Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan apabila pada akhirnya tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan dasar dan menengah. Namun, hingga saat ini UM masih memberikan kelonggaran kepada Pemkot Malang untuk tetap menggunakan lahan yang ditempati sekolah-sekolah tersebut.

“Kalau untuk SD dan SMP negeri, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Rektor UM. Sementara ini masih aman,” ujar Wawali Ali, Rabu (03/06/2026) tadi.

Dikatakan Wawali, bahwa keberadaan SD dan SMP Negeri saat ini dinilai belum mengganggu aktivitas perkuliahan maupun kebutuhan pengembangan kampus UM. Sehingga, berbeda dengan beberapa sekolah tingkat SMA yang dipercepat proses pengambilalihan lahannya.

Baca juga :

Meski begitu, Wawali Ali menegaskan Pemkot Malang tidak ingin bergantung pada kondisi tersebut. Sejumlah alternatif telah mulai disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan UM di masa mendatang.

“Kami sedang mencari solusi untuk ke depannya. Apakah merger dengan SD terdekat atau opsi lainnya,” katanya.

Wawali Ali menjelaskan, apabila tidak memungkinkan membangun sekolah baru, maka opsi penggabungan sekolah dengan satuan pendidikan terdekat menjadi salah satu solusi yang akan dipertimbangkan. “Kalau tidak ada pembangunan SD baru, kami akan merger dengan SD terdekat,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Wawali, komunikasi antara Pemkot Malang dan pihak UM masih terus berjalan. Kampus tersebut disebut memberikan kesempatan kepada Pemkot Malang untuk menyiapkan skema terbaik sebelum ada keputusan lebih lanjut terkait pemanfaatan lahan.

“Sampai sekarang UM masih memberi kesempatan kepada kami. Tetapi memang sudah ada pembicaraan bahwa ke depan Pemkot harus menyiapkan alternatif, apakah membangun sekolah baru atau merger dengan sekolah terdekat,” imbuh Wawali. (rsy/sit)

Data tersebut, tercatat dalam laporan PPDB SMP Swasta Kota Malang Tahun 2026/2027 di laman Sistem Pendaftaran Murid Baru (SPMB). Kondisi itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di sekolah swasta.

“Sekolah swasta sudah berlomba-lomba untuk bisa survive di sekolahnya itu, meningkatkan kualitas sekolahnya. Jadi masyarakat di Kota Malang sepertinya juga tidak ragu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, yang penting mereka mendapatkan kualitas pendidikan terbaik,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, Senin (25/05/2026) tadi.

Adhim menyebut, sejumlah sekolah swasta favorit bahkan sudah penuh jauh sebelum pendaftaran sekolah negeri dimulai. Beberapa sekolah juga disebut harus menolak calon siswa karena kuota telah terpenuhi.

Baca juga :

“Sekolah-sekolah yang sudah terkenal itu penuh sekarang ini. Bahkan sampai nolak-nolak istilahnya. Itu indikator bahwa masyarakat di Kota Malang memang kepeduliannya terhadap pendidikan itu tinggi,” katanya.

Di sisi lain, Disdikbud Kota Malang juga mulai melakukan berbagai upaya pembenahan agar sekolah negeri tetap mampu bersaing dan tidak mengalami kekurangan siswa seperti tahun sebelumnya. Dengan dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru menjadi fokus utama, khususnya di tingkat SD negeri.

“Yang pertama kita memang meningkatkan SDM-nya. Kuncinya di SDM. Profesionalisme guru terutama di SD negeri kita tingkatkan dulu,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar lebih merata melalui bantuan teknologi pendidikan hingga revitalisasi bangunan sekolah dari pemerintah pusat.

“Kita dapat bantuan TIK seperti interactive flat panel, komputer dan lain-lain. Juga ada bantuan revitalisasi, sehingga sekolah-sekolah yang membutuhkan dibantu pemerintah supaya sekolahnya bagus semua,” imbuh Adhim. (rsy/sit)

Agenda yang berlangsung sakral ini, berpusat di Gedung Olah Raga (GOR) SMPN 7 Jember dan dihadiri oleh jajaran pejabat Forkopimda serta perwakilan guru dari seluruh kecamatan. Dari total alokasi kebutuhan sekitar 1.100 formasi posisi kepala sekolah yang tersedia dan kosong selama beberapa waktu terakhir, sebanyak 734 kepala sekolah resmi diambil sumpah jabatannya pada gelaran tahap pertama ini. Bersamaan dengan itu, turut dilantik pula sebanyak 43 pejabat fungsional pengawas dan penilik sekolah, yang akan bertugas memperkuat pengawasan mutu pembelajaran di lapangan.

