Pelaksanaan studi tiru ini dilakukan, bertujuan untuk menimba ilmu sekaligus berbagai pengalaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Sekretariat DPRD. Sehingga, bisa berjalan maksimal sesuai ketentuan.

“Hari ini kita menyambut rombongan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar beserta staf. Intinya, mereka sharing beberapa hal kepada kita. Diantaranya, tentang penataan pegawai sesuai dengan Peraturan MenPAN RB No 11 tahun 2023,” kata Muhtarom, seusai menerima kunjungan, Senin (12/02/2024) siang.

Baca juga:

Sesuai Peraturan Menteri itu, diminta agar segera membuat formasi teknis dari tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN), yang nantinya bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Di Trenggalek ini sudah dilakukan desk data kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait hal tersebut. Intinya, mereka (Sekwan DPRD Kabupaten Blitar) ingin menyamakan persepsi dengan Trenggalek,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Haris Susyanto, menyampaikan bahwa kehadirannya di Aula Gedung DPRD Trenggalek untuk menyamakan persepsi pasca terbitnya Permenpan tersebut. “Kunjungan hari ini terkait dengan penyamaran persepsi dan satu pemahaman terkait dengan Permenpan RB Nomor 11 tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN. Dan ini juga merupakan hal baru,” kata Haris.

Pihaknya juga ingin saling bertukar ilmu, dalam menyongsong pergantian purna tugas. Mulai dari pimpinan hingga anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang dalam waktu dekat ini akan selesai masa tugasnya.

“Karena ini judulnya menyamakan persepsi, jadi semua Sekwan se Indonesia bagaimana bisa senasib sepenanggungan. Artinya, apa yang kita upayakan, kita lakukan, kita perjuangkan bisa bermanfaat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Disinggung soal dipilihnya Kabupaten Trenggalek untuk studi tiru, Haris mengaku tertarik akan penyajian data yang bagus dan lengkap. “Intinya, kami ingin banyak belajar juga menggali lebih dalam terkait semua pengelolaan di masing-masing bagian DPRD Trenggalek. Nanti ke depannya, kita juga akan bawa bagian Kehumasan Setwan Kabupaten Blitar ke Trenggalek untuk belajar bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan temen-temen media baik cetak maupun elektronik. Agar komunikasi antara Sekwan dengan insan pers itu bisa terjalin dengan baik,” tambahnya. (mil/gie)

“Jadi, kedatangan Komisi III DPRD Sukoharjo ini dalam rangka berbagi informasi dan ilmu soal pembangunan bendungan. Kita tahu, di Trenggalek ini ada Bendungan Tugu dan mereka ingin tahu bagaimana status dan pengelolaan bendungan itu,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Muhtarom, saat dikonfirmasi, Senin (12/02/2024) tadi.

Dalam kesempatan itu, Sekwan Trenggalek menjelaskan jika Bendungan Tugu merupakan proyek skala nasional. Jadi, terkait status kepemilikan pun masih milik nasional dan belum diserahterimakan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Baca juga:

“Secara otomatis, karena belum diserahterimakan kepada Pemkab Trenggalek maka pembangunan Bendungan Tugu ini belum bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Trenggalek,” imbuhnya.

Meski pengelolaan Bendungan Tugu ini belum diserahterimakan, lanjutnya, namun Pemkab Trenggalek juga sudah mengurus semua administrasi yang ada. Namun, sampai saat ini juga belum ada tindak lanjut.

“Mungkin dikarenakan biaya operasional bendungan itu tinggi, sehingga menjadi pertimbangan belum diserahterimakan ke Pemkab Trenggalek. Akan tetapi, untuk pemanfaatan bendungan ini juga sudah diselenggarakan event-event dalam rangka mengenalkan potensi wisata sehingga dapat mendongkrak PAD kedepannya,” jelas Muhtarom.

Tidak lupa, pihaknya menyampaikan permohonan maaf karena kedatangan dari Komisi III DPRD Sukoharjo, ini belum diterima langsung oleh anggota DPRD Trenggalek. Mengingat, menjelang Pemilu yang hanya menyisakan beberapa hari saja, banyak anggota DPRD yang disibukkan dengan urusan masing-masing.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo, Mohammad Zamruddin, dalam kunjungannya juga menyampaikan jika Kunker yang dilakukan juga karena tertarik akan keindahan Kabupaten Trenggalek. Oleh karenanya, dirinya memilih DPRD Trenggalek sebagai rekan sharing soal pembangunan.

“Kita tahu bahwa ada Bendungan Tugu di Trenggalek. Makanya, kita ke sini mau mencari ilmu dan pengalaman soal bagaimana pembebasan lahannya, aset kepemilikan dan juga pemanfaatannya,” tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Sukoharjo, sektor pembangunan hanya fokus pada infrastruktur yakni Jalur Lingkar Barat dan Timur. Jalan-jalan diperbesar,.akan tetapi tidak ditopang dengan potensi wisata. Adapun satu bendungan di Kabupaten Sukoharjo, yakni Bendungan Mulur yang mana sampai saat ini belum bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat.

