Regional CEO BRI Malang, Arie Wibowo, menegaskan bahwa maraknya penawaran KUR melalui pesan singkat, tautan digital, hingga akun media sosial, merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama BRI. “BRI tidak pernah menawarkan ataupun memproses pengajuan KUR secara online melalui tautan tidak resmi, akun pribadi, maupun pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan BRI. Seluruh proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui unit kerja resmi BRI dan diproses langsung oleh petugas BRI resmi,” ujar Arie-sapaan akrabnya, Senin (18/05/2026) tadi.

Diuraikannya, bahwa masyarakat dapat mengakses layanan pengajuan KUR melalui Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Teras BRI, AgenBRILink, maupun tenaga pemasar resmi BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga menegaskan, bahwa seluruh proses pengajuan KUR tidak dipungut biaya apapun di awal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tidak wajar.

Baca juga :

Selain itu, BRI mengingatkan masyarakat untuk tidak pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan yang bersifat rahasia seperti PIN, kata sandi (password), kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak mana pun.

“Setiap permintaan data rahasia nasabah dapat dipastikan merupakan indikasi penipuan. Masyarakat diharapkan selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI,” ujar Arie.

BRI mengimbau masyarakat, agar untuk bisa memperoleh informasi melalui kanal resmi perusahaan seperti website resmi BRI, media sosial resmi BRI, maupun Contact BRI 14017/1500017. “Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan keamanan layanan perbankan, BRI terus memperkuat edukasi literasi keuangan dan kewaspadaan masyarakat, sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menindaklanjuti berbagai modus penipuan yang menyalahgunakan nama perusahaan,” papar Arie Wibowo. (hms/sit)

Dalam sambutannya, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan menegaskan bahwa era digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM, untuk meningkatkan penghasilan tanpa harus bergantung pada cara berjualan konvensional. Platform seperti TikTok Shop dan Shopee Live, menurutnya, kini telah menjadi pasar yang nyata dan terus tumbuh.

Mas Rusdi berharap, peserta tidak hanya hadir, namun juga benar-benar menyerap ilmu yang diberikan para nara sumber. Mulai dari persiapan teknis seperti pencahayaan dan kualitas suara, hingga strategi membangun interaksi yang kuat dengan penonton selama sesi live berlangsung.

“Tiga detik pertama itu krusial. Begitu mulai, langsung sapa penonton dan berikan pancingan promo,” kata Mas Rusdi.

Baca juga :

Bupati Pasuruan juga menekankan, bahwa kemampuan komunikasi yang menarik di depan kamera, akan menjadi kunci keberhasilan live ecommerce. Pelaku usaha yang mampu menyapa penonton dengan hangat, merespons komentar secara langsung dan menciptakan rasa urgensi bagi calon pembeli, akan jauh lebih unggul dibanding yang sekadar menampilkan produk tanpa interaksi.

“Jangan hanya jualan satu arah. Libatkan penonton, sebut nama mereka, jawab pertanyaan mereka. Semakin interaktif, semakin besar peluang penjualan kita,” jelasnya.

Melalui pelatihan ini, Bupati Rusdi berharap para peserta segera mempraktikkan ilmu yang didapat dan tidak ragu untuk memulai. Pemkab Pasuruan, akan terus berkomitmen menghadirkan program peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital di daerah.

Dalam kesempatan sangat berharga itu, Ketua Tim Penggerak PKK, Merita Rusdi Sutejo, juga turut hadir memeriahkan acara pembukaan pelatihan e-commerce. Mbak Mela juga berkesempatan mencoba live langsung dengan para peserta pelatihan. (kom/puj/gie)

Forum tersebut, menjadi wadah pembelajaran bersama bagi pemerintah kota dalam menghadapi tantangan fiskal, sekaligus berbagi praktik baik pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah. Mewakili Wali Kota Malang, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sekaligus Plh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Malang, M Sailendra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APEKSI yang menunjuk Kota Malang sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi indikator penting kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Kemandirian fiskal bukan sekadar target angka, tapi proses membangun tata kelola keuangan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Ini menunjukkan sejauh mana daerah mampu menggerakkan ekonominya sendiri tanpa membebani masyarakat,” ujar Sailendra.

Dikatakannya, bahwa kebijakan efisiensi anggaran nasional menuntut daerah untuk semakin kreatif dalam menggali potensi PAD, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun penguatan BUMD. Sailendra juga mengajak seluruh peserta forum untuk menjadikan Rembug Fiskal sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan antar daerah.

“Melalui sinergi, inovasi dan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan daerah yang mandiri secara fiskal dan maju secara berkelanjutan,” tambahnya.

