Plh Sekda Nurman Ramdansyah dalam sambutannya menyampaikan mengenai akan pentingnya kegiatan sosialisasi standart layanan informasi publik bagi Sekdes. Terutama, dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik.

“Teman-teman di desa harus paham ini. Khususnya Sekretaris Desa, karena mereka adalah pejabat pengelola informasi desa. Yang utama, saya tekankan tidak boleh alergi dengan teman-teman pers. Apalagi teman-teman pers sedang melaksanakan tugas,” kata Plh Sekda Malang.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pers, jurnalis atau wartawan harus diberikan informasi secara profesional dan proporsional. Maka dari itu, batasan-batasan itu sedang diberikan.

“Jadi di situ pentingnya secara berkala sosialisasi maupun Bimtek (bimbingan teknis) pemahaman teman-teman di desa melalui sekretaris desa,” tambahnya.

Baca juga :

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansyur Yasin, dalam salah satu penyampaikannya memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Mengingat, peserta yang hadir adalah dari semua Sekdes di Kabupaten Malang.

“Saya apresiasi atas antusiasme dari desa yang seratus persen bisa hadir. Dari 378 desa di Kabupaten Malang, semua hadir,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa output dari kegiatan ini adalah penting bagi warga. Karena, masyarakat butuh keterbukaan informasi publik di desa. Salah satu contohnya, adalah laporan terhadap penggunaan keuangan desa dan potensi di desa.

“Karena anggaran negara itu terbuka dan sebenarnya pemanfaatannya dibuat apa. Termasuk dana desa, itu dipergunakan untuk apa. Maka dari itu, pentingnya Standar Layanan Informasi Publik Desa,” paparnya.

Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Wahyu Kurniati, dalam keterangannya menyebutkan bahwa output dari kegiatan ini adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID) yang dijabat Sekdes. “Melalui kegiatan ini nanti harapannya semua segera ada SK PPID. Karena PPID sendiri, sebenarnya telah terbentuk 2024, melalui surat keputusan kepala desa masing-masing. Hanya saja, sampai detik ini baru 50 persen desa yang telah membentuk PPID. (sit/adv)

Tim SAR gabungan sendiri, ungga tadi masih terus melakukan pencarian korban yang hilang akibat bencana ini. Namun, proses pencarian korban masih terkendala hujan.

“Sebanyak 17 orang meninggal dunia,” kata Koordinator Basarnas, Dani Maulana, Selasa (21/01/2025) tadi.

Diketahui, bahwa banjir bandang dan longsor menimpa sejumlah wilayah Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono. Bahkan, jembatan akses jalan juga terputus sehingga tidak bisa dilewati. Sedangkan di Desa Kayupuring, Kecamatan Putungkriyo, terjadi banjir bandang dari Sungai Welo dan berdampak ke wilayah kecamatan bawah, yaitu Kecamatan Doro, Karanganyar, Karangdadap, Kedungwuni dan Wonopringgo.

Baca juga :

Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, mengatakan bahwa dalam bencana ini, Sekretaris Desa (Sekdes) Kasimpar, juga turut menjadi korban meninggal. “Satu keluarga, termasuk Sekdes dan anaknya, ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tebing,” ujar Yulian.

Desa Kasimpar memang menjadi daerah yang paling parah terdampak longsor.

Sejumlah rumah tertimbun material longsor. Bahkan terlihat juga mobil-mobil yang tertimbun di sawah berasal dari jalan yang menghubungkan Doro-Petungkriyono.

“Di atas jalan tersebut terjadi longsor, sementara di bawahnya banjir lumpur menggenangi beberapa kecamatan seperti Kedungwuni, Wonopringgo, Karanganyar, Tirto dan Wonokerto,” jelasnya. (gie)

Kepala Dinas DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengaku sudah menindaklanjuti masalah kosongnya jabatan Sekdes di Desa Payudan Dundang. Pihaknya, pun telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Payudan Dundang, melalui Kecamatan Guluk-Guluk, agar desa segera mengambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku dalam Perbup.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Kami sudah menindaklanjuti dengan bersurat kepada desa melalui kecamatan agar segera mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala DPMD, Kamis (12/01/2023) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati, itu salah satunya melalui mekanisme penunjukan Plt Sekdes. Dan yang berwenang melaksanakan ketentuan tersebut, adalah kepala desa. “Mekanisme pengisian jabatan tersebut, melalui sistem penunjukan Plt. Itu merupakan wewenang desa,” lanjutnya.

Sementara itu, Camat Guluk-Guluk, Muhamad Rais, menyampaikan bahwa pengisian jabatan Sekdes Desa Payudan Dundang, tersebut dalam proses konfirmasi dan koordinasi. “Iya, ini masih dalam tahap konfirmasi dan kordinasi,” papar Camat Rais. (dan/gie)

Kekosongan inilah, yang sontak mengundang perhatian. Itu karena, akan mengganggu layanan masyarakat.

