Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Priyanto, mengatakan bahwa terkait PPPK, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk formasi guru, sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mendapatkan jatah sebanyak 345 orang. “Dari 345 yang ditentukan lolos calon PPPK, itu sudah ada namanya, alamat dan di mana sekolah yang akan ditempatkan. Namun pada kenyataannya, ada 32 calon PPPK yang dinyatakan lolos dan tiba-tiba dibatalkan lalu berganti nama orang lain,” jelas Ketua Komisi I DPRD, Hadi Prianto.

Karenanya, sambung Hadi, Komisi I dan Komisi IV DPRD Situbondo, ingin mengetahui terkait hal tersebut. “Kami minta Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, untuk mencari solusi dan mencari tahu kenapa persoalan di atas bisa terjadi,” papar Hadi dihadapan Kepala BKDSM dan Perwakilan Diknasbud Situbondo.

Sementara itu, Feni salah satu calon PPPK Guru yang lolos seleksi, mengatakan bahwa dirinya sudah masuk di daftar 345 calon PPPK Guru yang lolos. Namun, dirinya tiba-tiba mendapatkan notifikasi pembatalan.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Dari jumlah kouta 345 calon PPPK di Situbondo, ada sekitar 32 orang yang mendapatkan notifikasi pembatalan,” jelas Feni, yang turut dihadirkan dalam hearing

Selain itu, ujar Feni, pihaknya juga telah mengikuti tahapan-tahapan rekrutmen calon PPPK sesui dengan prosesnya. “Saya sudah mengikuti tes dan lolos dengan nilai passing grade. Tapi, ternyata nama saya tergeser dan mendapat notifikasi pembatalan,” terangnya.

Dilain pihak, Kepala BKSDM Kabupaten Situbondo, Syamsuri, mengatakan bahwa kuota PPPK di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 seluruhnya 345 orang. “Saya juga nggak habis pikir, tiba-tiba ada 32 orang calon PPPK yang tergeser posisinya dan tergantikan dengan nama orang lain. Padahal, proses seleksi dilakukan secara online dan setiap peserta PPPK mendapat akun dan password untuk masuk ke sistem tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya persoalan ini, kata Syamsuri, pihaknya meminta agar persoalan ini ditelusuri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum. “Harus ditelusuri melalui APH. Tapi sebelum ke APH, biar persoalan ini ditangani oleh APIP dulu,” ujarnya. (her/gie)

Kasubid Formasi dan Pengadaan BKPSDM Situbondo, Bagus P. D, mengatakan bahwa hari ini akan diumumkan melalui Website http://diksi.situbondokab.go.id dan http://situbondokab.go.id dan BKPSDM juga sudah membuat grup TELEGRAM untuk peserta Guru yang lulus PPPK tahap II. Sehingga, kalau ada kesulitan dan ada pertanyaan kami bisa menampung dan bisa menjawab pertanyaan di Website tersebut.

“Karena, kalau menggunakan grup WA jumlahnya terbatas hanya bisa dipakai 250 orang saja. Sedangkan untuk grup TELEGRAM ini bisa digunakan 500 orang lebih,” kata Bagus, Kamis (20/01/2022).

Sebelum ada pengumuman dari BKPSDM Kabupaten Situbondo, tambahnya, pihaknya berharap kepada guru yang lulus PPPK tahap II, jangan mengurus persyaratan terlebih dahulu. Karena, untuk tanggal SKCK, tanggal surat sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba, tanggal yang tercantum harus setelah ada pengumuman dari kantor BKPSDM setempat.

“Insyaallah malam ini, surat pengumuman pemberkasan NIP PPPK guru tahap II dari BKPSDM untuk guru yang lulus PPPK tahap II di Kabupaten Situbondo. Akan diumumkan hari ini dan dijadwalkan Jumat (21/01/2022) besok, ratusan guru honorer dan guru swasta yang lulus PPPK tahap II, sudah bisa memulai mengurus tahapan pemberkasan, mulai dari surat kesehatan, bebas narkoba, SKCK, foto, dan dokumen lainnya ke instansi yang berwenang dan pemberkasan tersebut tidak hanya laksanakan di Kabupaten Situbondo. Namun, sejumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga sudah bisa melakukan pemberkasan,” terang Bagus.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Adapun kelengkapan dokumen untuk usulan penetapan NIP PPPK yang harus diunggah sendiri, yakni adalah pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Lalu, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian, DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. selanjutnya, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang.

“Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih. Kemudian, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD). Selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/Polri. Terus, tidak menjadi anggota/pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Kemudian, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah,” paparnya.

Selain itu, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisan RI. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan pelayanan kesehatan pemerintah. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Untuk lain lain, tambahnya, peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat di laman http://diksi.situbondokab.go.id da htttp://situbondokab.go.id untuk mengetahui informasi terbaru dan seluruh peserta yang dinyatakan lulus, wajib untuk bergabung di grup TELEGRAM resmi dengan alamat http://t.me/+eTvf8yuMb5NmODI1 Sedangkan teknis tentang pemberkasan lainnya akan disampaikan pada grup TELEGRAM. (her/sit)

Direktur PAI, Rohmat Mulyana mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyelesaikan penyusunan modul dan soal untuk semua agama. Tim sedang fokus agar bisa menyelesaikan sesuai target yang ditetapkan panitia seleksi nasional (Panselnas).

“Setelah persetujuan tambahan formasi, ada mekanisme dan prosedur yang perlu diselesaikan, yaitu: modul dan soal tes PPPK. Tim Kemenag sedang menyelesaikan ini,” jelas Rohmat Mulyana yang juga ketua tim konsorsium penyusunan modul dan soal tes PPPK guru agama, di Jakarta, Senin (22/03).

Disinggung terkait tambahan formasi untuk guru agama yang belum bisa direalisasikan pemerintah daerah karena Badan Kepegawaian Daerah (BKD), menunggu sosialisasi dari pusat, Rohmat menilai hal itu wajar. Sebab, tambahan kuota PPPK untuk guru agama belum lama disetujui.

Dia yakin jika modul dan soal telah selesai, maka tambahan kuota PPPK formasi guru agama ini akan segera disosialisasikan dan ditindaklanjuti pemerintah daerah.

“Setelah semua tahapannya selesai, saya yakin formasi untuk calon PPPK guru agama bisa segera dibuka,” ujar Rohmat. (hms/nag/aye/ed2)