Usai menyaksikan pelantikan, Sekda Trenggalek, dalam kesempatan itu tidak lupa mengucapkan selamat kepada PPK yang secara resmi dipimpin oleh Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi. “Selamat bagi seluruh PPK yang dilantik hari ini. Tahapan-tahapan Pemilu sudah berjalan, tugas berat menanti dan akan menguras tenaga dan pikiran kalian. Kami berharap, PPK ini nantinya bisa menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya, Kamis (05/01/2023) siang.

Dirinya juga menegaskan, agar catatan-catatan buruk yang sempat terjadi selama Pemilu, sebelumnya jangan sampai terulang. Karena, hal tersebut tentu akan menguras tenaga dan pikiran. “Jadi, yang sudah baik mohon dipertahankan. Yang buruk dibuang saja,” tegas Sekda Edy.

Terkait dengan fasilitas Sekretariat PPK di Kantor Kecamatan, menurut Sekda Trenggalek, akan segera dibicarakan. Dengan harapan, jalinan komunikasi antara PPK dan aparatur kecamatan bisa berjalan baik.

“Kami juga berharap, komunikasi antara pihak kecamatan dan PPK bisa berjalan baik. Dengan demikian, gelaran Pemilu nanti bisa berjalan aman dan lancar,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, membenarkan pernyataan Sekda Trenggalek. Dimanapun tempat Pemilu itu digelar, yang paling utama adalah aman dan lancar. Maka dari itu, keamanan itu hal yang utama.

Dirinya juga menuturkan, jika PPK punya legitimasi yang sah setelah dilantik. Untuk itu, diharapkan agar berkoordinasi segera dengan pemerintah kecamatan. “Hari ini KPUD sudah punya badan di tingkat kecamatan. Sehingga, mengapa kami mengundang para camat korelasinya teman teman PPK dapat menjalin komunikasi, berkoordinasi dengan baik. Pasalnya, dalam Pemilu atau pemilihan KPU tidak bisa berdiri sendiri dan bekerja sendiri. Memerlukan koordinasi yang baik dengan para pemangku kebijakan,” jelas Gembong.

Mengingat, Pemilu tahun ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena, dalam satu tahun akan ada beberapa pemilihan. Diantaranya, Pemilu Legislatif, Pilkada Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur.

“Tahapan Pemilu belum selesai, namun tahapan Pilkada sudah berjalan dengan sumber anggaran yang berbeda. Dan perlu diingat, Pemilu nanti berbeda dengan sebelumnya. Akan ada banyak pemilihan di tahun 2024,” tuturnya.

Gembong menambahkan, esensi panitia pemilihan adalah pelayan. Sehingga diharapkan bisa melayani jalannya Pemilu dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Berikan pelayanan yang terbaik dan jangan mudah baper, ketika ada kritik dan saran. Contohnya, dari teman-teman pengawas. Itu memang tugasnya mengawasi jalannya pemilihan. Tinggal kita melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan main yang ada,” papar Gembong. (mil/sit)

Mewakili Bupati Bondowoso, Sekda menyampaikan bahwa diselenggarakannya apel Integritas Nasional Berwawasan Kebangsaan, untuk mengajak seluruh siswa-siswi meningkatkan cinta tanah air. Termasuk, agar seluruh siswa pandai dalam memilah informasi yang berguna dan bisa memupuk rasa nasionalisme.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Sekarang ini, banyak terjadi siswa dan remaja melakukan tawuran, miras, sex bebas dan perbuatan kriminalitas lainnya. Hal inilah, yang harus dihindari. Karena, anak-anak yang baik tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan hina tersebut. Karena, itu akan membahayakan siswa sendiri dan kita semua. Juga, adik-adik jangan sampai terpengaruh dengan Narkoba,” ujarnya.

Ditambahkan Sekda, siswa dan siswi harus bisa menjaga ahlak. Harus ada keseimbangan antara pelajaran dan wawasan agama.

“Tujuannya, ini agar dapat membentuk ahlak yang baik. Ke depan, kita akan nentuk SMU Taruna di Bondowoso, guna memajukan daerah kita. (sam/zen/sit)

Nurul Widiaastuti menyampaikan, bahwa dirinya tidak menyangka akan terpilih menjadi Pj Sekda Pamekasan. Menurutnya, kepercayaan tersebut akan ia jalankan sebagai bentuk pertanggung jawaban dirinya kepada Bupati Pamekasan.

“Alhamdulillah, saya merasa bersyukur. Saya tidak menyangka masih diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas melanjutkan Sekda yang terdahulu dalam tugas kesekdaan,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Nurul mengharapkan dukungan dari OPD terkait. Hal tersebut dikarenakan, untuk mencapai target Pemkab Pamekasan ke depannya, antara pimpinan OPD harus gotong royong antara yang satu dengan yang lain.

“Kepada teman-teman pimpinan OPD, Kabag, agar bisa bersama-sama mensuport, agar bagaimana Pemkab Pamekasan berubah dengan cepat dan sesuai dengan target. Serta ke depan berjalan dengan sebagaimana mestinya,” harapnya.

