Kepala BPS Lumajang, Moch Sonhaji, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survei menyeluruh yang mencakup penyedia bahan pangan, supplier, sekolah, hingga penerima manfaat dapur MBG. “Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) daring bersama Menteri Dalam Negeri pekan lalu, disebutkan bahwa data itu penting untuk memastikan program berjalan efektif dan aman, sekaligus memetakan dampak bagi masyarakat,” katanya, Senin (08/09/2025) tadi.

Pengawasan kualitas pangan, lanjutnya, menjadi bagian utama dari pengelolaan dapur MBG. Sonhaji juga menekankan, akan pentingnya sinergi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) untuk menjaga ketersediaan pangan, serta dengan BPOM agar keamanan dan kualitas gizi makanan tetap terjamin. Uji kelayakan bahan pangan, kini menjadi prosedur rutin untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi tinggi.

Baca juga :

Setiap dapur MBG di Lumajang, ungkapnya, dilengkapi tiga tenaga utama, yakni ahli gizi, kepala dapur dan akuntan. Kehadiran tim ini, memastikan distribusi makanan berjalan transparan, efisien dan memenuhi standar gizi.

“Dengan data yang kuat, pengawasan ketat dan kolaborasi lintas sektor, dapur MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambah Sonhaji.

Langkah ini, paparnya, menunjukkan pendekatan terpadu Pemkab Lumajang dalam pengelolaan bantuan pangan, dimana aspek sosial, kesehatan dan ekonomi saling bersinergi. Pemerintah daerah terus memantau setiap dapur MBG untuk memastikan manfaatnya maksimal bagi masyarakat, sekaligus menjaga kestabilan pasokan pangan lokal.

Melalui penguatan data dan pengawasan, Program MBG menjadi model pengelolaan bantuan pangan yang transparan, aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh makanan bergizi, tetapi juga ikut merasakan dampak positif bagi stabilitas harga pangan di pasar lokal. (kom/adi/gie)

Pj Wali Kota Iwan mengatakan, bahwa akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang, untuk menyelesaikan pengisian data hingga 100 persen, sebelum akhir tahun 2024. Langkah tersebut, merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Sebagai Pj, saya diamanatkan untuk segera melaksanakan prioritas yang telah ditetapkan. Salah satunya, melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Kota Malang harus berkomitmen menuntaskan hal ini,” kata Pj Wali Kota Iwan, dalam kegiatan Forum Satu Data Indonesia, Rabu (18/09/2024) tadi.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Wali Kota Iwan juga menjelaskan bahwa statistik sektoral daerah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah. Meskipun Kota Malang telah mengisi 48 persen data, Iwan mengakui bahwa itu sudah menempatkan pada posisi terbaik. Sebab, masih ada banyak daerah yang belum optimal dalam mempublikasikan data statistik sektoral mereka.

“Karena di Kota Malang sudah melakukan tahapan proses data mulai dari perencanaan, pengumpulan, verifikasi sampai penyebarluasan. 48 persen itu sudah baik dibandingkan dengan daerah lain yang saya lihat masih sangat minim,” ujarnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan, bahwa data statistik sektoral penting untuk menyusun program dan kegiatan berbasis data yang akurat. Terlebih, data menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan, namun sering kali belum digunakan secara maksimal oleh OPD dalam menyusun program.

“Seluruh proses pengumpulan, verifikasi, dan penyebarluasan data statistik sektoral harus melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitas dan kepatuhannya terhadap standar yang ditetapkan,” paparnya.

Salah satu contoh, yang disebutkan yakni pentingnya data statistik sektoral untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Yaitu terkait dengan pemetaan panjang jalan yang rusak dan menentukan prioritas perbaikan sesuai kondisi di lapangan.

“Jadi misalnya Kota Malang ini memiliki jalan yang panjangnya 10 km. Yang statusnya meliputi rusak berat, rusak ringan dan status rusak sedang. Kemudian di data dan mereka anggarkan di 2025, berdasarkan data statistik sektoral itu. Nah di 2025, data rusak berat ada 2 km secara keseluruhan dan dianggarkan perbaikan untuk 1 km jalan yang rusak berat itu. 2026 berarti tinggal sisanya, 1 km lagi, sehingga 2027 sudah tidak ada yang rusak berat. Itulah pentingnya data statistik sektoral daerah terkait kebutuhan OPD menyusun program dan kegiatan targetnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Diakhir, ditegaskannya bahwa penyelesaian pengisian data statistik sektoral menjadi target utama pada tahun 2024. Diharapkan pada Desember nanti, Kota Malang dapat meluncurkan 100 persen data statistik sektoral. “Ini akan menjadi dasar penting bagi semua OPD dalam menyusun program berbasis data yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)

Pembinaan statistik sektoral ini, berfokus kepada rekomendasi statistik, metadata statistik dan standar data statistik. Dimana hal ini, dilakukan guna mencapai penguatan sistem statistik nasional.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Parjan, mengatakan bahwa hal ini sejalan dengan pencanangan Satu Data Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam peraturan presiden Nomor 39 tahun 2019. “Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah,” kata Parjan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa dalam pembinaan yang dihadiri oleh PIC produsen data dari masing-masing OPD di wilayah Pemerintah Kota Kediri, membahas mengenai tiga hal utama. “Sebagaimana isi Perpres tersebut, dalam pembinaan statistik sektoral ini membahas tiga hal teknis. Yakni, terkait standar data, metadata dan romantik online,” tambahnya.

