Disampaikannya, bahwa dalam kerangka good governance, hal ini menjadi ujian terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas dan meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Relasi kekerabatan dengan kepala daerah dalam penunjukan pejabat, membuat publik wajar mempertanyakan, apakah proses tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Nepotisme, meski tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum, tetap menjadi persoalan etis serius karena berpotensi merusak kepercayaan publik dan mengaburkan prinsip keadilan birokrasi. Selain itu, situasi ini mengandung potensi konflik kepentingan, di mana kepentingan pribadi atau keluarga, dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan publik.

Dalam kerangka good governance, ujarnya, konflik kepentingan harus dikelola melalui mekanisme jelas seperti deklarasi terbuka, pembatasan kewenangan, hingga pengawasan independen. Tanpa langkah tersebut, kebijakan berisiko bias dan tidak berpihak pada masyarakat luas.

“Kalau pengelolaan pemerintahan dijalankan dengan prinsip good governance yang ketat, polemik semacam ini tidak akan terjadi,” kata Pietra, Senin (20/04/2026) tadi.

Dirinya menilai, bupati sebagai pemegang otoritas, memiliki tanggung jawab moral untuk memberi teladan. Kepemimpinan yang abai terhadap etika, berpotensi membentuk budaya birokrasi serupa, karena perilaku organisasi cenderung mengikuti arah pimpinannya.

Baca juga :

Dari pengangkatan ini terlihat, bupati membiarkan hal tersebut terjadi dengan dalih kapasitas dan prosedur transparan, padahal desas-desus sudah muncul sejak periode kepemimpinan pertama.

Karier Avi, disebut berkelindan di Dinas Lingkungan Hidup, seolah sudah disiapkan untuk posisi yang kini disandang. Rekam jejaknya menunjukkan tour of duty tidak jauh dari dinas tersebut, tanpa mutasi ke OPD lain untuk menguji kapasitas birokrat.

Langkah bijak yang seharusnya dipilih, ungkapnya, adalah mutasi ke Pemerintah Provinsi. Sehingga, rekam jejak kapasitas lebih teruji, lalu kembali ke Kabupaten Malang setelah masa jabatan bupati berakhir.

Kasus Avi, paparnya, bukan yang pertama di Indonesia. Praktik politik dinasti, sudah lama terjadi. Seperti kala itu, Adlin Tambunan yang dilantik menjadi Wakil Bupati Serdang Bedagai pada Maret 2021, saat ayahnya menjabat Bupati Deli Serdang, atau di Provinsi Banten pada masa Ratu Atut Chosiah.

Menurut Pietra, lemahnya integritas pejabat menjadi akar masalah. Ukuran integritas itu sederhana, yaitu apa yang dilakukan harus sama dengan apa yang diucapkan. Ketika pemimpin tidak mencerminkan hal tersebut, standar moral birokrasi ikut melemah.

“Sebaliknya, konsistensi integritas akan menjadi benteng utama mencegah praktik menyimpang,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Avi sebelum dilantik menjadi Kepala DLH, sebelumnya sebagai Sekretaris DLH sekaligus Plt Kepala DLH sejak sekitar Maret 2024. Sedangkan sekitar Juni 2024, Pemkab Malang menggelar seleksi terbuka (Selter) untuk tujuh posisi eselon II, seperti Kadis, Direktur RSUD hingga Kepala BPBD. (sit)

Sekedar diketahui, Ahmad Dzulfikar atau akrab disapa Avi, adalah anak Bupati Malang atau ‘Putra Mahkota’ yang menduduki posisi Sekretaris DLH. Secara bersamaan, atau terhitung sejak Maret 2024, Avi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) di Kepala DLH atau rekor terlama menjabat posisi Plt di satu dinas. Sementara Astri, sebelumnya adalah Sekretaris Disperindag dan Indra, sebelumnya mengisi posisi Camat Pujon.

Selain melantik tiga nama itu, ada total sebanyak 447 pegawai, yang turut dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan. Prosesi pelantikan sendiri, dihadiri Forkopimda, anggota DPRD, Kepala OPD hingga peserta pelantikan dari mulai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Bupati Sanusi dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan menjadi bagian penataan pemerintahan yang baik. Yang mana, pelaksanaan menggunakan sistem merit.

Baca juga :

Karenanya, tambah bupati, dalam pelaksanaan juga dilakukan pembacaan pakta integritas. “Tadi pembacaan pakta integritas itu harus diikuti semua. Karena pakta integritas itu adalah untuk semua pejabat,” kata Bupati Sanusi.

