Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, berharap agar setiap regulasi yang dilakukan oleh Pemkab Malang, bisa dilakukan dengan serius. Sehingga, dampaknya bisa langsung kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya, kita (DPRD, red) ingin yang terbaik. Apalagi, sekarang banyak jabatan yang diisi oleh Plt (pelaksanaan tugas). Sementara, ruang fiskal ke depan akan semakin kecil. Bahkan, APBD total untuk tahun depan (2026), turun sebesar 10 persen atau sekitar Rp 574 miliar. Artinya, ke depan semakin berat dan kabupaten harus semakin serius mengenai ini,” kata Zulham, Kamis (16/10/2025) tadi.

Merespon masuknya nama-nama baru seusai pelaksanaan assessment, pria yang duduk di Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, itu mengaku tidak terlalu mempermasalahkan. Karena menurutnya, dengan kian banyaknya nama yang masuk, maka akan semakin memperketat proses kompetisi.

Saat disinggung mengenai satu nama hasil seleksi terbuka (Selter) yang hingga kini tidak juga dilantik, Zulham mengatakan, bahwa hal itu harusnya menjadi perhatian. Apalagi, selama aturannya memenuhi.

Baca juga :

“Selama aturannya memenuhi, harusnya itu langsung dinaikkan. Artinya, tahapan Selter ini memang harus dilalui semua. Sehingga, ke depan benar-benar diisi oleh orang yang tepat. Karena, sekali lagi ke depan kita butuh orang yang benar-benar kerja,” paparnya.

Sekedar diketahui, sebelum bursa penentuan posisi Sekda definitif dibuka, Pemkab Malang telah melakukan Selter di tujuh posisi eselon II. Diantaranya, jabatan asisten perekonomian dan pembangunan, jabatan badan keuangan dan aset daerah (BKAD), jabatan kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), jabatan kepala dinas tenaga kerja (Disnaker), jabatan direktur RSUD Kanjuruhan, kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan kepala dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo).

Khusus satu nama terakhir atau Diskominfo, dari tiga nama hasil Selter, hingga saat ini dari salah satu nama belum dilakukan pelantikan. Sementara, untuk masa berlaku hasil Selter adalah hingga 2 tahun ke depan.

Zulham sendiri, saat dikonfirmasi mengenai kekosongan posisi eselon II atau masih diisi Plt, menjelaskan bahwa dirinya mensetujui jika semua dilakukan secara Selter. Karena dengan tahapan itu, siapa yang mengisi adalah orang yang benar-benar tepat.

“Saya setuju, jika semua dari nol. Sehingga, jika sekarang ada lima posisi diisi Plt, maka semua bisa dilakukan Selter. Dengan begitu, semua bisa bersaing. Meskipun, posisi Plt yang sekarang ada, diisi dari pejabat di bawahnya. Dengan begitu, siapa yang nanti mengisi, adalah orang-orang yang tepat,” tegasnya. (sit)

Dikatakan Bupati Sanusi, bahwa proses pengangkatan pejabat struktural, termasuk Direktur RSUD, membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini, sesuai dengan aturan bahwa setiap mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang harus mengantongi izin dari Kemendagri terlebih dahulu.

“Izin dari Mendagri ini baru turun Jumat kemarin. Karenanya, langsung kita lantik,” kata Bupati Sanusi, Senin (21/07/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa kekosongan jabatan Direktur RSUD Kanjuruhan, telah berlangsung. Penyebab utamanya, adalah larangan pelantikan selama masa Pilkada, yang membuat posisi tersebut tidak dapat diisi secara definitif. Sedangkan proses Selter, juga sudah diajukan ke Kemendagri.

Disinggung mengenai Selter Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Bupati Sanusi mengaku, bahwa bahwa proses administrasi yang ketat di Kemendagri menjadi faktor utama mengapa pelantikan belum bisa dilakukan. Karenanya, dari tujuh Selter posisi eselon II, secara bertahap baru lima Selter yang diizinkan Kemendagri.

“Semuanya harus melalui izin pusat. Karenanya, kami sabar menunggu,” ujarnya. (sit)

Hal ini, sebagaimana disampaikan Bupati Malang, HM Sanusi, kepada memontum.com, Kamis (28/11/2024) tadi. Ditemui seusai pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, Bupati Sanusi mengatakan bahwa dirinya akan menunggu rekomendasi itu turun dari Kemendagri.

