Bupati Ipuk mengatakan, ASN Banyuwangi Berbagi merupakan gerakan sosial yang telah berjalan secara konsisten sejak dua tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian bersama. “Ini adalah gerakan rutin yang telah kita lakukan bersama-sama sejak 2024 lalu. Kami dorong ASN untuk terus melakukan aksi sosial, berbagi rejeki untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, setiap ASN telah mendapatkan data warga miskin yang telah tertera di aplikasi Smart Kampung. Data tersebut, merupakan data warga miskin yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

“Kami berharap, lewat program yang kami lakukan secara berkelanjutan ini ditambah berbagai program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan lainnya, akan semakin mengurangi penduduk miskin Banyuwangi secara signifikan,” imbuh bupati.

Masih menurut Bupati Ipuk, program ini tidak hanya melibatkan ASN. Namun, program ini juga mendapatkan banyak dukungan dari lintas sektor. Seperti kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, para pengusaha hingga organisasi profesi di Banyuwangi.

“Program Banyuwangi Berbagi ini terbuka. Kami mengajak dan memberikan kesempatan semua pihak bisa terlibat karena kami menyadari penanganan kemiskinan harus bersama-sama. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN,” jelas Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sejak 2025 lalu, program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti organisasi HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia Banyuwangi, hingga Ikatan Bidan Indonesia. Termasuk juga partisipasi dari rumah sakit swasta hingga pengusaha konstruksi.

Dengan berbagai program yang digulirkan Bupati Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun setiap tahun. Tercatat 8,07 persen pada 2021, 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2022, 6,8 persen pada 2024 dan mencapai angka terendah sepanjang sejarah daerah yakni 6,13 persen di tahun 2025.

Salah satu ASN yang terlibat dalam program ini, Ratna Juwita mengaku bangga sekaligus haru dengan program ASN Berbagi, yang menjadikan wajib melihat sekeliling untuk berbagi. Menurutnya, ini akan menumbuhkan rasa empati dan pengingat mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu yang perlu dibantu.

“Kami merasa inilah implementasi filosofi ‘Kalau kita susah, lihatlah ke bawah’. Bukan berarti merendahkan yang lain, namun mengingatkan kita semua agar dalam memandang dunia kita tidak meremehkan nikmat Allah, harus mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat,” kata Ratna.

Ditambahkan Asisten Administrasi Umum Budi Santoso, bahwa program ASN Banyuwangi melibatkan oleh PNS dan PPPK penuh waktu. “Semua ASN Banyuwangi, kecuali PPPK Paruh Waktu, dilibatkan dalam program ini. Semakin tinggi jabatan ASN maka semakin banyak sembako yang akan disalurkan. Sehingga di program ini sembako yang terkumpul lebih dari jumlah sasaran yang dijangkau,” ujar Budi.

Ditambahkannya, program ini sekaligus bentuk ‘ground check’ para warga miskin yang ada di database kemiskinan. ASN secara tidak langsung akan ikut memantau warga yang menjadi sasarannya. “ASN kami minta juga untuk melihat kondisi sasaran warganya. Apakah sudah dapat bantuan rutin dari pemerintah, apakah ada keluarga yang sakit untuk perlu segera ditangani. Semua dilaporkan di aplikasi Smart Kampung,” kata Budi. (kom/bwi/sit)

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Probolinggo menekankan pentingnya penguatan struktur dan pemahaman program PKK, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdampak pada masyarakat. Karena PKK adalah gerakan pemberdayaan berbasis keluarga yang harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

“Intinya PKK adalah pemberdayaan keluarga. Kita harus memastikan bahwa keluarga menjadi pusat dari seluruh gerakan PKK, keluarga sehat, keluarga berdaya dan keluarga harmonis serta tangguh,” katanya.

Dirinya menambahkan bahwa meski PKK telah lama berdiri, masih banyak proses yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal analisis dampak program. “Apakah kehadiran PKK sudah berdampak? Kalau iya, mari kita pastikan output-nya terukur dengan baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Evariani menegaskan bahwa mulai tahun 2025, PKK Kota Probolinggo akan menerapkan PKK Go Digital. Seluruh laporan, dokumentasi dan penginputan data diwajibkan dilakukan secara digital menggunakan laptop atau perangkat komputer.

