Tentunya harga lelang tersebut terlalu murah dikarenakan harga aset tersebut mencapai Rp 44 miliar. Apalagi saat itu, Eka melalui kuasa hukumnya, Yayan Riyanto, SH, MH, telah mengajukan gugatan perlawan eksekusi lelang dan bahkan sampai saat ini masih proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Yayan Riyanto, mengatakan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan eksekusi lelang yang telah dilakukan oleh KPKNL. Sebab sampai saat ini masih ada sengketa perlawanan. “Kami masih melakukan perlawanan, namun lelang tetap dilaksanakan. Lucunya pembelinya adalah Bank Panin itu sendiri. Bagaimana Bank Panin yang mengajukan lelang melalui Pengadilan Agama, tapi Bank Panin itu sendiri yang membeli lelang dengan harga limit sebesar Rp 20,5 miliar,” ujar Yayan, Senin (21/07/2025) sore.

Tentunya hal ini sangat merugikan kliennya, sebab nilai limit itu terlalu rendah. Dirinya menjelaskan bahwa harga wajar masih di atas Rp 40 miliar. “Objek yang dilelang tidak 1 tapi ada 9 objek. Itu merugikan klien kami. Dimana  hutang klien kami hanya tersisa Rp 19,5 miliar. Harusnya tidak 9 aset yang dilelang kalau hanya untuk menutupi Rp 19,5 miliar. Ini jelas merugikan,” jelas Yayan.

Baca juga :

Karena merasa dirugikan, pihaknya secara resmi telah mengakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke PN Malang pada 18 Juli 2025. Dengan register perkara 224/Pdt.G/2025/PN Mlg. Yakni PT Bank Panin Dubai Syariah Cabang Malang sebagai tergugat I, Kepala KPKNL Malang tergugat II, Notaris Diah Aju W sebagai turut tergugat I dan Kepala Kantor ATR//Pertanahan Kota Malang sebagai turut tergugat II.

“Intinya gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan Bank Panin yang membeli sendiri objek lelang adalah perbuatan melawan hukum. Apalagi dibeli dengan harga jauh dari pasaran. Kalau alasannya tidak ada yang mau beli, itu kan wajar karena masih ada gugatan. Selain itu, kami berharap lelang eksekusi objek jaminan klien kami yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Malang, tidak sah dan batal demi hukum,” jelas Yayan.

Dikatakan Yayan, bahwa  apa yang dialami kliennya sangat miris, tidak hanya 9 objeknya saja yang dilelang dengan harga murah, namun biaya lelang dan beberapa item lainnya juga dibebakan kepada kliennya. “Hutang klien kami Rp 19,5 miliar, namun karena ada biaya seperti biaya lelang dan beberapa lainnya, hutang klien kami yang awalnya Rp19,5 miliar menjadi Rp 21 miliar. Ini sangat miris sekali,” imbuhnya.

Diketahui bawa pada 2015, Eka Pragawinata telah minjaman uang Rp 25 miliar ke Bank Panin Dubai Syariah. “Dalam petjalanan hutang itu sudah dibayar hingga tingggal 19,5 miliar. Saat itu 2 jaminan dikembalikan tinggal 10 aset. Saat ini, 9 aset telah dilelang. Padahal 9 aset itu untuk pabrik pengolahan karet, sebagai usaha klien kami,” tambahnya. (gie)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa sebelumnya di SDN Lowokwaru 03 tersebut sudah dilakukan uji coba sejak Agustus hingga Desember 2024 lalu. Kemudian, baru hari ini dilanjutkan dan hanya dilakukan di satu sekolah saja.

“Yang jelas di Kota Malang ini bukan sasaran untuk yang ditahap pertama dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga, program MBG ini murni dari CSR Gojek dengan seluruh proses pelaksanaan murni dikelola Gojek,” kata Suwarjana.

Dalam minggu ini, ujarnya, program MBG nantinya akan diperluas ke beberapa sekolah lain. Diantaranya, seperti di SMPN 19, SMPN 02 dan SDN Ciptomulyo 02. Namun, untuk distribusi akan berbeda dengan yang dilakukan pada hari ini.