“Belum, belum turun. Kita menunggu,” kata Bupati Sanusi.

Ditanya mengenai rencana jemput bola ke Kemendagri, kembali dirinya mengatakan akan menunggu rekomendasi itu. “Kita tunggu saja,” ujarnya.

Baca juga :

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menjelaskan bahwa rekomendasi itu sudah diajukan tiga bulan lalu. Selain pengajuan, juga ada perubahan dari tujuh pejabat menjadi lima.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, saat dikonfirmasi mengenai mandegnya rekomendasi di Kemendagri, mengatakan bahwa DPRD sudah mendorong eksekutif untuk melakukan jemput bola. Itu karena, pengajuan tidak hanya menyangkut pejabat Eselon II. Namun, juga eselon di bawahnya.

“Dewan sudah meminta untuk jemput bola. Karena, ini bukan hanya Eselon II,” katanya.

Disinggung mengenai adanya revisi Selter untuk pejabat, dirinya mengaku tidak paham dan tidak tahu mengenai hal itu. Karena yang menjadi titik pertanyaan dewan adalah secara global dan bukan di Eselon II.

“Kalau soal revisi, saya malah tidak tahu. Yang dewan tanya ke eksekutif, itu lebih kepada bagaimana hasilnya. Termasuk, mengenai Selter Direktur RSUD Kanjuruhan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), yang nggak jadi,” ungkapnya. (sit)

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa memang dari tujuh Selter yang dilakukan, ada dua yang dilakukan penundaan. Dua yang ditunda itu, yakni untuk Direktur RSUD Kanjuruhan dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang.

“Selain menunggu rekomendasi Kemendagri, pengajuan untuk RS Kanjuruhan (Direktur) dan Disnaker, tidak diajukan. Itu karena, ada beberapa pertimbangan,” kata Nurman, Selasa (19/11/2024) tadi.

Salah satunya, tambah Nurman, yaitu karena akan diajukan bersamaan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sehingga, ada total empat dinas yang nantinya menyusul.

Baca juga :

“Dinkes, DLH akan diajukan bersamaan dengan RS Kanjuruhan dan Disnaker. Sehingga, menyusul nanti ada empat,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, dalam Selter yang sudah dilakukan Pemkab Malang, untuk calon Direktur RSUD Kanjuruhan dan Kepala Disnaker serta lima lainnya, sebenarnya sudah muncul tiga nama. Adapun sesuai urutan huruf untuk Direktur RSUD Kanjuruhan, yakni Arief Budi Santoso, Bobi Prabowo dan Nur Rochmah. Sedangkan untuk di posisi calon Kepala Disnaker, diantaranya ada Indra Setiawan, Liswan Nobiyana Tulee dan Yudhi Hindharto.

Yang menarik, dalam proses Selter yang sudah berlangsung dan telah tiga bulan diajukan, ternyata ada beberapa nama yang sudah tidak memenuhi persyaratan. Itu karena, jika disesuaikan dengan NIP (nomor induk pegawai) telah berusia lebih 58 tahun. Angka itu, terhitung sejak nantinya dilantik.

“Untuk batas usia 58 tahun, itu memang disesuaikan pertanggal pelantikan. Meski demikian, kami yakin pimpinan paham dan satu nama yang nantinya direkomendasi, itu pastinya tidak melewati itu. Walaupun, ada rentan waktu antara pengajuan dan rekomendasi nantinya turun. Tapi, saya yakin mereka jauh lebih paham,” ungkap Nurman.

Perlu diketahui, dari total tujuh Selter yang sudah memunculkan tiga nama itu, sebanyak dua nama yang memiliki batas lebih 58 tahun. Dua nama itu, masuk di Selter Diskominfo dan BPBD. Khusus Diskominfo, satu nama juga sudah meninggal dunia. (sit)

Sekedar diketahui, Panselter Pengisian JPT Pratama Kabupaten Probolinggo telah mengumumkan sebanyak 10 jabatan lowong. Diantaranya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur UOBK RSUD Waluyo Jati.

Pj Sekda Heri Sulistyanto mengatakan bahwa Selter Pengisian JPT Pratama ini diikuti oleh 70 orang pendaftar di Kabupaten Probolinggo. Dari jumlah tersebut, selanjutnya lolos seleksi administrasi sebanyak 53 orang.

