Menurut Kepala bidang wilayah 3 BKSDA Jember Setyo Utomo, hal ini mengingat adanya Pandemi Covid-19 karena semua harus dilakukan sesuai protokol kesehatan seperti menerapkan social dan Physical distancing dan dengan jumlah petugas minimal.

“Alhmadulillah, Bupati sangat mendukung pelepasliaran satwa ini,” ujarnya.

Tentang teknisnya Sambung Setyo, nantinya setelah sampai di kecamatan Sumberbaru atau Tanggul tim BKSDA Jember akan menyambut satwa dan akan diperiksa ulang.

“Setelahnya dibawa ke SM Nusa Barong untuk dilepasliarkan, ” kata Setyo.

Setyo Utomo menerangkan, monyet ekor panjang ini hasil penyerahan dari masyarakat serta hasil sitaan oleh BKSDA Jember dan kemudian dirawat.

“Satwa yang akan dilepasliarkan ke habitatnya sudah dalam kondisi sehat, sudah disteril (jantan dan betina),” ujar Setyo.

Setyo mengatakan monyet ekor panjang yang akan dilepasliarkan tersebut masih di tempat perawatan di Cikole Jawa barat dan rencananya akan sampai di kabupaten Jember bulan Juni ini.

“Jumlahnya semua ada 40 ekor, sekarang masih Cikole jawa barat, ” katanya. (tog/yud/oso)

“Penindakan telah ditemukan binatang-binatang baik dalam keadaan hidup maupun mati yang diperjual belikan sampai ke luar negeri. Binatangnya sampai komodo yang dilindungi dan konservasinya dilakukan secara khusus,” ujar Dirreskrimsus Yusep, saat ditemui di Mapolda Jatim, Rabu (27/3/2019).

Tak tanggung-tanggung mereka bahkan diduga menjual puluhan komodo dan satwa dilindungi lain, melalui akun media sosial Facebook dengan nama Thalita Juliar ke beberapa daerah di Indonesia bahkan ke luar negeri, seperti Singapura dan negara Asia lainnya.

Yusep mengatakan, bahwa para pelaku ini membandrol komodo-komodo tersebut mulai dari Rp20 juta untuk dalam negeri hingga Rp500 juta untuk pembelian di luar negeri, per ekornya.

Mulanya, jaringan ini diamankan di salah satu rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hewan tersebut, di Kota Surabaya. Dari penggerebekan di tempat pertama ini mereka berhasil meringkus lima tersangka dan puluhan satwa seperti komodo, kakaktua jambul kuning, dan binturong.

“Kami mengamankan paspor sebagai bukti bahwa jaringan ini terhubung dengan jaringan internasional. Di mana untuk komodo ini diduga hingga lebih dari 41 ekor yang telah ke luar (negeri),” imbuhnya.

Langkah ini ditempuh terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

surat Pengaduan. (ist)

Menurut Dafis, Hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.A/55/V/PAM.5.3.2/2018/SUS/JATIM, tanggal 25 Mei 2018, Surat Perintah Penyidikan; Nomor : Sp.Dik/452/V/PAM.5.3.2./2018/Ditreskrimsus, tanggal 25 Mei 2018, dan Berkas Perkara; Nomor: BP/98/XI/PAM.5.3.2./2018/DITRESKRIMSUS tanggal 1 November 2018.

“Iya sudah kita laporkan, Substansinya mengenai pencabutan BAP, kita lihat saja nanti bagaimana tindak lanjutnya dari Divisi Propam Mabes Polri,” ucap Muhammad Dafis, S.H., kepada Memo X saat dikonfirmasi di halaman PN Jember, Selasa (26/03/2019) siang.

Namun Lanjut Dafis, dia mengakui jika langkah pelaporan dua anggota Polda Jatim ke Propam tidak akan mempengaruhi jalannya persidangan.

“Saya kira hal tersebut tidak berpengaruh pada jalannya persidangan, tetapi sebagai langkah perbaikan bagi stakeholder terkait kedepannya,” lanjutnya.

Baca : Nenek 59 Tahun Dituntut 3 Tahun

Ditanya soal tujuan pelaporannya, Dafis mengatakan jika pihaknya hanya ingin Institusi Kepolisian dan seluruh jajarannya bisa menjalankan program Kapolri dengan baik.“ Kami ingin program Kapolri di PROMOTER dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.

Memontum Jember – Kasus yang menimpa Lauw Djin Ai alias Kristin pekan lalu menarik perhatian Publik apalagi setelah Jaksa Penuntut umum (JPU) Akbar Wicaksana dari Kejasaan Jember menuntut terdakwa dengan 3 tahun penjara dan denda 100 juta serta subsider 6 bulan penjara, ada Pro dan kontra dalam menafsirkan tentang kasusnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa Nenek yang hidup sendiri ini tersandung kasus Pelanggaran UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati, dengan menangkar Satwa yang dilindungi dengan Izin penangkaran yang sudah Mati.

Sebagian kalangan menyatakan Kasus yang menimpa Nenek berumur 59 tahun asal Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun tersebut hanyalah pelanggaran Administrasi saja.

Seperti halnya yang dikatakan pengamat Satwa Liar dan Koordinator Asosiasi Pecinta Satwa Liar (Apecsi) Wilayah Jawa timur Singky Soeawadji yang hadir setiap kali dan mengikuti persidangan di Pengadilan Jember, mengatakan terdakwa (Kristin) tidak terbukti melakukan perdagangan Ilegal.

“Terdakwa ditangkap dan di tahan kejaksaan karena ada unsur perdagangan Ilegal dan Izin penangkaran yang telah mati, namun dalam perjalanan proses sidang terdakwa perdagangan liarnya tidak terbukti salah, ditambah pencabutan BAP oleh Polisi,” ujarnya.

Singky mengatakan, kemudian Jaksa fokusnya kepada Izin penangkaran yang telah mati, kalau Surat Ijin mati seharusnya masuk ke rana pelanggaran Adminitrasi bukan Pidana.

Menurut kapolres Jember AKBP Kusworo wibowo atas perbuatannya tersangka akan dikenakan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UU RI NO 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda Rp. 100 juta.

” Selain burung – burung turut diamankan, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol P 4155 ZS, 1 buah HP merk samsung galaxy prime warna putih, 5 buah sak plastik warna putih.” Ungkap Kusworo.

Atas kejadian itu Kusworo menghimbau, bagi pemegang binatang yang masuk agar agar tidak dapat berlaku pada pihak yang berwajib untuk disampaikan ke BKSDA, sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas.

Sementara kepala BKDSA wilayah III Jember Setyo Utomo mengatakan semua hewan yang diamankan sebagai barang bukti, terutama yang sehat akan akan dibawa ke habitat yang asli, ” namun yang masih kita rawat dulu sebelum diganti kehabitatnya.” kata Setyo Menandaskan. (yud/yan)