Masih menurut bupati, bahwa proses atau tahapan pelantikan yang dilakukan secara transparan. Termasuk, tidak ada sistem jual beli jabatan.

“Karenanya kalau ada (jual beli jabatan, red), tolong disampaikan. Karena itu tidak benar. Bahkan kalau perlu, sampaikan juga kepada siapa jual beli itu dilakukan. Kalau perlu, bupati yang mengembalikan uangnya,” ujarnya.

Dengan dilantiknya tiga nama mengisi posisi kekosongan di eselon II, maka sedikitnya ada empat jabatan eselon II yang masih kosong. Empat posisi itu, yakni staf ahli, Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) dan Inspektorat. (sit)

Pitaran Pelatih sendiri, merupakan agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya pelatih kepramukaan. Melalui kegiatan ini, para pelatih mendapatkan penguatan materi yang mencakup teknik kepelatihan, pola pembinaan peserta didik, pertukaran pengalaman lapangan, serta pengembangan kreativitas dan ketangkasan dalam menjalankan proses pendidikan Pramuka di gugus depan masing-masing.

Dalam sambutannya, Ketua Kwarcab Amarta Faza menegaskan bahwa pelatih adalah garda terdepan sekaligus tulang punggung pembinaan Gerakan Pramuka. “Pelatih memegang peranan penting dalam melahirkan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, berakhlak, serta adaptif terhadap perkembangan di era digital,” katanya.

Baca juga :

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya menghadirkan metode pelatihan yang modern, relevan dan berdampak nyata bagi pembinaan pemuda. Menurutnya, pelatihan yang berorientasi pada hasil konkret adalah kunci dalam menjawab tantangan zaman.

Selain menjadi wadah peningkatan kompetensi, Pitaran Pelatih juga menjadi momentum sinergi antar unsur kepelatihan. Seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang (Pusdiklatcab), Andalan Binawasa, serta kwartir ranting.

Seluruh jajaran Kwarcab turut memberikan apresiasi atas dedikasi para pelatih yang selama ini istiqamah menjalankan mandat pembinaan generasi muda. Di sela kegiatan, Amarta Faza juga menyampaikan perkembangan penguatan organisasi Kwarcab, termasuk penataan administrasi kelembagaan dan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) terbaru dari Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Timur. Langkah ini, merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola organisasi agar lebih tertib, profesional dan progresif.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ketua Kwarcab Amarta Faza secara resmi membuka Pitaran Pelatih 2025. Dirinya berharap, kegiatan ini mampu mencetak pelatih-pelatih Pramuka Kabupaten Malang yang semakin kompeten, inspiratif dan menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Dasa Darma Pramuka. (had/sit)

Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah Bapenda Kota Malang, Syarif Hidayat, mengatakan bahwa kegiatan tersebut kali pertama Bapenda menyasar lingkungan pesantren. Di tahun sebelumnya, kegiatan serupa lebih difokuskan pada Sambang Kelurahan dan Sambang perumahan.

“Kami dari Bapenda Kota Malang mengadakan road show dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Sudah kami mulai sejak Senin kemarin, hingga Jumat (24/10/2025). Dari sekitar 90 ponpes di Kota Malang, kami memilih lima pondok sebagai perwakilan di tiap wilayah,” jelas Syarif, saat ditemui Memontum.com.

Kemudian, dikatakannya bahwa sebelumnya kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Ponpes Darul Falah, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing dan mendapat respon positif dari para santri serta perangkat wilayah terkait. “Kami memberikan edukasi tentang 11 jenis pajak daerah di Kota Malang, termasuk PKB dan BBNKB, serta membuka layanan pembayaran langsung seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya,” lanjutnya.

Di Ponpes Al Hikam sendiri, juga dihadiri Lurah Tulusrejo dan perangkat kecamatan. Edukasi pajak dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami para santri yang sebagian besar belum mengenal jenis-jenis pajak daerah.

Baca juga :

“Setelah sosialisasi, banyak santri yang antusias bertanya tentang manfaat pajak dan penggunaannya. Ini menunjukkan mereka mulai peduli terhadap kontribusi pajak bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk layanan pembayaran pajak langsung di lokasi sekitar Ponpes dimulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB. Untuk kegiatan sosialisasi sendiri dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

“Untuk besok, tepat di Hari Santri Nasional, kegiatan akan dilaksanakan di Ponpes Sabilurrosyad Gasek dengan konsep yang sama, kemudian di hari Kamis (23/10/2025) kita gelar di Ponpes Miftahul Huda dan Jumat (24/10/2025) di Ponpes Darul Ulum Agung,” tambahnya.