“Setelah dilakukan seleksi assessment (penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural) di BKD Provinsi Jawa Timur, lolos sebanyak 52 orang untuk selanjutnya mengikuti seleksi penulisan makalah,” terangnya.

Sementara itu, Pj Bupati Ugas Irwanto mengatakan dalam seleksi penulisan makalah ini merupakan kesempatan bagi semua untuk menampilkan dan menyampaikan hal yang terbaik untuk meyakinkan Pansel. “Hari ini proses seleksi kami sudah pasrahkan ke Pansel. Untuk itu, kesempatan panjenengan untuk memberikan atau meyakinkan Pansel bahwa jenengan yang terbaik. Setelah proses Pansel, maka akan muncul 3 nama. Tiga nama yang dimunculkan Pansel merupakan pertimbangan saya sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di Kabupaten Probolinggo untuk memilih yang terbaik walaupun itu juga ada pertimbangan lain,” kata Pj Bupati Probolinggo.

Baca juga :

Dari proses ini, tambahnya, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, semua peserta harus menampilkan kemampuan yang terbaik. Karena, pejabat Eselon III mulai dari Kabid, Sekretaris, Sekcam, Camat maupun Kabag, mempunyai kesempatan yang sama.

“Saya menyampaikan ke panjenengan semua, bahwa ini yang terbaik. Saya ingin nanti yang terpilih, yang ditakdir menjadi Eselon II di jabatan tertentu, saya berharap teman-teman yang ikut tes tersebut merasa yakin bahwa itu yang terbaik. Artinya saya ingin betul-betul fair,” jelasnya.

Dirinya juga menerangkan, bahwa tidak ada yang sia-sia bagi yang mengikuti proses ini. Sebab bagi yang belum ditakdir, nantinya akan menjadi pertimbangan kepegawaian dalam hal ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mutasi-mutasi selanjutnya.

“Selain mutasi karena banyak Eselon III yang kosong, ke depan insyaallah akan saya percepat juga di tahun ini Selter Eselon II sebanyak lima orang. Artinya, itu juga menjadi pertimbangan kami dan tidak ada yang sia-sia,” tambahnya.

Pj Bupati Ugas meminta kepada semua peserta, untuk semangat mengikuti tahapan Selter. “Jangan pesimis dan harus tetap optimis. Saya akan memilih yang terbaik karena ke depan saya butuh orang-orang terbaik untuk membantu tugas saya di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya. (kom/nun/gie)

Untuk tiga calon Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, lolos diantaranya adalah Andhang Budhy Harsa, Hendry Suseno dan Zulkarnain.

Kemudian, tiga calon Kepala Satpol PP Kota Batu, diantaranya adalah Abdul Rais, Arief Rachman Ardyasana dan Thomas Maydo.

Baca juga :

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan jika sampai saat ini pihaknya masih belum bisa mengumumkan siapa nama kepala dinas di Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Sebab, nama masing-masing calon kepala dinas hasil Selter di Dinas Perhubungan dan Satpol PP tersebut hingga saat ini masih berada di Kemendagri.

“Jadi, menjadi Pj itukan tidak semudah definitif. Artinya, calon kepala dinas ini masih panjang tahapannya. Urutannya, harus ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Lalu, ke BKN (Badan Kepegawaian Negara). Setelah itu, baru ke Kemendagri. Nah, setelah Pak Mendagri menandatangani untuk memberikan izin, baru semua sudah selesai,” terangnya, di Gedung DPRD Kota Batu, Kamis (04/01/2023) tadi.

Yang diajukan ke Kemendagri, lanjutnya, adalah tiga nama yang sebelumnya sudah lolos. “Ketika sudah diajukan tiga nama masing-masing calon kepala dinas, maka semuanya tergantung Kemendagri. Tentunya, sesuai prosedur tinggal menunggu keputusan Kemendagri,” ujarnya. (put/sit)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Mohammad Nur Adhim, mengatakan bahwa proses Selter berlangsung sejak 2 Oktober 2023. Dimana, diakhiri dengan ujian gagasan dari masing-masing peserta.

“Hari ini, hasil Selter telah diumumkan. Pertama untuk Kepala Dinas Perhubungan dan kedua untuk Kepala Satpol PP. Dasar dari pengumuman Selter ini yaitu Surat Nomor 800/25/PANSEL/422.202/2023 tentang hasil Selter,” ujarnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (24/10/2023) tadi.

