Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah juga terus membangun cultural infrastructure atau infrastruktur budaya dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Salah satunya, melalui tujuh kebiasaan Indonesia hebat. Selain itu, juga berbagai program yang berkaitan dengan upaya memberikan penguatan pendidikan untuk anak TK, serta wajib belajar 13 tahun bagi anak-anak TK sampai tingkat SLTA.

“Kami memberikan ruang aktualisasi yang sangat besar bagi anak-anak untuk dapat tampil mengembangkan potensi,” kata Menteri Abdul Muti.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa penghargaan ini adalah wujud kebanggaan pemerintah pusat atas karya kreasi anak Banyuwangi yang hebat. Baik prestasi di bidang sains hingga kreativitas seni budaya.

“Ini adalah pengakuan atas prestasi dan kreativitas seluruh anak Banyuwangi yang hebat. Selamat untuk seluruh anak Banyuwangi, terima kasih telah mengharumkan Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga mengatakan, Pemkab Banyuwangi terus memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa. Diantaranya, adalah pengembangan minat numerasi siswa di Banyuwangi yang bekerja sama dengan Prof Yohanes Surya. Program yang bertajuk Smart Gasing itu, bertujuan untuk mengenalkan pembelajaran matematika yang menarik kepada siswa-siswa di pelosok desa.

Dari Program Smart Gasing tersebut, ujarnya, berhasil mencetak siswa unggul. Diantaranya adalah Felicia Dahayu, siswa SDN 1 Pesanggaran, yang berhasil meraih emas kompetisi Coding dalam The 9th World Innovative Technology (WIT) Challenge, di Chonnam National University, Korea Selatan pada 2-3 November 2024.

“Tidak hanya di bidang sains, kami juga mendorong minat siswa-siswi kami di bidang seni budaya. Bahkan, kami berikan panggung seluas-luasnya. Seperti Program Padang Bulanan yang menampilkan kreasi seni pelajar tiap bulan atau yang terbaru pagelaran Kuntulan Ewon saat peringatan Hardiknas yang diikuti seribu lebih pelajar,” jelas Bupati Ipuk.

Dirinya juga memaparkan, upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tenaga pendidik hingga sistem pendidikan di daerah sendiri. Mulai peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk pengangkatan Guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu serta sejumlah program inovatif lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, menambahkan keberhasilan Banyuwangi mendapatkan penghargaan Pemda dengan Validitas Terbaik lantaran Pemkab sering melakukan pendataan untuk memantau keberlanjutan pendidikan siswa. “Keberhasilan upaya tersebut dapat diukur dari angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Banyuwangi per 2025 yang masuk 5 terendah kabupaten/ kota di Jawa Timur. Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per 2025 yang naik menjadi 75,17,” urainya. (kom/bwi/gie)

Melalui data berkala yang dirilis di lapangan, pergerakan massa yang masif ini berbanding lurus dengan transaksi keuangan yang terjadi di sekitar area festival. Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh panitia bersama jajaran pemerintah daerah, sejak hari pertama, Sabtu (15/05/2026) hingga, Minggu (17/05/2026) siang, tren kehadiran penonton terus mengalami lonjakan yang signifikan.

Kehadiran masyarakat dari berbagai kecamatan itu, membuktikan bahwa kebutuhan akan hiburan berkualitas di dalam daerah sangat tinggi. Pola pergerakan pengunjung ini, dipantau secara ketat untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap titik-titik perdagangan UMKM yang telah disediakan oleh pihak panitia di sepanjang jalur karnaval.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberikan keterangan langsung di lokasi acara pada Minggu (17/05/2026) tadi. Dalam penjelasannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, memaparkan rincian statistik kunjungan yang dihimpun oleh tim pemantau lapangan secara berkala. Angka-angka ini, menjadi indikator utama keberhasilan manajemen arus massa dalam sebuah acara berskala nasional yang ditempatkan di daerah.

