Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa gelaran GPM dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan. Dirinya juga memastikan, bahwa pelaksanaan GPM akan terus dilaksanakan selama 20 kali saat Puasa Ramadan dan akan tersebar di lima kecamatan.

“Jadi kita antisipasi sebelum Ramadan dan antisipasi H-3 sebelum Idul Fitri. Tujuannya, agar harga bahan pokok ini dapat terkendali. Kita akan melakukan GPM ini merata di lima kecamatan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun dan tidak hanya terjadi di Kota Malang. Namun, dirinya menilai jika kenaikannya tidak terlalu drastis.

“Memang naik, tapi tidak terlalu drastis. Ini tidak hanya di Kota Malang,” tambahnya.

Selain faktor musiman, tambahnya, meningkatnya aktivitas ekonomi juga dipicu kembalinya mahasiswa ke Kota Malang setelah masa libur. Kondisi tersebut, turut mendorong kenaikan permintaan sejumlah bahan pokok.

Baca juga :

“Nah, maka saya akan mengadakan rapat dengan TPID untuk bisa memberikan satu rekomendasi, harga bahan pokok mana yang harus kita intervensi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa ada 10 komoditi yang dijualkan dalam GPM tersebut. Diantaranya, beras, gula, minyak goreng premium, minyak kita, telur ayam, daging ayam, daging sapi, cabai rawit, cabai besar, bawang merah dan bawang putih.

“Untuk selisih harga komoditi yang dijualkan itu Rp 2 ribu sampai dengan Rp 10 ribu dibandingkan harga pasar,” kata Slamet.

Sementara itu, salah satu warga Bumiayu, Lustia, mengaku terbantu dengan adanya GPM. Dirinya yang membeli telur seharga Rp 28 ribu perkilogram, lebih murah dibanding harga pasar yang mencapai Rp 29 ribu hingga Rp 30 ribu.

“Lumayan membantu, lebih ringan,” lanjutnya.

Selain itu, dirinya juga membeli Minyakita karena di sejumlah toko sulit ditemukan dan harganya lebih tinggi. Dirinya sendiri mengetahui informasi pelaksanaan GPM dari grup RT di lingkungannya.

“Harapannya kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan, karena lebih murah dan membantu warga,” imbuh Lustia. (rsy/sit)

Audiensi yang berlangsung itu, tentunya menjadi komitmen kuat Pemkot Probolinggo, dalam merealisasikan harapan masyarakat. Hadir dalam audiensi itu, Dirjen Perkeretaapian, Allan Tandiono, Sekretaris Dirjen Perkeretaapian, Amin Hudaya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, Plt Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, Catur Wicaksono, Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Jumardi, Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, Plt Kepala Dishub, Pudi Adji Tjahjo Wahono dan jajaran.

“Usulan ini tentunya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang setiap hari melakukan perjalanan commuter antar wilayah dari Kota Probolinggo menuju Surabaya. Kehadiran layanan ini, tentunya akan membuat mobilitas masyarakat semakin mudah, cepat dan aman. Pertumbuhan ekonomi meningkat melalui akses transportasi yang lebih efektif. Dan, konektivitas wilayah semakin terintegrasi mendukung sektor wisata,” kata Wali Kota Aminuddin.

Menanggapi apa yang disampaikan Wali Kota Aminuddin, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, memberikan dukungan terkait usulan yang diajukan oleh Pemkot Probolinggo. Disamping itu, secara detail dokumen yang diperlukan akan disampaikan dan Dirjen Perkeretaapian akan secara serius menelaah potensi di Stasiun Probolinggo dengan rencana perpanjangan commuter line ini.

“Kami akan melihat kesiapan Kereta Commuter Indonesia dalam persiapan sarananya. Di sisi lain, kami memastikan commuter line yang sudah ada, standar pelayanan tetap terjaga. Apabila ada perpanjangan dan ada sarana yang perlu ditambahkan, akan kita evaluasi bersama,” terang Allan Tandiono.

Baca juga :

Sementara itu, secara teknis, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, menjelaskan perpanjangan relasi Supas dari Pasuruan ke Stasiun Probolinggo berjarak 38,6 km. Permohonan perpanjangan rute ini, didasari beberapa potensi seperti yang disampaikan oleh wali kota. Salah satunya, tingginya okupansi penumpang ke Stasiun Probolinggo yang bekerja dan sekadar rekreasi.

Pihaknya melihat, ada beberapa potensi di sekitar Stasiun Probolinggo, yang dilayani beberapa kereta kelas ekonomi, bisnis hingga eksekutif ini. Yaitu, Pendalungan; Blambangan Ekspres, Logawa, Ranggajati, Wijaya Kusuma, Sri Tanjung; Probowangi, Mutiara Timur dan Tawangalun.

