Mewakili Bupati Bondowoso, Sekda menyampaikan bahwa diselenggarakannya apel Integritas Nasional Berwawasan Kebangsaan, untuk mengajak seluruh siswa-siswi meningkatkan cinta tanah air. Termasuk, agar seluruh siswa pandai dalam memilah informasi yang berguna dan bisa memupuk rasa nasionalisme.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Sekarang ini, banyak terjadi siswa dan remaja melakukan tawuran, miras, sex bebas dan perbuatan kriminalitas lainnya. Hal inilah, yang harus dihindari. Karena, anak-anak yang baik tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan hina tersebut. Karena, itu akan membahayakan siswa sendiri dan kita semua. Juga, adik-adik jangan sampai terpengaruh dengan Narkoba,” ujarnya.

Ditambahkan Sekda, siswa dan siswi harus bisa menjaga ahlak. Harus ada keseimbangan antara pelajaran dan wawasan agama.

“Tujuannya, ini agar dapat membentuk ahlak yang baik. Ke depan, kita akan nentuk SMU Taruna di Bondowoso, guna memajukan daerah kita. (sam/zen/sit)

Sekda Bondowoso, Bambang Sukwanto, dalam kesempatan itu mengatakan dengan ditangkapnya sejumlah pelaku kejahatan, maka akan memberikan dampak kepada situasi di Bondowoso. Minimal, kian menjadikan situasi menjadi lebih kondusif, menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Saya mewakili Pemkab Bondowoso, menyampaikan terima kasih dengan ditangkapnya sejumlah pelaku kejahatan,” kata Bambang.

Dalam gelar ungkap kasus dan pemusnahan BB itu, ada beberapa tindak kriminal yang berhasil diungkap. Diantaranya, seperti Curas, Senpi, judi Merpati dan Narkoba. Disebutkannya, bahwa judi tidak kalah bahayanya dengan kejahatan lain.

“Menjelang lebaran ini, biasanya juga marak penjualan mercon. Dengan ditangkapnya pelaku kejahatan, maka akan membuat yang lain berfikir 1000 kali untuk berbisnis mercon,” kata mantan Kepala Diskoperindag Kabupaten Bondowoso ini. (zen/gie)

Berdasarkan urutan abjad, panitia merilis tiga nama masing-masing Drs Bambang Soekwanto MM yang saat ini menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Kemudian, Muhammad Asnawi Sabil, SAg MSi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bondowoso. Terakhir, Drs Sigit Purnomo MM, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso.

Ketiga pejabat tersebut, seperti diketahui berhasil menyingkirkan ke-11 pelamar Sekda lainnya. Dari hasil itu, nantinya Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, yang akan memilih satu dari tiga kandidat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, H Supriadi SE, merespon pengumuman itu meminta agar bupati bertindak bijak. Artinya, bisa memilih produk dalam negeri atau pejabat di lingkungan Pemkab Bondowoso. Dengan alasan, kalau dari luar Bondowoso, masih belum tentu paham dan tahu tradisi birokrasi Bondowoso.

“Bupati harus cermat dalam memilih Sekda. Selain harus yakin, tentunya jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun,” kata Supriadi, Sabtu (05/03/2022).

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sebab, tambahnya, ketika salah memilih, maka yang menjadi korban juga warga Kabupaten Bondowoso. Jadi, pengalaman yang sudah-sudah, bisa menjadi perhatian.

Masukan serupa, pun juga muncul dari Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H Tohari SAg. Dirinya berharap, Bupati Bondowoso dalam memilih Sekda, sesuai hati nurani dan keyakinannya, tanpa terpengaruh intervensi dari pihak manapun.

“Pilihlah Sekda yang menurut keyakinan Bupati bisa menata birokrasi Pemkab Bondowoso. Ini penting untuk peningkatakan kwalitas pelayanan pada masyarakat,” kata Tohari, Sabtu (05/03/2022).

Sebab, lanjutnya, sudah setahun Pemkab Bondowoso dipimpin Pj Sekda. Sekda definitf harus mampu menjalankan roda pemerintahan yang baik, terutama penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena,, pada saat birokrasi dipimpin Pj Sekda, penataan ASN tidak maksimal. “Hal ini tentu tidak boleh terjadi lagi, ketika Pemkab Bondowoso sudah mempunyai Sekda definitif,” ujarnya. (zen/sit)

Hanya saja, terkait kapan kepastian pengumuman ini, masyarakat harus dibuat sedikit kecewa. Itu karena, website https://bkpsdm.bondowosokab.go.id, pada Kamis 3 Maret 2022, tidak bisa dibuka. Tak ayal, kontan memunculkan asumsi yang bermacam-macam, yang diantaranya adalah ketidak-jelasan perekrutan.