“Hari pertama pada Sabtu malam, tercatat sekitar 17.564 orang memadati area utama karnaval. Ini adalah awal yang sangat baik untuk sebuah acara pembuka di akhir pekan. Kemudian pada hari Minggu, hingga pukul 10.00 pagi tadi, jumlah pengunjung sudah menyentuh angka 19.948 orang,” ujarnya.

Dengan arus warga yang terus mengalir masuk ke pusat kota, pihaknya sangat optimistis total pengunjung akan menembus angka 30.000 orang pada sore hingga malam nanti. “Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, tetapi merepresentasikan jumlah pembeli potensial bagi produk-produk lokal yang dijajakan di sini,” tambah Gus Fawait.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa sebuah acara daerah harus memiliki target dampak yang terukur dan luas. Dirinya menyatakan keberatannya terhadap konsep acara yang dibuat setengah-setengah, karena kontribusinya terhadap masyarakat kecil sangat minim.

Menurutnya, sinergi dengan media nasional seperti SCTV, merupakan salah satu langkah taktis untuk membawa perhatian publik nasional ke Kabupaten Jember. “Saya selalu sampaikan kepada jajaran dinas, kalau bikin acara jangan yang kecil-kecil karena tidak akan berdampak pada apa pun bagi masyarakat. Event seperti ini tidak boleh hanya jadi seremoni atau formalitas tahunan, tapi harus memberikan multiplier effect yang nyata. Kita bisa melihat bagaimana sektor transportasi lokal, jasa parkir, hingga penginapan semuanya bergerak secara simultan karena skala acara yang kita pilih adalah skala besar,” kata Gus Fawait.

Dampak positif dari pelaksanaan karnaval ini, dirasakan secara langsung oleh berbagai sektor usaha di Jember. Sektor perhotelan menjadi salah satu yang paling awal, menerima dampak tersebut. Tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel di pusat Kabupaten Jember, meningkat tajam karena kedatangan tim produksi yang berjumlah ratusan orang, ditambah dengan para pelancong dari luar kota yang sengaja datang untuk menyaksikan artis idola mereka secara langsung.

Di sisi lain, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan ruang promosi gratis yang sangat efektif. Puluhan ribu warga yang berkumpul, menjadi konsumen langsung bagi pedagang makanan, minuman, kerajinan, hingga pakaian khas daerah. Fenomena ini, meratakan penyebaran pendapatan, mengingat pengunjung yang datang berasal dari wilayah yang cukup jauh dari pusat kota.

“Warga Jember dari berbagai pelosok, mulai Silo, Kalisat, hingga Kecamatan Jombang, tumpah ruah menikmati hiburan berkualitas tanpa harus keluar kota. Ini membuktikan adanya pemerataan akses hiburan. Sektor kuliner kita, khususnya pedagang kaki lima, merasakan lonjakan omzet yang berkali-kali lipat dibanding hari biasa. Ini yang kita sebut dengan distribusi ekonomi yang inklusif,” tambah Gus Fawait.

Momen pelaksanaan karnaval yang bertepatan dengan long weekend atau libur panjang akhir pekan ini, juga diakui sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan daerah. Dengan adanya acara ini, masyarakat Jember tidak perlu menghabiskan uang liburan mereka ke kota-kota besar lain seperti Surabaya, Malang atau Bali. Uang tetap berputar di dalam ekosistem ekonomi Jember sendiri, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Masyarakat Jember hari ini punya akses hiburan kelas atas di rumah sendiri. Di libur panjang ini, mereka lebih memilih berlibur di Jember saja, tidak perlu ke luar kota menghabiskan ongkos besar. Ini semua karena rasa cinta kita pada Jember dan pemerintah wajib memfasilitasi ruang-ruang kebahagiaan seperti ini,” imbuh Gus Fawait.

Sinergi yang kuat antara stasiun televisi nasional dan pemerintah daerah ini berhasil memposisikan Jember sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang potensial di Jawa Timur. (rio/gie/adv)

Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, memimpin langsung rombongan dalam kunjungan itu. Dirinya juga menyampaikan, bahwa Situbondo dipilih karena dinilai memiliki potensi besar, khususnya dalam pengembangan perikanan budidaya yang berdampak nyata pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Situbondo ini kami kenal sebagai daerah yang lebih dulu mengembangkan sektor budidaya perikanan. Kami datang untuk melihat langsung, apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menjadi beban,” ujar Herdianto.

