Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mochamad Muhsin, menyampaikan bahwa penurunan angka anak tidak sekolah ini berkat kerja keras berbagai sektor. Dalam Catatan Dapodik, menunjukkan dari angka hampir 12 ribu anak tidak sekolah di tahun 2024, dapat ditekan hingga 5027 pada awal Mei 2025 lalu. Dimana, kondisi tersebut menjadi salah satu konsern utama yang kerap disampaikan Mas Dhito.

Berbagai program intervensi yang dilakukan, ujarnya, adalah pemberian beasiswa, home visit teacher award hingga kerja sama dengan pelaku seni seperti jaranan dan karawitan. Bahkan di beberapa kegiatan kesenian, dikhususkan untuk mensosialisasikan agar anak tidak sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan.

Hingga jika ditemukan anak-anak tidak sekolah pada pentas seni ini, petugas dari Dinas Pendidikan langsung mendaftarkan kembali ke bangku sekolah. “Atas perintah Mas Bup (Mas Dhito), agar ada percepatan dan kita minta guru-guru agar bergerak ke lapangan, ke tetangga yang terdeteksi tidak sekolah, putus sekolah, supaya diminta kembali bersekolah,” jelas Muhsin, Sabtu (14/06/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih detail, Muhsin menjelaskan, 5027 anak tidak sekolah ini berasal dari difabel hingga anak mondok yang tidak terdaftar di sekolah formal. Bagi difabel, Mas Dhito memberikan kebijakan agar seluruh satuan pendidikan dapat memberikan akses kepada difabel.

Saat ini, di Kabupaten Kediri sendiri sudah ada lebih dari 270 sekolah membuka akses tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kediri juga telah memberikan pelatihan kepada 300 guru sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus. Rencananya, tahun ini akan ada penambahan 300 guru pendamping untuk mendapatkan pelatihan tersebut.

Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026 ini, Mas Dhito juga mewajibkan seluruh sekolah untuk memberikan ruang kepada anak-anak difabel. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara.

“Saat SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), sekolah wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus,” tambah Muhsin.

Pemerintah Kabupaten Kediri berharap, dengan kembalinya anak-anak sekolah ini, bisa kembali melanjutkan mimpi anak-anak muda yang kemudian bisa berdampak kepada kesejahteraan keluarga. Sebagaimana disampaikan Mas Dhito, kemiskinan ekstrem ditargetkan bisa hilang di Kabupaten Kediri dalam 5 tahun ke depan. Dimana salah satu indikator penyumbangnya, adalah angka anak putus sekolah. (kom/pan/sit)

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menyampaikan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai titik awal perubahan. “Melalui kebiasaan sederhana di rumah, seperti menghabiskan makanan yang sudah diambil dan tidak berlebihan dalam menyajikan, kita bisa turut menjaga ketahanan pangan dan lingkungan hidup,” katanya, dalam sambutan pembukaan sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan, Rabu (21/05/2025) tadi.

Gerakan ini, tambahnya, juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan. PKK sebagai mitra strategis pemerintah, berkomitmen menjalankan peran pemberdayaan berbasis keluarga melalui langkah-langkah edukatif, praktis dan berkesinambungan.

Baca juga :

Dewi Natalia juga menekankan, mengenai pentingnya sinergi antara PKK dan perangkat daerah. Termasuk, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kerja sama ini, ujarnya, diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pendampingan berjenjang hingga tingkat desa dan dasa wisma. “Kami ingin gerakan ini hadir secara nyata di masyarakat, disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal yang dimiliki. Bukan hanya sebagai ajakan, tetapi menjadi kebiasaan baik yang dapat diwariskan,” tambahnya.

Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari perubahan positif dalam perilaku konsumsi pangan di Lumajang. Ketua TP PKK secara resmi membuka kegiatan penyuluhan dengan harapan gerakan ini membawa manfaat luas bagi masyarakat dan lingkungan. (kom/adi/gie)

Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, melalui Kasatpolairud, AKP Gede Sukarmadiyasa, mengatakan bahwa penyelamatan itu dilakukan saat anggota Satpolairud, melaksanakan patroli ke pesisir Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Saat itu, terjadi gelombang tinggi dan angin kencang serta air laut mulai pasang. Ketika patroli itulah, ditemukan perahu nelayan karam karena perahu terhantam ombak hingga banyak kemasukan air laut.

Baca juga :

Melihat adanya perahu yang karam dihantam ombak, Kasatpolairud bersama anggota bergerak cepat dengan membantu mengevakuasi agar perahu tidak terbawa arus ke tengah laut. “Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, karena memang saat itu perahu nelayan ditambatkan di bibir pantai. Namun karena gelombang pasang disertai angin kencang, membuat perahu kemasukkan air dan karam,” terangnya.

Lebih lanjut AKP Gede Sukarmadiyasa mengungkapkan, bahwa sebagaimana rilis Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda tentang kewaspadaan cuaca ekstreme di Jawa Timur pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 6 November 2024, Satpolairud Polres Situbondo melaksanakan patroli ke pesisir pantai di wilayah Situbondo. Selain itu, Satpolairud juga aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir pantai untuk mewaspadai adanya cuaca ekstreme dan juga mengingatkan para nelayan untuk menggunakan alat keselamatan saat berkerja atau berlayar mencari ikan. (her/gie)

Dijelaskan Eko Budisusanto, bahwa Kejari Kota Malang selama tahun 2023 telah berperan aktif dalam kegiatan penyelamatan aset Pemerintah Kota Malang dengan total nilai lebih dari Rp 10 miliar. “Kegiatan penyelamatan aset ini merupakan upaya Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya penyelamatan aset milik pemerintah dengan selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Aset Kota Malang,” ujar Eko.

Dirinya menjelaskan, bahwa aset-aset Pemerintah Kota Malang yang berhasil diselamatkan antara lain yaitu tanah kosong dengan sertifikat hak pakai di Japan Danau Jonge, Kecamatan Kedungkandang. “Tanah tersebut merupakan hasil penyerahan dari Fasum dan Fasos Perumahan Sawojajar dan sudah tercatat dalam Neraca Aset Pemerintah Kota Malang,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, ada juga aset berupa tanah di Jalan Raya Langsep, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang kini sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Malang. Lalu, aset tanah dan rumah dinas di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. Tercatat dalam neraca Pemerintah Kota Malang sebagai Rumah Dinas Golongan II (Rumah Dinas Jabatan).

Selanjutnya, ada aset berupa sebidang tanah di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kedungkandang, yang berasal dari tanah eks anggota dewan. Adapun kini sedang dalam proses disertifikatkan.

“Terakhir aset berupa tanah dan rumah di Jalan Bondowoso, Kecamatan Klojen. Tanah ini milik Pemerintah Kota Malang dan bangunan hibah dari Kemenkeu tahun 2018 dan sekarang juga sedang dalam proses disertifikatkan di Kantor Pertanahan Kota Malang. Kami berharap bahwa upaya penyelamatan aset ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” tambahnya. (gie)