBB,” urai Punjul.

Baca Juga : Pemberlakuan Negatif Hasil Swab PCR Covid-19 Berdampak ke Sektor Kunjungan Wisata Batu

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, M. Chori, menambahkan bahwa terkait kekurangan anggaran tersebut bisa diambilkan dari BTT. Namun saat ditanya besaran kekurangan anggaran pihaknya belum bisa memberi keterangan.

“Untuk kekurangan anggaran bisa diambilkan dari BTT. Kalau jumlah anggarannya kami belum tahu. Karena masih menunggu pengajuan dari Satpol PP,” katanya.

Sedangkan, Hingga berita ini ditulis, Kepala Satpol PP Kota Batu, M Nur Adhim, masih belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. (cw2/ed2)

Hal itu, disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Batu, Nur Adhim, Jumat (4/12) tadi.

“Dalam operasi gabungan, yang melibatkan semua unsur dan tetap akan secara kontinue dilakukan, hingga sekarang telah berhasil menjaring 4.099 pelanggar,” kata Adhim.

Dari kesemua pelanggar, tambahnya, memiliki ketidak-siplinan bervariasi. Seperti, tidak memakai masker, memakai masker tetapi salah, hingga tidak menerapkan physical distancing.

“Ada 2.637 pelanggar, yang tidak memakai masker. Lalu, 1.033 pelanggar yang tidak memakai masker dengan benar. 399 pelanggar lainnya, tidak menerapkan physical distancing berjumlah 399 orang. Jadi, total pelanggaran berjumlah 4.099 orang,” terang Adhim.

Masih menurut Ashim, dari total pelanggar, tidak semua dikenakan sanksi denda. Namun, juga ada sanksi sosial.

“17 September lalu, ada sekitar 52 pelanggar dengan sanksi denda total Rp 1,388 juta. Pada 24 September lalu, ada 51 pelanggar dikenakan Tipiring dengan total denda Rp 1,299 juta. Sementara pada 30 September, ada 57 pelanggar dan dikenakan denda total Rp 1,518 juta. Lalu, pada 12 Oktober ada 53 pelanggar dengan denda total Rp 2,062 juta. Sehingga, total pelanggar yang ditipiring ada 213 orang dengan total denda Rp 6.267.000,” jelasnya.

Operasi yustisi sendiri, akan terus dilakukan seiring masih banyaknya pelanggar Prokes. Termasuk, pandemi Covid-29, yang belum mereda.

“Kegiatan ini akan kita lakukan setiap hari. Bahkan, pelaksanaan dilakukan pada siang dan malam,” ujarnya. (cw2/sit)

Sesuai agenda sidang, pelaksanaan akan dibagi dalam dua kategori. Yakni, mereka yang sudah memiliki izin IMB (izin mendirikan bangunan) tetapi menambah bangunan lagi. Lalu, pelanggar yang memang tidak memiliki surat atau izin IMB.

“Salah satu contohnya, perumahan yang berada di Desa Beji dan beberapa villa yang ada di Desa Bumiaji, Kota Batu,” kata Kasatpol PP Kota Batu, Nur Adhim, Jumat (4/12) tadi, seraya menambahkan denda pelanggar bisa mencapai Rp 50 juta.

Kasatpol PP Kota Batu mengatakan, tujuan dilaksanakannya sidang Tipiring, yakni untuk menertibkan kelompok usaha supaya memiliki ijin bangunan secara legalitas. Karena, jika dibiarkan akan berdampak pada kesemrawutan bangunan dan penataan.

“Terutama, mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak,” tambahnya.

Disinggung mengenai langkah tegas hingga pembongkaran, Nur menjelaskan, sampai saat ini belum pernah melakukan tindakan tegas hingga pembongkaran bangunan. Untuk tindakan, sementara hanya memberhentikan paksa usaha.

“Kami sampai saat ini belum pernah membongkar paksa, tapi kalau menghentikan aktivitas, sudah pasti,” ujarnya.

Ditambahkan, langkah yang diambil Satpol PP, tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap pelaku kelompok usaha yang tidak memiliki ijin. Dengan catatan, jika bukan dari rekomendasi tim investigasi lapangan.

“Sudah pasti, kita tidak mungkin datang tiba-tiba dan langsung menghentikan paksa. Jadi ada alurnya, ada rekomendasi juga dari tim lapangan. Setelah itu, kita panggil pelanggar dan memberikan klarifikasi,” terang Nur Adhim. (cw2/sit)