Dalam arahannya, Bupati Fawait menyampaikan bahwa perombakan besar-besaran ini sengaja dilakukan untuk menyuntikkan energi baru ke dalam sistem pendidikan daerah. Dirinya mengingatkan para pejabat yang baru dilantik, agar tidak terlena dalam zona nyaman jabatan baru mereka.

“Saya menegaskan, bahwa jabatan sebagai kepala sekolah ini bukanlah sekadar posisi administratif atau formalitas belaka. Melainkan, sebuah amanah besar untuk melahirkan perubahan nyata di dunia pendidikan kita,” tegasnya.

Bupati Fawait memberikan waktu selama enam bulan, untuk melakukan terobosan-terobosan kreatif di sekolah masing-masing. “Nanti setiap enam bulan sekali, kinerja kalian semua akan kita evaluasi secara ketat. Jika dalam enam bulan tidak ada progres atau inovasi yang terlihat, maka akan ada evaluasi jabatan lebih lanjut,” tambahnya.

Baca juga :

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember juga memaparkan landasan filosofis di balik kebijakan sektor pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan merupakan fondasi utama dari seluruh program pembangunan daerah. Pendidikan juga menjadi instrumen paling efektif, untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural jangka panjang yang selama ini masih membayangi sebagian masyarakat di Kabupaten Jember.

Oleh karena itu, pintanya, para kepala sekolah dituntut untuk mengubah paradigma kerja lama. “Silakan beraktualisasi diri secara maksimal untuk mendapatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang mampu melahirkan generasi muda Jember yang unggul, berdaya saing tinggi dan memiliki karakter moral yang kuat. Kepala sekolah dituntut mampu beradaptasi cepat dengan perkembangan zaman serta membangun kultur pendidikan yang progresif sekaligus humanis. Pendidikan harus menjadi alat utama kita untuk menciptakan masa depan Kabupaten Jember yang jauh lebih baik,” urainya.

Selain urusan mutu internal sekolah, Gus Fawait juga menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk menjadi perpanjangan tangan strategis pemerintah daerah di lingkungan masyarakat. Sektor pendidikan diwajibkan ikut mengawal dan menyukseskan program prioritas nasional maupun daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa Merah Putih, pemenuhan layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC), akurasi pendataan Program Peta Cinta, hingga penyaluran Program Beasiswa Pendidikan.

Mengenai infrastruktur, Gus Fawait membawa kabar baik bahwa Pemkab Jember saat ini tengah memperjuangkan tambahan bantuan dana pusat untuk proyek revitalisasi bangunan sekolah pada tahun anggaran berikutnya. Sinyal positif dari kementerian terkait, sudah mulai terlihat dan diharapkan bisa segera terealisasi demi mewujudkan pemerataan kualitas sarana prasarana pendidikan di wilayah pinggiran Jember.

Namun, dirinya menegaskan bahwa kucuran dana besar tersebut wajib dikawal secara transparan agar terhindar dari praktik penyelewengan. “Kami dari jajaran pemerintah daerah tidak bisa mengawasi jalannya proyek dan operasional sekolah ini satu per satu secara langsung di lapangan. Maka dari itu, saya memohon bantuan dari semua pihak yang hadir hari ini, mulai dari jajaran Dinas Pendidikan, para pengawas sekolah, kepala sekolah itu sendiri, hingga rekan-rekan media sebagai salah satu pilar demokrasi kita untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa proses penjaringan saat ini masih dilakukan secara awal sambil menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) mulai melakukan pendataan terhadap masyarakat desil 1 dan 2 yang memiliki anak usia SMP maupun SMA.

“Yang didata terutama anak yang mau lulus SD atau SMP. Itu yang mulai disisir oleh teman-teman PKH dan Puskesos,” ujar Donny, Sabtu (23/05/2026) tadi.

Selain melakukan penyisiran data DTKS, Dinsos juga mulai menerima pertanyaan dari masyarakat terkait pendaftaran Sekolah Rakyat. Bahkan, sejumlah warga disebut telah meninggalkan nomor telepon untuk mengikuti perkembangan pendaftaran.