“Intinya, dengan adanya kekosongan posisi Sekdes, maka akan menghambat layanan masyarakat. Hal inilah, yang harusnya diantisipasi dan segera diisi atau dicarikan penggantinya,” ujar seorang warga Desa Payudan Dundang.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Camat Guluk-Guluk, Mohammad Rais, ketika dikonfirmasi terpisah terkait kekosongan jabatan Sekdes, mengatakan bahwa kekosongan itu masih dalam tahap proses pengisian. Hanya saja, dirinya enggan merinci kapan kepastian pengisian kekosongan tersebut.

“Masih dalam proses konfirmasi dan koordinasi,” paparnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA), enggan memberikan keterangan secara rinci. Meskipun, awalnya memberikan respon saat diberi pesan via WA.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Abdul Madjid, saat dikonfirmasi di kantornya, diketahui sedang melakukan rapat. Termasuk, saat dihubungi melalui pesan WA. (dan/sit)

Ungkap kasus dugaan Pungli, ini berawal setelah SG terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas Polres Lumajang. Dari penangkapan SG, akhirnya petugas mengembang penyidikan hingga menangkap SR, sebagai terduga tersangka rentetan aksi tersangka.

Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, dalam konferensi pers mengatakan bahwa kasus keduanya saat ini sudah P21. Pengakuan dari tersangka, warga yang mengurus PTSL dikenakan biaya Rp 500 ribu untuk sebidang tanah. Sementara biaya tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Perkara ini sudah P21, kasus ini bermula ketika oknum Kepala Desa menunjuk Plt Sekdes membuat Peraturan Desa (Perdes) baru. Dalam peraturan tersebut berbunyi setiap warga yang mengambil 1 berkas PTSL wajib membayar uang tunai senilai Rp 500 ribu,” terangnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Dijelaskan oleh AKBP Dewa, jika sekitar 2019 lalu, warga dan aparatur desa telah sepakat pengurusan biaya PTSL hanya dikenakan Rp 360 ribu. Namun, pada saat pengambilan sertifikat dikenakan biaya lagi. Polres Lumajang berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp 74 juta dari kedua tersangka.

“Kita segera dilimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Lumajang,” tegasnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di jajaran Polres Lumajang itu menyampaikan, atas perbuatannya mereka di jerat Pasal 12 e dan Pasal 11, Undang -Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Mereka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” ujar AKBP Putu. (adi/gie)

“Malam itu pelaku kita amankan dan langsung kami periksa. Ada pun barang buktinya, berupa dokumen dan uang tunai senilai Rp 64 juta,” terang Kanit Tipikor pada memontum.com, Minggu (05/06/2022) siang.

Irwan menegaskan, terkait penangkapan itu, pihaknya masih akan melakukan pengembangan ke tersangka lain. Karena, diduga aksi itu tidak dilakukan seorang diri.

“Penangkapan ini akan kami dalami,” paparnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Kanit Tipikor menyampaikan, dengan langkah tegas ini, diharapkan Program PTSL di Kabupaten Lumajang, bisa berjalan baik. Tentunya, dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dari hasil penyidikan, kami masih menetapkan satu orang tersangka. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah. Saya mengimbau, bagi desa lain yang sedang menjalankan program PTSL, agar menjalankan program tersebut dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, SGT ditangkap tangan (OTT) petugas, setelah melakukan pertemuan dengan warga atau peserta PTSL. Di lokasi itulah, diduga pungutan itu dilakukan hingga berujung OTT. (adi/sit)

Menurut informasi salah satu RT di desa tersebut, terduga yang diamankan petugas adalah berinisial SGT. Plt Sekdes itu, diamankan petugas Polres Lumajang, Rabu (01/05/2022) malam sekitar pukul 19:00.

“Malam itu warga saya ajak ke rumah Kerto. Di sana, semua warga yang mengurus dikumpulkan. Ada yang membayar Rp 360 ribu, Rp 200 ribu dan ada juga yang membayar Rp 100 ribu. Terus, Pak SGT ngasih pengarahan, yang intinya sebenarnya warga keberatan. Namun, semua terpaksa membayar dan ada sekitar 13 orang yang bayar malam itu. Setelah keluar dari rumah Kerto itulah, kemudian Pak SGT ditangkap,” kata Taher.

Salah satu kader PKK, Rohayatin, menambahkan bahwa sebelum SGT terkena OTT, pernah mengantarkan Hayati yang tak lain adalah istri dari SGT, untuk ke rumah warga Dusun Ngesong. Tujuannya, guna memberikan undangan pengambilan sertifikat yang sudah jadi di Balai Desa Barat.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Saat itu, Hayati meminta uang sebesar Rp 500 ribu. Kebetulan, ponakan saya yang dapat sertifikat itu dan yang menerima uangnya Hayati. Ada tiga orang yang bayar,” ungkapnya, Kamis (02/06/2022) tadi.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hari Siswanto, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Sementara itu, masyarakat Lumajang mengapresiasi pihak kepolisian Polres Lumajang, atas informasi penangkapan perangkat desa terkait pungli PTSL.

Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Cabang Lumajang misalkan, mengapresiasi penyidik dari Unit Tipikor Polres Lumajang, yang bekerja secara cepat di awal kepemimpinan Kapolres dan Kasat Reskrim yang baru. Dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Indra Hosy Efendhy.,SH.,MH menilai, bahwa ini akan menjadi energi baru bagi penegakan hukum untuk menindak kasus korupsi.

“Ini bagus untuk Lumajang. Apalagi, Presiden Juga Menerbitkan Perpres Tentang Tim saber pungli. Karenanya, berharap kedepannya Polri, tim Saber pungli dan kejaksaan, bisa senergi turut serta membangun Lumajang bebas dari Korupsi,” ujarnya. (adi/sit)

Muspika Jombang, diantaranya Camat Jombang, Mudlor, Kapolsek Jombang, AKP Bambang, Kepala Desa Denanyar, Ayub Efendi, BPD dan beberapa lainnya, hadir dalam pelantikan ini. Pergantian Sekdes, ini karena Sekdes sebelumnya, sedang sakit selama 10 bulan lebih.

Camat Jombang, Mudlor, mengucapkan selamat atas pelantikan Sekdes Denanyar. Dirinya berharap Sekdes yang baru dilantik ini segera menyesuaikan diri, bisa bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat Desa Denanyar.

“Forkopimcam Jombang mengucapkan selamat kepada Mas Arifin. Setelah cuti Idul Fitri, bisa langsung menyesuaikan diri dengan Pemdes Denanyar. Apalagi mas Arifin sebelumnya adalah tenaga potensial di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai operator. Ketika beralih tugas menjadi Sekdes Denanyar akan membawa sisi manfaat,” ujarnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Tugas Sekdes adalah kepala rumah tangga, sedangkan Kades sebagai manager mempunyai hak untuk mengatur, mengelola tugas dan membagi tugas secara adil.

“Masyarakat memang sudah diperbolehkan menggelar kegiatan, baik hajatan maupun kegiatan sosial asalkan melakukan pemberitahuan kepada gugus tugas kecamatan. Tetapi Bupati Jombang melalui Surat Edaran mengimbau bahwa takbir keliling belum diperbolehkan,” tuturnya

Ditempat sama, Kepala Desa Denanyar, Ayub Effendi, juga menyampaikan pengisian dan pelantikan Sekdes melalui perjalanan yang panjang. “Sekdes sebelumnya mengalami sakit sekitar 10 bulan. Sesuai peraturan dan setelah melakukan koordinasi dengan camat, diminta untuk segera mengisi kekosongan. Sehingga pada hari ini acara bisa terselenggara,” ungkapnya.

Dijelaskannya pula, perangkat desa telah bekerja maksimal bahkan hingga larut malam. “Tidak hanya bertugas dari pukul 08.00 hingga pukul 15.00. Tetapi kinerjanya sampai malam untuk melayani masyarakat. Harapan kepada Sekdes terlantik agar mempunyai komitmen dengan membawa perubahan yang signifikan di Desa Denanyar, terkait dengan kependudukan,” ujarnya. (azl/gie)

Adalah sukses Kapolres Lumajang dalam menggulung aksi pencurian sapi, yang salah satu tersangkanya adalah seorang Sekdes, yang menjadi apresiasi Bupati dengan memberi buket bunga mawar. Maklum, aksi pencurian sapi, merupakan salah satu kasus yang selama ini meresahkan masyarakat Lumajang.

“Selamat, terima kasih atas ditangkapnya dengan sejumlah pelaku kejahatan, yang sekian waktu sudah meresahkan masyarakat Kabupaten Lumajang,” ujar Bupati Lumajang.

Bupati, menegaskan, jika pihak kepolisian terus bekerja dan belakangan ini memang mengungkapkan banyak kasus yang meresahkan masyarakat Lumajang.

“Bayangkan, ada yang 23 TKP, ada yang 17 TKP diantaranya saya sampaikan apresiasi dan terima kasih,” kata Bupati.

Baca Juga : Program Perhutanan Sosial di Lumajang Bisa Menjadi Prototype Nasional

Terkait oknum Sekdes di Desa Madurejo, Kecamatan Pasirian, yang juga ditangkap lantaran terbukti terlibat dalam aksi pencurian sapi, Bupati menjelaskan, akan mengikuti proses hukumnya. “Saya ngikuti proses hukum yang ada. Sebagai aparat desa, tentu ada konsekwensinya atas aturan yang harus dipenuhi. Termasuk, jika perlu kita berhentikan,” tegasnya.

Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno, mengatakan apa yang dirinya dapat saat ini adalah berkat kerja sama yang baik dengan sejumlah pihak yang ada. Terlebih, dukungan dari masyarakat.

“Ini berkat kerja sama tim yang baik. Masyarakat harus kompak dan sepakat. Karena tanggung jawab keamanan, bukan sertamerta menjadi tanggung jawab  pemerintah, TNI dan Polri. Melainkan, masyarakatnya yang turut andil sepakat dan kompak menjaga lingkungannya secara bersama-sama,” ungkapnya. (adi/ryk/sit)