Menurutnya, DPRD Morowali memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan, penganggaran, hingga pembentukan regulasi daerah. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diadopsi nantinya benar-benar tepat sasaran, terutama dalam pemberian bantuan kepada nelayan dan pembudidaya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Morowali menaruh perhatian pada sejumlah komoditas unggulan Situbondo, seperti budidaya ikan kerapu dan udang. Herdianto mengungkapkan, selama ini masyarakat pesisir di Morowali masih didominasi nelayan tangkap.

“Produksi tangkap kami cenderung menurun. Karena itu, kami mulai mendorong peralihan ke budidaya. Situbondo menjadi tempat kami berguru untuk memahami sistemnya secara menyeluruh,” katanya.

Dirinya menambahkan, secara geografis dan karakter wilayah, Morowali memiliki kemiripan dengan Situbondo, terutama dari panjang garis pantai dan aktivitas masyarakat pesisir. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mengadopsi model pengembangan budidaya yang telah berjalan di Situbondo.

Baca juga :

Tidak hanya sektor teknis, DPRD Morowali juga menyoroti aspek regulasi, terutama terkait perlindungan nelayan. Mereka tertarik dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang dimiliki Situbondo.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai momentum berbagi praktik baik antar daerah. “Secara geografis, Morowali dan Situbondo memiliki kemiripan. Namun di Situbondo, budidaya ikan kerapu sudah dikembangkan dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan hingga siap konsumsi,” ujar Mahbub.

Dirinya menjelaskan, sistem budidaya di Situbondo memiliki segmentasi yang lengkap, mulai dari telur, benih ukuran kecil, pembesaran menengah, hingga ukuran siap jual. Model ini dinilai mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain itu, Mahbub juga menekankan pentingnya regulasi sebagai payung hukum. Dirinya menyebut, Perda perlindungan nelayan yang lahir dari inisiatif DPRD menjadi langkah awal dalam memastikan keberlanjutan sektor perikanan.

“Perda ini bertujuan melindungi nelayan sekaligus mendorong pemberdayaan secara sistematis. Dengan garis pantai Situbondo yang mencapai sekitar 150 kilometer, regulasi ini menjadi sangat penting,” katanya.

Tak hanya itu, Situbondo juga memiliki program pendukung seperti Gerakan Rabu Makan Ikan yang diatur melalui peraturan bupati. Program ini bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperkuat pasar bagi hasil tangkapan dan budidaya nelayan lokal.

Mahbub mengungkapkan, DPRD Morowali bahkan membuka peluang kerja sama lebih lanjut antar daerah, termasuk kemungkinan menjalin kemitraan khusus di bidang budidaya perikanan. “Kami sangat terbuka jika ada kerja sama lanjutan, termasuk konsep sister city di sektor perikanan. Ini bisa menjadi langkah konkret untuk saling memperkuat,” ujarnya.

Meski demikian, Mahbub mengakui bahwa implementasi kebijakan di Situbondo masih perlu terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh nelayan. Kunjungan ini, diharapkan menjadi langkah awal bagi Morowali dalam merumuskan kebijakan berbasis praktik terbaik, sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan dari tangkap menuju budidaya yang berkelanjutan. (her/gie/adv)

Menanggapi kinerja PT BPR Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim pada tahun buku 2025, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah, menilai orientasi pembiayaan pada sektor produktif menjadi pendekatan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pembiayaan tersebut, dinilai mampu mendukung kelangsungan usaha, menjaga aktivitas produksi, serta memperkuat struktur ekonomi lokal.

“Pembiayaan sektor produktif berperan dalam memastikan kegiatan usaha masyarakat dapat berjalan secara konsisten. Ketika pelaku usaha memperoleh akses permodalan yang sesuai, maka roda perekonomian daerah dapat bergerak lebih stabil,” kata Bunda Indah, dalam acara RUPS Bank UMKM Jawa Timur, di Hotel Wyndam Surabaya, Selasa (10/02/2026) tadi.