Sementara, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, mengatakan bahwa jabatan hanyalah sebuah tempat untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. “Selamat kepada Penjabat Sekda yang baru dilantik. Di manapun tempat di pemerintahan, yang terpenting bagaimana diri kita ini untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara,” ujarnya. (azm/gie)

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Batu itu, diketahui ada tiga sekretaris yang diperiksa guna diminta keterangan. Dari tiga sekretaris dinas atau badan, satu diantaranya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Zadim E.

“Telah dilakukan pemeriksaan para saksi. Sopa Oke Paci, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Peneliian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANG) Kota Batu, Supriyanto, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu dan Zadim Efisiensi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Baca juga : KPK Periksa Lima Kadis, Dua Kabag dan Satu Swasta Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Pemkot Batu

Ketika disinggung saksi-saksi lain, Ali menjelaskan, ada ajudan Wali Kota Batu dan Pengelola Predator Fun Park. “Zilkha Hilma sebagai ajudan Wali Kota Batu dan Harianto, Direktur PT Bhakti Batu Sejahtera selaku Pengelola Predator Fun Park,” paparnya.

Bagaimana dengan lima orang lainnya yang sementara masih berstatus sebagai saksi, dijelaskan, bahwa mereka masing-masing Agoes Soerjanto, karyawan swasta, Arief Setioadi, Pemilik CV Kalifa Muda, Daniel Devis Ehrhardt, Karyawan Swasta, Endah Wijiato, Ibu Rumah Tangga dan H. MOH ZAINI ILYAS, sebagai pengusaha atau pemilik CV Sawung Galing.

Dalam pemeriksaan tadi, sedikitnya ada lima penyidik yang meminta keterangan keseluruhan saksi yang dihadirkan. Usai pemeriksaan, penyidik pun dengan pengawalan petugas meninggalkan Mapolresta Batu, dengan membawa koper hitam.

Terhitung, selama dua hari terakhir, sudah 18 orang yang dipanggil guna diminta keterangan. Keseluruhan yang diperiksa, selain kepala dinas, kepala bagian atau sekretaris, juga pihak swasta. (bir/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya sudah mensiapkan 10 pejabat yang nantinya menjadi penerima vaksin.

Baca Juga : 7 Ribu Vaksin Untuk Nakes Tiba di Pendopo Kabupaten Malang

“Untuk sementara kita canangkan 10 nama. Siapa saja dari 10 yang sudah kita siapkan, itu akan kita pastikan kembali,” kata Sekda.

Wahyu menambahkan salah satu dari pejabat tersebut, direncanakan adalah Bupati Malang. Namun, jika terkendala, maka akan digantikan oleh Wakilnya dalam pemenang Pilkada 2020.

“Untuk tenaga kesehatan yang bertugas melakukan pemberian vaksinasi, sudah dilakukan diklat atau pelatihan,” tambahnya.

Baca Juga: Tepis Informasi Miring di Masyarakat, Dinkes Kabupaten Malang Talkshow Vaksinasi Covid-19

Lebih lanjut Wahyu menambahkan, untuk screaning nantinya dilakukan bertahap. Jadi, tidak langsung. Namun, diberi waktu jeda antara 20 sampai 30 menit.

“Untuk efek samping, dipastikan aman. Karena saya sendiri sudah rasakan saat simulasi kemarin,” kata Wahyu. (cw3/ed2)

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Drs. H. Syaifullah, MM., saat di konfirmasi oleh Memontum.com, menyampaikan bahwa Perbup sudah turun dari Gubernur Jawa Timur. Hanya saja, masih belum diambil. Sedangkan nomer Perbup, sudah ada.

“Sehingga, dengan diturunkannya pengesahan Perbup, maka teman-teman seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mengajukan SPPnya untuk pencairan gaji ASN,” ujar Sekda.

Masih menurut orang nomor tiga di Pemerintahan Kabupaten Situbondo, Perbup itu dipriotaskan untuk pembayaran gaji pegawai, pembayaran jasa listrik dan air. Kemudian, juga untuk pembayaran pelayanan kesehatan SPM dan Jampersal. “Sekaligus, juga untuk dana tidak terduga penanganan Covid-19,” jelas Sekda Syaifullah.

Lebih lanjut Sekda Syaifullah menambahkan, mulai hari ini tanggal 19 Januari 2021, Pemkab akan minta ke OPD, untuk segera mengajukan. Karena, untuk segera berupaya membayar jasa listrik dan air.

“Karena bagaimana pun, listrik dan air kalau tidak dibayar bisa diputus sarana operasional kantor. Mengingat, batas waktu akhir pembayarannya tanggal 20 setiap bulannya,” imbuh Sekda Syaifullah.

Oleh karenanya, ujar Sekda, OPD untuk segera mengajukan keuangan kasnya. Karena ini sifatnya manual, kalau manual kita harus lebih berhati-hati, lebih cermat. Karena, khawatir nanti ada pengeluaran yang melebihi dari ketentuan. Jadi, kalau pakai SIPD itu pakai aplikasi, dahulu pakai Sirka itu sudah ada system. (her/ed2)