Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko. Kemudian, juga hadir Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Rachmat, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan undangan lainnya

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri, menjelaskan gerakan tanam Padi Gogo serentak merupakan kegiatan penanaman Padi Gogo, yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, penyuluh dan petani. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.

“Dengan gerakan tanam serentak Padi Gogo ini, maka setidaknya dapat membantu meningkatkan ketersediaan produksi beras dan menstabilkan harga bahan pangan khusus beras di Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.

Baca juga :

Untuk gerakan tanam Padi Gogo kali ini, varietas Inpari 42 yang dipilih. Kata Lilik, varietas ini memiliki beberapa keunggulan seperti produksi tinggi, tahan terhadap hama, umur tanaman relatif pendek dan tekstur nasi pulen. “Keunggulannya banyak. Salah satunya tahan hama awereng Batang Cokelat maupun penyakit Blas Daun,” ujarnya.

Saat ditanya seputar berapa total luasan lahan tadah hujan yang bisa ditanami Padi Gogo, Lilik menambahkan totalnya mencapai 3.041,85 hektar dan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Padi Gogo ditanam di lahan kering atau dataran tinggi, ladang atau kebun bukan di sawah seperti padi pada umumnya. “Khususnya daerah pegunungan seperti di Pasrepan, Lumbang, Prigen dan lainnya. Ditanami supaya menambah produksi padi di masing-masing daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Yudha menegaskan penanaman Padi Gogo memiliki kelebihan, sebab tidak memerlukan irigasi khusus sehingga dapat ditanam pada areal lahan kering atau yang biasa disebut dengan padi tegalan. “Budidaya Padi Gogo juga dapat menjadi solusi dalam memanfaatkan bekas lahan perkebunan dan dapat diterapkan di daerah dengan curah hujan rendah,” terangnya.

Ke depan, Yudha berharap pemanfaatan lahan yang berpotensi ditanami harus dioptimalkan. Sehingga Kabupaten Pasuruan tetap akan menjadi lumbung pangan dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. “Karena Kabupaten Pasuruan ini jadi salah satu lumbung pangan Jawa Timur yang kontribusinya luar biasa pada ketahanan pangan nasional,” imbuhnya. (kom/pas/gie)

“Lahan tersebut disiapkan untuk mendukung dan menguatkan program swasembada pangan nasional, melalui program penanaman jagung 1 juta hektare serentak di Indonesia bersama Polri,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, didampingi Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra dan Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, seusai penanaman jagung bersama Polri, di kawasan PTPN I Regional V Dusun Kendenglembu Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore, Selasa (20/01/2025) tadi.

Gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar itu, merupakan kerja sama antara Polri dan Kementerian Pertanian. Program ini mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian produksi jagung di Banyuwangi pada tahun 2022 sebesar 253.857 ton. Kemudian, 225.416 ton pada 2023 dan 209.078 ton pada 2024.

Baca juga :

“Setiap tahun kita surplus jagung dari yang diproduksi dibandingkan dengan konsumsi masyarakat,” tambah Bupati Ipuk.

Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rama Samtama mengatakan bahwa Polres Banyuwangi bersama Pemkab, TNI, Bulog dan seluruh stakeholder siap bekerja sama untuk keselarasan program nasional dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. “Targetnya produksi jagung lebih meningkat tahun ini. Sekaligus menambah produktivitas jagung,” kata Kapolresta.

Dirinya juga mengatakan bahwa penanaman jagung juga akan dilakukan secara tumpangsari, sekaligus memanfaatkan lahan yang tidak produktif. “Kita juga menggandeng petani. Kami juga menjamin distribusi pupuknya, perawatan dan kolaborasi dengan Bulog untuk pembeliannya,” kata Kapolresta.

