Dalam pemberian penghargaan tersebut, Wali Kota Sutiaji sangat mengapresiasi raihan prestasi yang telah didapat. Apalagi, untuk atlet peraih dua medali di Asean Para Games XI. Menurutnya, dengan keterbatasan yang dimiliki mampu menghantarkan medali untuk meraih prestasi di kancah internasional.

“Kami memberikan apresiasi atas prestasinya. Karena tuhan itu, tidak mendiskreditkan hambanya. Sehingga, kalau mau berjuang, pasti bisa. Dengan keterbatasan yang dimiliki, tetap bisa masuk di kancah internasional. Itu memberikan motivasi kepada kita semua,” terang Wali Kota Sutiaji.

Baca Juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Dalam prosesi tersebut, penghargaan diberikan kepada Oddie Kurnia Dwi Listyanti Putra, atas pencapaiannya mendapat Medali Perak dalam ajang Asean Para Games XI. Kemudian, kepada Haryono Soemardi yang telah mendapatkan Medali Emas pada women’s J1 & J2 57 kg pada ajang Asean Para Games XI.

“Apresiasi yang kita berikan ini, adalah sebuah cindera mata,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan mempunyai kepedulian terhadap penanganan Covid-19. Itu dinilai, bahwa mereka tanggap dengan kejadian yang spontan terjadi.

“Kita sebagai pemerintah memberikan apresiasi. Saya kira, mereka memiliki atensi yang lebih, seperti di jam-jam 20.00, mereka tetap tanggap. Itulah bentuk hebatnya Indonesia, khususnya Kota Malang,” lanjutnya.

Sebagai informasi, dalam pemberian piagam penghargaan tersebut juga diberikan kepada Rapi Kota Malang, SAR Trenggana, PPMR, MDMC, Gerkatin Kota Malang, BP 13.32 (Pramuka Kwarcab Malang), RPMR, Satria Rescue, Dirgantara Rescue, Paguyuban Pasundan, Sar Mahameru, ORARI, Kokam, TAM, FPRB. (hms/rsy/sit)

Aplikasi tersebut, merupakan portal layanan kesehatan milik Pemkot Malang yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Tentunya dengan adanya aplikasi tersebut, bisa memudahkan alur pendaftaran kepersertaan anggota JKN BPJS Kesehatan.

“Kita ucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada BPJS kesehatan yang terus melakukan transformasi teknologi yang berkaitan dengan pelayanan publik kesehatan di Kota Malang, melalui E-JKN Cekat,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Karena itu, pihaknya meminta agar masing-masing OPD terkait nantinya bisa melakukan kolaborasi. Sehingga, aplikasi tersebut bisa digunakan semaksimal mungkin. Seperti halnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), dan Dinas Kesehatan (Dinkes), yang memberikan data valid terkait dengan masyarakat Kota Malang.

Baca juga:

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

“Saya minta nanti dari Disdukcapil, Dinsos P3AP2KB, dan Dinkes, datanya harus dinamis sehingga tidak ada keluhan masyarakat terkait kesehatannya,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Malang, untuk terus mengawal dan melakukan percepatan inovasi dalam aplikasi tersebut. Sehingga, harapannya aplikasi tersebut tidak hanya dibuka melalui website, namun juga harus ada di playstore.

“Kominfo harus selalu ngawal, harus dilakukan percepatan, kalau bisa sudah masuk di playstore jadi nggak di website aja. Sehingga dengan layanan dasar ini, orang bisa mudah mengakses,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Malang, Diana Permata, mengatakan dengan dilaunchingnya aplikasi tersebut nantinya masyarakat Kota Malang yang belum terdaftar peserta JKN dan memang tidak mampu, nantinya bisa didaftarkan oleh Pemkot Malang.

“Nantinya kalau memang tidak mampu dan ingin untuk bisa mendaftarkan sebagai peserta bisa didaftarkan oleh Pemkot Malang,” ujarnya.

Secara administrasi, untuk prosesnya nanti bisa dilakukan di kantor kelurahan. Sehingga, masyarakat Kota Malang nantinya tidak perlu datang ke kantor Dinkes ataupun Dinsos P3AP2KB. Karena bisa melalui sistem di kelurahan tersebut.

“Jadi tidak perlu datang ke kantor Dinkes ataupun Dinsos P3AP2KB, karena nanti sistem itu akan terhubung sehingga memudahkan sistem birokrasi kepengurusan administrasinya,” lanjutnya.

