“Jadi, ini sudah ada rencana di periode awal kita, tetapi terkendala Covid-19. Jadi ini mungkin baru teranggarkan lagi. Tapi, itu pun sifatnya masih memang teranggarkan. Sehingga, untuk pelaksanaan masih belum ada pembahasan di rapat Badan Musyawarah (Bamus),” kata Trio, Jumat (22/03/2024) tadi.

Dikatakannya, bahwa urgensi perjalanan dinas ke luar negeri tersebut untuk melakukan studi banding. Tentu dalam hal ini, menurutnya akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing komisi yang ada di DPRD Kota Malang.

“Otomatis semua disesuaikan dengan fungsi yang ada di komisi. Jadi seperti Komisi A, Komisi B, C, D, itu pasti ada. Kalau dilihat Kota Malang ini kan sebagai salah satu Kota Pendidikan, otomatis anggota dewan memiliki kesempatan atau keinginan untuk belajar terhadap semua yang ada di Kota Malang berkaitan dengan fungsinya di komisi. Kalau komisi B bisa fokus masalah UMKM ataupun bidang keuangan,” jelasnya.

Baca juga :

Namun, Trio menegaskan bahwa hal tersebut masih sebuah rencana, belum menjadi suatu kebijakan dari pimpinan yang ada di DPRD Kota Malang. Sebab, masih harus dibicarakan kembali bersama dengan Bamus.

“Itu tinggal hasil pembicaraannya di Bamus dan rapat pimpinan seperti apa. Kita sendiri belum bisa memutuskan. Kalau sudah terpublikasi ke publik, ya itu mungkin masih dalam rangka sosialisasi dari salah satu pihak ketiga. Karena kalau kita ke luar negeri tetap menggandeng pihak ketiga, tidak bisa sendirian,” katanya.

Berdasarkan waktu, bisa saja PDLN tersebut akan dilaksanakan pada Juli mendatang. Akan tetapi, masih menunggu final Keputusan di akhir bulan Maret 2024 ini. Bisa saja, rencana tersebut gagal untuk dilakukan.

“Sangat memungkinkan bisa berubah. Misalnya tidak jadi pun juga bisa. Karena setau kami itu setelah sosialisasi masih ibaratnya pendataan lagi siapa yang mau ikut dan ada beberapa yang juga tidak mau ikut. Itu kan sifatnya pilihan walaupun teranggarkan. Artinya tidak menjadi kewajiban bagi semuanya,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Ribuan mahasiswa ini, berkumpul menjadi satu di lapangan komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan itu, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, berpesan kepada mahasiswa agar KKN yang dilaksanakan tidak hanya sekadar kegiatan seremonial. Tetapi, harus ada hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Jangan sampai KKN itu hanya sekadar seremonial. Jangan sampai KKN hanya memenuhi permintaan akademik,” kata Mas Dhito, Selasa (04/07/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Mas Dhito, KKN mahasiswa harusnya bisa memotret kondisi masyarakat. Karenanya, pihaknya pun meminta ribuan mahasiswa ini dapat berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan camat untuk mencari masyarakat miskin.

Selanjutnya, potret yang dihasilkan dapat dirumuskan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kediri. “Karena hari ini, Kabupaten Kediri sedang berjuang mengangkat derajat masyarakat yang paling miskin yang ada di desa-desa,” ungkap bupati berkacamata ini.

Sementara itu, Wakil Rektor II IAIN Kediri, Muhammad Muhaimin, mengatakan bahwa penerimaan mahasiswa oleh pemerintah daerah baru pertama kali dirasakannya. Sedangkan terkait pemilihan Kabupaten Kediri sebagai wilayah sasaran KKN, disampaikan karena 60 persen dari sekitar 14 ribu mahasiswa IAIN Kediri, merupakan warga Bumi Panjalu.

Menurut Muhaimin, tema membangun desa berkelanjutan berbasis moderasi agama dan kearifan lokal yang diusung, dirasa cocok dengan tagline yang digalakkan Mas Dhito. “Kita juga ingin ikut membangun, ingin berpartisipasi memajukan Kabupaten Kediri,” terangnya. (kom/pan/sit)