Baca juga :

Terpisah, Wali Kota Malang sekaligus Ketua Komisariat Wilayah IV Apeksi, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa PAD tidak hanya diukur dari besarannya, tetapi juga mencerminkan kreativitas dan ketangguhan daerah dalam membiayai pembangunan kotanya sendiri. “PAD bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kemandirian dan kreativitas daerah. Ini menjadi cermin sejauh mana daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” tegas Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa penyelenggaraan Rembug Fiskal ini menjadi momentum berbagi praktik, baik antarkota di Indonesia. Kota Malang sendiri dinilai berhasil memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, penyehatan BUMD, dan inovasi kebijakan berbasis digital.

Dalam forum tersebut, juga diluncurkan buku seri praktik baik berjudul “PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka”. Buku tersebut memuat berbagai strategi pengelolaan PAD di kota anggota Apeksi, mulai dari inovasi digital, reformasi kelembagaan, pengelolaan aset, hingga klaster ‘Kota dengan lompatan besar’ yang memiliki fiskal kecil namun progresif.

Tidaak hanya diskusi, peserta Rembug Fiskal juga diajak meninjau langsung sejumlah lokasi di Kota Malang. Mulai dari Command Center Bapenda sebagai pusat kendali digital layanan pajak, area Gajayana dan Galeri Mbois sebagai contoh pengelolaan aset produktif, hingga Malang Creative Center (MCC) yang menjadi ekosistem pelaku ekonomi kreatif.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana inovasi dan kolaborasi antar sektor dapat mendukung penguatan fiskal daerah. Sekaligus memperkenalkan Kota Malang sebagai salah satu dari 58 kota dunia yang tergabung dalam Unesco Creative Cities Network (UCCN) 2025, serta menjadi kota pertama di Jawa Timur yang mendapat pengakuan dunia di bidang media arts. (kom/rsy/sit)

Hal ini, disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat membuka Lomba Inovasi Olahan Pisang dan Ubi Jalar, di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Senin (20/10/2025) tadi. Lomba ini digagas, untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap potensi pangan lokal.

“Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan bahan pangan tersedia, tapi bagaimana masyarakat mampu mengolah dan mengembangkannya menjadi produk bernilai ekonomi tinggi,” kata Bunda Indah

Bupati Lumajang menilai, bahwa kegiatan semacam ini bukan hanya ajang kompetisi kuliner, melainkan bentuk nyata dari gerakan kemandirian pangan berbasis potensi daerah. Dirinya juga menyebut, pisang dan ubi jalar merupakan dua komoditas unggulan Lumajang yang selama ini hanya dijual dalam bentuk mentah.

Baca juga :

“Padahal, jika diolah secara kreatif, keduanya bisa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Kita ingin masyarakat Lumajang punya kebanggaan terhadap hasil buminya sendiri. Dari dapur-dapur kecil di rumah tangga, bisa lahir inovasi yang memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan, bahwa ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada rantai distribusi besar atau impor, melainkan harus tumbuh dari kekuatan lokal yang mandiri. “Kalau kita bisa memanfaatkan hasil bumi sendiri, maka tidak akan ada kekhawatiran terhadap krisis pangan. Lumajang punya potensi besar untuk menjadi daerah yang mandiri pangan,” tegasnya.

Melalui inovasi olahan pangan, Bunda Indah berharap masyarakat semakin sadar bahwa pangan lokal adalah sumber daya strategis yang harus dijaga dan dikembangkan. Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga mendorong agar kegiatan serupa terus dilakukan di tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, lomba olahan pangan seperti ini dapat menjadi ruang belajar dan berbagi inspirasi antar pelaku usaha kecil, komunitas perempuan, hingga generasi muda.

“Ketahanan pangan dimulai dari kesadaran rumah tangga. Dari dapur ibu-ibu di desa, lahirlah ketahanan ekonomi dan sosial kita,” ujarnya penuh semangat. (kom/adi/gie)

Diuraikan, bahwa pemesanan tiket penerbangan dapat dilakukan baik secara offline maupun online. Untuk pembelian langsung, masyarakat atau konsumen bisa datang ke Bandara Notohadinegoro Jember maupun Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Sementara itu, tambahnya, pemesanan daring tersedia melalui website resmi Fly Jaya, serta platform perjalanan populer seperti Traveloka dan Tiket.com. Selain itu, Tim Pemasaran Fly Jaya dijadwalkan membuka counter penjualan tiket resmi di Bandara Jember.

Baca juga :

Sebagaimana diketahui, Fly Jaya akan mengoperasikan ATR 72-500, jenis pesawat yang dikenal efisien untuk penerbangan jarak menengah dengan kapasitas sekitar 70 penumpang. Maskapai ini hadir, sebagai low cost carrier (LCC) dengan tujuan memberikan layanan penerbangan yang nyaman, aman dan terjangkau.