Untuk proses simulasi pendaftaran melalui E-JKN Cekat juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Dimulai dengan menginput data di tingkat kelurahan, hingga penerbitan nomor kartu peserta. Itu membutuhkan waktu dibawah tiga menit.

“Seperti yang kita lihat tadi bahwa prosesnya sangat cepat. Memang semua ini tergantung dari admin atau PIC yang ditunjuk oleh masing-masing tempat, mulai dari Kelurahan kemudian Dispendukcapil, Dinsos P3AP2KB dan Dinkes,” tambahnya.

Terakhir dirinya juga berterima kasihatas upaya Pemkot Malang yang terus meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Seperti yang diketahui, untuk total kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Malang sendiri sebanyak 878.503 ribu jiwa, artinya sekitar 99 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk Kota Malang.

“Berkat dukungan yang luar biasa, pelaksanaan Program JKN di Kota Malang 2022 ini luar biasa cakupan kepesertaan dan pelayanan bagi masyarakat. Dengan besarnya total peserta ini, kami saat ini juga harus memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui Faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS,” imbuhnya. 

Sebagai informasi, dalam launching E-JKN tersebut, juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman dengan tiga kampus di Kota Malang, diantaranya Politeknik Negeri Malang (Polinema), Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (Poltekkes) dan STIKES Widyagama Husada Malang. (hms/rsy/sit)

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang, mengatakan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai koperasi. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi di Kota Malang.

“Ini pelaksanaan diklat, pelatihan yang berkaitan dengan standarisasi koperasi. Disana ada yang namanya koperasi berdaya itu seperti apa,” ujar Wali Kota Sutiaji, Senin (06/06/2022).

Dijelaskannya, standarisasi dalam koperasi itu perlu dilakukan, agar tidak ada penyalahgunaan kelembagaan koperasi. Di Kota Malang sendiri saat ini, masih banyak koperasi yang berjalan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca juga:

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

“Kenapa perlu standarisasi, karena kita dulu sering menemui kejadian koperasi yang menyalahi aturan. Banyak yang mengatasnamakan koperasi, namun dibaliknya ternyata lembaga keuangan, yang ujungnya menipu,” lanjutnya.

Dengan demikian, pihaknya akan lebih dapat memonitoring mana koperasi yang berdaya, dan mana juga yang telah non-aktif. Sehingga apa yang dikelola oleh setiap koperasi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, tentu dalam konsep ekonomi kerakyatan.

“Jadi bisa diverifikasi mana koperasi yang mati, mana yang berdaya. Jadi ini harus kita kuatkan, kalau sudah terverifikasi harus ada pendampingan, agar lebih profesional dalam pengelolaannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi Diskoperindag Kota Malang, I Woja Kullu, menyebutkan total koperasi di Kota Malang secara keseluruhan ada sekitar 759. Namun, untuk yang aktif yakni hanya 359 koperasi.

“Sekarang yang aktif 359 dan yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ada 217. Mereka yang sudah RAT ini secara bertahap kita ikutkan SKKNI,” kata I Woja.

Pihaknya menjelaskan, untuk mengikuti kegiatan SKKNI itu tidak hanya diperuntukkan oleh perwakilan setiap koperasi saja. Melainkan, seluruh pengurus koperasi. Karena pihaknya ingin dengan adanya standarisasi itu bisa memberikan dampak kepada koperasi untuk berdaya kembali.

“Artinya tidak hanya perwakilan dari setiap koperasi saja yang ikut. Kalau bisa ya semua pengurus, terutama manajer, juru buku dan juru bayar. Karena koperasi merupakan salah satu unsur yang dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang,” imbuh I Woja. (rsy/sit)

“Selama 3 bulan saya merangkap Pjs Sekda dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP). Terima kasih telah mempercayai amanat ke saya dan terimakasih juga pada para perangkat daerah yang sudah banyak menyelesaikan tugas-tugas,” ujarnya.

Baca juga:

• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Dirinya yakin, bahwa Sekda yang baru saja mengambil sumpah jabatan, bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. “Saya yakin Pak Sekda yang baru mumpuni dan bisa bekerja dengan baik. Dan saya berharap ritme kerja para perangkat daerah masih seperti yang kemarin,” sambungnya.

Dijelaskan Soni, selama ini dirinya tetap maksimal dalam menjalankan tugas di DPUPRPKP. Terlebih mengingat sebulan kedepan, Soni sudah purna tugas menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Memang 3 bulan saat jadi Pjs Sekda saya jarang menemani teman-teman DPUPRPKP di lapangan. Sekarang saya sudah bisa punya banyak waktu untuk bersama mereka bertugas di lapangan. Apalagi Juli saya pensiun,” jelas pria berkacamata itu.