“Demand cukup bagus. Di Probolinggo volume turun naik dari kereta-kereta yang melayani, jumlahnya cukup besar. Januari hingga November 2025 ada 15.722 penumpang turun naik di Probolinggo,” kata Arif.

Untuk itu, dalam rangka realisasi perpanjangan relasi Supas, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Kajian Pemkot Probolinggo bersama KAI dan Kereta Cepat Indonesia (KCI) diperlukan untuk melihat perkembangan dan operasional yang diterapkan.

“Selain studi dan analisis, perlu melihat Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya. Penyesuaian izin operasi baru juga harus disesuaikan, penyesuaian Public Service Obligation (PSO) sehingga anggaran perlu disesuaikan juga,” imbuh Arif.

Kemenhub pun memutuskan, commuter line akan dilaksanakan dua kali dengan pola operasional keberangkatan dari Surabaya lebih awal, pukul 01.50 dan tiba di Stasiun Probolinggo pukul 03.45. Kemudian, berangkat dari Stasiun Probolinggo pukul 04.10, tiba di Surabaya pukul 06.42. Keberangkatan malam dari Surabaya pukul 21.22, tiba di Stasiun Probolinggo pukul 23.36. (kom/pro/gie)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa itu dilakukan sesuai dengan arahan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Disamping itu, menurutnya juga untuk mendengar aspirasi warga sekitar.

“Sebelum kita fungsikan, kita nanti akan dialog dan sosialisasi ke masyarakat. Kita mau lihat keinginan masyarakat bagaimana dan seperti apa. Kalau menginginkan mobil bisa lewat, nanti akan kita buat batasan-batasan seperti itu,” ujar Dandung, Jumat (14/11/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa pembatasan tersebut nantinya bisa berupa portal agar hanya kendaraan dengan dimensi tertentu yang dapat masuk. Selain itu, juga dilakukan pengaturan penjagaan untuk mencegah kendaraan sembarangan menerobos jalur.

“Untuk kendaraan roda dua, cukup aman. Jalurnya cukup lebar sehingga sepeda motor masih bisa bersimpangan,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, struktur utama jembatan saat ini menurutnya sudah berada di posisi yang disiapkan. Saat ini pengerjaan memasuki tahap pemasangan kaki jembatan, dilanjutkan pemasangan lantai yang diperkirakan rampung pada Sabtu–Minggu.

“Setelah lantai selesai, kita buat akses pelandaian masuknya. Termasuk pembatas pengaman untuk pejalan kaki, terutama jamaah masjid. Kita sediakan sekitar satu meter agar aman dari kendaraan,” tuturnya.

Secara teknis, jembatan bailey dipastikan aman untuk digunakan. Beban maksimal yang bisa ditampung mencapai 4.900 kilogram atau sekitar 5 ton. “Struktur bawah jembatan kuat. Plendes sudah kita buat baru dengan pengecoran sesuai hitungan konstruksi. Baik beban jembatan maupun kendaraan, insyaallah aman,” tegasnya.

Dandung juga menyebut, bahwa pembangunan jembatan permanen telah diusulkan dengan anggaran Rp 5,5 miliar. Angka ini mencakup konstruksi fisik, DED, serta pengawasan. “Kemarin konstruksi fisiknya sekitar Rp 5,3 miliar, tapi kalau termasuk perencanaan dan pengawasan, total kami ajukan Rp 5,5 miliar,” lanjut Dandung.

Jika seluruh tahap pemasangan berjalan sesuai rencana, Jembatan Bailey Sonokembang ditargetkan sudah dapat difungsikan pada 20 November 2025. Namun penggunaan resminya tetap menunggu hasil sosialisasi dan kesepakatan dengan warga. (rsy/sit)

Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memberikan keterangan terkait kasus ini, Senin (21/07/2025) tadi. Salah satunya, adalah mantan Kepala BP3MI Provinsi Jawa Timur yang kini bertugas di kantor pusat Kementerian P2MI Jakarta, Titis Wulandari. Dia menyatakan, bahwa PT NSP yang disebut dalam perkara ini telah terdaftar secara sah dalam sistem informasi SISKOP2MI.

Namun, Titis juga menekankan bahwa pendirian kantor cabang PT NSP semestinya juga harus disertai dengan perizinan yang sah dari pihak berwenang. “PT pusat tersebut terdaftar resmi dan memiliki legalitas. Saya menjelaskan bahwa proses penempatan tenaga kerja dilakukan oleh kantor pusat,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa pendirian kantor cabang semestinya juga disertai dengan perizinan yang sah. Titis mengatakan, kewenangan perizinan pendirian kantor cabang merupakan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi.