Baca juga :

“Sudah ada beberapa warga yang tanya-tanya dan meninggalkan nomor telepon di Dinsos,” katanya.

Meski begitu, Donny menegaskan proses pendaftaran resmi belum dibuka karena masih menunggu kepastian kuota dan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dari Kemensos. “Berapa murid yang diterima dan berapa rombel yang dibuka itu masih belum jelas. Jadi kita masih menunggu juknis,” tuturnya.

Apabila nantinya kuota telah ditetapkan, menurutnya Dinsos akan langsung membuka pendaftaran sekaligus aktif mencari calon siswa berdasarkan data DTKS yang dimiliki pemerintah. “Nanti bisa dua arah. Orang tua bisa mendaftar langsung, atau kami yang aktif menghubungi calon siswa dari data DTKS,” tambahnya.

Sebagai informasi, di tahun ajaran sebelumnya, SR di Kota Malang memiliki tiga Rombel tingkat SMP dan tiga Rombel tingkat SMA. Masing-masing rombel diisi sekitar 25 siswa.

“Jadi totalnya yang SMP ada 75 siswa dan SMA 75 siswa. Kalau untuk gedung SR sendiri di tahun ajaran ini kemungkinan juga masih sama, SRMP di Poltekom dan SRMA di Gedung BKPSDM Jatim. Karena lokasi yang diusulkan oleh Pemkot itu masih belum dibangun tahun ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflikh Adhim, menyebutkan bahwa jumlah lulusan SD/MI tahun ini mencapai 13.792 siswa. Sementara, daya tampung SMP negeri hanya tersedia 7.360 kursi. Sehingga, siswa yang tidak dapat tertampung di sekolah negeri, menurutnya harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta maupun pondok pesantren.

“Berarti sekitar 6.000 sekian siswa memang tidak bisa kita tampung di SMP negeri. Mereka bisa melanjutkan ke sekolah swasta atau pondok,” jelas Adhim, Rabu (20/05/2026) tadi.

Kondisi serupa, juga terjadi pada jenjang sebelumnya. Berdasarkan data Dapodik, jumlah lulusan TK, RA dan BA di Kota Malang mencapai 12.947 anak. Namun pagu penerimaan SD negeri hanya 8.568 kursi.

“Artinya sekitar 4.000 anak kemungkinan melanjutkan ke sekolah swasta,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, ketimpangan tersebut bukan fenomena baru. Setiap tahun, jumlah lulusan memang selalu lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri.

“Kalau dibanding tahun lalu mirip. Bahkan tahun kemarin lulusan SD/MI sempat sekitar 14 ribu siswa,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi agar orang tua tidak kebingungan saat mendaftar, Disdikbud Kota Malang menyiapkan informasi sekolah swasta yang masih memiliki daya tampung melalui laman resmi SPMB 2026/2027. Nantinya, masyarakat tidak hanya melihat sisa kuota sekolah, tetapi juga informasi biaya pendidikan hingga karakteristik masing-masing sekolah.

“Kita tampilkan pagunya berapa, SPP-nya, uang bangunan, sampai kekhasan sekolah seperti ekstrakurikuler dan penguatan karakter,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sekolah swasta di Kota Malang kini semakin kompetitif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, sejumlah sekolah swasta favorit disebut sudah penuh sejak awal masa penerimaan.

“Itu menunjukkan kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap pendidikan sangat tinggi. Berapapun biaya yang dikeluarkan, yang penting kualitasnya baik,” imbuh Adhim. (rsy/sit)

“Deklarasi dan penandatanganan pakta integritas hari ini menjadi simbol sekaligus komitmen bersama bahwa Pemkab Pasuruan bertekad mewujudkan pelaksanaan SPMB yang transparan, obyektif, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi,” kata Bupati Rusdi.

Dirinya juga meminta, tidak boleh ada praktik titipan, pungli, manipulasi data ataupun bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan murid baru. “Semua anak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator dan seluruh jajaran pendidikan, Bupati Rusdi juga meminta agar selalu memegang teguh integritas dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Bangun komunikasi yang baik. Sampaikan informasi secara terbuka dan layani masyarakat dengan profesional dan humanis,” paparnya.

