Penandatangan MoU Kapolres Jombang dengan Bank BTN, dan pihak pengembang PT.  Sinar Surya Perkasa Jaya disaksikan oleh Pejabat Utama, Kapolsek beserta Kasium Polsek jajaran dan perwakilan personil Polres Jombang.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama
• Pererat Kebersamaan, Pemkab Jombang Gelar Lomba Gerak Jalan Rojo

Kapolres Jombang dalam sambutannya mengatakan, bahwa program penyediaan perumahan bersubsidi merupakan salah satu program kerja 100 hari Kapolri yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan hunian murah/terjangkau dan berkualitas yang diperuntukkan bagi anggota polri dengan tidak meninggalkan aspek kenyamanan dan keamanan.

“Diharapkan dengan kesepakatan bersama (MoU) yang baru saja ditanda tangani ini nantinya PT. Sinar Surya Perkasa Jaya bisa menyediakan lahan dan membangun rumah bersubsidi bagi personil Polres Jombang sesuai dengan yang diharapkan, ” Jelas Kapolres Jombang.

Pihak developer PT. Sinar Surya Perkasa Jaya, Sukiat, juga menyampaikan, pihak pengembang menyediakan rumah bersubsidi yang berlokasi di Desa Denanyar dan Desa Pandanwangi dan perumahan yang akan dibangun sebanyak 400 unit.

Sementara Kepala BTN Cabang Mojokerto, Agus, mengatakan Setelah melalui pertimbangan dengan Polres Jombang akhirnya hari ini dapat dilaksanakan penandatangan MoU dan diharapkan agar ke depannya pembangunan secepatnya terealisasi dan bisa digunakan semua untuk rumah bersubsidi bagi Anggota Polres Jombang.

Kepala BTN Cabang Mojokerto berharap agar seluruh fasilitas di perumahan bersubsidi nantinya bermanfaat bagi anggota Polres Jombang dan proses kepemilikan rumah sama dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan ini sangat bermanfaat bagi personel Polres Jombang sekaligus sebagai investasi ke depannya. (azl/ed2)

“Khusus untuk peserta disable harus mengisi surat keterangan disabilitas dan kemampuan fungsional penyandang disabilitas pemeriksaan dokterpemerintah” hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Sutrisno pada Selasa (25/9/2018).

Pemkab Gresik membuka Sekretariat Pendaftaran untuk melaksanakan seleksi administrasi di Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP) pada tanggal 26 September sampai 10 Oktober 2018. Selain itu, peserta selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi kompetensi bidang (SKB) yang jadwalnya menyusul.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Sutrisno, dari 475 Formasi untuk Pemkab Gresik meliputi, formasi Guru Kategori K.II sebanyak 34, Tenaga Guru 242, Tenaga Kesehatan sebanyak 110, Tenaga Teknis sebanyak 89.

“Untuk 14 CPNS formasi khusus tersebut dibagi pada pengisian beberapa formasi yaitu tenaga guru mendapat 5 lulusan cumlaude dan 3 disabilitas, tenaga kesehatan mendapat jatah 2 lulusan cumlaude, sedangkan tenaga teknis mendapat jatah 3 lulusan cumlaude dan seorang disabilitas” ujar Sutrisno.

Masih menurut Sutrisno, beberapa persyaratan umum untuk peserta seleksi pada penerimasan kali ini yaitu, berumur 18 – 35 tahun pada saat pendaftaran. Indeks Prestasi Komulatif (IPK)2,50 dari perguruan tinggi (PT) terakreditasi A/B. Sedangkan peserta dari PT terakreditasi C minimal ber IPK 3,00.

“Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke Sekretariat Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Gresik di Gedung Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP) di jalan Jaksa Agung Suprapto Gresik,” tandas Sutrisno. (sgg/yan)