“Kita sifatnya juga menunggu, karena usulankan sudah. Mungkin sedang dibahas, tetapi tetap menunggu SK,” kata Adhy Karyono, saat ditemui di salah satu Hotel di Kota Malang, Rabu (11/01/2023) tadi.

Mengenai hal tersebut, Adhy mengaku, bahwa pihaknya ingin Pj Wali Kota Batu, segera secepatnya dapat terisi. Sebab, hal itu sudah diperlukan dalam berbagai hal. Terutama, terkait dengan pencairan anggaran.

“Karena mulai sekarang sudah running anggaran, sehingga sangat diperlukan bagi pemerintahan untuk segera ada Pj tersebut,” tambahnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, bahwa keberadaan Pelaksana Harian (Plh), itu bukan final. Karena, bisa berdampak pada legalitas dan condong akan menghambat roda pemerintahan. Sehingga, ketika dibutuhkan kebijakan penuh, maka ini akan terhambat.

“Ketika melaksanakan pekerjaan yang paling statis, itu dibutuhkan kebijakan penuh. Tentu, butuh legalitas yang kuat. Ini mempengaruhi,” lanjutnya.

Ditegaskannya, jika hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Imendagri, meskipun sudah melakukan komunikasi. Mengenai targetnya hingga kapan, ya harus secepatnya.

Sebagaimana diketahui, sejak 26 Desember 2022, posisi Wali Kota Batu diisi oleh Plh. Itu karena, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, telah purna tugas untuk masa jabatan. (rsy/sit)

“Keberadaan sejumlah terumbu karang ini diharapkan bisa menjadi rumah bagi ikan-ikan yang ada di laut,” ujar Wabup Situbondo.

Perempuan yang akrab disapa Nyai Khoi ini meyakini, dengan ekosistem bawah laut yang baik, maka bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan di pesisir Pantai Pasir Putih. “Bila ikan-ikan sudah banyak di kasawan Pantai Pasir Putih, maka para nelayan tidak perlu lagi ke tengah laut untuk mencari ikan,” tambahnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Nyai Khoi mengungkapkan, dengan adanya adopsi terumbu karang, maka secara otomatis bisa memperbaiki ekosistem bawa laut Pantai Pasir Putih. “Sehingga, ini akan meningkatkan jumlah wisatawan dan ini bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Situbondo,” paparnya.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke-50 IKA UNAIR dan Hari Jadi ke-77Jawa Timur. “Kami ingin menjaga biota laut yang ada di Pantai Pasir Putih ini. Sehingga, ini bisa menghasilkan ikan yang berkualitas untuk masyarakat Situbondo,” ujarnya.

Adopsi 7.700 terumbu karang ini, lanjut Adhy Karyono, melibatkan sekitar 80 penyelam dari Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Jatim. “Hampir 60 persen pesisir laut Jawa Timur ini rusak. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan semacam ini (adopsi terumbu karang -red). Bisa juga dengan penanaman mangrove,” imbuhnya. (her/gie)

Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Dr H Akhmad Sukardi, MM didepan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim pada acara sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemprov Jatim 2018, di Hotel Wyndham Jl Basuki Rachmat Surabaya, Kamis (26/10/2017).

Menurutnya, seluruh kepala OPD penting untuk mengikuti sosialisasi ini agar pelaksanaan tugas Pemprov Jatim tahun anggaran 2018 pada masing-masing OPD dapat terselenggara dengan lebih efektif efisien. Sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan atau manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

Selama ini dirasakan, kompleksitas permasalahan dan banyaknya peraturan perundangan yang tidak sesuai, namun masih digunakan OPD dalam pelaksanaan tugasnya. Keadaan ini memicu rendahnya kualitas pelayanan umum  dan mempengaruhi output yang kurang efisien dan efektif, serta kinerja yang rendah.

Maka, kepala OPD diminta tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. “Semua kegiatan ada aturannya, setiap pengeluaran anggaran ada standarnya. Maka, semua tugas harus berdasarkan standar pelaksanaan, sehingga SPJ menjadi lengkap,” katanya.

Sosialisasi ini dalam rangka menginformasikan terkait perubahan-perubahan pada pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprov Jatim tahun 2018, antara lain, kegiatan rencana aksi daerah pencegahan korupsi, kode etik ASN,  disilin kerja, dan pakaian dinas. Selain itu juga tentang peningkatan kesejahteraan ASN. (sil/nhs/yan)