Bunda Indah menjelaskan, bahwa sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian, peternakan dan jasa merupakan bagian penting dari perekonomian daerah. Dukungan pembiayaan terhadap sektor tersebut dinilai dapat mendorong kesinambungan usaha dan menjaga kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Baca juga :

Bupati Indah menambahkan, bahwa penguatan sektor produktif perlu dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan stabilitas lembaga keuangan.

Diuraikan Bunda Indah, keberlanjutan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha lokal dalam mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan yang diarahkan ke sektor produktif menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam menjaga konsistensi aktivitas ekonomi masyarakat.

Bupati Lumajang juga menilai, bahwa perbankan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan melalui penyaluran pembiayaan yang selaras dengan potensi dan karakteristik wilayah. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah secara bertahap.

“Selama akses pembiayaan dikelola secara tepat dan berkesinambungan, aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dengan baik, sehingga stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Kerja sama tersebut, telah diteken langsung Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Direktur Utama InJourney, Maya Watono, di Jakarta, Selasa (13/01/2026) tadi. InJourney sendiri, sebagai BUMN holding yang bergerak dalam aviasi (penerbangan) dan wisata serta sangat tertarik untuk mengembangkan potensi wisata di Bumi Blambangan.

“Ini merupakan kerja sama pertama kami dengan pemerintah daerah. Kami sangat excited sekali,” kata Dirut InJourney, Maya Watono.

Dalam kerja sama yang dirancang hingga tiga tahun ke depan itu, menurut Maya, sebagai wujud dari visi besar negara untuk mengembangkan dunia pariwisata dan penerbangan. “Potensi di Banyuwangi sangat luar biasa. Dari tim kami sudah melihat kesana. Ada banyak yang bisa dikerjakan. Tangible untuk dilakukan,” tegasnya.

Dari sejumlah penilaian yang dilakukan oleh InJourney, pariwisata di ujung timur Pulau Jawa itu memiliki scoring (penilaian) yang cukup tinggi. Bahkan, lebih dari sejumlah destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu dari sisi konektivitas, program dan lainnya.

“Dari berbagai indikator ini, saya yakin akan bisa road to one million (mencapai satu juta penumpang pesawat per tahun). Ini possible (memungkinkan),” ungkapnya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Ipuk mengaku sangat antusias menyambut kerja sama tersebut. Keterlibatan InJourney sebagai perusahaan besar dalam bidang penerbangan dan pariwisata, sangat tepat dengan misi Banyuwangi yang bergeliat menjadi destinasi wisata. Promosi, pengembangan sumber daya manusia hingga infrastruktur wisata, diharapkan semakin menumbuhkan kunjungan para pelancong.

“Kerja sama ini tidak semata-mata hanya meningkatkan kunjungan melalui bandara di Banyuwangi. Tapi, juga untuk meningkatkan destinasi wisata, UMKM hingga seni budaya di Banyuwangi ikut terangkat,” terang Bupati Ipuk.

Kerja sama tersebut, harap Bupati Ipuk, akan semakin meningkat dengan upaya mengembangkan penerbangan internasional kembali. Sebagaimana diketahui, sebelum Covid-19, Bandara Banyuwangi sempat melayani penerbangan internasional ke Kuala Lumpur, Malaysia. Meski sempat dicabut status internasionalnya, kini telah difungsikan kembali.

“Kami terus berusaha untuk pecah telor supaya penerbangan internasional segera bisa dioperasionalkan kembali di Bandara Banyuwangi. Kami membidik penerbangan untuk jamaah umroh, semoga tidak dalam waktu lama bisa terwujud,” papar Bupati Ipuk.

Perlu diketahui, saat ini seperti Bandara Banyuwangi melayani penerbangan ke Jakarta setiap hari. Juga ke Surabaya dan ke Lombok. Frekuensi tersebut terus ditingkatkan dengan menggenjot sektor wisata di daerah yang dikenal dengan Kawah Ijen dan ombak laut luar biasanya di Pantai G Land ini. (kom/bwi/gie)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan melampaui target merupakan hasil dari optimalisasi sistem digitalisasi pajak dan meningkatnya kesadaran masyarakat.