Diharapkan, melalui kegiatan tersebut nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan mendukung peningkatan PAD Kota Malang. Untuk saat ini capaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Malang sudah mencapai 91,38 persen, atau sekitar Rp 66,70 miliar dari target Rp 73 miliar.

“Kami optimis capaian pajak ini bisa tercapai hingga akhir tahun, bahkan bisa surplus. Yang penting, kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat terus meningkat,” imbuh Syarif. (rsy/sit/adv)

“Saya tentunya ingin tahu dahulu, duduk perkaranya seperti apa. Karenanya, saya akan coba mengikuti audiensi terlebih dahulu,” kata Wali Kota Wahyu Senin (17/03/2025) tadi.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa membangun sekolah itu tidak mudah. Apalagi sekarang, di masa efisiensi anggaran. Sehingga, pembangunan untuk infrastruktur juga terbatasi.

Baca juga :

“Maka dari itu bakal kita komunikasikan. Apabila memang diperlukan adanya penukaran aset yang dimiliki Pemerintahan Kota Malang, maka akan diupayakan dan tidak apa-apa,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Karenanya, dirinya akan mencoba mengikuti audiensi jika nantinya dilakukan.

“Pasti ada alternatifnya. Jadi, kita timbang baik dan buruknya seperti apa. Mudah-mudahan ada solusi terbaik,” imbuhnya. (cw1/sit)

Usai dilantik, Merita atau yang akrab disapa Mela Rusdi, mengatakan bahwa ada beberapa pesan penting yang disampaikan Gubernur Jawa Timur maupun Ketua TP PKK Provinsi kepada 36 Ketua TP PKK Kota dan Kabupaten. Diantaranya, yaitu agar Tim Penggerak PKK ikut memberikan kontribusi banyak dalam upaya penurunan angka stunting di daerah, salah satunya dengan mendukung program pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tadi Ibu Gubernur berpesan kepada kami untuk menjadikan problematika stunting sebagai pekerjaan rumah (PR) yang harus terus dikerjakan sampai selesai. Salah satu caranya, dengan mendukung Program MBG yang mulai dilaksanakan di daerah, termasuk di Kabupaten Pasuruan,” kata Mela Rusdi.

Sedangkan pesan dari Ketua TP PKK Provinsi kepada TP PKK di daerah, lanjutnya, lebih dititik beratkan pada penguatan Posyandu sebagai salah satu program utama. Sebab, itu merupakan aset yang memberikan pelayanan mulai dari bayi hingga Lansia, bahkan ibu hamil dan remaja.

“Kader Posyandu harus lebih diberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih banyak. Karena hubungannya juga nanti pada upaya penurunan stunting. Contoh kasuistik kalau mengukur panjang bayi saja salah, maka bisa salah seterusnya,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk mewujudkan pesan penting tersebut, istri Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, ini akan memaksimalkan para pengurus yang telah ada. Selain itu, agar lebih maksimal dan tercapai target programnya, PKK Kabupaten Pasuruan akan menggandeng dokter, pengusaha, bu nyai hingga tokoh masyarakat.

“Seperti Pokja IV misalkan saya ingin maksimal dan harus ada yang mengerti sekali tentang apa yang dibutuhkan. Makanya kami gandeng dokter untuk ikut menjadi bagian dari PKK Kabupaten Pasuruan. Ada juga pengusaha, bu nyai sampai tokoh masyarakat,” terangnya.

Saat ditanya rencana kegiatan dalam waktu dekat, Ny Mela Rusdi menegaskan sudah ada beberapa kegiatan yang akan digelar dalam rangka mengisi Bulan Ramadan. Seperti pengajian, Baksos, santunan dan lainnya. Bahkan, ada pula lomba PKK desa dan kecamatan yang juga akan dilaksanakan untuk memompa semangat TP PKK agar lebih berdaya dalam mewujudkan 10 program pokok PKK.

