Sekretaris TPK Desa Keling Akui Tak Pernah Dapat Honor dari Desa – Memontum

18 Terdakwa Dugaan Kasus TPK Jual Beli Jabatan di Probolinggo Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya

memontum — Mon, 08 Nov 2021 15:55:45 +0000

Memontum Surabaya – Sebanyak 18 terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (TPK) jual beli jabatan yang terjadi di Pemkab Probolinggo, akhirnya di bawa ke Surabaya. Pemindahan penahanan tersebut, karena tim jaksa KPK melimpahkan berkas perkara sejumlah terdakwa yang disangka sebagai pemberi TPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (08/11/2021).

“Hari ini (08/11/2021), tim jaksa melimpahkan satu berkas perkara beserta surat dakwaan dengan terdakwa Sumarto dkk (18 terdakwa, red), ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Penahanan terdakwa Sumarto tersebut, telah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Selanjutnya, tambahnya, tim JPU (jaksa penuntut umum) akan menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Berkas 18 Tersangka Dugaan Pemberi TPK Jual Beli Jabatan Kabupaten Probolinggo Dilimpahkan ke Kejaksaan

memontum — Fri, 29 Oct 2021 16:00:00 +0000

Memontum Probolinggo – Berkas perkara dugaan pemberi dalam tindak pidana korupsi (TPK) jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo, akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan oleh tim penyidik KPK. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 18 berkas nama tersangka terduga pemberi, dilimpahkan secara keseluruhan oleh tim anti rasuah.

Sebagaimana diberitakan, dalam sangkaan yang menyeret 22 tersangka, di mana KPK menetapkan empat orang diantaranya Bupati Probolinggo non aktif, PTS alias Puput Tantriana Sari bersama suami, Hasan Aminuddin alias HA, sebagai tersangka dan diduga sebagai penerima. Sementara 18 orang atau diantaranya SO alias Sumarto, Kades Karangren nonaktif, ditetapkan terduga tersangka sebagai pemberi.

Baca Juga :

SO bersama 17 nama lain, sebagaimana keterangan KPK, disangkakan dengan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Ini, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Berkas perkara tersangka SO (Sumarto) dkk sebagai pihak pemberi dalam perkara dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dinyatakan lengkap. Hari ini (29/10/2021), tim Jaksa menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik, karena berkas perkara perkara tersangka SO dkk telah dinyatakan lengkap,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Ditambahkannya, untuk penahanan 18 tersangka, akan dilanjutkan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU), untuk waktu selama 20 hari ke depan. “Terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2021 sampai 17 November 2021,” terangnya.

Untuk penahanan sejumlah tersangka, diperoleh keterangan, jika beberapa nama ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Baik itu untuk tersangka So, AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MU (Mashudi), MB (Mohammad Bambang), MH (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im), AS (Ahkmad Saifullah), JL (Jaelani), UR (Uhar) dan NH (Nurul Hadi). Beberapa nama lain, ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, seperti NUH (Nurul Huda) dan HS (Hasan). Lalu, beberapa tersangka ditahan di Rutan Salemba, atas nama SO (Sugito) dan ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat, atas nama SR (Sahir). Kemudian, ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, yaitu SD (Samsuddin) dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, MI (Maliha).

“Persidangan diagendakan berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya,” ujarnya. (sit)

Sekretaris TPK Desa Keling Akui Tak Pernah Dapat Honor dari Desa

memontum — Mon, 10 Sep 2018 07:30:03 +0000

Memontum Kediri—-Diduga ada penyimpangan ADD 2016 serta pengadaan jasa foto copy dan tidak membayar honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Desa Keling dilaporkan ke kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Independen Perjuangan Nasional (LSM KIPPN) Kediri.

Terkait honor TPK, Misbahul Mukmin (47) mantan Sekertaris TPK Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengakui tidak pernah menerima honor dari desa selama bekerja sebagai sekertaris TPK. “Selama menjadi sekertaris TPK tahun 2016 saya tidak pernah menerima honor, jwngankan honor, diberi tahu tentang hak- hak TPK aja tidak pernah, ” ujar Misbahul Mukmin (Sabtu 8/9/2018)

Masih kata Misbahul, terkait persoalan yang diadukan oleh LSM di kejaksaan, ia secara pribadi sangat mendukung agar tabir permasalahan di Desa Keling cepat terungkap. ” Saya sangat mendukung, biar kebenaran dan kecurangan di Desa Keling terungkap secara gamblang, ” lanjutnya.

Sementara itu, Sahono (50) Kordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang juga PJ Sekdes mengatakan, terkait TPK, yang tidak mendapat honor secara pribadi ia tidak tahu. Namun ia sebagai Kordinator PTPKD Desa Keling mengakui dapat homor, namun jumlah yang diberikan itu tidak sampai 1 Juta. “Terkait pernyataan Pak Nursaid kepada media kemarin yang tidak tahu persoalan tersebut itu tidak masuk akal, karena beliau penguasa pengguna anggaran Desa, “Kata Sahono Kepada wartawan saat di temui di rumahnya.

Untuk ketahui, belum lama ini Hartadi Wibowo Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Independen Perjuangan Nasional (LSM KIPPN) mengadukan pelanggaran dugaan penyimpangan ADD 2016 serta pengadaan jasa foto copy dan honor untuk TPK yang tidak pernah dibayarkan, ke Kejaksaan Negri Kabupaten Kediri

Tidak hanya itu, Nursaid mantan Pejabat Sementara PJ Desa Keling 2016 itu kepada wartawan mengaku terkait persoalan tersebut tidak tahu dan akan segera konfirmasi ke Desa Keling. “Karena tanda tangan seperti apa yang di sampaikan tadi saya tidak tahu, karena pada waktu itu hanya ditaruh di meja terus saya tanda tangani, ” kata Nursaid yang saat ini menjabat Plt Camat Kepung.(aji/im/yan)