Saat membuka acara pendampingan APE, Sekdakab Situbondo, Wawan Setiawan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Yakni mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

“Jadi ini nanti akan melibatkan semua unsur. Termasuk, juga peran wanita dalam sebuah perencanaan sangat penting. Sehingga, tidak ada diskriminatif karena semua memiliki kesempatan, hak dan suara yang sama,” terangnya.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lebih lanjut disampaikan Wawan, pihaknya berterimakasih karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Situbondo, sangat gencar dalam mengkampanyekan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan hak-hak anak. Kegiatan kampanye tersebut, sudah beberapa kali digelar dan terobosannya sangat bagus.

“Melalui kegiatan semacam ini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengarusutamaan gender. Poinnya adalah setelah kegiatan ini, diharapkan pengetahuan dan sudut pandang kita akan bertambah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DP3APPKB Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji, mengatakan bahwa untuk menyambut persiapan evaluasi  pengarusutamaan gender, maka perlu dilakukan pendampingan pelaksanaan PUG dari DP3AK Provinsi Jawa Timur. Mengingat pada tahun 2023 nanti akan dilaksanakan evaluasi tingkat nasional dengan penghargaan tertingginya yaitu Anugerah Parahita Ekapranya.

Sebelumnya, Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan APE dengan predikat madya. “Kita akan berusaha dan bekerjasama untuk mempertahankannya. Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya pada tahun 2020 adalah madya, semoga pada tahun 2023 bisa meningkat menjadi utama,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan sendiri, dihadiri nara sumber dari perwakilan DP3APPKB Provinsi Jatim, One Widyawati, Kepala Bapeda Situbondo, Sugiyono dan perwakilan dari perguruan tinggi Unars Situbondo. Termasuk, Kabid Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Kesetaraan Gender DP3APPKB Situbondo, Rofiqoh Sukmawati beserta staff. (her/gie)

Dirjen PPDT, Eko Sri Haryanto, mengatakan bahwa ada sekitar 6 ribu bibit Mangrove yang disiapkan dan sudah ditanam dalam penanaman secara simbolis. Sebenarnya, penanaman Mangrove di Kabupaten Situbondo, ini potensinya bisa melebihi 60 hektare untuk dapat dikembangkan lagi. Karenanya, dirinya bekerja sama dengan Yagasu, untuk membangun ekosistem tanaman Mangrove. Sehingga, nantinya ke depan bisa terus digali potensinya, yaitu seperti tanaman Mangrove.

“Adapun manfaat dari tanaman Mangrove, yang pertama adalah sebagai penahan atau pelindung apabila terjadi abrasi. Kedua, sebagai penghasil ekonomi dengan memanfaatkan tanaman Mangrove. Seperti, getahnya dibuat untuk alat pewarna batik atau lainnya,” jelasnya kepada Memontum.com.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Usai membuka kegiatan tersebut, Sekdakab Wawan Setiawan, menyampaikan bahwa atas nama Pemkab Situbondo mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa PDTT RI, karena pihaknya mendapatkan lokasi untuk pengembangan mangrove di Desa Duwet. Seperti penyampaian Dirjen PPDT, bahwa potensi di Kabupaten Situbondo, luar biasa. Dengan garis pantai mencapai 150 kilometer, maka bisa menjadi lokasi untuk pengembangan bakau.

“Di sana (Kampung Blekok) ada tumbuhan Bakau dan sudah beberapa kali dilakukan penanaman, tetapi yang hidup sekitar 30 persen. Jadi, harus rajin disulami karena pertumbuhan Bakau di bawah usia 3, sangat lambat. Oleh karena itu, kita bersyukur karena Pak Dirjen telah menghubungkan dengan pegiat lingkungan untuk mendampingi pengembangan selanjutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Sekdakab Situbondo menambahkan, penyiapan masyarakat menjadi penting, karena untuk pemeliharaan selanjutnya harus ada keterpaduan. Yaitu, antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Karenanya, Pemkab Situbondo akan terus memberikan support,” ungkapnya. (her/sit)

Mensikapi hal itu, Sekdakab Situbondo, Syaifullah, mengatakan bahwa sejumlah tenaga honorer yang nantinya terdampak atas ketetapan oleh Kemenpan RB perlu segera diatasi sedemikian rupa. Sebab, hal itu berkaitan dengan nasib seseorang.

“Ketentuan itu saya ketahui dari media sosial, namun suratnya sendiri saya belum menerima terkait peniadaan tenaga honorer tersebut,” ucapnya, Kamis (24/02/2022) tadi, dalam Forum Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evakuasi di Lingkungan Pemkab Situbondo.

Syaifullah mengatakan, penjaring tenaga honerer melalui seleksi PPPK terhadap karyawan yang memiliki masa pengabdian 20 tahun dan berusia 46 tahun, menjadi skala prioritas dalam mengikuti tahap seleksi. Syaifullah juga mengatakan, menyikapi atas informasi tersebut, sejumlah persiapan khusus sudah di persiapkan.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Terhadap tenaga honorer yang usianya paling tinggi 46 tahun, dengan masa kerja 20 tahun, diprioritaskan dalam pelaksanaan seleksi PPPK. Sehingga, nantinya bisa diangkat menjadi pegawai PPPK,” ungkapnya.

Masih kata Sekda, selain itu juga terhadap usia maksimal 35 tahun, dengan masa kerja 5 tahun, akan diangkat melalui seleksi PPPK, yang juga menjadi skala prioritas. Sedangkan mereka yang usianya masih 21 tahun, masuk dalam kategori outsourcing yang gajinya disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Mereka yang lolos dalam seleksi PPPK, upah yang didapatkan sama seperti PNS pada umumnya dengan beberapa golongan. Sedangkan mereka yang statusnya outsourcing, upah yang didapatkan dan dibiaya oleh Pemkab sesuai dengan UMK,” jelasnya.

Syaifullah menambahkan, namun jumlah penerimaan tenaga outsourcing jumlahnya terbatas. Sebab, menyesuaikan dengan anggaran daerah yang dimiliki. “Tahun ini, kami minta agar organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendata dan segera dilakukan proses perencanaan anggaran untuk kebutuhan tahun 2023 mendatang,” ujarnya. (her/sit)