Dirinya juga menugaskan lurah untuk memastikan seluruh kader PKK mampu mengoperasikan laptop dan mengunggah dokumen ke platform digital yang telah disiapkan. “Kalau ada ibu-ibu yang belum bisa laptop, saya titip ke Pak Lurah. Jangan sampai ada yang tertinggal. PKK harus beradaptasi, kalau tidak akan tertinggal,” ujarnya.

Baca juga :

Aplikasi digital PKK tersebut, nantinya berfungsi untuk menyimpan dokumentasi kegiatan mulai dari undangan, materi sosialisasi, daftar hadir, notulensi, hingga foto kegiatan. Selanjutnya, Evariani juga menguraikan tiga pilar utama yang menjadi fondasi gerakan PKK.

Diantaranya keluarga sehat yang mencakup edukasi gizi, pencegahan stunting, sanitasi, PHBS, tumbuh kembang anak dan Posyandu. Keluarga Berdaya yang fokus pada ekonomi keluarga, UMKM, literasi digital, keterampilan dan pemberdayaan perempuan. Serta keluarga harmonis dan tangguh yang meliputi penguatan karakter, budaya, toleransi, serta pengamalan nilai Pancasila.

Tidak hanya itu, Evariani juga mengajak peserta mempraktikkan cuci tangan 6 langkah, bagian dari pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang turut menjadi indikator kesehatan keluarga. Dirinya juga menyampaikan, pentingnya satu data antara PKK dan kelurahan. Data terkait stunting, keluarga miskin, Lansia, hingga kegiatan masyarakat harus selaras dengan data milik kelurahan.

“PKK tidak perlu sibuk memungut data sendiri. Semua sudah ada di kelurahan. PKK cukup sinkronisasi agar laporan tidak berbeda,” pesannya.

Sementara itu, Camat Kedopok, Dwi Hermanto, menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang diberikan oleh Ketua TP PKK Kota Probolinggo. “Apa yang disampaikan Ibu Ketua TP PKK sangat menarik dan menjadi kebutuhan kami untuk bersinergi. Kecamatan butuh pendamping yang selalu siap beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman, termasuk digitalisasi,” ujarnya.

Dwi Hermanto juga menegaskan komitmen Kecamatan Kedopok untuk mendukung seluruh program PKK, terutama penyelarasan data di tingkat kelurahan agar valid dan mutakhir. (kom/pro/gie)

Ketua Pansus, Eko Herdiyanto, menyampaikan bahwa Ranperda tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan berikutnya. Dalam laporan akhir Pansus itu, juga disampaikan sejumlah rekomendasi penting, yang diantaranya agar PT BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda) lebih profesional dalam menjalankan usaha perkreditan.

Sehingga, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Pansus mendorong BPR Tugu Artha Sejahtera untuk lebih memprioritaskan pelaku UMKM yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan. Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga diharapkan melibatkan BPR dalam berbagai program daerah, seperti fasilitasi pembayaran honorarium RT/RW, PPPK, Ta’mir, hingga Mudin,” jelas Eko.

Tidak hanya itu, menurutnya Pansus juga menekankan pentingnya mitigasi risiko operasional dan keuangan, termasuk penanganan kredit bermasalah (non-performing loan), agar kepercayaan publik terhadap BPR semakin meningkat. Dari hasil pembahasan, diketahui bahwa total modal penyertaan Pemerintah Kota Malang di BPR Tugu Artha Sejahtera mencapai Rp 50 miliar, dengan penambahan Rp 35 miliar yang akan digelontorkan secara bertahap selama lima tahun (2027–2031).

“Tambahan penyertaan modal ini rata-rata sekitar Rp 7 miliar per tahun. Tapi tidak harus setiap tahun nilainya sama, bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kondisi BPR. Yang penting totalnya Rp 35 miliar tuntas dalam lima tahun,” ucapnya.