Dandim 0825, Letkol Joko Sukoyo menambahkan TNI-Kepolisian sekarang sudah terlibat langsung dalam mengawal pengembangan ketahanan pangan kita. “Kita semua bersinergi untuk mensukseskan swasembada pangan. Kami siap mendukung bersama di lapangan bersama petani juga,” ujar Dandim. (kom/bwi/sit)

Kepala Bidang RTH Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode KB Al Fitra, menyampaikan bahwa sampai dengan November 2023, DLH Kota Malang masih mampu menambah RTH publik sebesar 0,002 persen dari total luas wilayah Kota Malang yang di angka 114 km.

Meskipun angka tersebut terbilang cukup kecil, namun telah menyumbang capaian RTH publik Kota Malang di angka 17,73 persen dari ketentuan RTH publik sebesar 20 persen. “Sampai dengan bulan November 2023 ini menambah 0,220825 hektar atau 0,002 persen dari luas Kota Malang 114 km persegi. Nantinya di 2024 juga akan terus kita tambah,” jelas Laode-sapaannya, Jumat (01/12/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika di tahun 2024 mendatang, pihaknya memproyeksikan bisa menambah dua lahan makam sebagai RTH publik Kota Malang. Diantaranya, lahan makam di Karangbesuki, Kecamatan Sukun dan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang.

Baca juga :

“Proyeksi di tahun 2024 untuk RTH nanti ada penambahan lahan makam, dengan menambah seluas 1.890 meter persegi, 1.192 meter persegi, ditambah 1.692 meter persegi,” katanya.

Lebih lanjut, sampai dengan saat ini Kota Malang memiliki 706 titik RTH publik. Disebutkan, jika diantaranya yaitu ada 88 taman kota, 9 hutan kota, 600 jalur hijau dan 9 lahan makam. Dengan luas keseluruhan mencapai 1.829.780 meter persegi atau setara dengan 11.426 hektare.

“Tetapi dari luasan tersebut, kami dari DLH hanya mengelola 1,60 persennya. Lainnya masih di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) belum di SK kan ke DLH, yang sudah hanya sebesar itu,” imbuhnya.

Sebagai informasi, berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 persen dari luas wilayah. Kemudian berdasarkan turunannya pada Pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang, menyebut bahwa luas RTH minimal 30 persen dari luas keseluruhan Kota Malang. Di mana 20 persen merupakan RTH Publik dan 10 persen merupakan RTH Privat. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan lahan seluas 2 hektar yang berada Desa Giripurno, itu sudah di survei bersama Dinas Lingkungan Hidup, Senin (11/09/2023) kemarin. “Lahan seluas 2 hektar di Desa Giripurno, itu jauh dari pemukiman warga. Ini cukup strategis untuk TPA Kota Batu,” terangnya, di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (12/09/2023) tadi.

Permasalahan sampah di Kota Batu, ujarnya, kalau tidak segera teratasi maka akan terus berlarut-larut. Sehingga, pengecekan lahan TPA baru itu, merupakan upaya mengatasi masalah sampah yang terjadi akhir-akhir ini.

Baca juga :

Untuk itu, Aries menambahkan, setelah dilakukan survei lokasi di lahan yang rencananya digunakan menjadi TPA. Selanjutnya, Pemkot Batu akan melakukan kajian.

“Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Batu. Tentunya, berbagai alternatif sudah kami lakukan. Dan, perlu diketahui. Ini untuk masa depan Kita Batu,” tegasnya.

Sementara itu salah seorang perangkat Desa Giripurno, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa lahan yang direncanakan untuk TPA itu adalah aset Pemkot Batu. Meski milik Pemkot, tetapi di bawah lahan itu ada sumber mata air.

“Lahan yang akan dijadikan TPA, itu adalah aset Pemkot Batu. Adapun letaknya, di Dusun Sebrangbendo, Desa Giripurno. Lahan seluas 2 hektar itu, dahulunya digunakan oleh Dinas Pertanian Kota Batu. Dan, di sekitar bawah lahan itu banyak terdapat sumber mata air. Sementara lokasi itu memiliki dua akses jalan masuk. Pertama, lewat depan Kantor Desa Giripurno. Kedua, lewat jalur atas,” paparnya. (put/sit)