Karena sesuai jadwal, seharusnya Kamis, nama tiga besar dari total 11 peserta yang dinyatakan lolos administrasi dan tes assesmen di Surabaya, sudah dipampangkan alias diumumkan. Nyatanya, hingga jam 23.59, pengumuman tiga besar Calon Sekda Bondowoso, belum muncul. Bahkan, ketika memontum.com akan membuka websitenya, juga tidak bisa diakses.

Server sendiri, Jumat (04/03/2022) pagi sekitar jam 05.00 pagi, baru bisa dibuka. Namun beberapa jam kemudian, server ngadat kembali alias tidak bisa dibuka.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Kondisi itu, tentu berbanding 180 derajat dengan yang disampaikan Ketua Pansel (panitia seleksi), Indah Wahyuni, ketika dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu. Dimana disampaikan, akan mengumumkan secara terbuka tiga besar nama calon Sekda, yang memenuhi syarat.

“Kami akan mengumumkan secara terbuka pejabat yang akan menjadi calon Sekda Bondowoso, melalui webisite. Ini sebagai bentuk transparansi,” kata Kepala BKD Pemprov Jatim, kala itu.

Sementara itu, terkait kondisi ini, Bupati LSM LIRa, Ahroji SH, mengaku sangat kecewa dengan Timsel yang main umpet-umpetan Calon Sekda Bondowoso. Pihaknya menengarai, ada dugaan jual-beli jabatan dalam rekrutmen Sekda. “Jangan disalahkan, kalau masyarakat menduganya seperti itu,” ujarnya, Jumat (04/03/222) tadi. (zen/sit)

Hal ini di benarkan oleh ketua PN Bondowoso I Wayan Eka Mariarta, SH, MHum di ruang kerjanya, Selasa (11/08/2020). Wayan menjelaskan, hari ini Sekda menjalani sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakwaan.

Ketua PN Wayan (sam-hans)

“Hari ini sidang perdana kasus dengan terdakwa Syaifullah, yang kini menjabat sebagai Sekda Bondowoso. Materinya pembacaan dakwaan dan Sekda hadir dalam pembacaan materi dakwaan,” ujarnya.

Ketua PN Bondowoso menjelaskan, sistem persidangan, kami menggunakan sistem telekonfren. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden, mengingat situasi Pandemi Covid 19 saat ini.

“Dalam kondisi Pandemi Covid 19 dan berdasarkan arahan Presiden, sidang harus mengikuti protokol kesehatan. Persidangan dilakukan dengan telekonfren, Majelisnya disini, Jaksa di Kejaksaan, terdakwa di sini,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi hakim yang menangani kasus Sekda, Wayan menjelaskan, Hakim Ketua adalah Daniel Mario Halashon Sigalingging, SH, MH. Sedangkan anggotanya, Tri Darma Putra, SH dan Masridawati, SH.

Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Evi Lunggito. Proses pembacaan dakwaan kasus Sekda dengan Alun ini cukup lama, hampir 1 jam lebih. Sekda yang di dampingi kuasa hukumnya mengikuti proses tersebut dengan kooperatif.

Dengan sikap kooperatifnya Sekda, Wayan berharap proses persidangannya berjalan dengan baik dan tuntas dengan keputusan yang terbaik. “Saya berharap sidang berjalan lancar,” harapnya. (hans/sam/mzm)

Syaiful, sapaan Sekda meminta agar wartawan profesional dalam menjalankan tugasnya. Harus berimbang dalam menulis, jangan hanya menulis jeleknya pemerintah saja, atau sebaliknya.

Awak media dalam pertemuan dengan Sekda (sam)

“Wartawan bagi saya adalah cahaya yang menerangi kegelapan dalam menjalankan program pemerintah. Maka saya berharap, wartawan obyektif dalam menulis. Salah katakan salah, benar tulis benar. Hindari berkelompok atau ber-geng. Mari kita bangun Bondowoso bersama-sama. Hindari perbedaan. Jika ada konflik, segera selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan,” kata Sekda dihadapan wartawan.

Menanggapi permohonan Kepala Biro Memo X, Syamsul Arifin agar dalam kesempatan pembahasan KUA/PPAS ini melibatkan wartawan, Syaiful mempersilahkan berkomunikasi langsung dengan Kabag Humas, Suryadi.

“Ketika eksekutif membahas kebutuhan wartawan tanpa melibatkan wartawan, maka hasilnya tidak maksimal. Saya usulkan agar dibentuk Pokja wartawan untuk terlibat dalam pembahasan KUA/PPAS,” kata Syamsul.

Dalam kesempatan yang sama, Suryadi, Kabag Humas mengatakan, kegiatan merupakan pertemuan rutin antara Pemkab dengan para jurnalis. Tujuannya agar ada pemahaman bersama dalam menulis berita. Dalam kesempatan pembahasan KUA/PPAS ini, Pemkab ingin menyerap aspirasi wartawan untuk ikut membantu menjalankan program Pemkab Bondowoso.