Diakui Soni, dalam masa jelang purna tugas ini dirinya tidak akan merubah ritme kerja di DPUPRPKP.

“Ritme saya tetap sampai dengan pensiun nanti. Kita sudah punya timeline running pekerjaan, setiap pukul 15.30 WIB DPUPRPKP selalu laporan progres fisik,” tegas Soni.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, turut memberi apresiasi atas kinerja Soni selama menjabat sebagai Pjs Sekda Kota Malang. “Terima kasih pada Pak Soni, kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan beliau. Walaupun Pjs tapi serasa kelasnya Sekda beneran.
Artinya kualitas, kemampuan, ketegasan, dan kecermatan beliau dalam mengambil keputusan luar biasa,” seru politisi PDI-Perjuangan itu.

Bahkan diakuinya, ada moto dari Soni yang sangat berkesan. Yaitu Mikul Duwur Mikul Ngisor Mendem Njero.

“Bukan hanya Mikul Duwur Mendem Ngisor, tapi juga harus Mikul Ngisor. Artinya bisa mengangkat anak buah, memberikan rasa nyaman pada anak buah. Jangan hanya bisa menyalahkan tanpa memberikan solusi, anak buah harus dihargai,” pesan Made. (mus/ed2)

“DPRD siap bekerja sama dengan Sekda siapapun yang terpilih. Karena memang peran Sekda sangat sentral, menjaga hubungan antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya usai mengikuti pelantikan Sekda di Balaikota, Rabu (02/06).

Baca juga:

• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Dimana itu artinya dibutuhkan Sekda yang komunikatif, mampu menjembatani apa yang menjadi keinginan Wali Kota lewat terjemahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Serta apa yang menjadi aspirasi masyarakat lewat DPRD.

“Selamat dan sukses pada Pak Erik yang sudah terpilih. Selanjutnya mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk kemajuan Kota Malang,” sambungnya.

Menurut Made, terdapat 6 tugas agenda penting yang sudah terlihat di depan mata untuk Sekda Kota Malang yang baru. Diantaranya adalah revisi RPJMD, laporan pertanggung jawaban keuangan APBD 2020,

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2022, KUA PPAS PAK, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

“Selain tugas itu secara jangka pendeknya yang harus dilakukan adalah bisa menyatukan konsolidasi internal. Di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyiapkan RPJMD dan lain-lain,” sambungnya.

Sebelum diangkat menjadi dirigen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Malang, sejauh ini Made menulai Erik adalah pilihan terbaik.

“Kami positif thinking pak Erik yang terbaik, karena saat bertugas di Dinas Tenaga Kerja Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) beliau mampu mengatasi berbagai kendala. Selain itu juga pak Erik sudah muter di beberapa OPD. Jadi saya rasa kita siap saja bekerjasama,” terangnya.

Namun ditegaskan Made, pada satu tahun pertama menjabat, pihaknya akan lakukan evaluasi terhadap Sekda Kota Malang.

“Nanti tentang bagaimana kinerja beliau, kita lihat di tahun pertama. Kita evaluasi dan berikan laporan ke Pak Wali terkait kinerja Pak Sekda yang baru,” imbuhnya.

Terakhir, Made berpesan bahwa hubungan Wali Kota dan Sekda nantinya harus mampu terjalin dengan baik. Pasalnya, di lingkup internal kedua jabatan ini harus menjadi satu kekuatan, saling melengkapi, dan saling mengisi. (mus/ed2)

“Sebagai aparatur, tentunya dengan diberi tugas dan tanggung jawab besar, maka saya pasti akan bekerja maksimal. Sesuai dengan instruksi Pak Wali dan Pak Wawali, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Sekdakota Malang yang baru ini.

Baca juga:

• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Lebih lanjut, Erik mengatakan, akan terus berupaya meningkatkan interoperabilitas dan sinergitas semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Meski begitu, diakuinya, amanat baru ini miliki tantangan cukup berat.

“Dengan dilaksanakannya UU Cipta Kerja, ada revolusi proses dalam beberapa hal di lingkungan pemerintahan. Ada banyak sesuatu yang baru ada amanat baru,” sambungnya.

Amanat tersebut, tambahnya, antara lain seperti bagaimana pemulihan ekonomi bisa berlangsung secepat mungkin, sehingga lapangan kerja tercipta. Kemudian merubah pertumbuhan ekonomi yang minus bisa menjadi positif.