“Alhamdulillah, per 31 Desember 2025, semua sektor pajak kita berada di atas 100 persen. Total realisasi mencapai Rp 890,2 miliar lebih. Ini merupakan wujud kepercayaan masyarakat melalui pembayaran pajak yang kembali lagi untuk pembangunan kota,” ujar Handi Priyanto, Minggu (04/01/2026) tadi.

Baca juga :

Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai Rp 236.731.519.037,72 atau 105,0 persen dari target Rp 225.500.000.000,00. Dari sektor ini, Bapenda mencatatkan surplus sebesar Rp 11.231.519.037,72.

Capaian signifikan, juga terlihat pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sektor Jasa Makanan dan Minuman menyumbang Rp 175.050.175.535,80 (102,1 persen), disusul oleh PBJT Tenaga Listrik dengan realisasi Rp 117.053.509.266,09 atau 106,4 persen dari target Rp 110.000.000.000,00.

Handi menambahkan, secara persentase, PBJT Jasa Parkir mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 111,0 persen dengan realisasi Rp 5.547.907.936,00. Sementara itu, PBJT Jasa Perhotelan terealisasi sebesar Rp 60.279.752.470,00 (107,6 persen) dan Jasa Kesenian serta Hiburan mencapai Rp 11.881.209.659,30 (108,0 persen).

Sektor lain yang juga melampaui target, adalah Pajak Air Tanah dengan realisasi Rp 3.804.701.548,70 (108,7 persen) serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil mengumpulkan Rp 132.386.495.600,00 atau 104,8 persen dari target Rp 126.293.996.903,00. “Surplus ini akan menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program strategis di tahun 2026. Kami akan terus berinovasi agar trend positif ini terjaga,” papar Handi. (sit/adv)

Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, komandan upacara dipercayakan kepada Guru Sejarah MAN 2 Kota Probolinggo, Muhammad Nuruddin Roni.

Dalam amanat Menteri Agama RI yang dibacakan oleh Wali Kota Aminuddin, dengan tema ‘Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju’, disampaikan bahwa tema tersebut menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik. Melainkan, energi kebangsaan yang mampu menyatukan perbedaan identitas, keyakinan dan latar belakang sosial menjadi kekuatan kolaboratif untuk mendorong kemajuan bangsa.

“80 tahun perjalanan Kementerian Agama menegaskan perannya sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan krusial, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan agama, merawat kerukunan umat beragama, hingga memastikan agama hadir sebagai solusi bagi persoalan bangsa,” kata Wali Kota Aminuddin.

Amanat tersebut juga menegaskan, bahwa setiap kebijakan dan langkah Kementerian Agama harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan semata urusan administratif dan birokrasi. Untuk itu, seluruh ASN Kementerian Agama dituntut untuk bertransformasi menjadi pribadi yang agile, adaptif terhadap perubahan, terbuka pada teknologi dan inovasi, serta responsif dalam melayani umat dengan empati dan integritas.

Baca juga :

“Dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika, kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju dan bermartabat,” lanjutnya.

Kepala Kemenag Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, menambahkan bahwa rangkaian peringatan HAB ke-80 tidak hanya diisi dengan upacara, tetapi juga berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. “Dalam rangka HAB ke-80, kami menggelar nikah massal bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 40 pasang pengantin di Masjid Agung Raudlatul Jannah, santunan kepada 180 anak yatim, pembagian pakaian layak pakai, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya,” jelas Didik.

Selain itu, Kemenag Kota Probolinggo juga terus menjalankan berbagai program dan inovasi. Diantaranya, edukasi dan sosialisasi calon pengantin cukup usia menikah, bimbingan remaja usia sekolah dan usia nikah, isbat nikah, serta pengelolaan dan peningkatan kualitas madrasah.