Zamruddin menyebut, jika aset kepemilikan Bendungan Mulur masih milik Provinsi Jawa Tengah. “Sebenarnya ikhtiar kita untuk aset kepemilikan itu jatuh ditangan Pemerintah Daerah dan sudah diupayakan secara maksimal. Bahkan, upaya ini sampai ke Kementerian PUPR. Tetapi itu belum berhasil,” ujar Zamruddin.

Dirinya menambahkan, jika Bendungan Mulur atau Waduk Mulur itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Bahkan, air dari waduk tersebut sudah mengairi ribuan hektar sawah di Kabupaten Sukoharjo.

Bahkan, keberadaan Waduk Mulur selama ini dimanfaatkan sebagai potensi budi daya air tawar untuk keramba ikan dan objek wisata. Namun demikian, keberadaan Waduk Mulur belum maksimal karena banyak ditemukan kekurangan dan kerusakan fasilitas pengunjung.

“Pengembangan Waduk Mulur sebagai objek wisata ini, diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi di sana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” paparnya. (mil/sit)

Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek, Muhtarom, mengatakan jika pihaknya telah menganggarkan pengadaan mobil baru dengan nilai Rp 2,2 miliar. “Pengajuan pengadaan mobil dinas baru ini dilakukan pada 2023 kemarin. Dengan nominal itu, maka kita tidak hanya membeli satu unit. Namun, untuk empat unit mobil dinas sekaligus. Jadi, rata-rata setiap mobilnya dianggarkan Rp 550 juta. Yang mana, nantinya akan digunakan oleh Ketua DPRD Trenggalek dan tiga Wakil Ketua DPRD,” katanya, Kamis (25/01/2024) tadi.

Dikatakan Muhtarom, rencana pengadaan mobdin baru nanti, itu karena usia mobil dinas sebelumnya sudah mencapai 5 tahun atau karena diserahkan pada tahun 2019 lalu. Artinya, sesuai ketentuan mobil yang sudah berusia lima tahun, maka dapat digantikan dengan mobil yang baru.

“Jadi, mobil dinas yang ada saat ini digunakan itu usianya sudah lima tahun. Maka sesuai ketentuan, mobil itu bisa diganti dengan yang baru atau bisa juga dilelang,” kata Muhtarom.

Disinggung soal status empat unit mobil dinas yang digunakan pucuk pimpinan DPRD saat ini, Muhtarom menyebut, akan mengembalikannya ke Bagian Aset Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya, akan dilakukan proses lelang atau bisa juga digunakan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Trenggalek.

Baca juga:

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, terkait spesifikasi mobil dinas baru tersebut dibatasi dari segi jenis maupun ukuran cc. “Kalau untuk jenisnya, yang diperbolehkan hanya jenis sedan dan station wagon,” tambahnya.

Untuk mobil dengan bahan bakar solar, sambung Muhtarom, dibatasi maksimal 2.500 cc bagi Ketua DPRD dan 2.300 cc bagi Wakil Ketua DPRD. Sedangkan untuk mobil dengan bahan bakar bensin, dibatasi maksimal 2.300 cc untuk Ketua DPRD dan maksimal 2.000 cc untuk Wakil Ketua DPRD.

“Fasilitas kendaraan dinas atau mobil dinas ini, itu diberikan karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi, meski kita sudah menganggarkan pengadaan mobil dinas ini, jumlah mobil dinas yang ada di DPRD tetap empat unit. Karena pengadaan empat mobil dinas di tahun 2019-2024 berupa Toyota Fortuner, itu akan dikembalikan ke Pemkab,” papar Muhtarom. (mil/sit)

Ketua DPRD Jombang, mengatakan bahwa gelaran agenda paripurna menindaklanjuti Surat Kemendagri terkait surat perintah usulan Pj Bupati Jombang bersama semua Ketua Fraksi di DPRD Jombang. “Dalam pertemuan itu, atas hasil musyawarah mufakat menyepakati tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati Jombang, sesuai dengan perundangan. Yaitu, berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, nama-nama itu diantaranya, pertama yang diusulkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo. Kedua, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Andik Fajar Cahyono serta ketiga adalah Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Jazuli.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Setelah paripurna, kita lakukan penetapan. Semua berkas persyaratan serta perlengkapannya secara administrasi sudah selesai, termasuk berita acaranya. Kemudian, kita kirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Artinya, kewenangan mutlak semuanya ada di Kemendagri. DPRD Kabupaten Jombang hanya menunggu, siapa nanti yang akan menjadi Pj Bupati Jombang. Harapannya, dari ketiga nama yang dikirim salah satunya menjadi Pj Bupati Jombang,” tuturnya.

Perlu diketahui, dalam surat Kemendagri kepada DPRD Jombang, bahwa pada 9 Agustus 2023, harus sudah selesai proses pengusulan nama Pj Bupati Jombang dan masuk ke Kemendagri. Artinya, kemungkinan setelah 9 Agustus 2023, akan turun surat Kemendagri terkait Pj Bupati Jombang. Dengan begitu, pada 24 September 2023 jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jombang selesai. Kemudian, akan dilakukan pelantikan Pj Bupati Jombang yang telah ditunjuk oleh Kemendagri. (azl/sit)