Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko, dalam penyerahan itu mengucapkan terima kasih atas pengabdian para ASN di lingkup Pemkab Nganjuk. “Saya yakin 200 ASN yang hadir di sini, pasti bangga dan bersyukur atas anugerah penghargaan pagi ini. Saya mewakili Pemkab Nganjuk, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian melayani masyarakat Nganjuk,” katanya.

Baca juga :

Disampaikannya, bahwa setiap pemberian Satyalancana Karya Satya, disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani Presiden. “Baik yang 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun lamanya. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dianugerahkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI,” jelasnya.

Pihaknya berpesan, agar penghargaan ini bisa dijadikan motivasi yang terbaik dalam mengabdi kepada masyarakat. “Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga dengan diterimanya penghargaan ini, dapat dijadikan sebagai motivasi kerja agar lebih disiplin dan bekerja lebih keras dalam mengabdi kepada bangsa dan negara serta dalam melayani masyarakat Kabupaten Nganjuk,” papar Pj Bupati Handoko, setelah penyematan Lencana secara simbolis. (kom/gie)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy Siswanto menyampaikan bahwa tanda kehormatan ini merupakan penghargaan bagi ASN yang bekerja maksimal sesuai Tupoksinya dalam melayani masyarakat Jember. Tanda kehormatan ini diberikan kepada ASN, dengan masa pengabdian kepada bangsa dan negara dalam kurun waktu tertentu yaitu 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Baca juga :

“Ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus wujud nyata terkait dengan apa yang sudah dilakukan sesuai Tupoksi dan benar-benar melayani masyarakat dengan baik selama mengabdi menjadi abdi negara,” kata Bupati Hendy.

Dirinya berharap, dengan diberikannya tanda kehormatan ini maka dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN di lingkungan Pemkab Jember. Sehingga, dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lain.

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya yang diberikan kali ini, ujarnya, merupakan hasil usulan November 2023. Terdapat 1.086 orang ASN yang diusulkan dan disetujui Presiden Republik Indonesia, H Joko Widodo, sebanyak 1.040 orang ASN untuk mendapatkan tanda kehormatan. (kom/rio/gie)

Sementara untuk penghargaan itu, diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII, yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Kamis (25/04/2024) tadi. Selain penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Pemkab Banyuwangi kembali meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” kata Mendagri.

Ditambahkan Tito, penilaian tersebut tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri. Tapi, juga melibatkan berbagai instansi terkait. Baik di kementerian atau lembaga negara lain. Bahkan, juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi, maupun sejumlah organisasi non pemerintah.

“Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas Mendagri Tito.

Baca juga :

Raihan penghargaan sendiri, diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2023. Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia. Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

“Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menyampaikan, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.

Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen dan ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen. “Stunting juga terus kita turunkan. Diantaranya, lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada Balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi” tambahnya. (kom/gie)

Menurut Bupati Yuhronur, dalam menghadapi tantangan isu yang semakin dinamis dan beragam, diperlukan insan Korpri yang sigap, inisiatif, cepat dan tanggap. Serta, dapat berkolaborasi dan bukan lagi sebagai individu.

“Dibutuhkan insan Korpri yang bersigap, inisiatif, cepat dan tanggap. Karenanya, berikan pelayanan yang sama dan setara kepada siapapun itu. Kerja Korpri bukan individu tetapi kerja kolaborasi dan berdampak,” kata Bupati Yuhronur.

Pada kesempatan tersebut, bupati mengapresiasi kesuksesan pesta demokrasi yang berjalan aman dan kondusif di 4.153 TPS di wilayah Lamongan. Hal ini, tidak lepas dari peran stekholder serta partisipasi insan Korpri dalam menjaga situasi Kamtibmas.

Di hadapan peserta apel, Bupati Yuhronur berpesan agar anggota Korpri (ASN) senantiasa mengedepankan kolaborasi serta mendorong target kinerja yang telah ditetapkan melalui inovasi. Sehingga, mengakselerasi cita-cita bersama yakni kejayaan Lamongan berkeadilan.

Baca juga :

“Mari jadikan spirit moral untuk terus berkontribusi jujur dan penuh integritas sebagai implementasi core value berahlak,” kata Bupati Yuhronur.

Pada kesempatan yang sama, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, pengabdian dan kedisiplinan selama 20 tahun dan 30 tahun. Bupati juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya ASN 2024 kepada 13 ASN, yakni Gunadi Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan (30 tahun), Yuli Wahyuono Kepala Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lamongan (30 tahun), Moch Wahyudi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (30 tahun).

Serta, Sodikin Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) (30 tahun), Muhammad Satuwi Heruwidi Kepala Dishub Lamongan (30 tahun), Sujai Camat Pucuk (30 tahun), Moch Naim Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Lamongan (30 tahun), Samian Camat Paciran (30 tahun), dan Aris Wibawa Sekertaris DPRD Lamongan (30 tahun).

Sementara empat lainnya, yaitu kepada Sujarwo Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (20 tahun), Edy Yunan Achmadi asisten ekonomi dan pembangunan setda (20 tahun), Agus Hendrawan Camat Lamongan (20 tahun), dan Johny Indrianto Firmansyah Camat Babat (20 tahun),” paparnya. (kom/son/sit)