Didik berharap, melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan, sinergi antara Kemenag dan Pemerintah Kota Probolinggo semakin kuat. “Kami berharap hubungan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah terus terjalin dengan baik, sehingga bersama-sama dapat membangun Kota Probolinggo yang lebih baik dan sejahtera,” harapnya.

Upacara tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Probolinggo, Ketua Persatuan Pensiunan Kemenag, Ketua PD MUI, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua FKUB, Ketua Baznas, Ketua LPTQ Kota Probolinggo, para Kepala KUA se-Kota Probolinggo, serta Kepala MTs Negeri, MAN 1 dan MAN 2 Kota Probolinggo.

Seusai upacara, Wali Kota Probolinggo menyempatkan diri menyapa para undangan dan peserta upacara dengan berjabat tangan serta berfoto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahmi. (kom/pro/gie)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa penghitungan resmi realisasi investasi dilakukan secara triwulanan dan semesteran melalui Kementerian Investasi menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). “Untuk capaian akhir tahun biasanya baru keluar Januari. Umumnya diumumkan tanggal 15 atau 20 Januari. Per semester kemarin posisinya sudah di Rp 2,3 triliun,” ujar Arif, Selasa (16/12/2025) tadi.

Dirinya juga menyebut, bahwa sektor perhotelan masih menjadi salah satu penyumbang investasi terbaru di Kota Malang. Sepanjang 2025, terdapat tiga perizinan hotel yang telah rampung.

“Ada tiga hotel, satu di Kecamatan Sukun, kemudian di Jalan Cokroaminoto dan di Dinoyo,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa salah satu dari tiga hotel tersebut sudah masuk dalam perizinan. Seluruh tahapan perizinan dasar, mulai dari AMDAL, KKPR, Andalalin, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diselesaikan.

“Kalau pembangunan fisik selesai dan SLF sudah keluar, baru nanti izin operasional seperti izin hotel dan restoran menyusul. Rata-rata waktu pembangunan sekitar dua tahun dan sebagian besar mulai dibangun Januari,” tambahnya.

Selain sektor perhotelan, Disnaker PMPTSP juga mencatat adanya pengajuan investasi berskala besar berupa pabrik rokok di wilayah Kedungkandang. Pabrik tersebut diperkirakan menyerap tenaga kerja antara 100 hingga 500 orang.

“Kalau untuk pusat perbelanjaan besar tidak ada yang masuk di Kota Malang. Permohonan izin yang masuk didominasi toko-toko skala kecil,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Dalam momen itu, Sekda Budiar menyampaikan apresiasi atas dibukanya rute penerbangan baru tersebut. Menurutnya, keberadaan rute baru ini menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Malang dan Malang Raya dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta memperluas akses transportasi udara.

“Dengan semakin mudahnya akses wisatawan dari Lombok menuju Malang dan sebaliknya, kami berharap kunjungan ke berbagai destinasi unggulan di Kabupaten Malang dapat terus meningkat dan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Dengan diresmikannya rute Lombok–Malang dan Malang–Lombok, tambah Sekda Budiar, Bandara Abdulrachman Saleh diharapkan semakin berperan sebagai simpul transportasi udara strategis di Jawa Timur bagian selatan. Tentunya, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi regional.

Baca juga :

Peresmian rute penerbangan baru tersebut, turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, jajaran Forkopimda, perwakilan maskapai Wings Air, serta para pemangku kepentingan terkait. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur juga menyambut langsung kedatangan Asisten Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang turut mencoba penerbangan perdana dari Lombok menuju Malang.

Dalam sambutannya, Wagub Emil mengatakan bahwa pembukaan rute penerbangan Malang–Lombok merupakan langkah penting dalam memperkuat konektivitas antar provinsi serta memperluas akses transportasi udara yang efisien bagi masyarakat. “Konektivitas udara ini menjadi penghubung strategis antara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selain mendukung sektor pariwisata, rute ini juga membuka peluang kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi antar wilayah,” ujar Wagub Emil.

Dirinya juga menambahkan, bahwa kehadiran rute penerbangan tersebut diharapkan dapat mempercepat pergerakan orang dan barang, sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur. (pro/gie)