Kepala BBPJN Jatim-Bali, Javid Hurriyanto, mengatakan bahwa semula perbaikan Jalur Gumitir diperkirakan membutuhkan waktu dua bulan atau mulai 24 Juli hingga 24 September 2025. Namun setelah dilakukan percepatan, jalur ini bisa dibuka lebih cepat pada minggu pertama September.

Percepatan ini dilakukan, tambahnya, karena permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Gubernur Jatim dan pemerintah daerah. “Di lapangan, kami sudah melakukan percepatan. Sehingga target kami nanti, maksimal di minggu pertama September, itu sudah bisa kami buka open traffic,” kata Javid, Senin (25/08/2025) tadi.

Dirinya menyebut, meski nantinya dibuka, namun untuk pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Karena secara kontraktual, pekerjaan konstruksi yang dilakukan BBPJN Jatim-Bali, ini batas waktunya hingga 31 Desember. “Walaupun nanti di minggu pertama September kami buka, teman-teman kami masih bekerja di lapangan untuk menyelesaikan konstruksi,” ujar Javid.

Baca juga :

Karenanya, ujarnya, bagi pengguna jalan juga diminta berhati-hati saat open traffic diberlakukan. “Masyarakat harus mematuhi rambu dan arahan petugas. Keselamatan tetap yang utama, jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan,” tegasnya.

Javid menambahkan, progres pekerjaan di Jalur Gumitir saat ini mencapai 56 persen. Pihaknya telah merampungkan bore pile dan kini sedang pengerjaan capping beam, serta pondasi agregat badan jalan. Setelah semua rampung, akan dilanjut persiapan pengaspalan. Bahkan minggu ini, Tim Audit Keselamatan Jalan (AKJ) dijadwalkan turun. Survei lapangan akan dilakukan untuk memastikan semua aspek aman sebelum jalur difungsikan.

“Kita akan lakukan survei bersama dan apa-apa yang perlu kita siapkan untuk mendukung pembukaan fungsional open traffic di lokasi pekerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengaku bersyukur dengan rencana pembukaan lebih awal Jalur Gumitir. Mengingat, jalur ini sangat dinanti masyarakat, karena menjadi urat nadi pergerakan ekonomi kedua wilayah.

Bahkan, Pemkab terus menjalin komunikasi dengan BBPJN Jatim-Bali. Dengan harapan, pengerjaan Jalur Gumitir bisa dipercepat agar segera difungsikan untuk kepentingan masyarakat. “Semoga dengan dibukanya Jalur Gumitir lebih awal, mobilitas warga di dua wilayah kembali lancar,” kata Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

“Kami sempat takut, apalagi malam-malam air sempat naik. Tapi sekarang sudah tenang, alhamdulillah taludnya juga sudah diperbaiki,” ujar Marzuki, salah satu tokoh masyarakat, Rabu (14/05/2025) tadi.

Suasana kampung pun mulai kembali seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di halaman, warga bisa berkebun dan beraktivitas tanpa rasa cemas seperti pekan lalu. Jalan-jalan kecil yang sempat becek mulai mengering, dan sawah warga yang sempat terendam air kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Baca juga :

Warga menyampaikan apresiasi atas respon cepat Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menggandeng Dinas PU SDA Jawa Timur dan UPT YKD, untuk mempercepat penanganan tanggul. Perbaikan yang dilakukan intensif ini membuahkan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun, warga juga tidak lengah. Dengan penuh kesadaran, mereka tetap menjaga kewaspadaan jika hujan kembali turun di wilayah hulu. “Kami sudah terbiasa hidup dekat dengan alam, jadi tetap waspada itu penting. Tapi sekarang kami jauh lebih tenang karena sudah ada tanggul baru,” tambahnya.

Pemerintah daerah melalui BPBD Lumajang juga terus melakukan pemantauan dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika ada tanda-tanda bahaya. Posko siaga bencana tetap berfungsi dan komunikasi antara warga dan relawan desa terus terjaga.