Baca juga :

Perlu diketahui, pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara online melalui Aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya sepeserpun dan melalui empat jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi dan domisili.

Untuk tahap pertama (jalur prestasi, afirmasi dan mutasi), pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 08 hingga 12 Juni 2026 dan pengumumannya di tanggal 13 Juni 2026 serta daftar ulang di tanggal 15 hingga 18 Juni 2026 di jam kerja. Kemudian tahap kedua (jalur domisili), pendaftarannya mulai 19 hingga 24 Juni 2026 dan pengumumannya 25 Juni 2026, serta daftar ulang mulai 26 – 30 Juni 2026 di jam kerja.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni Astuti, berharap kepada para orang tua agar tidak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah. Sebab, Pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.

“Kata Pak Bupati, jangan khawatir tidak bisa sekolah, apalagi para orang tua yang masih cemas. Tak terkecuali bagi siswa kurang mampu, harus tetap bisa sekolah, tidak boleh ada alasan karena kendala ekonomi,” ujarnya. (kom/puj/gie)

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, dalam program itu hadir sebagai nara sumber utama. Dalam pemaparannya, ditegaskan bahwa integritas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi mutlak dalam menjaga marwah pendidikan dan meningkatkan daya saing sekolah.

“Untuk meningkatkan public trust itu kita butuhkan integritas Bapak Ibu. Jika panjenengan bisa meningkatkan kepercayaan publik, insyaallah sekolah akan mempunyai daya saing,” kata Sekretaris Dispendik Kabupaten Malang.

Rosyta juga menjelaskan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tidak datang dengan sendirinya. Integritas dalam pelayanan, kedisiplinan ASN dan transparansi pengelolaan, menjadi syarat utama agar masyarakat yakin menitipkan anak-anaknya di sekolah negeri.

Diuraikan Rosyta, integritas ASN telah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hingga aturan terkait kehidupan pribadi ASN. “Integritas itu mencerminkan martabat pribadi, keluarga, dan institusi yang kita wakili sebagai pendidik,” tambahnya.

Rosyta menjelaskan, tantangan sekolah dasar negeri saat ini semakin berat. Banyak SD mengalami penurunan jumlah peserta didik, karena masyarakat lebih memilih lembaga lain yang dinilai memiliki daya tarik khusus, terutama di bidang keagamaan.

Baca juga :

Menjawab persoalan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah meluncurkan program Sekolah Plus Ngaji. Program ini, dirancang untuk memperkuat pendidikan karakter dan keagamaan di sekolah umum tanpa mengubah identitas dasarnya sebagai sekolah umum.

Rosyta juga mengingatkan, agar sekolah tidak terjebak dalam kompetisi yang tidak seimbang. “Kalau lembaga lain unggul di sisi keagamaan, sekolah dasar jangan memaksakan bersaing di sisi yang sama. Harus dicari keunggulan lain yang bisa ditawarkan kepada masyarakat,” paparnya.

Dirinya juga mendorong sekolah, untuk menggali potensi lokal, inovasi pembelajaran dan pelayanan prima sebagai nilai tambah yang membedakan dengan sekolah lain. Dalam kesempatan itu, Rosyta juga menyinggung pentingnya penghapusan budaya iuran syukuran dan pemberian hadiah kepada petugas dinas, dalam setiap proses administrasi. Dirinya meminta, agar ASN pendidikan fokus pada pelayanan murni tanpa embel-embel materi.

“Kalau Bapak Ibu puas dengan pelayanan kami, cukup doakan agar kami tetap sehat dan bisa melayani dengan baik. Tidak perlu ada pemberian dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Dirinya juga mengajak seluruh insan pendidikan, agar mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Di akhir sesi, Rosyta memberikan penekanan khusus terkait perlindungan anak di lingkungan sekolah. Dirinya mengingatkan kepala sekolah dan guru, untuk tidak melakukan tindakan perundungan, baik fisik maupun verbal, yang dapat merusak psikologis siswa.

“Tolong ini menjadi perhatian kepala sekolah. Guru jangan sampai melakukan bullying kepada murid. Pelecehan bukan hanya kontak fisik, tetapi verbal juga bisa melukai psikologis anak. Tolong beristighfar. Kita semua harus menjaga marwah profesi pendidik,” paparnya.

