Kegiatan tatap muka terbatas atau yang lebih dikenal dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) akan dilakukan secara bertahap. “PTM Terbatas.   Merupakan konsep baru. Namanya pembelajaran tatap muka terbatas bertahap,” ujarnya.

Baca Juga:

• Perkuat Ketahanan Pangan, Wabup Lumajang Ingatkan Pentingnya Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HGU
• Pemkab Lumajang Salurkan Bantuan Dana Tunggu Hunian untuk 43 KK Terdampak Gunung Semeru
• Semangat Berbagi di Bulan Suci, Pemkab Lumajang bersama Baznas Salurkan Santunan untuk Anak Yatim

Dijelaskan, jika pihaknya sudah menyiapkan konsepnya dan sudah mengundang tim untuk melaksanakan pembuatan juknis dan juklaknya. Kata Agus, juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinkes dll.

“Konsep sudah jadi tinggal launching, namun demikian kita perlu melihat kondisi bahwa aturan main, PTMT itu melihat level daerah, nah, Lumajang ini masih level 4. Insyaallah nanti kalau sudah turun ke level 3 maka segera kami lakukan kita jalankan PTMT di Lumajang,” ungkapnya

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan persiapan sejak tahun lalu sampai dengan sekarang ini dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang.

“Kita sudah mengundang seluruh koordinator wilayah (Korwil) kecamatan untuk kita berikan wawasan baru tentang PTMT. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah di Lumajang. Intinya, kalau sekolah ingin kita buka. Yang pertama sekolah harus steril, sekolah harus bersih, sekolah harus sehat. Apa yang harus dilakukan tentu sekolah harus menyiapkan, ada tempat cuci, sekolah menyiapkan masker, sekolah menyiapkan hand sanitiser dan lain-lain. Kebutuhan prokes sekolah harus siap,” tegas Agus Salim.

Disamping itu lanjut Agus Salim, ketika sekolah mau membuka harus ada keterangan, seluruh gurunya sudah harus vaksin minimal 1 kali dibuktikan dengan surat keterangan vaksin atau kartu vaksin. Selanjutnya, semua siswanya itu diharapkan vaksin. “Diharapkan ya, bukan kewajiban. Artinya, anak yang belum vaksin boleh sekolah. Kalau guru nya wajib, kalau siswa nya itu, tidak wajib. Berikutnya sekolah sudah menyerahkan pakta integritas kesiapan sekolah,” tuturnya.

Masih menurut Agus, sekolah harus mengantongi surat izin orang tua, orang tua yang menyatakan anak nya tidak boleh sekolah tetap harus di hargai. Harus dilayani lewat daring dan di jamin tidak akan ada sangsi. “Lembaga juga berkoordinasi dengan puskesmas/satgas Covid. Bahwa sekolah itu sudah layak untuk dilakukan pembelajaran. Insyaallah ini sudah komplet. Tinggal kita lakukan saja, ketika misalnya Lumajang Minggu depan sudah level 3 hari itu sudah mulai persiapan,” katanya. (adi/ed2)

“Vaksinasi adalah salah satu cara sebagai tindakan preventif menuju PTM. Tapi saya kira tidak harus nunggu sampai dosis dua,” ujarnya, Selasa (31/08).

Baca Juga:

• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan
• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang
• 19 Pasar Takjil di Kota Malang Disampling, Dinkes Temukan 9,9 Persen Sampel Terkontaminasi Bakteri

Sehingga, selain protokol kesehatan (prokes) dikuatkan, masing-masing sekolah juga dihimbau menyesuaikan penyelenggaraan dengan kemampuan.

“Saya juga sudah sampaikan kepada sekolah untuk tidak memaksakan 50 persen atau 30 persen. Tetapi sesuaikan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masing-masing sekolah,” tegasnya.

Hal itu dimaksudkan agar proses PTM bisa berlangsung secara bertahap. Karena, berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021, PTM juga harus dilakukan terbatas maksimal 50 persen. Kecuali Sekolah Luar Biasa (SLB) seluruh jenjang pendidikan, maksimal 62 persen hingga 100 persen atau maksimal 5 siswa perkelas. Untuk PAUD diperbolehkan PTM maksimal 35 persen dan maksimal 5 siswa perkelas.