Baca juga :

Titis juga menyebut bahwa proses eksekusi penempatan memang tetap dilakukan oleh kantor pusat, namun cabang tetap harus memiliki dasar legal yang jelas. “Kalau kantor cabang melakukan promosi job atau kegiatan seleksi penempatan, bisa saja dilakukan, asal memiliki legalisasi pendirian,” ujarnya.

Sementara itu, JPU Mohamad Heryanto, menyampaikan bahwa keterangan dari saksi ahli ini sangat penting dalam proses persidangan. “Kedua saksi ahli yang kami hadirkan memberikan penguatan terhadap pembuktian dakwaan dalam perkara ini. Kami menghadirkan 2 saksi ahli, yakni Bu Titis dari Kementerian P2MI dan satu lagi dari Kemenaker. Kami juga rencanya menghadirkan saksi lain, namun yang bersangkutan masih dirawat di rumah sakit dan surat sakitnya sudah kami bacakan di persidangan,” ujar Heryanto.

Dijelaskannya, inti keterangan dari saksi ahli memperkuat fakta bahwa izin operasional kantor cabang PT NSP di Malang baru keluar pada November 2024 melalui Online Single Submission. Hal tersebut menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan sebelum itu tidak memiliki dasar perizinan cabang secara sah. “Keterangan ahli menyatakan bahwa izin operasional cabang adalah kewenangan daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, bukan dari kementerian,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Hermin, Dian Permana dan Alti alias Ade didakwa dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO, serta Pasal 81 jo Pasal 69 dan/atau Pasal 85 jo Pasal 71 UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Total lebih dari 40 saksi direncanakan akan dihadirkan selama persidangan. (gie)

Suasana terlihat penuh kehangatan, dengan dialog yang santai dan canda tawa mewarnai pertemuan tersebut. Acara sendiri, dimulai dengan sambutan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, yang memberikan pengantar dengan penuh hormat. “Selamat datang di Istana Negara. Ini adalah acara makan siang bersama. Agenda utamanya, nanti Bapak Presiden yang menyampaikan,” kata Mensesneg Pratikno.

Setelah sambutan singkat tersebut, makan siangpun dimulai. Hidangan prasmanan disediakan dengan beragam menu khas Tanah Air. Mulai dari soto bangkong, asinan, nasi liwet, kambing guling, pempek hingga mie ayam.

Para menteri dan tamu undangan mengambil makanan di stan yang telah disiapkan, menciptakan suasana yang akrab dan santai. Di meja utama, Presiden Jokowi duduk bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, serta Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Momen kehangatan semakin terasa, ketika di tengah acara, Presiden Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Dirinya terlihat berbincang hangat, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa.

Para menteri pun tampak menikmati momen ini, karena mereka santai sambil mengobrol, sambil sesekali tertawa bersama rekan-rekan kabinet. Di penghujung jamuan, Presiden Jokowi memberikan kata sambutan. Dirinya memulai dengan mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya, dimana banyak momen penting dan dinamika yang telah mereka lalui bersama.

Baca juga :

“Kita telah lalui bersama-sama. Banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas dan rapat internal,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya, selama satu dekade terakhir. Dirinya berharap, apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. Dan saya berharap, apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai,” ungkap Presiden.

Tidak lupa, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Presiden Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya, jika selama masa interaksi dan kerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa silakan kalau ada yang ingin ke Solo. Kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi, mohon maaf,” ucap Presiden.

Jamuan makan siang ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi momen keakraban dan perpisahan hangat antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. (hms/set/gie)

Menurut Made-sapannya, masa jabatan DPRD Kota Malang akan berakhir pada 24 Agustus 2024 mendatang. Apabila Ranperda tidak selesai menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka Panitia Khusus (Pansus) akan berubah.

“Karena masa berakhirnya Pansus bertepatan dengan berakhirnya SK dewan periode 2019-2024. Meskipun ada 25 anggota yang tetap menjabat, komposisinya akan berubah,” ujar Made, Kamis (23/05/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkan apabila Pansus itu berubah, maka pembahasan harus dimulai lagi dari awal. Meskipun saat ini sudah hampir selesai, hanya menunggu evaluasi gubernur.

Baca juga :

“Padahal sebenarnya tinggal finishing saja. Kita tinggal evaluasi gubernur. Setelah itu turun bahas satu kali rapat dengan Pemkot, selesai sudah. Makanya harus kita kebut,” jelas Made.

