“Terkait rekrutmen PPPK maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), semua merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementera pemerintah daerah, hanya punya kewenangan mengusulkan formasi,” ujar Sekda Wawan, mengawali rilis.

Dari jumlah sekitar 1200 pendaftar PPPK, sambung Wawan, yang lolos passing grade hanya ada 665 orang PPPK. Sedangkan, untuk formasinya hanya ada 345 PPPK. Sehingga, yang diangkat hanya dari ranking 1 hingga 345. Sementara untuk sisanya sebanyak 320, masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat.

“Untuk sisanya 320, kita masih menunggu peraturan dan pedoman dari pemerintah pusat. Karena setiap ada rekrutmen CPNS maupun PPPK, ada pedoman yang harus kita laksanakan. Dan, apabila keuangan Pemkab Situbondo kembali normal, maka kita akan melaksanakan langkah-langkah untuk 320 PPPK yang lolos passing grade, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Sekda Wawan.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa komposisi dan pengusulan formasi ada rambu-rambu yang harus dipahami. “Yang pertama, kita harus menelaah dari sisi keuangan. Karena itu, amanat dari Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Dalam UU No 1 Tahun 2022 itu, lanjut Sekda Wawan, dijelaskan untuk belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen komposisinya dari APBD. “Hal ini yang menjadi rekrutmen tersebut dan itu juga berdampak pada pengelolaan keuangan yang harus membayar mereka. Sedangkan, untuk belanja pegawai di Situbondo ada di posisi 31,79 persen. Artinya, sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 tidak memadai dan atau tidak memenuhi syarat,” tambahnya.

Mengenai pengusulan formasi, ujarnya, selain memperhatikan komposisi keuangan juga ada pelaksanaan evaluasi jabatan dan analisa program kerja yang harus dihitung sesuai dengan kebutuhan. “Kalau komposisi keuangannya memadai dan analisa jabatan memadai, maka bisa diusulkan. Oleh karena itu, terkait dengan rekrutmen PPPK yang tidak kebagian formasi, kita masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat,” paparnya. (her/gie)

Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan, menilai kegiatan ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kegiatan ini sangat positif. Saya berharap ke depan semua desa dan kelurahan bisa bergabung ke PT LKM. Jika semuanya bergabung, maka akumulasi modal juga lebih besar, serta daya gedornya dalam rangka menyediakan modal kerja pun turut besar,” ungkap Wawan Setiawan.

Dirinya mengapresiasi atas kinerja PT LKM, yang telah mampu melakukan percepatan luar biasa memasuki tahun ke 3 nya ini. Maka, secara otomatis dengan adanya PT LKM BKD ini Pemerintah Kabupaten turut terbantu, termasuk masyarakat Situbondo secara umum.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Untuk desa-desa yang belum bergabung dan yang pernah bergabung namun masih mengalami minus anggaran, saya meminta agar pihak PT LKM BKD bisa melakukan perbaikan dulu sebelum ditarik untuk bergabung lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur PT LKM BKD Situbondo, Kusniyati, melalui Direktur Operasional, Rahmat, menyampaikan untuk beberapa desa yang belum bisa dilakukan transformasi ke PT LKM itu secara hasil audit OJK mengalami penurunan neraca keuangannya dan asetnya minus. “Jadi, bagi lima desa tersebut masih dibutuhkan waktu untuk dilakukan pembenahan sebelum kembali dilakukan transformasi,” ujarnya.

Di akhir acara, dilakukan pemberian penghargaan pada tiga desa yang kinerjanya baik dan juga berhasil memperoleh laba bersih di tahun 2022. Diantaranya secara berurutan, BKD Cabang Desa Tanjung Pecinan, BKD Cabang Desa Talkandang, dan BKD Cabang Desa Olean. (her/gie)