Kepala BPKAD Kabupaten Jombang, Muhammad Nashrulloh, mengatakan bahwa Forum Renstra merupakan rencana lima tahun ke depan, yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi. Terutama, yakni menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana.

Renstra sendiri, lanjutnya, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kerja. “Forum Renstra merupakan forum penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan pemerintah daerah, memastikan Rencana Strategis (Renstra) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terarah dan selaras dengan target kinerja serta melibatkan berbagai pihak terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah, dengan usulan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Serta, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas serta fungsi, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.

Baca juga :

“Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 harus mengakomodasi dinamika kebutuhan daerah serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Forum ini, menjadi ruang diskusi bagi kita semua untuk menyusun perencanaan yang tepat sasaran dan berdampak luas,” tambahnya.

Serangkaian pelaksanaan yang dirangkai dengan Forum Konsultasi Publik (FKP), itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas layanan dan menjaring masukan dari masyarakat guna penyempurnaan layanan di BPKAD Kabupaten Jombang. Forum Konsultasi Publik (FKP) itu, merupakan tools untuk mendengarkan keinginan publik.

“Pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat ini, diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik,” ungkapnya

Forum ini, menghasilkan Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan yang hadir sebagai bentuk komitmen dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel. “Terselenggaranya forum ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah semakin kuat. Sehingga, kebijakan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jombang, itu dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaran layanan publik di BPKAD” ujarnya. (azl/sit)

Mengawali paripurna, Ketua DPRD menyampaikan agenda pelaksanaan rapat. Termasuk, kehadiran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang. Seusai sambutan pembuka, Bupati Sanusi pun menyampaikan pidato sambutannya.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa pada akhir tahun 2024 lalu, Kabupaten Malang telah melaksanakan Pilkada serentak, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Malang. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwasanya segala proses demokrasi tersebut secara keseluruhan telah berjalan dengan lancar. Hingga pada 20 Februari 2025, Bapak Presiden, Prabowo Subianto secara resmi telah melantik 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, termasuk melantik saya Drs HM Sanusi MM sebagai Bupati Malang dan Ibu Dra Hj Lathifah Shohib, sebagai Wakil Bupati Malang Masa jabatan Tahun 2025 hingga 2030,” kata Bupati Sanusi.

Seiring dengan amanah yang sudah diberikan, tambah Bupati Sanusi, dirinya pun mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Malang, untuk berjuang bersama-sama saling bahu-membahu dan bersatu padu membangun Kabupaten Malang untuk mencapai Visi ‘Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika’.

Lebih lanjut, Bupati Malang juga menegaskan mengenai Misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2025-2030. Yakni, pertama, mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dua, mewujudkan transformasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Tiga, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan berkesinambungan.

Kemudian Misi pembangunan ke Empat, memantapkan stabilitas ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan ekolog. Dan terakhir atau lima, mewujudkan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkeadilan, berkualitas, ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Baca juga :

“Visi Misi Kabupaten Malang ini juga telah diselaraskan dengan Visi Misi (Asta Cita) Nasional dan Visi Misi

Provinsi Jawa Timur. Sehingga, ini akan menjadi dasar bagi kami dalam menentukan program dan rencana strategis pembangunan Kabupaten Malang berkelanjutan ke depan,” terang Bupati Sanusi.

Dalam pidatonya itu, Bupati Malang juga menyampaikan beberapa perhatian terhadap masalah utama terkait indikator makro. Seperti, pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia hingga presentase tingkat kemiskinan.

“Dalam mewujudkan tujuan dan untuk menindaklanjuti capaian makro agar menjadi semakin baik, tentu diperlukan peran serta, kerja keras dan dukungan dari seluruh komponen yang ada. Saya menyadari betul, keberadaan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Malang, bukan apa-apa tanpa dukungan dari seluruh elemen,” imbuh Bupati Malang, mengakhiri pidatonya.