Baca juga :

“Kalau untuk di tiga sekolah tersebut menggunakan APBN kemudian dikelola sama teman-teman dari Lanal. Jadi mulai masak di dapurnya hingga pengantaran dari Lanal. Dengan jumlah siswanya di tiga sekolah tersebut kurang lebih 2400 an,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu siswa kelas 6 SDN Lowokwaru 03 Kota Malang, Alvino Arya, menyampaikan rasa puasnya dari makanan yang diterima melalui program MBG tersebut. Ke depan dia berharap agar makanan yang diterima dapat terus berganti menu.

“Porsinya cukup dan semua menunya tadi suka. Tapi kalau bisa tiap hari ganti-ganti menunya. Besok pinginnya ayam krispi KFC,” ucapnya.

Senada dengan itu, Tafkhim siswa kelas 2 SDN Lowokwaru 03 Kota Malang, juga merasa puas dengan menu makanan yang telah didapatkan. Namun, ke depan dia juga menginginkan adanya menu makan lain, seperti kerang hijau.

“Inginnya menunya ganti-ganti tiap hari, ada kerang hijaunya. Tapi menu makan untuk hari ini juga sudah enak. Apalagi juga ada buah semangkanya,” imbuh Tafkhim. (rsy/sit)

Dalam gelaran yang menetapkan jumlah DPT sebanyak 1.254.964 pemilih, dihadiri sejumlah anggota KPU Provinsi Jatim Divisi SDM dan Litbang, Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Forkopimda Kabupaten Kediri, Kepala Bagian Pemerintahan, Bawaslu, Bakesbangpol, Kabag Pemerintahan Kabupaten Kediri, Dispendukcapil Kabupaten Kediri, LO Tim Pemenangan Bakal Paslon, Ketua partai politik se-Kabupaten Kediri hingga Badan Adhock PPK se-Kabupaten Kediri.

Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Badan Adhoc dan jajaran Komisioner KPU Kota Kediri, khususnya dari Divisi Rendatin, karena telah membantu menyusun pemutakhirkan daftar pemilih mulai dari awal turunnya DP4 di Bulan Mei dari Mendagri. Yakni, mulai melakukan Coklit, menetapkan DPS sampai pada tahapan penetapan DPT di tingkat Kabupaten Kediri.

Dalam Sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT itu, gelaran juga dibuka Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim dan dilanjutkan dengan pembacaan DPT oleh Ketua PPK.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Nanang Qosim menjelaskan bahwa jumlah DPT untuk Pilkada di Kabupaten Kediri ada sebanyak 1.254.964 pemilih. “Total jumlah keseluruhan DPT adalah 1.254.964 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 630.299 dan pemilih perempuan sebanyak 624.665 orang,” katanya.

Lebih lanjut Nanang menjelaskan, untuk jumlah TPS di Kabupaten Kediri, ada sebanyak 2.344 TPS reguler dan 4 TPS lokasi khusus, di Pondok Ploso Kecamatan Mojo. Jadi, total seluruhnya sebanyak 2.348 Tempat Pemungutan Suara (TPS) reguler dan TPS Loksus yang tersebar di 344 desa.

“Dengan ditetapkannya DPT ini, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang mempunyai hak pilih dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak yang diselenggarakan 27 November 2024 mendatang,” ujarnya.

Untuk jumlah DPT Pemilu dengan Pilkada nanti, ujarnya, mengalami penurunan karena ketika Pemilu kemarin Loksus lebih dari 20 TPS. Sedangkan, Pilkada 2024 hanya ada 4 TPS Loksus.

“Saat Pemilu kemarin, seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak pilih. Namun Pilkada tahun ini, hanya warga Jawa Timur yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan warga Kabupaten Kediri, yang memiliki hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri,” tambahnya. (pan/sit/adv)

Analis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Pasuruan, Moch Mahendra Hanimayani, menjelaskan bahwa penyaluran hewan kurban sudah dilakukan sejak H-7 dan dipastikan sudah sampai di tangan penerima. “Penyaluran hewan kurban sudah selesai kami lakukan dengan sasaran Ponpes, masjid dan mushala di 24 kecamatan,” kata Mahendra, Minggu (16/06/2024) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, pembagian kurban ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. Diharapkan, ini dapat memberikan motivasi bagi ummat Islam lainnya untuk berkurban.