“Bondowoso milik kita. Tulislah keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan kritik apabila ada yang melenceng. Menulislah yang profesional dan proporsional,” kata mantan Camat Wonosari ini. (sam/mzm)

Saat penyerahan BAP, Syaiful, sapaannya, ikut hadir ke kejaksaan didampingi oleh kuasa hukumnya. Para kuli tinta yang hendak meliput penyerahan BAP ini harus bersabar, karena menunggu berjam-jam.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari, Paulus Agung Widaryanto, SH menjelaskan, JPU akan segera bersurat ke Pengadilan Negeri untuk menyidangkan kasus ini. Tersangka tidak kami tahan.

“Setelah proses persidang berjalan, maka kewenangan ada di Pengadilan Negeri. Apakah terdakwa mau ditahan atau tidak sudah bukan merupakan kewenangan Kejaksaan,” kata Paulus.

Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejari Bondowoso, Sucipto menjelaskan, sesuai pasal 21 KUHAP, tersangka boleh ditahan, boleh tidak ditahan. Jika yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, bisa tidak ditahan.

“Ditahan atau tidak tergantung JPU (Jaksa Penutunt Umum). Kalau JPU memandang tidak perlu ditahan ya tidak ditahan, demikian juga sebaliknya,” kata Jaksa dari Pamekasan Madura ini.

Kuasa hukum Syaifullah, Husnus Sidqi mengatakan, pihaknya akan mengikuti prosedur hukum atas kasus yang menimpa kliennya. Tentu, timnya akan berjuang all out dalam membela Syaifullah.

“Informasinya, jadwal sidang Syaifullah sebelum perayaan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan RI yang ke 75, insyaallah tanggal 10 Agustus 2020. Polisi sudah menyiapkan pengaman dalam sidang nanti,” pungkasnya. (sam/mzm)

Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Bondowoso AKBP Erick Frendriz kepada wartawan bahwa Polres Bondowoso sudah menetapkan status tersangka kepada Sekda Syaifullah.

“Satreskrim polres Bondowoso hari Jum,at kemaren sudah melakukan gelar perkara dan sudah expos dengan kejaksaan sehingga inisial “S” hasil gelar perkara dinaikkan menjadi status tersangka dalam kasus ancaman pembunuhan,” ujar Erick Frendriz, Senin (15/6/2020).

Sementara itu Husnus Sidqi Kuasa Hukum Sekda Syaifullah, menanggapi penetapan status tersangka Sekda Syaifullah mengatakan, pasal yang disangkakan oleh Polres Bondowoso untuk menetapkan Sekda Syaifullah sebagai tersangka pengancaman sangat lemah. Menurut dia pasal 45 B Undang -Undang Nomor 19 tahun 2016 yang diterapkan sangat lemah.

“Sekda tidak masuk dalam pasal itu. Menurut saya sebagai kuasa hukum, pasal itu sangat lemah,” kata Husnus Sidqi.

Husnus meminta pihak polres Bondowoso lebih jeli dalam menerapkan pasal. Sebab jika mengamati rekaman yang menjadi materi laporan perlu dipelajari lagi. Seperti siapa yang mengirim rekaman dan siapa yang punya inisiatif merekam pembicaraan.

“Siapa yang pertama kali mengirim rekaman itu. Sekda Syaifullah tidak pernah mengirim rekaman itu. Selain itu siapa yang punya inisiatif merekam. Kok tahu pak sekda, kan tidak pernah mengenal,” ujar Husnus Sidqi.

Lebih lanjut menurut Husnus Sidqi, Sekda Syaifullah akan mengikuti proses hukum selanjutnya atas laporan Alun Taufana Sulistiadi.

“Sekda Syaifullah akan mengikuti semua proses hukum sampai tuntas. Hal ini menunjukan Sekda Syaifullah taat hukum,” terangnya (dul/yan)

Menurut sekda syaifullah ada beberapa faktor penyebab belum selesainya e-RDKK. Yakni sulitnya komunikasi antara PPL, Kepala Desa, dan camat. Kemudian juga ada antara nama pemilik sawah tidak sama lantaran disewakan.

“Ini saya ingatkan pak Camat. Bahwa tanggung jawab masalah e-RDKK bukan hanya menjadi masalah PPL, tapi juga camat,” tegasnya.

Belum tuntasnya e-RDKK kata dia, berpengaruh terhadap pendistribusian pupuk. Mulai dari harga, pembelian yang ujungnya berdampak terhadap transaksi ekonomi.

Dia mengimbau PPL agar duduk bersama seluruh pihak terkait di tingkatan desa dan kecamatan. Sekaligus, mengecek e-RDKK di tiap-tiap kecamatan. “Saya minta dua minggu, e-RDKK ini harus sudah selesai. Makanya saya minta minggu depan sudah 70 persen,” imbau Syaifullah. (dul/yan)