“Kalau cara evolusi kan lebih enak, pelan-pelan. Daripada revolusi yang bisa berpotensi menimbulkan bahaya penularan Covid-19. Maka insyaallah Senin (06/09) kita uji coba PTM,” terang Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa uji coba tatap muka tidak dilakukan di semua sekolah.

“Nanti akan kita pilih dan tunjuk sekolah yang siap. Sebenarnya semua sudah siap tapi prinsip kami tidak mau gegabah, harus seleksi dan evaluasi,” tegas Suwarjana.

Untuk jumlahnya, ia mengatakan minimal 10 hingga 15 SD per kecamatan. Sedangkan untuk jenjang SMP, di beberapa SMP Negeri dan Swasta.

“Senin akan kami uji coba tatap muka baik sudah atau belum tervaksin,” tambahnya.

Selain itu, Suwarjana juga menjelaskan pihaknya menggelar lomba kesiapan dalam rangka Gebyar Hardiknas. Dimana hasil lomba ini bisa menjadi acuan apakah sekolah di bawah naungan Dikbud Kota Malang sudah siap jalani PTM atau belum.

“Dari perlombaan tersebut kami bisa menilai mana yang paling bagus kesiapannya, prokes, dan kebersihan. Jangan sampai ketika dipakai, bukannya kena Covid-19 tapi malah jadi sarang nyamuk,” terang Suwarjana.

Nantinya saat PTM berlangsung, ia menjelaskan akan ada aturan yang lebih ketat. “Tidak ada istirahat, kantin harus tutup, dan siswa harus diantar jemput. Pembelajaran pun maksimal pukul 12.00 WIB selesai,” paparnya. (mus/ed2)

Dari dua kunjungan tersebut, Bupati Hendy menilai persiapan yang dilakukan di dua sekolah tersebut sudah cukup bagus. Terutama, dalam hal ketaatan terhadap protokol kesehatan (Prokes).

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek2 Maret 2026
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium2 Maret 2026
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih2 Maret 2026

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan, saat ini ada 248 sekolah di Jember yang juga siap untuk menjalankan uji coba pembelajaran tatap muka.

Dari semua jenjang pendidikan, pelajar di tingkat SLTA dinilai yang paling siap untuk uji coba PTM karena lebih dewasa dan memiliki kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan.

Menurut rencana, pembelajaran tatap muka tetap dikombinasikan dengan pembelajaran secara daring. Jumlah siswa yang masuk, hanya dibatasi maksimal 50 persen. Pihak sekolah juga bekerjasama dengan Satgas Covid untuk memastikan ketaatan terhadap prokes.

Sebagai langkah antisipasi pada bulan Mei 2021 nanti, para guru juga akan mendapatkan vaksin. “Siapa pun harus wajib jaga diri, tapi kalau terjadi sesuatu, naudzubillah. PTM ini akan kita tutup lagi, karena ini menyangkut nyawa,” kata Bupati Hendy.

Pemerintah pusat, lanjut Hendy, saat ini sedang berusaha keras untuk mendatangkan vaksin dalam jumlah yang mencukupi untuk seluruh penduduk. Namun, belum bisa dipastikan apakah semua penduduk bisa mendapatkan vaksin sesuai jadwal. “Semua masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menghentikan uji coba PTM jika timbul klaster atau lonjakan penularan Covid-19. Sebab, pemerintah memprioritaskan keselamatan nyawa diatas segalanya.