Sebagai informasi, standar data adalah aturan dan pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh OPD berkualitas, konsisten dan dapat dibagi pakaikan. Sedangkan metadata adalah data tentang data yang memberikan deskripsi rinci mengenai informasi yang terkandung dalam data. Sementara Romanti Online, merupakan sistem pengelolaan data dan metadata statistik sektoral yang digunakan oleh BPS.

Baca juga :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri, Ferry Djatmiko, dalam pembinaan itu mengungkapkan apresiasinya. Di mana, bahwa pembinaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang berkualitas.

“Kami sangat mengapresiasi peran serta dan dukungan BPS dalam mewujudkan satu data Indonesia, khususnya di Kota Kediri. Sehingga, data yang kita miliki benar-benar berkualitas, sesuai standar dan bisa dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah kedepannya,” ujarnya.

Dirinya berharap, seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, dapat menambah wawasan utamanya dalam terwujudnya Satu Data Indonesia di Kota Kediri.

“Semoga bimtek ini bisa memberikan wawasan tambahan bagi PIC dari masing-masing OPD untuk melaksanakan statistik sektoral. Selain itu, saya juga berharap supaya masing-masing OPD dapat memproduksi data yang berkualitas sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Ferry.

Hadir dalam pembinaan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri, Apip Permana, sekaligus bertindak sebagai nara sumber dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi. (kom/pan/sit)

Atas raihan penghargaan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Malang, menyampaikan apresiasinya. Itu karena, ada peran serta semua pihak yang terlibat, di balik capaian tersebut. “Terima kasih atas prestasi luar biasa, yaitu terbaik I nasional kategori kabupaten/kota dari BPS. Tentunya, ini sebuah kebanggaan bagi kami dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan tentunya ini akan menjadi dasar kita dalam melangkah lebih baik lagi terkait data-data dan koordinasi yang mantap pula dengan BPS Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Penghargaan Anindhita Wistara Data tahun 2023, ujarnya, merupakan wujud apresiasi pembenahan yang telah dilakukan dalam lima domain Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Mulai dari pelaksanaan prinsip satu data indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan hingga statistik nasional.

Baca juga :

Terlebih, dalam raihan penghargaan tersebut Pemerintah Kota Malang mendapatkan nilai tertinggi diantara kabupaten atau kota lainnya, yakni 3,35. Karena itu, ini menegaskan pentingnya untuk terus menghadirkan data yang baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di era digital saat ini.

“Kita tanpa data, kita tidak bisa melakukan apapun. Baik itu analisa ataupun putusan-putusan. Mudah-mudahan dengan prestasi ini, Pemkot Malang kedepan bisa mengambil kebijakan yang semakin didasari (kualitas) data,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, berharap penghargaan tersebut nantinya menjadi stimulus kinerja data sektoral dalam pelayanan publik. “Data saat ini makin bernilai. Semoga ini mampu menjadi stimulus. Terima kasih atas dukungan semua pihak dan kami siap sesuai arahan pimpinan untuk terus berbenah demi lancarnya transformasi digital. Yang menjadi arah bijak nasional dan daerah,” ucap Widianto.

Senada dengan itu, Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, memastikan bahwa kerja kolaboratif bersama Pemerintah Kota Malang akan terus dirawat dan ditingkatkan. “Pemkot Malang luar biasa dukungannya dan perhatiannya pada statistik. Kita sangat terbantu tentu dan siap melanjutkan sinergi ini,” imbuh Umar. (pro/rsy/sit)

“Saya minta tolong dipastikan saat tahapan Pemilu, terutama hari H, mobil siaga yang ada di desa itu disiagakan untuk mengantarkan petugas yang kelelahan,” kata Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, Kamis (12/10/2023) tadi.

Permintaan Mas Dhito ini, disampaikan saat pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral, Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Convention Hall kawasan Simpang Lima Gumul.

Selain dari pemerintah daerah, rapat koordinasi yang diadakan oleh kepolisian Polres Kediri, itu juga dihadiri oleh KPU, Bawaslu dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu. Dan, berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019, banyak petugas penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal karena kelelahan harus bekerja secara maraton. Kejadian itu, tentunya tidak diharapkan terulang kembali. Mengingat Pemilu 2024 mendatang, Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) dilaksanakan serentak pada 14 Februari.

Baca juga :

“Saya minta segera diimbau kepala desa untuk mewajibkan pada hari itu (hari H) mobil siaga tidak boleh digunakan selain membantu (mensukseskan) Pemilu 2024,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga berpesan kepada aparat kepolisian yang bertugas mengamankan pelaksana Pemilu, petugas dari KPU maupun Bawaslu, untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dalam menghadapi Pemilu serentak 2024. Sementara terkait keamanan Pemilu, bupati muda ini mengharapkan kepolisian dapat memetakan wilayah di Kabupaten Kediri, yang dinilai rawan konflik. Sehingga, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar dan damai.

Kapolres Kediri, AKBP Agung Setyo Nugroho, dalam paparannya menyampaikan pada Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024, jumlah petugas yang diterjunkan sebanyak 8.516 personil. Secara umum, kerawanan TPS untuk wilayah Kabupaten Kediri masuk kategori kurang rawan atau aman. Adapun dari data yang dipaparkan keseluruhan terdapat 3.903 TPS di wilayah hukum Polres Kediri masuk kategori kurang rawan.

“Sebelum pelaksanaan operasi, kepolisian telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai cooling system untuk mengantisipasi perpecahan dan potensi konflik,” terangnya. (kom/pan/sit)