Disampaikan Sekda Agus Triyono, bahwa kini pengolahan data Regsosek telah melewati beberapa tahapan. Saat ini, tahapan pengelolaan data Regsosek akan memasuki tahap integrasi data agar data dapat diolah dan diperingkat. Yakni, sesuai tingkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan sebagai sumber data program-program perlindungan sosial.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

“Mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini bertujuan untuk pemutakhiran data yang terintegrasi pemetaan penerima manfaat yang terpusat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Lumajang, Muji Setyo, mengatakan bahwa tahapan tersebut membutuhkan pemeriksaan kembali dari sejumlah pihak. Termasuk, para Ketua RT dan RW di tingkat desa yang dikoordinir oleh masing-masing kepala desa.

Untuk Rakor kali ini, ujarnya, bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh camat yang ada di wilayah sehingga bisa memberikan informasi kepada kepala desa. “Dalam menyalurkan program perlindungan sosiali, diperlukan adanya pengawalan dari semua pihak dalam implementasinya. Ini bertujuan untuk menghindari duplikasi data,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Menurutnya, Kabupaten Lumajang yang memiliki banyak destinasi wisata bisa menyejahterakan masyarakat dalam bentuk peningkatan ekonomi. Namun, tambahnya, masih ada beberapa kendala. Pihaknya berharap, melalui program-program yang ada di Pemerintah Pusat, dapat memberikan fasilitas kemudahan dalam membangun dan memajukan destinasi wisata yang ada.

Baca Juga:

• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Perkuat Ketahanan Pangan, Wabup Lumajang Ingatkan Pentingnya Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HGU
• Pemkab Lumajang Salurkan Bantuan Dana Tunggu Hunian untuk 43 KK Terdampak Gunung Semeru

“Salah satunya yakni infrastruktur atau pembangunan jalan agar masyarakat yang ingin berwisata lebih mudah untuk menuju tempat wisata serta semua kalangan bisa menikmati destinasi wisata di Kabupaten Lumajang khususnya di Wisata Ranu Pani dan Ranu Kumbolo,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ir. Edison Siagian, menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan Rakor guna mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah terpadu perhutanan sosial di Kabupaten Lumajang yakni agrosilvopastura, Agroindustri dan Ekowisata. Perhutanan Sosial bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah hutan dalam rangka mengatasi 3 hal pokok.

“Yaitu kemiskinan, lapangan kerja serta sebagai upaya pengolahan hutan berbasis masyarakat, peran perhutanan sosial harus sejalan dengan hal-hal yang terkait tujuan pembangunan berkelanjutan yang memadukan dengan bidang sosial, ekonomi, lingkungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sugeng Harmono, menyampaikan bahwa Program Perhutanan Sosial harus dicapai, sebab nantinya akan ada rencana aksi nasional dan ada pilot project yang dilaksanakan, harapannya ke depan dapat direplikasikan di daerah lain. “Kami mohon dukungan Sekda Lumajang untuk keberhasilan pilot project ini, karena jika hal tersebut berhasil maka nantinya bisa jadi replikasi di tempat yang lain dalam bentuk integrasi,” terang Sugeng Harmono. (adi/ed2)

Demikian arahan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono pada Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2019, di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (10/03).

Baca Juga : Perjuangan Pembuat Gula Nira Kelapa Lumajang di Tengah Pandemi dan Terjangan Rafinasi

Agus Triyono mengatakan, bahwa meningkatkan kompetensi merupakan salah satu poin penting untuk memberikan kelancaran terhadap pelayanan masyarakat. Sebab, masing-masing Calon PNS nantinya diharapkan bisa menjunjung tinggi profesionalitas saat berkerja.

“Kita harus mengubah pola pikir kita, kita harus meningkatkan profesionalisme kita dan kita harus meningkatkan daya tampung kita,” katanya.

Oleh karena itu, Sekda berharap, masing-masing Calon PNS memiliki komitmen dalam mewujudkan layanan yang terbaik kepada masyarakat. “Kita harus memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang baik. Sebab, apabila komitmen tidak muncul, maka pelayanan yang baik juga tidak akan muncul,” jelasnya. (kom/adi/ed2)

Momentum Lumajang – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera ‘action’ setelah serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (06/01) tadi. Hal itu, disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat memimpin Sertijab untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Lumajang, yang diberlangsung di Graha Nagara Bhakti Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang.

“Segera lakukan koordinasi internal. Ajak diskusi, rangkul semua karena itu adalah keluarga panjenengan,” tutur Sekda Lumajang.

Sekda menambahkan, bahwa Sertijab merupakan titik awal pejabat baru untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal. Proses mutasi menjadikan kinerja dan pelayanan instansi perangkat daerah di Kabupaten Lumajang semakin baik.

“Saya berharap kepada seluruhnya, bisa memaknai proses mutasi sebagai salah satu bentuk kepercayaan kepada saudara atas pelaksanaan tugas yang harus kita emban sebagai Aparatur Sipil Negara,” tambah Sekda.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga berpesan agar Kepala Perangkat Daerah mengawal dengan maksimal pada program-program Pemerintah Kabupaten Lumajang. “Saya berharap teman-teman yang mengemban amanah jabatan khususnya Kepala OPD agar memberikan perhatian yang lebih khususnya terhadap program-program pemerintah Kabupaten Lumajang,” pungkasnya. (ryk/adi/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan bahwa dampak yang diakibatkan dari lahar dingin yang berpusat di Curah Koboan tersebut, mengakibatkan tanggul DAS terkikis sepanjang 15 meter.

“Jadi, tanggul yang terkikis lahar dingin menurut pangamatan kami sekitar panjang 15 meter. Untuk perlu dilakukan upaya agar tidak jebol,” kata Sekda saat meninjau DAS yang dialiri lahar dingin Semeru di Dusun Bondeli, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Jumat (4/12).

Selain itu, tambah Sekda Kabupaten Lumajang, bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Provinsi Jawa Timur. Tujuannya, untuk melakukan langkah-langkah penanganan darurat dengan menormalisasikan aliran sungai.

Upaya tersebut dilakukan, untuk memastikan persekitaran pemukiman penduduk di Dusun Bondeli, tetap aman. Karena, beberapa penyebab terkikisnya tanggul, salah satunya diperkirakan aliran arus sungai yang masih belum rata, akibat proses pengambilan pasir yang dilakukan oleh penambang terlalu menepi.

“Menurut kami, berubahnya aliran sungai yang seharusnya mengalir keseluruh permukaan, hanya mengalir di pinggiran,” terangnya.

Karenanya, Agus Triyono mengimbau kepada penambang, agar proses pengambilan pasir atau batu tidak terlalu menepi.
Sehingga, apabila terjadi lahar dingin, tidak berpotensi mengakibatkan tanggul jebol. Apalagi, material di Curah Koboan sampai saat ini masih menumpuk.

“Saya berharap, seluruh penambang yang berada di DAS Rejali, Curah Koboan dan Bades, agar sewaktu proses pengambilan pasir atau batunya, dapat memperhatikan tanggul sungai di kanan kirinya,” ujarnya.

Dengan sejumlah langkah tersebut, nantinya dapat mengurangi resiko yang berdampak terhadap pemukiman penduduk setempat. (kom-lmj/sit)