“Tidak menutup kemungkinan sekolah tatap muka dihentikan, jika kasus Covid melonjak. Karena, ini kaitannya dengan nyawa,” papar Bupati Hendy. (rio/ed2)

Hal tersebut dilakukan, guna mencegah penularan virus Covid-19 di lingkungan sekolah, yang kini telah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Selain itu, pengecekan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerumunan para penjemput, maupun siswa yang menunggu di halte ketika jam pulang sekolah.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Wali Kota Malang, Sutiaji, menanggapi langkah itu, memberikan apresiasi positif atas kerja inisiatif Dishub. “Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Dishub dalam mencegah penularan virus Covid-19. Ke depan pastinya harus terus ditingkatkan penerapan protokol kesehatan (Prokes) guna mendukung suksesnya PTM di Kota Malang,” ujarnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu berpesan, agar penerapan Prokes menjadi perhatian pihak sekolah. Terutama ketika jam masuk maupun jam berakhinya kegiatan sekolah.

“Karena di jam-jam tersebut rawan terjadi kerumunan. Jadi para guru harus ekstra memastikan agar siswanya tidak berkerumun ketika menunggu untuk dijemput oleh orang tuanya,” tambah Sutiaji.

Pemilik kursi N1 itu juga menyarankan adanya aturan jeda waktu masuk, jika sekolah menerapkan sistem shift atau rombel.

“Tentu ini ketika masuk juga harus dijaga barisnya, ada jeda waktu 15 sampai 30 menit. Begitu anak-anak pulang, guru harus memastikan. Karena PTM bisa berlangsung, manakala kita semua sadar bahwa prokes menjadi yang utama, jangan sampai me-nomor sekian-kan Prokes,” ungkap Sutiaji.

Upaya pengecekan dilakukan oleh anggota Dishub Kota Malang, mulai dari memberikan imbauan untuk menerapkan Prokes, memasang stiker Prokes pada halte di lingkungan sekolah. Serta membagikan stiker tersebut sekaligus memberikan sosialisasi penerapan Prokes kepada petugas keamanan sekolah.

Halte SMP Negeri 20 Malang di Jalan Tumenggung Suryo, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing menjadi salah satu lokasi pengecekan hari ini. (mus/ed2)

Namun tampak juga Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi, dan Skretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Rokhmad. Usai memantau SDN Kauman 1, SD Muhammadiyah 1, SMPN 6 Malang, dan SMPN 3 Malang, mereka berujar akan terus lakukan inspeksi mendadak (Sidak).

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek2 Maret 2026
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium2 Maret 2026
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih2 Maret 2026

“Pastinya dewan akan terus melakukan pengawasan terkait penerapan PTM di Kota Malang. Kalau dewan kan memantaunya sewaktu-waktu bisa,” ujar Rokhmad.

Dijelaskan Rokhmad, anggota dewan khususnya Komisi D yang ingin memantau bisa langsung Sidak. Pasalnya, anggota dewan tidak perlu harus menghadirkan protokoler seperti Wali Kota beserta jajarannya.

“Dewan tidak harus protokoler, sewaktu-waktu datang habis lari pagi, tidak perlu izin, saya bisa sidak. Kalau pak Wali, mohon maaf, kan memang ada protokol yang harus disiapkan,” kata Rokhmad.

Politisi dari Fraksi PKS ini pun juga terbuka atas segala informasi berkaitan dengan PTM. “Saya sebagai wakil rakyat itu pasti terbuka atas info dari masyarakat. Saya tau, orang tua, murid, bahkan guru rindu untuk tatap muka. Jadi terus kita awasi penerapan protokol kesehatan (Prokes) ketat sehingga tidak ada yang terpapar,” jelas Rokhmad.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi, menambahkan bahwa pihaknya ingin bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam hal PTM yang dilangsungkan mulai hari ini.

“Dalam sinergi ini, tentu kami berharap untuk para siswa dan guru mari jaga iman dan imun. Tetap bahagia, dibuat senang dan enjoy. Namun tetap memperhatikan muridnya saat di kelas,” tambahnya.

Tak hanya mengusulkan membangun suasana kelas yang nyaman, Wanedi juga berharap adanya penyemprotan rutin disinfektan usai PTM. “Jadi hal-hal yang menyebabkan virus itu ada, harus segera dihindarkan,” singkatnya.

Wakil ketua Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap PTM kali ini bisa membuat para murid nyaman dan semangat menempuh pendidikan. Karena baginya, para murid yang saat ini menjalani PTM adalah penerus bangsa yang suatu saat bisa menjadi pemimpin dan penyambung lidah rakyat.