Disebutkannya, jika tiga Ranperda yang sedang dalam tahap akhir pembahasan, yaitu dua inisiatif dari DPRD mengenai pondok pesantren dan pemajuan kebudayaan, serta satu mengenai pengarustamaan gender.

“Dua Perda inisiatif DPRD tentang pondok pesantren dan pemajuan kebudayaan, serta Perda pengarustamaan gender harus segera diselesaikan. Kita tinggal menunggu evaluasi gubernur dan satu kali rapat finalisasi dengan Pemkot,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pekan lalu DPRD Kota Malang juga telah mengesahkan Perda Penyelenggaran Kota Layak Anak (KLA). Diharapkan, ketiga Perda yang belum rampung tersebut dapat segera dituntaskan. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Wahyu menegaskan agar kepada dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, untuk dapat segera menyelesaikan perbaikan tersebut. Sehingga, saat Lebaran berlangsung, kondisi jalan bisa menunjang warga Kota Malang.

“Pak Kadis PU sudah menyampaikan ke saya untuk jalan-jalan berlubang, itu baru bisa diselesaikan dalam minggu ini atau sebelum lebaran. Itu karena, untuk aspalnya harus gantian. Sehingga, kami mohon pada Pak Kasatlantas dibantu untuk pengaturan lalu lintasnya,” kata Wahyu, Rabu (27/03/2024) tadi.

Apalagi, di momen libur lebaran nanti, menurut Wahyu, Kota Malang akan menjadi daerah jujugan dari para pemudik. Diperkirakan juga akan ada banyak wisatawan yang berlibur.

Baca juga :

“Dari data Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang pemesanan kamar di hotel-hotel Kota Malang saat ini sudah tinggi. Bahkan sekarang ini ketika hari Jumat, Sabtu dan Minggu sudah padat kendaraan, seperti di rumah dinas saya di Jalan Ijen itu, ini di depan mata saya, hari-hari puncak (akhir pekan). Apalagi nanti saat hari Lebaran, keinginan masyarakat tidak hanya berwisata tetapi juga ke pusat perbelanjaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP, Dandung Julhardjanto, menyebut jika Kawasan Jalan Ki Ageng Gribik dan jalur perbatasan Kota Malang, menjadi prioritasnya dalam melakukan perbaikan jalan. Itu karena kawasan tersebut menjadi pintu utama dari para pemudik luar Kota Malang.

“Karena di Kawasan Jalan Ki Ageng Gribik itu jalur memanjang mulai dari pintu keluar tol hingga ke arah jalan layang. Kalau jalur perbatasan Kota Malang, itu antara lain jalur menuju Terminal Arjosari dan wilayah Kacuk. Sesegera mungkin ketika sudah dipetakan, atau ada laporan dari warga langsung kami Atasi,” ucap Dandung.

Di akhir, Dandung menyampaikan agar nantinya jalan yang sudah dipetakan tersebut dapat segera diperbaiki sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024. Pihaknya mengimbau agar warga dan perangkat wilayah sekitar bisa segera melaporkan kondisi jalan yang butuh perbaikan mendesak, agar bisa segera ditangani.

“Kami targetkan begitu. Sebelum Lebaran semua jalan mulus. Ini kita menggunakan dana insidentil perbaikan dan pemeliharaan jalan,” imbuh Dandung. (pro/rsy/sit)

Ketua DPD PKS Kabupaten Probolinggo, Rifqi Abdilah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempererat tali silaturahmi dan mensolidkan koalisi PKS dan PKB di Probolinggo. Mengingat, PKS dan PKB telah berkoalisi untuk memenangkan pasangan Amin pada Pemilu 2024.

Menurutnya, PKS dan PKB memiliki banyak kesamaan, yang salah satunya kesamaan untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi seperti saat ini. Tentu, hal tersebut dapat dilaksanakan keberlanjutan. “Ini sudah merupakan hal yang dapat mensolidkan dan ini modal kuat untuk saling berkolaborasi,” katanya, Rabu (18/10/2023) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Malik Haramain, menjelaskan kalau kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menyatukan misi, agar pasangan Amin dapat menang di Kabupaten Probolinggo. Saat ini, pihaknya masih menunggu agenda berikutnya terkait koalisi tersebut. Sehingga, pihaknya akan menunggu strategi lebih lanjut untuk menyusun gerakan yang akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo.

“Tanggal 19 (Kamis, red) besok pagi, kita akan mendaftarkan secara resmi Capres dan Cawapres,” jelasnya.

Setelah pendaftaran itu, pihaknya akan menunggu arahan dari pusat dan DPW Jatim, untuk strategi yang akan diambil di Kabupaten Probolinggo. (nun/pix/gie)