Baca juga :

Eko menambahkan, kinerja BPR Tugu Artha Sejahtera selama ini masih perlu diperkuat karena kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong kecil dibanding BUMD lainnya. Melalui tambahan modal, diharapkan laba dan dividen perusahaan bisa meningkat hingga ratusan juta rupiah per tahun, sekaligus memperluas penyaluran kredit bagi UMKM.

“Masih banyak UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Dengan tambahan modal ini, BPR bisa memperluas nasabah dan menekan kredit bermasalah yang saat ini sekitar 20 persen,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang telah menyetujui penyertaan modal tersebut. “Kami berterima kasih atas perhatian DPRD. Tambahan modal ini menunjukkan bentuk kepercayaan agar kinerja BPR Tugu Artha bisa semakin baik. Tapi yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM,” ujarnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemberian modal tersebut juga menjadi langkah strategis Pemkot dalam mencari sumber tambahan PAD, terutama di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. “Dividen itu penting, tapi kinerja harus jadi prioritas. Kami juga akan menyiapkan panitia seleksi baru agar kepemimpinan BPR ke depan semakin kuat dan profesional,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Khusus momen Idul Adha 1446 H, Pemkab Banyuwangi menggalang solidaritas dengan membagikan daging sapi dan kambing kepada warga pra sejahtera terutama mereka yang masuk dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Distribusi daging sendiri, telah dilakukan sejak Jumat (06/06/2025) dan akan berlangsung hingga Senin (09/06/2025) besok.

Sebanyak ribuan paket daging, pun telah disalurkan. Diantaranya, kepada pengemudi becak di Jalan Adi Sucipto hingga Jalan Ahmad Yani, seperti yang terlihat, Minggu (08/06/2025) tadi.

Baca juga :

“Alhamdulilah. Ini bisa untuk keluarga di rumah. Semoga tahun depan program ini bisa dilakukan kembali,” kata salah seorang tukang becak, Supandik, saat mangkal di depan Kantor Bupati Banyuwangi.

Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan bahwa selain dibagikan kepada pengemudi becak, sedekah daging juga dibagikan ke beberapa panti asuhan. “Termasuk juga kepada warga prasejahtera yang masuk dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi,” kata Guntur, Minggu (08/06/2025) tadi.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Banyuwangi, Yusdi Irawan, menambahkan bahwa ribuan paket daging hasil solidaritas berbagai pihak, mulai ASN tingkat kecamatan hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Banyuwangi, organisasi profesi, kemasyarakatan, swasta hingga berbagai pihak lain.

“Untuk hari ini, terdapat sekitar 600 paket daging yang disalurkan. Penyaluran sedekah daging ini akan kembali dilakukan hingga Senin,” kata Yusdi. (kom/bwi/gie)

Bupati Warsubi dalam sambutannya menyampaikan bahwa launching 4 program ini merupakan bagian dari akselerasi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Empat program ini, hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

“Empat program tersebut diantaranya, Gerakan 1 Pernikahan 1 Pohon Lestari (Jombang Lestari), Wifi Rakyat, Tim Mandor Jalan dan Tim Normalisasi Saluran serta Jombang Berdayakan Peternak Rakyat,” katanya.

Lebih lanjut Bupati Jombang menambahkan bahwa Jombang Lestari merupakan gerakan satu pernikahan satu pohon, yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. “Gerakan ini merupakan bentuk inovasi guna melestarikan lingkungan melalui kewajiban menanam satu pohon bagi setiap pasangan pengantin baru. Serta membangun kesadaran ekologis sejak awal pernikahan,” tambahnya.

Sedangkan, ujarnya, Program Wifi Rakyat ini merupakan salah satu gebrakan Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. “Program Wifi Gratis mencakup perluasan akses internet gratis di ruang publik. Bertujuan untuk meningkatkan literasi digital sehingga terbangun sistem digital yang inklusif, bukan ekslusif lagi. Artinya semua orang bisa menikmati internet gratis tersebar di 306 desa/kelurahan,” ucapnya.