“Harapannya, PKK lebih hidup dan lebih bekerja. Tidak banyak seremoni, tapi langsung bekerja. Insyaallah, saya akan lebih sering turun ke desa-desa, tidak usah dipersiapkan yang gimana-gimana. Yang penting programnya jalan dan berhasil,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, meyakini bahwa PKK Kabupaten Pasuruan akan dapat membantu menyampaikan kebijakan pemerintah daerah melalui 10 program pokoknya. Utamanya, menselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan maupun Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“PKK inikan anggotanya para ibu-ibu. Yang pasti, kalau edukasinya baik dan setulus hati, maka Insyaallah yang menerima program nya juga akan merasa terlayani. PKK wajib mendukung sinergitas dan mensosialisasikan program-program pemerintah, baik pusat maupun Pemkab Pasuruan,” terangnya. (kom/pas/gie)

PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang sendiri, merupakan PT yang sahamnya dimiliki oleh 28 BUMDes bersama LKD dan 1 BUMDes di Kabupaten Malang. Juga telah memiliki izin operasional dari OJK. Juga, merupakan PT LKM yang pertama berdiri dan satu-satunya di Indonesia dengan pemegang saham yang berasal dari BUM Desa bersama LKD dan BUM Desa, dengan wilayah operasional kabupaten dan kota.

BUMDes bersama LKD memiliki unit usaha khusus dana bergulir masyarakat, maka untuk mengembangkan usaha simpan pinjam kepada perseorangan telah diupayakan pendirian PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang di bawah pengawasan OJK.

Dalam momen itu, Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kontribusi, maupun dukungan yang diberikan. Utamanya, dari Kementerian DPDTT, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN dan juga Otoritas Jasa Keuangan serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

“Hal ini tentu merupakan wujud kolaborasi yang positif, dalam rangka mencapai akselerasi pembangunan desa melalui pembentukan PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang. Pembentukan PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang ini juga menjadi salah satu program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang tahun 2024, yang diarahkan untuk percepatan literasi, sekaligus inklusi keuangan di Kabupaten Malang,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

LKM sendiri adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro. Tidak hanya terbatas kepada kelompok, namun juga dapat memberikan pinjaman kepada perseorangan.

Selain itu, dengan pembentukan PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang, maka legalitas usaha simpan pinjam lebih terjamin dan simpanan nasabah juga akan terlindungi. Bupati Malang juga mengatakan bahwa PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang menjadi LKM yang pertama kali berdiri dan satu-satunya di Indonesia, dengan pemegang saham yang berasal dari BUMDes bersama LKD dan BUMDes dengan wilayah operasional kabupaten dan kota.

Bupati Malang berharap, berbekal dengan kolaborasi dan kerja sama yang positif, semoga apa yang telah diupayakan bersama ini nantinya dapat membuahkan hasil yang maksimal dan diikuti dengan capaian positif. Serta progres yang signifikan, sehingga BUMDes dan BUMDesma maupun PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang semakin berkembang, produktif serta dapat menjadi penyedia jasa pengembangan usaha bagi masyarakat.

“Pada gilirannya, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan,” ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malang juga menerima penghargaan dari Menteri Desa PDTT atas jasa dalam mendukung pendirian Lembaga Keuangan Mikro Desa Tingkat Kabupaten dan Kota. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian Gedung PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang oleh Menteri PDTT RI dan pemotongan pita. Sekaligus peninjauan Gedung PT LKM Artha Desa, peninjauan UMKM dan pelepasan Anggrek dari Bumdesma Singosari yang diekspor ke Florida Amerika yang ditandai dengan pemecahan kendi. (pro/gie)

“Untuk yang mengambil formulir ke Kantor DPC Partai Demokrat, ada sebanyak lima orang. Namun, sementara cuma satu calon yang mengembalikan formulir dan yang pertama ini adalah Bunda Indah (sapaan akrab Ketua DPC Gerindra). Calon mengembalikan formulir sebagai calon Bupati Kabupaten Lumajang,” ujarnya kepada Memontum.com, Senin (20/05/2024) tadi.

Idris menjelaskan, jika setiap partai punya mekanisme tersendiri. Begitu juga, Partai Demokrat. Ketika bicara mekanisme, maka formulir pendaftaran ini akan diajukan dahulu kepada DPD Jatim dan juga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

“Ini akan kami bawa ke DPD Jawa Timur dan ke DPP Partai Demokrat. Inikan masih proses, kalau misalkan untuk pendaftaran di Partai Demokrat hanya Bunda Indah saja, ya ini yang akan saya bawa ke DPD dan DPP. Berarti untuk calon-calon yang lain ketika tidak memberikan (mengembalikan, red) formulir, berartikan tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Normatifnya kan seperti itu,” ungkapnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah menegaskan bahwa meski partainya (Partai Gerindra, red) menjadi partai pemenang dalam Pemilu 2024, namun dirinya akan terus menggalang dukungan dari partai-partai lain. “Saya selalu katakan, bahwa seribu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Jadi, meskipun Partai Gerindra sudah mendapatkan 11 kursi (DPRD Kabupaten, red) dan bisa maju sendiri, tapi dengan semakin banyak kawan maka semakin ringan dalam berjuang. Saya pikir, saya akan merangkul semuanya,” kata Bunda Indah.