Sementara itu, Gubernur Jatim dalam sambutannya yang dibacakan Bakorwil III Malang, memberikan beberapa poin penekanan. Diantaranya, mewujudkan efisiensi aktifitas penyelenggaraan pemerintahan, namun tetap memberikan pelayanan prima pada sektor-sektor pelayanan kepada masyarakat serta tetap menjaga dan menyesuaikan ketercapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan menggali dan meningkatkan pengelolaan potensi daerah. Kemudian, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Termasuk, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Bulan Ramadan ini serta membuat program mudik gratis untuk Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yang terintegrasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

“Menjaga kondusifitas untuk iklim investasi, keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) baik di tingkat peternak sampai pasar hewan. Memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam upaya peniadaan korupsi, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Serta, menjalin hubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya Gubernur Jatim. (sit/adv)

Dijelaskannya, bahwa pemerintah daerah siap mengikuti dan menyelaraskan perubahan yang dilakukan oleh tingkat pusat. “Kabinet baru telah terbentuk dan akan ada sejumlah kebijakan serta perencanaan nasional yang perlu disesuaikan. Kami (Pemkot Malang, red) tentunya, siap mengikuti arahan dan kebijakan top-down yang akan datang, terutama dalam perencanaan strategis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” kata Pj Wali Kota Iwan, Senin (21/10/2024) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menginstruksikan jajarannya untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, termasuk di bidang anggaran dan perencanaan. “Saya sudah minta seluruh jajaran Pemkot Malang, agar segera bersiap menghadapi perubahan ini. Termasuk, mencermati isu-isu strategis yang bisa diselaraskan dengan kebijakan pusat,” tambahnya.

Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak lupa juga, dirinya mengucapkan terima kasih pada Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya, Joko Widodo dan Amin Ma’ruf, atas kepemimpinannya yang luar biasa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 nanti tentunya akan mencermati arahan dari RPJMN terbaru. “Kami akan menyesuaikan perencanaan teknokratik RPJMD dan APBD Kota Malang dengan arah kebijakan nasional, agar pelaksanaan program di daerah bisa sinkron dengan pusat,” tambah Sekda Erik. (pro/rsy/sit)

Program Sobat sendiri, merupakan edukasi parenting untuk orang tua seputar pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Sehingga pendidikan dan pengasuhan yang diperoleh anak di rumah, bisa selaras dan saling menguatkan dengan di sekolah.

“Melalui program ini orang tua bisa mengupdate ilmu parenting. Bagaimana melakukan pendekatan dan lebih mengerti dunia anak sesuai dengan zamannya,” kata Bupati Ipuk, saat peluncuran Program Sobat, di Pendopo Sabha Swagata.

Dengan program ini, ujarnya, diharapkan orang tua bisa mengetahui dan mengeksplor karakter anak, menciptakan suasana belajar yang nyaman baik di sekolah maupun di rumah. “Dengan demikian antara pendidik dan orang tua bisa menggali potensi anak secara optimal, tidak hanya di bidang akademis tapi juga non akademis,” tambah Bupati Ipuk.

Selain itu dengan program ini, diharapkan orang tua juga bisa mencegah anak dari bullying dan kekerasan di sekolah. Dalam program ini, Banyuwangi menyediakan 588 fasilitator berpengalaman yang terdiri dari psikolog dan guru yang sudah mengikuti pelatihan parenting. Program ini, berlangsung selama empat bulan untuk setiap angkatan dan mendapat sertifikat.

Baca juga :

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menambahkan bahwa untuk angkatan pertama diikuti oleh 8.515 peserta orang tua/wali murid dari jenjang PAUD, SD dan SMP dengan jumlah total 337 lembaga. Setiap angkatan akan menempuh waktu pendidikan selama empat bulan dengan 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan berisi tema materi yang berbeda.

Diantaranya tema memahami perkembangan anak, pengembangan bakat minat anak, dukungan orang tua dalam penumbuhan budi pekerti, mandiri dan tanggung jawab, hingga peran orang tua dalam mengantisipasi terjadinya bulliying dan kekerasan. “Kami berharap untuk angkatan selanjutnya jumlahnya akan semakin banyak. Karena semakin banyak orang tua yang sudah mengetahui manfaatnya,” kata Suratno.

Dalam peluncuran tersebut, turut hadir Kepala Pusat Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utami yang terhubung secara virtual. Ruspita mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi.

Dirinya mengatakan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan pola asuh anak secara langsung. Hal ini, tidak lepas dari kurangnya edukasi pada orang tua. Salah satu indikatornya hasil survei nasional menunjukkan hanya 23 persen orang tua yang mendapatkan pendidikan parenting.

“Saya sangat bahagia Banyuwangi meluncurkan program ini sebagai upaya pelibatan orang tua. Dengan program ini harapannya terjadi keselarasan dan kesinambungan pada pendidikan anak di rumah dan di sekolah serta membentuk karakter dan pribadi anak secara utuh,” ujarnya. (kom/gie)