Harapan kini tumbuh kembali di Dusun Bondeli. Dengan semangat gotong royong dan dukungan pemerintah, masyarakat yakin bisa menghadapi tantangan ke depan dengan lebih siap dan tenang. (kom/adi/sit)

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Trenggalek, Amin Tohari, mengatakan jika rencananya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 total ada 29 Raperda. “Sebenarnya rencana awal itu ada 29 Raperda yang masuk pada Propemperda di tahun 2023. 29 itu, terdiri dari 26 Raperda inisiatif DPRD maupun Bupati dan tiga lainnya merupakan Raperda komulatif,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (27/11/2023) tadi.

Namun dalam perjalanannya, ujarnya, Bapemperda masih berupaya menyelesaikan 16 Raperda di tahun ini. Raperda itu terdiri dari 6 inisiatif DPRD dan 10 usulan dari Bupati.

Amin mengungkapkan, jika pembentukan Perda itu harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari rapat internal, public hearing, pembahasan dengan dinas terkait hingga fasilitasi di kementerian.

“Karena tahapan-tahapan itu, maka ada beberapa penyebab perubahan target dari 29 menjadi 16. Selain itu, pembahasannya juga cukup rumit. Karena, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mulai dari naskah akademik dan teks nya harus selesai sebelum dibahas,” terang Amin.

Baca juga :

Kemudian, lanjutnya, dari sisi jadwal waktu harmonisasi yang dilakukan di Kemenhukham Jawa Timur. Prosesnya harus antri dan setelah itu dikembalikan ke daerah kemudian balik ke sana lagi untuk mendapatkan note.

“Tentunya ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga Raperda yang akan dibahas ditingkat Pansus di akhir tahun ini mengalami kendala,” tutur politisi PKB ini.

Masih kata Amin, berdasarkan kebijakan dari Bapemperda bahwa sisa raperda yang belum terselesaikan akan dimasukan ke Propemperda tahun 2024.

“Dari 16 raperda tersebut 8 sudah kita undangkan atau menjadi perda dan sisanya belum. Sehingga, kita akan upayakan bisa segera cepat selesai. Ada 3 raperda yang sifatnya komulatif dan yang 2 menunggu pembahasan pansus selesai. Sedangkan yang lain tinggal menunggu fasilitasi dari gubernur,” jelasnya.

Dirinya berharap, semua Raperda yang telah diprogramkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Raperda dapat menghasilkan payung hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

“Kami berharap, seluruh Raperda dapat menghasilkan perda yang berkeadilan, memiliki kepastian hukum, mengedepankan kepentingan, serta dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada satu pun hak masyarakat yang terabaikan. Dan target kita di akhir tahun ini, 16 Raperda bisa diselesaikan,” papar Amin. (mil/sit)

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, mengatakan babwa RAPBD Tahun 2024, akan menyesuaikan dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional serta program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Jadi, program kita harus tetap selaras dengan program pasional dan provinsi,” katanya, Kamis (02/11/2023) tadi.

Lebih lanjut Pj Bupati Indah Wahyuni menjelaskan, untuk penyusunan RAPBD, tidak akan berpengaruh pada program pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Hanya saja, akan ada penyesuian program dan besaran anggaran yang dialokasikan.

Baca juga :

“Nantinya dalam penyusunan APBD, kita akan menggunakan skala prioritas dan tidak ada yang dihilangkan. Namun, besarannya kita sesuaikan dan kita lakukan evaluasi progam yang sudah berjalan. Mana yang masih kurang dan nanti kita sesuaikan,” imbuhnya.

Jika berpedoman pada program prioritas nasional, paparnya, APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 mendatang akan fokus pada program pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan menjaga laju inflasi agar tetap terkendali. Untuk kapan ditetapkannya RAPBD TA 2024, itu masih dilakukan pembahasan bersama Tim Banggar DPRD Kabupaten Lumajang. Namun, pihaknya menargetkan rampung di November 2023 ini.

“Ini masih proses. Masih on the track dan semuanya masih berjalan baik. Kalau dari penjelasan Pak Sekwan, insyaallah minggu depan kita lanjutkan pembahasannya,” papar Indah Wahyuni. (kom/adi/sit)