“Semua persiapan terus kita kebut, agar penerbangan perdana berjalan lancar dan dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jember. Kami ingin momentum ini menjadi awal dari terbukanya akses yang lebih luas, bukan hanya bagi mobilitas warga, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Gatot.

Penerbangan reguler Jember – Jakarta ini, ungkapnya, diharapkan menjadi pintu baru bagi investasi, pariwisata dan daya saing Jember sebagai kota strategis di wilayah timur Pulau Jawa. (kom/rio/gie)

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pada tanggal 17 Agustus mendatang, Bangsa Indonesia akan merayakan 80 tahun proklamasi kemerdekaan. “Tahun 1945 menjadi momen krusial bagi bangsa ini, menandai masa yang sangat penting dalam usaha kita untuk berdiri sendiri,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden juga menyatakan, bahwa alasan utama kita merdeka adalah untuk bebas dari kemiskinan, kelaparan dan penderitaan. “Kita harus memiliki kedaulatan ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” tambahnya.

Namun, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Bangsa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. “Tantangan kita adalah memastikan bahwa cita-cita kita dapat terwujud dalam waktu yang cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Presiden Prabowo menyadari, bahwa korupsi adalah masalah serius. Dirinya juga menyatakan, bahwa celah untuk korupsi terdapat di setiap instansi.

“Ini ada di BUMN dan BUMD kita. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita sembunyikan. Tantangan yang kita hadapi cukup besar dan tingkat penyelewengan juga cukup signifikan,” ujarnya.

Dalam upaya mencegah hal ini, pihaknya telah merumuskan kebijakan efisiensi. Ini dilakukan dengan meminimalkan kemungkinan tindakan korupsi untuk kepentingan yang lebih baik dan demi keselamatan negara.

“Saya pastikan bahwa perusahaan yang melanggar aturan akan kami berikan sanksi. Kami tidak akan membiarkan rakyat jadi korban dari keserakahan. Mereka yang menipu dan merugikan rakyat Indonesia serta membawa keuntungan itu keluar dari negeri ini, akan kami tindak tegas. Saat saya menjabat sebagai presiden, saya tidak akan gentar menghadapi masalah ini. Jangan merasa bangga menjadi kaya dengan merugikan hak rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, menambahkan bahwa momen pelaksanaan ini harus menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Jember. “Kami mengundang semua elemen untuk hadir dalam rapat Paripurna istimewa ini,” ujarnya. (kom/rio/gie)

Bukan tanpa alasan, keputusan ini diambil setelah muncul ketidaksepakatan antara pelaku UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pihak Event Organizer (EO), terkait teknis pelaksanaan dan biaya sewa stand. Situasi ini, menjadi sorotan publik, terutama setelah para pelaku UMKM lokal Trenggalek menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Trenggalek.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan pihaknya telah menampung dan memfasilitasi dialog dari para pelaku usaha kecil dan menengah dan pihak penyelenggara, yang berharap mendapatkan solusi ketika menyelenggarakan pesta rakyat di Alun-alun Trenggalek. “Hari ini kita melaksanakan hearing bersama PKL Alun-Alun dengan eksekutif. Jam 8 kami sudah melakukan koordinasi dengan Sekda, Dinas Komindag dan Dinas Pariwisata terkait rencana event Agustus ini. Namun, setelah berkoordinasi dan mempertimbangkan berbagai hal, Bupati memutuskan untuk meniadakan pasar rakyat tahun ini,” ungkapnya, Selasa (22/07/2025) sore.

Dirinya menambahkan, bahwa keputusan ini diambil karena tidak ada titik temu antara pelaku UMKM dan pihak EO. DPRD sendiri telah memfasilitasi upaya mediasi, namun kompromi tak kunjung tercapai.

“Apapun keputusannya, semua pihak harus menerima. Kami sebagai DPRD sudah berupaya, tapi karena tidak ada titik temu, maka tahun ini kita putuskan untuk tidak mengadakan pasar rakyat,” tegas Politisi Demokrat ini.

Baca juga :

Menurutnya, keputusan ini juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang tengah tidak stabil serta sejumlah bencana yang terjadi belakangan ini, termasuk kejadian meninggal dunia yang menimbulkan keprihatinan bersama. “Kalau kita tetap adakan pesta rakyat yang terlalu meriah, sementara kondisi jalan rusak dan keuangan sedang sulit, itu rasanya tidak elok. Bapak Bupati menginstruksikan agar kegiatan tahun ini dilakukan dengan cara yang sederhana,” terangnya.