“Sehingga mari kita punya keinginan sama yang kuat. Karena saya paham problem selama daring, dimana orang tua yang sudah kesusahan ekonomi harus ditambah tugasnya dengan mendampingi anak belajar di rumah. Sehingga menyebabkan anak-anak tentu lebih banyak main, bahkan menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” tegas Wanedi. (mus/ed2)

Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Kota Malang, seusai berkunjung ke beberapa sekolah yang menggelar PTM Senin (19/04) ini. “Kalau ada yang tidak menerapkan Prokes, ya tidak boleh buka (menggelar PTM, red). Karena ini nyawa manusia, bukan hanya kualitas pendidikan dan efektivitas pembelajaran saja yang ditekankan,” kata Wali Kota Malang.

Baca juga:

• Di 10 Merchant Ini Kamu Bisa Pakai Ultra Voucher Gift Card Sebagai Alat Pembayaran
• Ajang Top BUMD Award 2021, Bupati Trenggalek Dinobatkan jadi Top Pembina
• Diguyur Hujan Lebih Dari 10 Jam, Gedung Balai RW Pandanwangi Ambruk

Sebelum masuk kelas, tambahnya, siswa juga harus melakukan screening cek suhu. Jika ada siswa yang suhunya mencapai 37° celcius atau lebih dan pengantar sudah meninggalkan tempat, maka siswa tersebut akan ditaruh di ruang isolasi sekolah. “Dan sekolah sudah pasti harus berhubungan dengan pihak puskesmas terdekat untuk menangani. Jangan sampai nanti ada orang lain yang terpapar,” jelasnya.

Untuk kemudian perlu dilakukan tracing, apakah siswa tersebut terpapar dari rumah atau dari sekolah. Sehingga tidak serta merta langsung menutup sekolah dan meniadakan PTM. “Tidak langsung ditutup, harus tracing. Ibaratnya ada tikus di dalam rumah, masa rumahnya yang dibakar, ya yang betul tikusnya ditangkap,” papar pemilik kursi N1 itu.

Sehingga dengan langkah ini, PTM bisa terus dilakukan. Apalagi, didukung dengan kondisi tingkat kematian akibat Covid-19 menurun hingga zero kasus. “Tapi tidak menutup kemungkinan, nanti kalau kondisi kembali tidak bisa dikendalikan, ya lebih baik tutup. Ini juga saya sarankan guru-guru diambil samplingnya untuk antigen atau minimal rapid antibody,” jelasnya.

Pengambilan sample satu atau dua guru per sekolah, disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, sebagai bentuk contoh. “Itu semacam contoh, setelah divaksin kemudian berlangsung PTM, bagaimana imun para guru. Sampling aja mungkin 1 atau 2 guru kita lakukan rapid tes antibodi,” katanya.

Namun pria yang pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Malang ini belum bisa memastikan kapan dilangsungkan tes ini. “Kita tunggu instruksi dahulu ya,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa tidak seluruh sekolah menjalani PTM. “Yang menggelar PTM 85 hingga 86 persen dari total sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan Dikbud Kota Malang,” ujarnya.

Hal tersebut disesuaikan dengan kesiapan per sekolah, mulai sarana prasarana (Sarpras), restu orang tua, hingga tuntasnya tenaga pendidik divaksin. “Sekolah yang Sarpras siap, dan orang tua siswa menyetujui bisa dilakukan PTM. Saya kira untuk guru atau tenaga pendidik juga hampir semua siap, karena 85 hingga 90 persen pengajar tingkat PAUD hingga SMP di Kota Malang sudah vaksinasi,” terangnya. (hms/mus/ed2)

“Ada beberapa evaluasi yang perlu saya sampaikan. Contoh saja tadi waktu di SDN Kauman 1, ada pembelajaran Seni Musik. Nah mereka menyanyi, ya saya tau yang namanya vokal harus menampilkan mimiknya,” ungkapnya pada awak media, Senin (19/04).