Ditambahkannya, bahwa tujuannya mencalonkan adalah untuk kepentingan rakyat. Karenanya, dirinya akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memenangkan Pilkada Lumajang di 2024.

“Saya katakan, bahwa tujuannya sama yaitu hanya untuk rakyat. Sehingga, saya pikir jika ada orang yang bilang bahwa perjuangan itu mahal, maka saya bilang tidak. Karena, kami akan saling membantu, saling bergotong-royong untuk memenangkan Pilkada ini,” tegasnya.

Bahkan, ujarnya, pihaknya akan terus mengajak partai-partai lainnya untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan rakyat. “Saya tidak bisa menetapkan berapa partai (koalisi). Tetapi, saya mengajak untuk berjuang bersama-sama itu aja. Yang mau berjuang, monggo bersama saya. Yang tidak, saya tetap menghormati sebagai kawan,” tambahnya. (adi/gie)

Membuka pelaksanaan Lamongan Job Fair di GOR Lamongan, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berharap agar kesempatan kerja akan semakin terbuka lebar bagi masyarakat Lamongan, yang sedang mencari kerja. Selain itu, adanya Aplikasi Peliket juga diharapkan akan dapat memudahkan para pencari kerja dalam mendapatkan informasi lowongan kerja sepanjang tahun.

“Ini kegiatan rutin yang kita lakukan untuk memberikan jembatan bagi para pencari kerja dan sekaligus perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tadi ada lagi inovasi Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) Lamongan, yang telah kita launching, yakni Peliket yang bisa didownload di Play Store. Dengan ini, harapannya bahwa sepanjang tahun para pencari kerja ini bisa melihat di aplikasi terkait lowongan pekerjaan. Jadi kalau mencari kerja akan lebih mudah lagi, karena ada Aplikasi Peliket dengan saat ini tergabung 92 perusahaan yang akan terus diupdate,” kata Bupati Yuhronur, Rabu (23/08/2023) tadi.

Baca juga:

Selain dapat diunduh melalui Play Store, tambahnya, Peliket juga dapat dibuka melalui website peliket.lamongankab.go.id. Tidak hanya melaunching aplikasi pencari kerja, pada kesempatan tersebut Bupati Yuhronur juga melantik FKLPKS (Forum Komunitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan, juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada perusahaan yang peduli terhadap pekerja disabilitas.

“FKLPKS ini agar terus memberikan bekal kepada para pencari kerja agar mempunyai skill dan kemampuan terlatih, mempunyai skill tambahan sehingga memiliki daya saing. Terima kasih juga kepada BPJS Ketenagajerjaan yang telah membersamai pekerja sehingga lebih tenang dan produktif dalam bekerja. Terima kasih juga kepada para perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi pada disabilitas, semoga penghargaan ini akan mampu menginspirasi dan memotivasi bagi perusahaan lainnya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan, Agus Cahyono, melaporkan bahwa pada kegiatan Lamongan Job Fair 2023 terdapat kurang lebih 50 perusahaan yang tergabung dengan 3.087 lowongan pekerjaan.

“Peserta dari perusahaan sebanyak kurang lebih 50 perusahaan, baik yang berasal dari Kota Lamongan maupun dari luar Kota Lamongan. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perbankan, perusahaan penjualan dan pemasaran, kesehatan dan kedokteran, purchasing atau pembelian, pertokoan, supermarket, perekrutan tenaga kerja luar negeri, pabrik dan manufaktur, kecantikan, konstruksi dan bangunan serta lain-lainnya. Adapun jumlah lowongan pekerjaan yang ada, sebanyak 3.087 lowongan pekerjaan, dengan kualifikasi pendidikan mulai dari tingkat SMP, SMA, SMK sampai dengan sarjana S1. Sementara jumlah peserta yang terdaftar dalam mengikuti job fair ini hingga saat ini sebanyak 1.452,” kata Kadisnaker Lamongan. (zen/sit)