Meski pasar rakyat dan hiburan seperti pentas musik ditiadakan, rangkaian upacara kemerdekaan RI dan peringatan Hari Jadi Trenggalek tetap akan dilaksanakan, namun dengan anggaran seminimal mungkin. “Kami dari DPRD sepakat dan mengapresiasi langkah Bupati. Kita tetap melakukan rutinitas tahunan, tapi tidak perlu anggaran besar. Itu langkah bijak di tengah situasi saat ini,” ujar Obeng-sapaan akrabnya.

Salah satu keluhan utama pelaku UMKM adalah mahalnya biaya sewa stand yang dinilai memberatkan. Namun, pihak EO sebagai penyelenggara juga tidak mampu menawarkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kalau ke depan penyelenggara bisa berdiskusi lebih baik, dan penataan bisa dilakukan dengan saling menguntungkan, baik bagi PKL maupun EO, maka kegiatan ini bisa kita evaluasi untuk dilaksanakan kembali tahun depan,” tuturnya.

Untuk saat ini, PKL tetap diperbolehkan berjualan seperti biasa di tempat-tempat yang diperkenankan, namun tidak dalam skema pasar rakyat terorganisir. “Kegiatan pasar rakyat ini sebenarnya tidak terlalu berdampak besar pada PAD. Tujuannya lebih ke suasana meriah dan meningkatkan ekonomi warga. Tapi melihat situasi sekarang, tahun ini kita istirahat dulu,” papar Obeng. (mil/sit)

Direktur RS Hermina Tangkubanprahu, dr Agnes Widayu Estiningsih, menjelaskan bahwa RS Hermina memiliki Tim Code Stroke yang siaga menangani pasien stroke selama 24 jam. Tim ini, disebut mampu memberikan intervensi medis dalam waktu maksimal 60 menit sejak pasien tiba di rumah sakit.

“Agar peluang kesembuhan maksimal, pasien harus dibawa ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam sejak munculnya gejala stroke,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa stroke adalah penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko kecacatan permanen. “Penanganan stroke harus secara cepat, tepat dan terstandar. Kecepatan diagnosis, efektivitas tim medis, hingga hasil pemulihan pasien harus benar-benar diperhatikan,” jelasnya.

Baca juga :

Dirinya mengapresiasi seluruh tim medis, khususnya Tim Code Stroke RS Hermina, yang telah bekerja keras selama lebih dari 6 bulan untuk memastikan pasien stroke mendapatkan penanganan terbaik. Baik itu dari kondisi lumpuh hingga bisa pulang tanpa alat bantu.

Ketua Tim Code Stroke RS Hermina, dr Siti Nurlela, menjelaskan bahwa RS Hermina telah menyiapkan skema penanganan terpadu. Termasuk, edukasi bagi satpam rumah sakit, tim medis IGD hingga koordinasi dengan PSC 119 untuk penjemputan cepat pasen.

“Code Stroke tidak hanya dipengaruhi satu atau dua orang saja, namun ini adalah tim. Semua mengetahui tugasnya masing-masing. Penanganan harus cepat dan efektif. Kami juga mengandeng PSC. Sebab membawa pasien ke rumah sakit juga sangat penting agar mendapat bantuan secepatnya,” ujarnya.

Untuk setiap bulan, RS Hermina rata-rata mendapat sekitar 300 pasien stroke. Namun dari angka 300 itu, hanya 10 persen yang datang dengan golden periode. Yakni, waktu kurang dari 4,5 jam pertama setelah gejala stroke muncul. “Agar deteksi stroke dapat diketahui, kami memberikan sosialisasi ke Posyandu, Puskesmas, sekolah dan beberapa lokasi lainnya. Memberikan informasi kepada warga agar gejala stroke dapat terdeteksi karena butuh penanganan cepat,” tambahnya. (gie)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD sendiri, dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Selasa (27/05/2025) tadi. Sementara Plh Kepala Perwakilan BPK Jatim, menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang didampingi Ketua DPRD Lumajang, Oktaviani.

“Hari ini saya bersama Ketua DPRD, menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI. Alhamdulillah, hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Lebih dari sekadar angka, ujarnya, capaian WTP menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang mampu mengelola keuangan publik dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan keterbukaan nilai-nilai penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. “Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, DPRD, serta masyarakat Lumajang yang terus mendukung kinerja pemerintah,” ujarnya.

Bunda Indah menegaskan, bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki sistem dan layanan publik. “Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat dari pelayanan publik yang lebih efisien hingga pembangunan yang tepat sasaran,” paparnya.

Dengan perolehan opini WTP ini, Lumajang tidak hanya meneguhkan komitmen pada pengelolaan keuangan yang profesional, namun juga memupuk budaya kerja yang berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. (kom/adi/gie)