“Dalam kerangka mewujudkan mimpi tersebut, Diskominfo juga getol menggelar bimbingan teknis (bimtek) input data aplikasi Malang Satu Data,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mulyono, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, satu kesatuan data sangat strategis mengingat data merupakan pondasi kuat dalam sebuah kota untuk kesejahteraan masyarakatnya. Data bukan hanya sebagai aksesori dalam dunia pemerintah.

“Lebih dari itu, data digunakan sebagai alat pengukur yang digunakan untuk menentukan kebijakan dan bisa ditampilkan lebih apik dan lengkap. Sejak awal, data adalah harta. Di mana, tanpa adanya data maka tidak bisa bekerja,” ujarnya.

Meski terlihat remeh, namun ketika Kota Malang sudah bisa melakukannya, dirinya memastikan tidak ada lagi masalah-masalah yang timbul. Apalagi, sampai adu data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau elemen-elemen masyarakat di Kota Malang.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Selain itu, dengan adanya sistem tersebut akan menjadi bagian untuk mencapai tujuan berkelanjutan di Kota Malang. Mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, hingga lingkungan. Hal ini tentu angin segar bagi hadirnya era baru tata kelola data yang semakin responsif terhadap perkembangan masa digital berikut berbagai konsekuensinya terhadap pelayanan publik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Malang, Bayu Widjaya, menjelaskan bahwa dalam mempersiapkan dan meningkatkan pemahaman petugas di setiap OPD dan unit kerja jelang proses input data, pihaknya telah menggelar Bimtek.

“Malang Satu Data nantinya bisa diakses oleh siapapun. Tentunya dengan kriteria tertentu, misalnya tidak mungkin Malang Satu Data digunakan untuk laporan ke Wali Kota dalam mencairkan anggaran. Kalau aplikasinya belum bisa terintegrasi antarperangkat daerah, setidaknya datanya terintegrasi satu sama lain,” terang Bayu.

Dalam konsep intelligent operation platform, terdapat solusi berbasis tiga pilar, yakni view, measure dan improve. “Dalam sistem kerjanya, intelligent operation platform akan ditampilkan dalam bentuk infografis dengan tampilan sederhana yang mudah dipahami,” ujarnya.

Semua teknologi, kata dia, terapannya hanya akan mengandalkan software. “Sehingga pemerintah tidak akan dibebankan pada biaya pergantian alat , seperti hardware, atau bahkan membuang alat yang tidak digunakan,” terangnya. (mus/sit)

Memontum Trenggalek – Dalam rangka efisiensi pelayanan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek akan wujudkan Trenggalek Satu Data.

Dikonfirmasi usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Trenggalek, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto mengungkapkan, untuk tahun 2021 pihaknya sudah menyusun rancangan KUA PPAS dengan PAGU anggaran sekitar Rp 10 milyar.

“Dari susunan rancangan ini kami berencana mewujudkan Program Trenggalek Satu Data di Tahun 2021 nanti. Dan ini sudah kami mulai tahun ini dengan membangun kamus standar data,” ucap Edif, Kamis (01/10/2020) pagi.

Dikatakan Edif, untuk menindaklanjuti kamus standar data ini dibutuhkan aplikasi yang berfungsi menampung sekaligus mengolah data yang tujuannya menjadikan data-data tersebut menjadi Big Data (data besar). Data-data ini nantinya juga sebagai bahan untuk mengambil kebijakan Bupati.

“Untuk membuat big data di Trenggalek, kami butuh konektivitas semua OPD. Sedangkan PAGU anggaran induk itu yang dapat dieksekusi adalah hanya cukup untuk membangun jaringan OPD yang ada di kota. Dan yang tingkat kecamatan masih belum bisa,” imbuh.

Tentu saja dalam hal ini perlu adanya penambahan biaya agar bisa dilakukan tambahan konektivitas antara server Kominfo dengan kecamatan. Sehingga harapan kami untuk mewujudkan Trenggalek Satu Data, semua OPD dan 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek bisa terkoneksi.

“Jika saja anggaran ini tidak direalisasikan, maka secara otomatis Trenggalek Satu Data akan terkendala,” tegas Edif.

Lebih lanjut Edif menyebut, sampai saat ini Kominfo Pusat sudah mencanangkan adanya Smart City (Kota Pintar). Dan untuk di Trenggalek sendiri, masih belum bisa mewujudkan hal itu, karena kendala pembiayaan pembangunan master plan Smart City.

Sebenarnya, Kominfo sudah memiliki data awal yakni master plan terkait dengan pembangunan IT. Dan ini bisa menjadi rujukan awal dari sisi IT.

“Akan tetapi jika berbicara soal Smart City, bukan hanya fokus di IT saja melainkan mencerdaskan SDM yang ada agar bisa berinovasi. Serta pembangunan yang tanpa menggangu perorangan, sehingga ini semua membutuhkan master plan yang tepat,” katanya.

Pihaknya berharap nantinya OPD sudah terkoneksikan, dan Trenggalek Satu Data juga sudah diterapkan serta adanya master plan yang tepat maka di tahun 2022 Kabupaten Trenggalek bisa memulainya.

Bisa diibaratkan, di tahun 2021 ini Trenggalek masih akan membangun insfratruktur juga SDM yang ada. “Ketika ini nanti tidak bisa terpenuhi, kemungkinan untuk mewujudkan Trenggalek Satu Data akan mundur. Makanya pertemuan dengan Komisi 1 DPRD Trenggalek ini diharapkan bisa memberikan dukungan demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas Edif. (mil)