Sekedar diketahui, hampir setiap tahun Pemerintah Kabupaten Malang, selalu mengadakan Pasar Lebaran. Sementara barang yang dipasarkan, yakni menyediakan Sembako dengan harga terjangkau bagi warga masyarakat.

”Masyarakat dapat membeli Sembako lebih murah dari harga pasar. Melalui kegiatan ini, diharapkan juga untuk menekan inflasi, agar daya beli masyarakat tetap terjangkau. Tiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Malang menggelar Pasar Lebaran. Kali ini, difokuskan di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Sebelumnya, ujar Bupati Sanusi, pelaksanaan juga digelar di Tajinan, Pagak dan Bantur. Jadi, untuk pelaksanaan sekarang berlangsung dua hari.

“Untuk gelaran ini, akan berlangsung selama dua hari,” imbuhnya.

Pembukaan Pasar Lebaran sendiri, ditandai dengan pemotongan untaian pita dan pelepasan balon ke udara oleh Bupati Malang didampingi Sekretaris Daerah dan sejumlah jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Malang. Hadir pula dalam kegiatan ini, diantaranya Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Malang serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang. (pro/sit)

PPKM Skala Mikro sendiri, merupakan pembatasan yang dilakukan dengan pemantauan zona risiko Covid-19, hingga tingkat Rt. Sesuai Intruksi Mentri Dalam Negeri(Mendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM dan pembentukan posko penanganan Corona Virus Diseass 2019, ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona.

Dalam Rakor tersebut, Sekda Kabupaten Malang menyampaikan untuk anggaran yang digunakan dalam PPKM Skala Mikro, adalah dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) untuk PPKM Desa.

Untuk PPKM Kelurahan, tambahnya, anggarannya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. “Untuk rencana alokasi anggaran persiapan PPKM Skala Mikro, kurang lebih ditotalkan Rp 123 Miliar,” katanya.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya agar dengan rakor ini bisa mempersatukan persepsi dalam pelaksaan PPKM Skala Mikro. Sehingga, dalam pelaksanaan bisa lebih maksimal lagi.

Baca Juga : Selama PPKM Mikro, Pemkot Malang Upayakan Bantuan Hibah Rp 500 ribu Per RT

Masih menurut Kapolres, untuk pembentukan posko, akan memanfaatkan kembali Kampung Tangguh Semeru (KTS) sebagai posko. Kepala posko, langsung oleh Kepala Desa atau Lurah yang akan di bantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtimas yang ada di desa atau kelurahan tersebut.

“Untuk yang belum punya KTS, akan kita buat posko dengan memanfaatkan balai desa atau gedung pertemuan di tiap-tiap desa atau kelurahan. Jadi harapannya, Sabtu (13/02) ini semua sudah bisa siapkan posko masing-masing. Dan yang paling penting, ini pesan dari Kapolda Jatim, agar tiap-tiap posko itu di pasang bendera sesuai zona Covid-19,” tegasnya.

Bupati Malang, HM Sanusi, memberi apresiasi kepada Kapolres Malang, sebagai Juara Satwil terbaik dan meminta kepada seluruh Muspika yang ada di Kabupaten Malang, untuk terus bersama-sama dalam pelaksaan PPKM Skala Mikro. ” Harus betul-betul dijalankan. Sehingga, bisa mengurangi penyebaran Covid-19,” ujar Sanusi. Mudah-mudahan dengan penerapan PPKM Skala Mikro, tambah Sanusi, bisa mengurangi penyebaran Covid-19. “Sehingga, kita bisa fokuskan untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang,” terangnya. (cw3/sit)

Memontum Malang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, angkat bicara terkait tudingan Malang Corruption Watch (MCW), bahwa dua mega proyek di Pemkab Malang, yakni Kolam Renang dan Gor Kanjuruhan, mangkrak.

Wahyu beralasan, mandeknya dua mega proyek tersebut dikarenakan pemotongan anggaran hingga 50 persen lebih, yang dialihkan ke penanganan Covid-19.

“Di masa pandemi ini, banyak anggaran disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami rasionalisasi guna penanganan Covid-19. Dari situ anggaran untuk pembenahan sudah habis. Dananya, rata-rata dipotong hingga 50 persen lebih,” kata Wahyu, Minggu (25/10) tadi.

Untuk bangunan GOR Kanjuruhan, Wahyu menambahkan, sebenarnya tidak di biarkan mangkrak. Namun, memang belum selesai saja. Sementara untuk bangunan kolam renang, belum diserahkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkab Malang. Alasannya, dikarenakan masih ada beberapa pembenahan.

“GOR itu ranahnya sudah di Dispora dan memang belum selesai. Kalau kolam renang, belum diserah-terimakan karena masih menunggu tim pemeriksaan,” tambahnya.

Wahyu menjelaskan, untuk proses serah terima aset pemerintah, memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi, situasi pandemi seperti ini, itu yang membuat proses tersebut molor.

“Kan ini indoor dan tarafnya international. Jadi, proses pengecekan oleh tim butuh waktu lama. Kalau untuk kolam renang outdoor, biaya perawatannya habis karena terpangkas untuk penanganan Covid-19. Mungkin tahun 2021, sudah bisa digunakan masyarakat,” tutupnya. (riz/sit)