“Dengan adanya daging kurban ini, mudah-mudahan bisa membantu mencukupi kebutuhan daging untuk warga di sini, sekaligus memotivasi muslim lainnya untuk bisa berkurban,” tambahnya.

Dirinya menegaskan, bahwa seluruh hewan kurban berasal dari sumbangsih dan sukarelawan para pegawai Pemkab Pasuruan, BUMD, perusahaan hingga donatur perorangan. “Kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang dengan keikhlasannya telah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, khususnya kaum dhuafa dan fakir miskin yang membutuhkan,” ujarnya. (kom/gie)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa UKD tersebut juga dapat diikuti oleh peserta luar Kota Malang. Sebab, UKD akan diperuntukkan bagi peserta didik untuk mendaftarkan diri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur prestasi rapor ke jenjang SMPN.

“Itu untuk persyaratan pendaftaran di seluruh SMP Negeri Kota Malang. Karena kalau dasarnya hanya nilai rapor saja, kami tidak bisa mematok nilai rapor harus sekian-sekian. Sehingga kami maunya memang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang secara akademiknya bagus,” jelas Suwarjana, Rabu (24/04/2024) tadi.

Dalam pelaksanaan UKD nanti,.akan dilakukan selama tiga hari dengan enam mata pelajaran yang diujikan. Itu dimungkinkan akan digelar pada bulan Mei 2024 mendatang.

Baca juga :

“Untuk luar wilayah Kota Malang bisa mengikuti UKD ini. Contohnya, memang penduduk Kota Malang hanya saja anaknya sekolah SD/MI nya di luar Kota Malang. Nah, kalau mau masuk SMP kan ada yang berharap masuk ke SMP Negeri Kota Malang. Sehingga selain nilai rapor dari sekolah, juga harus mengikuti UKD,” katanya.

Prinsipnya dalam ini, Disdikbud Kota Malang tetap memberikan rasa keadilan bagi siswa-siswi yang memang memiliki nilai prestasi cukup bagus. Sebab, UKD menjadi syarat dalam PPDB jalur prestasi.

“Jadi intinya, jalur prestasi ini bisa diikuti oleh warga yang berdomisili di Kota Malang dan bersekolah di Kota Malang. Tetapi untuk yang bersekolah di luar Kota Malang, tapi mereka berdomisili di Kota Malang, juga dipersilahkan mengambil jalur prestasi tapi harus mengikuti UKD,” tegasnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini para operator sekolah sedang melakukan entry data mulai dari nama peserta, tempat tanggal lahir, asal sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomer Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah sesuai KK, nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), nilai rapor kelas 5 (semester 1 dan 2) serta nilai rapor kelas 6 (semester 1).

Setelah entry data berhasil, maka tiap peserta memiliki PIN yang akan digunakan untuk UKD. (rsy/sit)

Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, mengatakan bahwa Operasi Pekat yang dilakukan tersebut merupakan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat lebih terjamin saat Bulan Ramadan. “Tentunya upaya kami terus memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Dengan Operasi Pekat ini terdapat beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas,” katanya.

Baca juga :

AKBP Wisnu mengatakan, dari 2.164 botol Miras tersebut diantaranya Miras Arak Bali sebanyak 2.161 dan 3 botol Anggur Merah. Selain itu terdapat pil koplo jenis Tyrex sekitar 2.962 butir dan pil Dextro sekitar 2.088.