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Namun orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu menyayangkan dilepasnya masker saat bernyanyi. “Saya lihat tadi gurunya membuka masker, muridnya juga buka masker semua. Maka saya sampaikan, tolong ketika ada pembelajaran nyanyi atau ngaji, pakai faceshield. Jadi protokol kesehatan (prokes) tetap terjaga, dan guru bisa tau mimik murid ketika nyanyi atau ngaji,” tegasnya.

Sutiaji pun mengusulkan masing-masing anak untuk membawa faceshield sendiri ketika ada mata pelajaran yang mengharuskan untuk menampilkan mimik wajah. “Kalau disediakan sekolah ya ditulisi nama-nama anak di faceshieldnya. Dan tidak boleh gantian, kan hampir sama seperti pakai masker fungsinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kauman 1, Dra Umi Kulsum MPd, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi temuan dari Wali Kota Sutiaji. “Ada beberapa masukan dari pak Wali, jadi kami akan segera memenuhi apa yang disampaikan tadi. Hari ini nanti setelah anak-anak yang tatap muka pulang, kami akan briefing bersama bapak ibu guru kelas,” jelasnya.

Sehingga saran dan masukan Wali Kota benar-benar diterapkannya untuk pelaksanaan PTM yang lebih baik di SDN Kauman 1. “Sehingga temuan-temuan dari tamu kita tadi Insyaallah akan kami benahi. Sehingga besok pagi kami akan bergerak lebih baik lagi,” terangnya. (mus/ed2)

Wali Kota Sutiaji menyampaikan terimakasih kepada wali murid, guru, dan siswa, dimana jajak pendapat yang pernah dilakukan beberapa bulan lalu menunjukkan 86 persen sekolah menginginkan tatap muka. “Saya sebelumnya sudah nyampaikan metode PTM dengan mengambil sampling protokol kesehatan (prokes) di SMP 8 dan SMA 2. Setelah itu karena Covid-19 mengganas, saya tidak membolehkan PTM dulu. Namun saat ini sudah ada rambu-rambu, jadi kami membuat kebijakan di SD dan SMP PTM, tentu kuncinya itu adalah prokes,” ungkapnya.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Lebih lanjut, pemilik kursi N1 itu menyampaikan bahwa tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, khususnya di Kota Malang meningkat seiring dengan terus dilakukannya daring. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan atau faktor utama pihaknya memutuskan PTM. “Alasan masuknya adalah karena saat ini pengendalian Covid-19 sudah mulai terpantau dengan baik. Semua guru di Kota Malang ini sudah vaksinasi, jadi harapannya antibodi sudah terbentuk, sehingga bertugas saat PTM kali ini tidak ada transmisi virus,” bebernya.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu menekankan bahwa prokes menjadi yang utama saat PTM. “Selain itu bagaimana kita mengontrol rasa yang was-was berlebihan. Dan masih ada beberapa catatan yang saya berikan untuk sekolah terkait dengan prokesnya,” jelas Sutiaji.

Beberapa catatan tersebut antara lain adalah antisipasi kerumunan saat siswa keluar dan masuk sekolah. Sehingga anak-anak bisa melakukan cek suhu terlebih dahulu baru cuci tangan agar menghindari kerumunan di washtafel. Jika sekolah menerapkan sistem masuk secara shift atau rombel, diharapkan untuk diberi jeda waktu 15 hingga 30 menit.

“Memang ini pekerjaan agak berat untuk tenaga pendidik dan sekolah. Namun untuk seterusnya, sekolah saya harap bisa ciptakan situasi yang nyaman, tidak ada trauma yang berlebihan, dan happy,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kauman 1, Dra Umi Kulsum MPd, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menata sedemikian rupa agar saat siswa masuk dan keluar sekolah tidak berkerumun. “Kami menata ada 4 rombel, jeda mereka masuk adalah 15 menit. Misal rombel kelas 2 masuk jam 07.00, rombel selanjutnya masuk 07.15,” jelasnya.