Baca juga :

Kemudian, Launching Tim Mandor Jalan dan Tim Normalisasi Saluran diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi masyarakat untuk menikmati jalan yang layak. “Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan infrastruktur dasar. Tim Mandor Jalan difokuskan untuk mengurangi kerusakan darurat pada ruas jalan kabupaten. Sementara untuk Tim Normalisasi Saluran ditujukan untuk memperbaiki fungsi drainase, mengurangi resiko banjir serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pertanian di masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, juga terdapat Program Jombang Berdayakan Peternakan Rakyat, merupakan program yang diselenggarakan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Menjadi salah satu strategi pemberdayaan peternak kecil agar lebih produktif, mandiri dan lebih kompetitif melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan.

“Tujuan kegiatan Program Berdayakan Peternak Rakyat adalah untuk meningkatkan produktivitas ternak, pendapatan peternak serta kesejahteraan berbasis potensi lokal,” jelasnya.

Melalui 4 program yang dilaunching ini, diharapkan dapat menjadi modal bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. “Saya berharap program yang kita launching kali ini dapat memberikan semangat untuk terus maju dan berkembang. Sekaligus menjadi gerakan bersama yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mari kita jaga semangat ini. Mari bersama kita kawal, kita pastikan manfaatnya agar dirasakan warga Jombang,” tegasnya.

Bupati Warsubi mengatakan, terkait dengan peternakan rakyat pihaknya telah menekan MoU dengan perusahaan Japfa Comfeed Indonesia. Nantinya siapapun yang ingin beternak ayam petelur, ayam kampung dan juga budidaya ikan nila akan didampingi dan mendapat pembinaan. (azl/gie)

Masih dalam momen HUT ke -111 Kota Malang, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara simbolis memberikan Buku Tabungan BPR Tugu Artha Sejahtera kepada total 111 pelaku UMKM di Kota Malang, Rabu (14/05/2025) tadi. Program ini, merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan lembaga keuangan milik daerah dalam memperkuat UMKM. Para pelaku UMKM tersebut, bisa mengakses layanan tabungan dengan mudah dan mendapatkan saldo awal Rp 100 ribu secara cuma-cuma.

Menurut Wali Kota Wahyu, langkah ini dilandasi semangat Dasa Bakti Ngalam Laris untuk mendorong geliat ekonomi lokal, fasilitasi permodalan dan penguatan UMKM. “Ini salah satu bentuk perhatian dan terobosan dari kami bersama BPR Tugu Artha Sejahtera kepada UMKM. Tahun ini, memberikan tabungan kepada 111 pelaku UMKM, ini sebagai bentuk fasilitasi pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku UMKM terpilih,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Pemberian tabungan ini, tambahnya, adalah salah bentuk perhatian Pemkot Malang agar UMKM di Kota Malang naik kelas. Bahkan sebagai sahabat UMKM, Wali Kota Wahyu akan terus berkomitmen mengatasi permasalahan-permasalahan UMKM yakni terkait permasalahan pembiayaan dan pemasaran.

“Tantangannya ada dua, untuk akses pembiayaan dan pemasaran. Kami fokus pada keduanya. Untuk pembiayaan ini ada BPR. Saya minta agar BPR ini yang bergerak untuk membantu dalam pembiayaan UMKM. Untuk pemasarannya, promosi akan kita gencarkan salah satunya melalui 1000 event dengan mengandeng UMKM,” jelasnya.

Wali Kota Wahyu juga menyebut bahwa pihaknya akan memberikan berbagai layanan khusus untuk pembiayaan UMKM. Untuk pinjaman pembiayaan tergantung kebutuhan UMKM.

“Melalui BPR ini nanti bantuan permodalan bisa bermacam-macam. Tergantung jenis UMKM-nya. Ada layanan khusus, karena BPR ini berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Ini milik pemerintah daerah dan memang perhatian kami untuk penguatan UMKM itu supaya semakin naik kelas,” tambahnya. (pro/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan tersebut. Menurutnya, melalui kegiatan Ngalam Gesit juga menjadi salah satu dari 11 prioritas kerja Pemkot Malang di bawah kepemimpinannya.

“Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Sekda, OPD se-Kota Malang serta seluruh stakeholder seperti Baznas, BI, forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), Indomaret, RS Hermina dan perusahaan lainnya. Melalui Ngalam Gesit ini, saya ingin meletakkan sebagai tugas saya menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Melalui kegiatan Ngalam Gesit itu, menurutnya bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat pra-sejahtera melalui berbagai sinergi dan kolaborasi. Ada sebanyak 810 penerima manfaat yang terdata, dengan 300 orang dihadirkan secara langsung dan secara simbolis bantuan diserahkan kepada 69 penerima.

“Ini adalah bentuk nyata keberadaan Pemkot Malang dan pelaku usaha dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan. Sukses bukan diukur dari tingginya jabatan atau banyaknya uang, tetapi dari seberapa besar kita mampu meringankan beban orang lain,” ungkapnya.

Bantuan yang disalurkan pada kegiatan tersebut meliputi bantuan pendidikan, sembako, alat pertanian hingga bantuan bedah rumah. Hal ini, juga selaras dengan tiga program strategis nasional yang juga menjadi fokus Pemkot Malang, yakni penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian inflasi.

“Harapan kami kegiatan ini dapat dirutinkan dan ditingkatkan. Karena Gesit ini adalah program terpadu yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dengan perencanaan yang lebih matang, kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat pra-sejahtera,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, itu menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momen penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Dirinya berharap, agar peringatan tersebut nantinya dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kota Malang yang sejahtera, damai dan berdaya saing tinggi.

“Kami berharap, masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama membangun Kota Malang. Pada kesempatan ini juga, kita mendoakan para pejuang bangsa yang telah berjasa bagi Indonesia agar diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta yang sudah tiada mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Tak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kota Malang. Menurutnya, dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pemuda dan berbagai elemen masyarakat dapat menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di masa depan.

“Hari ini merupakan hari bersejarah bagi kita semua. Saya berharap, generasi muda Kota Malang dapat memaknai peringatan Kesaktian Pancasila ini dengan melakukan hal-hal positif yang memberikan kontribusi nyata, baik bagi keluarga dan lingkungannya. Dengan semangat gotong royong, kita juga turut mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045,” tambahnya.

Sebagai informasi, untuk tema Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024, yakni Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Sebelumnya, masyarakat Indonesia, khususnya juga di Kota Malang pada tanggal 30 September 2024 kemarin, mengibarkan bendera setengah tiang dan mulai tanggal 1 Oktober 2024, pukul 06.00 WIB kembali mengibarkan bendera satu tiang penuh. (pro/rsy/sit)

Mas Dhito-sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp 51 miliar. Dimana, setiap desa mendapatkan alokasi BKK sebesar Rp 150 juta.

Masih menurut Mas Dhito, bahwa BKK diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa. Dengan hal ini, diharapkan pembangunan infrastruktur bisa merata dan dirasakan oleh masyarakat. “Program ini hadir, datang dari bawah dan kita berikan untuk desa-desa untuk pemerataan,” papar bupati muda 32 tahun itu.

Baca juga :

Lebih lanjut, bupati yang gemar bervespa itu mengungkapkan BKK direncanakan akan terus dilanjutkan hingga tahun-tahun mendatang. Hal ini, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan infrastruktur.

Dikatakan Mas Dhito, sebagai bupati dirinya berkewajiban melayani masyarakat dan dibutuhkan keadilan termasuk dalam proses pembangunan yang ada. “Yang paling berat tantangannya sebagai seorang pelayan masyarakat, itu harus adil dengan seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri,” terangnya.

Mas Dhito menegaskan, kepada pemerintah desa agar melaksanakan BKK tersebut sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Tolong dana (BKK) tersebut digunakan dengan baik dan tidak ada persoalan apapun. Desanya maju, desanya menjadi desa yang sejahtera,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, juga diberikan klaim BPJS kepada keluarga perangkat desa serta penyerahan hadiah lomba teknologi inovasi desa. (kom/pan/gie)