“Kita di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, jangan sampai ada yang membuat masalah di luar. Baik itu secara etika, moril maupun memamerkan gaya hidup yang berlebihan,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri.

ASN sebagai representasi pemerintah, tambahnya, diharapkan dapat menjaga sikap baik di lingkungan maupun media sosial. Meskipun semua orang memiliki harapan bisa hidup sejahtera dan berkecukupan, namun capaian itu tidak perlu dipamerkan.

Baca juga :

Mas Dhito menekankan kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk lebih mengedepankan integritas dan mengutamakan tugas pelayanan kepada masyarakat. “Semua hal-hal yang sifatnya strategis dan pelayanan dasar, saya minta tetap berjalan jangan sampai ada catatan,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Mas Dhito, terkait rehabilitasi dan pembangunan gedung perkantoran milik Pemkab Kediri yang rusak dibakar massa, akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Bahkan, Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur, telah melakukan identifikasi dan asesmen kerusakan. Identifikasi yang dilakukan, meliputi Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD dan Gedung Kantor Bupati Kediri.

Ditambahkannya, meskipun pembangunan akan ditangani oleh pusat, dirinya juga meminta agar instansi di Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya Dinas PUPR maupun Perkim dan dinas terkait, untuk ikut mengawasi selama proses berjalan. “Walaupun itu dari kementerian, tidak berarti kita diam,” imbuhnya. (pan/gie)

Pelaksanaan tasyakuran ini, dilakukan pasca IWL melegalkan kedudukannya sebagai perkumpulan wartawan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hingga terbit SK Menkumham AHU-0004730.AH.01.10 tahun 2024. Dengan Akta Notaris 15 Tanggal 22 Mei 2024.

Baca juga :

Ketua IWL, Ahmad Nizar Zulmi, mengucapakan terima kasih dan memohon izin pada warga setempat untuk menempati kantor sekretariat tersebut. “Kritik kami manakala ada ada tingkah yang kiranya membuat kurang berkenan. Kami membuka ruang komunikasi selebar-lebarnya. Anggap kami bagian dari keluarga besar lingkungan di Perum ini,” kata Nizar.

Tokoh masyarakat, H Syahroni, menyambut baik dan menerima IWL di lingkungannya. “Kami menyambut dengan baik. Teman wartawan yang ada di IWL. Semoga ke depan IWL bisa bertambah maju, independen dalam pemberitaan, bermanfaat bagi umat,” ujar H Syahroni. Acara disertai pemotongan tumpeng dengan bertabur doa agar IWL bisa berkiprah untuk Kabupaten Lumajang. (adi/gie)

Dalam kesempatan itu, Pj Nurkholis melihat secara langsung kondisi bangunan. Itu karena, di eks kantor juga masih ditempati Koperasi Dharma Bhakti, koperasi PNS Kecamatan Kademangan.

“Proses Pilkada 2024, untuk tahapannya sudah dimulai. Karena itu, Bawaslu juga membutuhkan kantor sekretariat untuk bisa menjalankan tugasnya. Ketua Bawaslu Johan Dwi Angga ini cerita, sudah lama mengajukan agar bisa memperoleh gedung yang bisa dipinjam pakai. Akhirnya, kita koordinasi dan di cek bangunan mana yang bisa digunakan,” kata Pj Wali Kota Probolinggo.

Diuraikannya, bahwa ada beberapa tempat alternatif. Namun sayangnya, yang lahannya luas dan memungkinkan adalah bangunan eks Kantor UPT Disdikbud Kecamatan Kademangan. Karenanya, dalam waktu dekat Disdikbud dan BPPKAD akan segera membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) aset Pemkot itu.

Baca juga :

Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Putut Gunawarman, dalam kesempatan itu mengapresiasi atas perhatian yang diberikan Pj Wali Kota Nurkholis. “Terima kasih, karena setelah sekian lama mengajukan, akhirnya baru sekarang Pemkot merealisasikan keinginan Bawaslu memiliki kantor sekretariat. Meski banyak hal yang harus direhab, agar bangunan tersebut layak dan representatif,” ujarnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Jatim, agar bisa memperoleh dukungan anggaran. “Karena tidak ada anggaran rehab gedung dari pemkot, maka kami akan berusaha mengajukan ke Bawaslu jatim. Tentunya setelah melakukan penandatanganan BAST, bangunan itu tuntas. Diprediksi sekitar dua minggu ke depan sesuai informasi dari Kadisdikbud tadi,” imbuhnya.

