Menurutnya, hal itu penting dilakukan sebagai upaya memerangi maraknya informasi hoaks yang beredar di media sosial dan kerap meresahkan masyarakat. Termasuk juga, mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan dirinya, Wakil Wali Kota, maupun pejabat Pemkot Malang lainnya.

“Ini untuk mencegah berita-berita hoaks. Wartawan di media mainstream sudah ada yang memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sehingga, saya yakin mereka tidak akan menulis berita yang tidak layak. Nantinya untuk pengawasan, dilakukan berjenjang. Pak Sekda akan mengecek ke kepala OPD, kemudian ke bawahannya dan seterusnya,” tegas Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menilai, bahwa media sosial saat ini menjadi sumber informasi yang banyak diminati masyarakat. Namun, tidak sedikit konten di dalamnya yang tidak didukung kompetensi jurnalistik dan kerap menyajikan informasi yang keliru.

Baca juga :

“Di media sosial itu kadang isinya ngawur. Kompetensinya tidak dimiliki. Karena itu, kami minta kepala OPD ikut aktif menyampaikan informasi yang benar,” katanya.

Ditambahkannya, apabila informasi hanya disampaikan melalui akun resmi Pemkot Malang, penyebarannya kerap terbatas. Karena itu, ASN diminta turut merepost informasi resmi melalui story atau status di media sosial pribadi, termasuk WhatsApp.

“Dengan story atau status WA, informasi yang benar, valid dan sesuai fakta bisa sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” jelasnya.

Ke depan, Pemkot Malang akan menyiapkan konten informasi berupa flyer, story, maupun video singkat yang mudah dipahami masyarakat. Konten tersebut akan dikoordinasikan oleh Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

“Kalau ada flyer atau video, masyarakat akan tahu mana informasi yang benar, apalagi ditambah pemberitaan dari media mainstream,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)