“Dengan beberapa barang bukti yang sudah kami amankan ini merupakan langah tegas kami untuk menjaga ketertiban masyarakat yang menjalankan ibadah di Bulan Ramadan. Pesan saya tetap rukun guyub di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya. (nun/pix/gie)

Beberapa desa itu, yakni Desa Purwodadi (Kecamatan Gambiran, red), Kluncing (Licin), Glagah (Glagah), Sumberberas (Muncar), Tembokrejo (Muncar) dan Setail (Genteng). Kemudian, juga ada, Sidodadi (Wongsorejo), Tamansari (Licin), Genteng Wetan (Genteng) dan desa-desa lain.

Penerapan masterplan di desa-desa tersebut, dilakukan bersama Avfall Norge, yang merupakan Asosiasi Persampahan Norwegia dan turut menyusun Masterplan DRIP melalui Program Clean Ocean Through Clean Communities (CLOCC).

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bertemu CEO Avfall Norge, Runar Bålsrud, untuk membahas implementasi masterplan tersebut, di Kantor Bupati Banyuwangi, Rabu (07/02/2024) tadi.

“Kami libatkan anak-anak muda yang tergabung dalam tim pendamping program. Di tiap desa, tim ini nanti yang mendampingi untuk melakukan pengelolaan sampah secara terintegrasi,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga:

Tim tersebut, lanjutnya, diisi oleh anak-anak muda Banyuwangi yang tergabung dalam Yayasan Rijik Pradana Wetan. “Di awal, memang 15 desa pilot project. Selanjutnya, akan disebar ke seluruh wilayah Banyuwangi,” tambahnya.

Sementara itu, CEO Avfall Norge, mengatakan bahwa penguatan pengelolaan sampah di tingkat desa adalah salah satu kunci dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan. “Dari tim ini, diharapkan anak-anak muda Banyuwangi ke depan bisa mengawal pengelolaan sampah daerah secara mandiri,” ungkapnya.

Ditambahkan Chairman Yayasan Rijig Pradana Wetan, Ciptosari, bahwa timnya akan fokus melakukan pendampingan untuk menciptakan pengelolaan sampah sesuai dengan skema ‘Tangga Layanan Sampah’. “Tangga Layanan Sampah merupakan tingkatan kondisi riil pengelolaan sampah di sebuah area. Karena kondisi pengelolaan sampah di desa-desa beragam, maka teknis pendampingannya juga menyesuaikan dengan kondisi eksisting,” terang Ciptosari.

Tangga Layanan Sampah terdiri atas lima tingkatan kondisi pengelolaan sampah. Pertama, kondisi tidak ada pengelolaan, yakni sampah di lingkungan bercecer dan masih banyak perilaku membakar sampah.

Kedua, pengelolaan sampah dasar, yakni warga sudah menyediakan tempat sampah dan ada pengakutan kolektif. Ketiga, pengelolaan sampah layak, yakni sampah sudah terkumpul dan terkelola, diangkut, diolah dan dibuang ke TPS/TPS3R, ada iuran sampah serta petugas pengumpul sampah.

Keempat, pengelolaan sampah aman, yaitu semua sampah sudah terkelola dan aman, ada upaya pemilahan sampah dan daur ulang, kepengurusan pengelolaan sampah. Kelima, pengelolaan sampah sirkular yakni terpenuhinya tangga empat ditambah adanya insentif dan disinsentif.

“Misalnya Desa Kluncing dan Desa Sidodadi saat awal didamping masih di tangga pertama, belum ada layanan pengelolaan sampah. Maka kami dorong untuk masuk pada tangga kedua untuk masuk ke layanan dasar,” urai Ciptosari.

Sementara untuk Desa Tamansari dan Glagah sudah ada TPS yang didorong mencapai Tangga Layanan Aman, dengan mengedukasi warga untuk melakukan proses 3R dan mendorong pemerintah desa menerbitkan aturan pengelolaan sampah. (kom/gie)

Pada agenda Kunjungan Kerja Menteri ATR/BPN di Kabupaten Kediri tersebut, juga dilaksanakan penyerahan aset Pemprov Jatim, Aset Kementerian Pertahanan RI, Aset Kementerian PUPR, Barang Milik Negara (BMN) dan tanah wakaf.

Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan sertifikat aset. “Melalui pensertifikatan, kita harapkan permasalahan-permasalahan tanah dan permasalahan sengketa tanah, permasalahan tumpang tindih semuanya bisa terselesaikan. Khusus untuk tanah wakaf, saya mengapresiasi pemerintahan di Jawa Timur. Karena pensertifikatan tanah wakaf merupakan paling tinggi di Indonesia,” katanya.

Dijelaskannya, program sertifikasi tanah wakaf seluruh Indonesia sudah diselesaikan sebanyak 242 ribu dan paling banyak di Jawa Timur. “Apabila tanah wakaf untuk tempat beribadah ada yang belum bersertifikat, silahkan segera melapor dan mengurusnya secara gratis tanpa dipungut biaya. Program sertifikasi tanah akan terus kita galakkan dan kita kejar. Karena kita memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut mantan Panglima TNI tersebut berharap, bahwa dengan semakin banyaknya tanah yang bersertifikat, maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. “Program sertifikasi tanah terus dilakukan, dimana jajaran ATR/BPN terus proaktif sehingga tahun 2024 ini permasalahan tanah wakaf sudah selesai,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menyampaikan di tahun 2024 ini akan melaksanakan percepatan PTSL di Kabupaten Kediri. Karena memang masyarakat masih banyak yang membutuhkan dan menanti-nanti program ini, sebagai salah satu harapan untuk memiliki sertifikat atas tanah.

“Alhamdulillah, berkat dukungan dan kerja sama yang baik dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tahun 2023 ini Kabupaten Kediri sudah merealisasikan sertifikat hak atas tanah sesuai yang ditargetkan yaitu 84.887 bidang. Semoga di tahun 2024 ini kita bisa meningkatkan capaian ini untuk kepemilikan tanah oleh warga,” terangnya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih dan berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN RI serta seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri terus terjalin semakin erat dan kuat serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto setelah penyerahan sertifikat secara simbolis di Pendopo Panjalu Jayati bersama Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa menuju kawasan Perkebunan Mangli, Dusun Margomulyo, Desa Puncu, Kecamatan Puncu. Di wilayah tersebut Menteri akan melakukan penyerahan sertifikat redistribusi tanah secara dor to door atau bekas HGU PT Mangli Dian Persada. (kom/pan/gie)

Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan jika jumlah tersebut terbagi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Untuk yang PPPK, jumlahnya ada 3.749. Kalau CPNS itu ada 50 dan untuk pelamar umum serta tenaga teknis. Jadi, jumlah keseluruhan itu ada 3.799 usulan,” jelas Totok, Kamis (01/02/2024) tadi.

Ditambahkannya, secara rinci untuk kuota formasi PPPK tenaga guru ada sebanyak 592, tenaga kesehatan 64 dan tenaga teknis 3.093. Itu semua, masih diusulkan pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Ini masih usulan kepada Menpan-RB dan nanti keputusan masih menunggu. Semua instansi pemerintah sudah mengusulkan ke Menpan untuk keputusan ditetapkan berapa,” ujarnya.

Baca juga :

Totok berharap, agar nantinya semua usulan tersebut dapat direalisasikan. Sebab, itu juga untuk mencukupi semua kebutuhan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Mudah-mudahan, usulan dari Pak Pj Wali Kota ini bisa direalisasikan semua. Karena, ini dari sekian OPD mengusulkan semua,” ucapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa usulan tersebut juga telah disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2024. Sebab menurutnya, CASN yang lolos di 2024 nanti akan dilantik dan resmi memulai tugasnya pada tahun 2025.

“Kemarin Pak Kepala BKPSDM sudah mengikuti arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jadi untuk mengajukan jumlah usulan itu, memang kita pertimbangkan sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun CASN yang nanti akan dites di 2024, ini akan terhitung mulai tanggal (TMT) di 2025. Tetapi juga kita akan melihat kemampuan anggaran kita,” papar Pj Wali Kota Wahyu.

Disinggung mengenai waktu pelaksanaan pendaftaran, Wahyu menyampaikan bahwa hal tersebut masih harus menunggu pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). (rsy/sit)