Dirinya berharap, semuanya bisa dituntaskan sebelum masuk masa kampanye dalam tahapan Pilkada. Karena, Bawaslu cukup banyak membutuhkan ruang. Seperti, tiga ruangan untuk pimpinan, untuk ruang korsek, keuangan dan umum, ruang staf SDM, KPPH dan PPM. Termasuk, ruangan untuk penerimaan laporan dan pengaduan, ruang sidang sengketa dan ruang rapat yang bisa menamapung hingga 75 orang untuk Panwascam.

“Saat ini kami masih menempati kantor lama, yang sewanya juga hampir habis dan kita harus sudah pindah sebelum masuk kampanye sekitar September. Karena pada masa itu, sudah harus mengawasi banyak hal. Mulai logistik hingga kemungkinan terjadinya pelanggaran lain. Apalagi, Pilkada itu tingkat kerawanan lebih tinggi, sehingga konsentrasi kita sudah urusan Pilkada. Karena, juga tidak memungkinkan jika masih harus boyongan pindah kantor. Sehingga, lebih cepat pindah maka lebih baik,” paparnya. (kom/pix/sit)

Rencana pengadaan itu, diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Trenggalek, pada sekretariat DPRD Trenggalek dengan nama paket belanja modal peralatan studio dan audio, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Pengadaan tersebut memiliki kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 48158763.

Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, saat dikonfirmasi mengatakan jika pada tahun 2024 anggaran DPRD mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. “Pada tahun 2023, anggaran DPRD sekitar Rp 56 miliar. Sedangkan tahun 2024, naik menjadi Rp 59 miliar. Penyebabnya, diantaranya karena adanya rencana pengadaan empat unit mobil jabatan pimpinan DPRD, peremajaan sound system ruang paripurna dan aula, serta sejumlah kegiatan lain,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (12/06/2024) tadi.

Disinggung soal alasannya melakukan pengadaan sound system ruang rapat, Muhtarom menyebut, jika sound yang ada saat ini sering terjadi trouble. “Jadi, sound system di ruang paripurna sering mengalami trouble. Sehingga atas permintaan anggota DPRD, minta menganggarkan untuk pengadaan sound system baru,” imbuhnya.

Baca juga :

Dalam data tersebut, tercatat nominal pagu anggaran sebesar Rp 832,5 juta. Anggaran tersebut, untuk pengadaan barang dan jasa sound sistem ruang DPRD. Sedangkan untuk jenis perangkat audionya, tercatat berupa paket lengkap sound sistem.

Lebih lanjut, Muhtarom menjelaskan bahwa spesifikasi sound system baru ini meliputi speaker aktif, subwoofer, mixer, dan seperangkat alat sound system lainnya. “Dengan peremajaan sound system baru ini, kualitas suara di ruang rapat DPRD Trenggalek akan semakin baik dan mendukung kelancaran jalannya rapat,” tambah Muhtarom.

Sementara itu untuk pengadaan empat unit mobil dinas baru yang diperuntukkan bagi pimpinan, DPRD Trenggalek menganggarkan sebesar Rp 2,2 miliar. Sedangkan untuk kegiatan kunjungan kerja (Kunker) pada tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp 16 miliar.

“Kalau untuk pengadaan mobil, dalam pagu sebesar Rp 2,2 miliar dan untuk empat unit. Spesifikasi sesuai dengan Permendagri dibatasi 2500 cc dan jenisnya harus sedan atau station wagon. Dan dalam pengadaan mobil dinas DPRD Trenggalek itu, secara spesifikasi berbeda. Spesifikasi untuk Ketua DPRD Trenggalek 2500 cc, sementara untuk wakil ketua dibatasi dengan 2300 cc,” terangnya.

Terakhir, untuk anggaran kunjungan kerja (Kunker) tahun 2024, Muhtarom menegaskan ada kenaikan sekitar 15 persen dari tahun sebelumnya. “Angkanya naik sekitar 15 persen. Jika di tahun 2023 anggaran Kunker sebesar Rp 14 miliar, di tahun 2024 ini naik menjadi Rp 16 miliar,” papar Muhtarom. (mil/sit)