Baca juga:

Jumlah peserta Selter, menurutnya, pada awalnya sebanyak delapan orang. Ini terbagi empat orang calon Kepala Dinas Perhubungan dan empat orang calon Kepala Satpol PP. Namun setelah diseleksi berdasarkan nilainya, mengerucut menjadi enam orang. Yaitu, tiga orang calon Kepala Dinas Perhubungan dan tiga orang calon Kepala Satpol PP.

“Tiga nama untuk calon Kepala Dinas Perhubungan antara lain Andhang Budhy Harsa, Hendry Suseno dan Zulkarnain. Lalu, tiga nama calon Kepala Satpol PP yaitu Abdul Rais, Arif Rachman Ardyasana dan Thomas Maydo,” paparnya.

Sedangkan proses penetapan kepala dinas, ujarnya, masih butuh waktu yang agak lama. Pertama, harus meminta persetujuan Komisi ASN. Selanjutnya meminta dari Praturan Teknis dari BKN dan terakhir minta izin pelantikan ke Kemendagri. “Kalau kapan penetapan siapa kepala dinas yang berhasil dalam Selter ini, ya, prosesnya masih panjang,” tegasnya. (put/gie)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Mohammad Nur Adhim, mengatakan bahwa tahapan Selter jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkot Batu, telah selesai dilaksanakan. Sehingga, nantinya tidak sampai November, akan segera diumumkan.

“Karena Selter sudah selesai dilaksanakan, maka pekan ini calon Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satpol PP, akan segera diumumkan,” terangnya, Minggu (15/10/2023) tadi.

Hingga Selter terakhir, ujarnya, ada delapan calon atau peserta yang mengikuti pelaksanaan. Secara keseluruhan, masing-masing posisi diperebutkan oleh empat calon.

Baca juga :

“Dari empat orang peserta ini, nanti disaring menjadi tiga peserta dengan nilai terbaik. Artinya, tiga orang calon di Kepala Dinas Perhubungan dan tiga orang Kepala Satpol PP. Setelah itu, kita laporkan ke Wali Kota Batu,” tambahnya.

Untuk mekanisme pengumuman, tambah Adhim, setelah dilaporkan hasil Selter tersebut kepada Wali Kota. “Siapa yang terpilih menjadi kepala dinas, nantinya adalah kewenangan Wali Kota. Yang artinya, juga bukan berarti nilai terbaik akan menjadi kepala dinas,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Selter jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkot Batu, dimulai sejak 2 Oktober 2023 dan berakhir 13 Oktober 2023. Adapun delapan peserta Selter pejabat untuk calon Kepala Dishub, yakni Arief Rachman Ardyasana saat ini menjabat Sekretaris Bakesbangpol, Bambang Supriyanto dari Fungsional DPMPTSP, Abdul Rais saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Kesra dan Thomas Maydo, Sekretaris Dispendukcapil. Sementara untuk empat calon Kepala Dishub, diantaranya adalah Hendry Suseno saat ini menjabat Kepala Bagian Umum, Adiek Iman Santoso menjabat Sekretaris Disnaker, Zulkarnaen saat ini menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM dan Andhang Budi Harsa, Sekretariat DPRD Kota Batu. (put/sit)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Hairil Diani, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pembangunan selter tersebut bertujuan salah satunya untuk memantau kondisi kesehatan hewan ternak. Termasuk, sekaligus menjadi penampungan sementara hewan ternak yang ditinggalkan warga saat mengungsi.

“Ada banyak hewan ternak, seperti kambing, sapi yang turut terdampak akibat bencana banjir dan longsor. Jadi, kita bangun selter yang lokasinya tidak jauh dari tempat pengungsian warga,” katanya, Senin (10/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Siswanto, menjelaskan bahwa hewan yang berada di shelter, nantinya juga akan dipenuhi kebutuhan pakannya. Sekaligus, akan diperiksa oleh petugas dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Lumajang.

“Kita upayakan pakannya. Seperti, rumput hijau juga ada petugas di sana, yang juga memberikan layanan kesehatan hewan,” jelasnya.

Dari data ternak warga yang terdampak lahar dingin per 10 Juli 2023, paparnya, ada sekitar 541 hewan ternak yang dievakuasi. Yakni, 478 ekor kambing, 9 ekor domba, 56 ekor sapi dan 8 ekor kerbau. (kom/adi/sit)