Melalui Dispendik on The Road, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap seluruh satuan pendidikan dapat memperkuat budaya integritas. Termasuk, meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik demi terciptanya pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing. (hms/gie/adv)

Sekretaris Dispendik menjelaskan, bahwa pelanggaran disiplin ASN tidak harus menunggu adanya laporan atau pengaduan. Menurutnya, atasan memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan, apabila melihat adanya indikasi pelanggaran di lingkungan kerja.

“Pelanggaran disiplin ASN bukan merupakan delik aduan. Disiplin ASN adalah tanggung jawab atasan. Kalau ada staf melakukan pelanggaran lalu tidak dibina, ketika staf mendapat hukuman, kepala sekolah juga bisa ikut dikenai sanksi minimal setara,” kata Rosyta.

Karenanya, dirinya meminta kepala sekolah, agar tidak membiarkan bawahannya melakukan penyimpangan secara terus menerus. Menurutnya, pembinaan yang cepat dan tepat, dapat menjadi langkah pencegahan agar pelanggaran tidak berkembang lebih jauh.

Baca juga :

“Kalau tahu staf mulai melenceng, ya diingatkan, dibina dan diarahkan kembali. Jangan dibiarkan. Karena pembiaran itu, juga bisa berkonsekuensi hukum disiplin bagi atasan,” tambahnya.

Rosyta juga berbagi pengalaman, saat mengikuti sidang disiplin ASN. Dirinya mengungkapkan, bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan ASN lama, tetapi juga PPPK yang baru diangkat.

“Ini bukan teori. Saya sudah melihat langsung dalam sidang disiplin. Bahkan ada PPPK yang baru diangkat tahun 2024, tetapi sudah tersangkut pelanggaran. Karena itu, saya selalu mengingatkan, khususnya PPPK angkatan baru, baca dan pahami seluruh isi perjanjian kerja,” imbuhnya.

Melalui kegiatan Dispendik On The Road, dirinya berharap kepala sekolah semakin memahami perannya sebagai atasan langsung, yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan. Termasuk, pembinaan, sekaligus menjaga integritas ASN di lingkungan satuan pendidikan. (hms/gie/adv)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah ATS/APS tersebut bukan sepenuhnya menunjukkan bertambahnya kasus putus sekolah baru. Karena setelah dilakukan evaluasi, banyak anak tercatat ganda di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekolah formal, hingga lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren.

“Di awal Januari memang terlihat meningkat. Tapi setelah kami evaluasi, ternyata banyak data dobel. Anak yang sama tercatat di sekolah, di kami, dan juga di pondokan,” ujar Suwarjana, Kamis (30/04/2026) tadi.

Suwarjana mengaku, pihaknya sempat terkejut dengan lonjakan angka tersebut. Karena sebelumnya jumlah ATS/APS di Kota Malang telah turun menjadi sekitar 2.000 anak dari angka awal sekitar 5.000 kasus. Sehingga, dalam hal ini akan dilakukan pembaruan dan sinkronisasi data secara menyeluruh.

Baca juga :

“Insyaallah dalam waktu sebulan-dua bulan ini pasti akan berkurang. Target kita terus menekan ATS/APS hingga nol,” katanya.

Selain persoalan data, verifikasi langsung juga menemukan berbagai kondisi sosial yang menjadi tantangan penuntasan ATS/APS. Tidak sedikit anak dalam data ternyata sudah bekerja, berpindah domisili keluar kota, bahkan telah menikah.

“Ada datanya, ada anaknya. Tapi ketika kami datangi langsung, ternyata sudah bekerja, tidak tinggal di Malang, bahkan ada yang sudah menikah,” jelasnya.

Meski begitu, Pemkot Malang tetap membuka kesempatan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Bagi mereka yang tidak lagi memungkinkan mengikuti sekolah formal, juga disediakan pendidikan gratis melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Disdikbud Kota Malang juga menggandeng berbagai unsur masyarakat, untuk mempercepat penjangkauan ATS, mulai dari lurah, kader PKK, hingga pengurus RT di tingkat lingkungan. “Kami mengajak PKBM, PKK, lurah sampai RT untuk ikut mencari dan mengajak anak-anak ini kembali belajar. Kalau masyarakat mengetahui ada anak yang belum sekolah, silakan dilaporkan, pasti kami jemput dan sekolahnya gratis,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)