“Artinya terjadi penyerapan kerja yang optimal. Dari situlah pembangunan-pembangunan semua lini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan,” tambahnya.

Dalam menyelesaikan target kinerja Sekda Kota Malang sebelumnya, Erik menjelaskan masih perlu mendalami dinamika dan lika-likunya.

“Saya harus belajar dari senior-senior yang sudah memproses pekerjaan maupun program sebelumnya. Sehingga saya cepat mendapat feel di setiap dinamika, untuk untuk kemudian dapat meneruskan dan menjalankan. Jika ada hambatan bisa mencarikan solusinya,” kata Erik.

Kemudian berkaitan dengan jabatan Plt Disnaker-PMPTSP yang juga diembannya, Erik mengaku akan lebih mengandalkan sistem elektronik dalam menjalankan tugas.

“Kalau sekarang ini semua proses sudah kita jalankan sesuai dengan sistem elektronik, jadi rasanya keberadaan secara fisik itu tidak dibutuhkan secara mutlak. Ada banyak aplikasi itu yg sudah kita jalankan di Disnaker-PMPTSP termasuk perizinan online,” terangnya. (mus/sit)

Setelah melalui proses seleksi yang panjang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Erik Setyo Santoso, terpilih menjadi Sekda Kota Malang. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku merasa lega dengan pelantikan yang sudah terlaksana. “Akhirnya sudah terlaksana pelantikan Sekda Kota Malang, yang baru. Bagaimana di awal secara akademisi, apa yg menjadi ketentuan sudah terpenuhi oleh ketiga calon,” ungkapnya.

Baca juga:

• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

Saat proses seleksi, diakui Sutiaji pihaknya sampai berdialog dengan banyak pihak dan melibatkan Psikolog. Baginya, ketiga calon Sekda Kota Malang yang telah mengikuti seleksi itu, merupakan kader terbaik.

Hingga pilihan, jatuh kepada Erik Setyo Santoso, dengan penuh pertimbangan dan analisa. “Sebenarnya, semua terbaik karena selain teruji secara kompetensi, juga kami beri analisa-analisa psikologi. Namun, Pak Subkhan minta ijin tidak bisa melanjutkan setelah berdiskusi dengan pihak keluarganya. Kemudian, Pak Handi saat ini sedang konsentrasi penuh untuk peningkatan penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” terang Sutiaji.

Karena urusan Sekda bukan sekedar perihal internal, namun juga eksternal, dan rekam jejak Erik yang dirasa mumpuni. Pilihan jatuh pada Kepala Disnaker-PMPTSP tersebut.

“Semua baik tapi kita putuskan pak Erik yg memang di Disnaker-PMPTSP sudah bagus. Jadi saya minta sementara jadi Plt juga disana dulu sementara. Sambil menunggu pengganti definitif, karena Disnaker-PMPTSP kedepan memang perlu etos kerja yang luar biasa. Karena seluruh perizinan ngurus disana,” jelas pemilik kursi N1 itu.

Sementara itu, untuk beberapa jabatan Kepala Dinas yang kosong saat ini dikatakan Sutiaji akan segera dibuatkan Panitia Seleksi (Pansel).

“Saat ini yang kosong ada 3, Disnaker-PMPTSP, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kedepan ada Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) yang purna tugas,” urai Sutiaji.

Oleh karenanya, ditargetkan tidak sampai akhir 2021, semua jabatan kepala di beberapa dinas yang kosong harus terisi. “Tidak boleh lama-lama kosongnya,” pungkas orang nomor satu di Kota Malang itu. (hms/mus/sit)

Salah satu pertanyaan yang sempat disampaikan pada Uji Publik pertama di Indonesia itu untuk menentukan Sekda ini adalah skala prioritas antara loyalitas, profesionalitas, dan komitmen. Ketiganya, nampak memiliki jawaban yang berbeda satu sama lain.

Baca juga:

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Handi Priyanto, mengatakan bahwa loyalitas menjadi urutan pertama. Disusul profesionalitas, baru yang ketiga adalah komitmen.

“Dalam kita melaksanakn tugas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), loyalitas pada institusilah yang utama. Itu menjadi roh nafas kita,” jelas Handi.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini, dari loyalitas akan muncul rasa tumbuh kembang profesionalitas yang harus dilaksanakan.

“Bagaimana organisasi tempat kita bekerja bisa berjalan dengan baik, profesional, efektif, dan efisien. Dibreakdown lagi, maka itu perlu komitmen bersama,” tambahnya.