Karena siswanya mencapai 552, pihaknya juga menerapkan metode hybrid. Dimana bernomor ganjil akan PTM, sedangkan nomor genap akan daring, begitu sebaliknya di hari besok. “Jadi mereka seminggu dua kali ke sekolah, karena gantian ganjil genap. Nah untuk Jumat kita daring semua, pemantapan materi,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, penetapan ganjil genap juga dilakukan SMPN 6 Malang. “Jadi kami model sistem ganjil genap untuk kelas 7 dan 8, hari ini ganjil, besok genap. Kalau kelas 9 mereka sudah selesai pembelajaran, jadi setelah Ujian Sekolah tinggal menyelesaikan tugas yang belum lengkap,” kata Kepala Sekolah SMPN 6 Malang, Risna Widyawati SPd.

Dalam sehari siswa SMPN 6 Malang mengikuti 3 hingga 4 mata pelajaran dengan durasi PTM pukul 08.00 hingga 12.00 “Kita istirahat sekali, 15 menit. Tapi mereka tidak boleh keluar kelas, ditunggu oleh gurunya,” jelasnya. (hms/mus/ed2)

Seperti contoh di SDN Kasin bahkan sudah menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) tatap muka hingga surat untuk diedarkan ke wali murid.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Yang pertama pasti kita cek sarpras, mencangkup kesediaan tempat cuci tangan, handsanitizer, thermogun, sabun, masker. Bahkan kami juga siapkan tabung oksigen, jaga-jaga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Kepala Sekolah SDN Kasin, Budi Hartono SPd MPd, Rabu (14/04).

SOP pun dibuat dengan 8 dasar hukum, salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

“Di SOP mengatur mulai dari sosialisasi orang tua, dan teknis pembelajaran dimulai sampai anak pulang. Nanti setelah anak-anak pulang, kelas akan disemprot disinfektan semua,” tambahnya.

Tak hanya itu, setiap hari Kepala Sekolah bersama dengan guru akan melakukan evaluasi berkala. “Kemudian seminggu sekali akan kami laporkan ke Puskesmas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tentang laporan hasil evaluasi harian kami,” jelasnya.

Sebanyak 510 murid SDN Kasin ini nantinya rencananya akan masuk secara bergiliran atau shift. “Besok ini kelas 6 yang masuk, tapi ada shift pagi dan siang, masing-masing 2 jam.

“Sesuai dengan SKB 4 Menteri, pagi jam 07.00-09.00, siang jam 09.15-11.15. Tapi akan kami sesuaikan dengan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang,” urainya.

Disampaikan Budi, hingga pukul 10.00 Surat Edaran (SE) tentang Tatap Muka belum ia terima. Namun pihaknya sudah siap untuk langsung mengedarkan pengumuman tatap muka bagi wali murid jika SE tersebut sudah turun.

“Makanya kami ada beberapa opsi, kalau sesuai SKB 4 Menteri kan shift. Nanti kalau dari Pemkot Malang ada ketentuan lain, ya tinggal diedit saja pengumuman ke wali muridnya. Kita sudah siap kok, tinggal menunggu saja SE dari pak Wali, biar enak melangkahnya,” kata Budi.

Hal serupa juga nampak di SDN Dinoyo 3. Tak hanya menyiapkan sarpras, mereka juga sudah mengedarkan kuesioner kepada wali murid.

“Kita sebelum sosialisasi tatap muka, wali murid itu sudah saya beri google form. Untuk mengijinkan setuju tidaknya masuk sekolah,” kata Kepala Sekolah SDN 3 Dinoyo, Suryani SPd MPd.

Dan ternyata, seluruh wali murid menyatakan setuju dilakukannya sekolah tatap muka. Sehingga pihaknya juga langsung mempersiapkan teknis tatap muka yang akan berlangsung besok.

“Besok yang masuk kelas 6 terlebih dahulu, dibagi menjadi dua termin. Dan tempat belajarnya pun di Aula, tidak di kelas,” pungkas Suryani.

Penempatan murid di Aula saat tatap muka dijelaskan Suryani supaya physical distancingnya bisa diterapkan maksimal. (mus/ed3)