Setelah dua hal tersebut dilaksanakan maka yang ketiga adalah komitmen. “Sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bisa berjalan baik, lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh kepala daerah,” jawabnya.

Sedikit berbeda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Subkhan, menjabarkan bahwa loyalitas menjadi yang utama. Lalu komitmen, dan terakhir adalah profesionalitas.

“Bagi seorang birokrat, loyalitas jelas yang pertama mutlak dimiliki. Kedua ya komitmen untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dari situ, secara profesional akan melaksanakan tugasnya,” jelas Subkhan.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, profesional artinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mana jika memang tidak pada tempatnya, harus bersedia dipindah.

“Tapi sebenarnya itu kalau dibolak-balik, yang pertama jelas loyalitas. Yang kedua antara komitmen dengan profesionalitas barangkali itu akan berjalan seiringan,” Jawabnya dengan tegas.

Berbeda dengan 2 calon Sekda lainnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Erik Setyo Santoso, berujar bahwa yang pertama adalah komitmen. Kemudian di prioritas kedua ada loyalitas, terakhir adalah profesionalitas.

“Komitmen saya letakkan di pertama, karena niat atau integritas awal terhadap apa yang menjadi tugas kita itu penting. Bagaimana kita bisa mengabdi dengan baik, bagaimana kita niat berkarya dengan maksimal,” bebernya.

Oleh karena itulah komitmen diletakkan pria yang pernah menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika itu, paling atas.

“Kemudian yang kedua loyalitas pastinya kepada institusi. Jadi bagaimana kita bisa ‘Salam Satu Jiwa’ dan loyalitasnya ini bener-bener bisa terjiwai. Sehingga terjadi sinergitas dan komunikasi yang baik. Di situlah saya yakin profesionalitas akan mengikutinya,” terangnya. (mus/ed2)

Pasalnya tahapan rekrutmen Uji Publik yang pertama kali di Indonesia untuk calon Sekda ini berlangsung secara hybrid, virtual dan luring di Ngalam Command Center (NCC).

Baca juga:

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota (Wawali) Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Kepala DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang tampak menghadiri seleksi calon Sekda tersebut.

“Uji Publik ini mendapat apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB). Karena baru Kota Malang yang melakukan tahapan seleksi ini untuk memilih Sekda,” ungkap Sutiaji bangga.

Sebelumnya, lelang kinerja ASN juga pernah menjadi yang pertama dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dimana saat ini sudah banyak daerah lain yang mulai mereplika inovasi tersebut.

“Semoga kedepan juga banyak kota atau kabupaten yang bisa melakukan tahapan Uji Publik untuk calon Sekda. Sehingga akan bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Disampaikan orang nomor satu di Kota Malang itu, terdapat 2 komponen dasar yang harus dimiliki oleh Sekda. Pertama adalah manajemen yang bagus, kemudian skill menjadi leader.

“Para calon harus ahli dalam manajemen, karena beliau secara struktural memanage sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kesekretariatan Daerah. Maka harus paham regulasi dan mampu berkolaborasi, karena sesungguhnya yang namanya Sekda ini kan dirijen dari ASN,” urainya.

Tidak kalah penting, dikatakan Wali Kota Sutiaji adalah kemampuan leadership. “Dari pengalaman-pengalaman yang berjenjang, leadership ini sangat penting. Karena ada beberapa kebijakan non populis yang harus diambil oleh Sekda Kota Malang. Dimana itu nantinya akan disuguhkan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tambahnya.

Sehingga, disampaikan Sutiaji, dirinya akan menyimak dan bahkan meminta rekaman keseluruhan Uji Publik ini. Karena pemilik kursi N1 itu ingin mengamati benar-benar, bagaimana cara ketiga calon tersebut menjawab, etika berbicara, maupun logika dalam merespon pertanyaan.

“Insyaallah dalam menilai nanti saya akan bersanding, tidak hanya dengan Fokopimda atau panitia saja. Tapi saya akan bermusyawarah juga dengan beberapa teman-teman psikolog. Karena ini sangat menentukan bagi kami, untuk kelangsungan Pemerintahan di Kota Malang,” tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya terdapat 6 ASN yang mendaftar sebagai Sekda Kota Malang. Keenamnya lolos tahap administratif dan telah menjalani seleksi kompetensi maupun makalah.

Setelah itu muncul nama yang menjadi tiga besar. Yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Erik Setyo Santoso. (mus/hms/ed2)