Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflikh Adhim, menyebutkan bahwa jumlah lulusan SD/MI tahun ini mencapai 13.792 siswa. Sementara, daya tampung SMP negeri hanya tersedia 7.360 kursi. Sehingga, siswa yang tidak dapat tertampung di sekolah negeri, menurutnya harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta maupun pondok pesantren.

“Berarti sekitar 6.000 sekian siswa memang tidak bisa kita tampung di SMP negeri. Mereka bisa melanjutkan ke sekolah swasta atau pondok,” jelas Adhim, Rabu (20/05/2026) tadi.

Kondisi serupa, juga terjadi pada jenjang sebelumnya. Berdasarkan data Dapodik, jumlah lulusan TK, RA dan BA di Kota Malang mencapai 12.947 anak. Namun pagu penerimaan SD negeri hanya 8.568 kursi.

“Artinya sekitar 4.000 anak kemungkinan melanjutkan ke sekolah swasta,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, ketimpangan tersebut bukan fenomena baru. Setiap tahun, jumlah lulusan memang selalu lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri.

“Kalau dibanding tahun lalu mirip. Bahkan tahun kemarin lulusan SD/MI sempat sekitar 14 ribu siswa,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi agar orang tua tidak kebingungan saat mendaftar, Disdikbud Kota Malang menyiapkan informasi sekolah swasta yang masih memiliki daya tampung melalui laman resmi SPMB 2026/2027. Nantinya, masyarakat tidak hanya melihat sisa kuota sekolah, tetapi juga informasi biaya pendidikan hingga karakteristik masing-masing sekolah.

“Kita tampilkan pagunya berapa, SPP-nya, uang bangunan, sampai kekhasan sekolah seperti ekstrakurikuler dan penguatan karakter,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sekolah swasta di Kota Malang kini semakin kompetitif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, sejumlah sekolah swasta favorit disebut sudah penuh sejak awal masa penerimaan.

“Itu menunjukkan kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap pendidikan sangat tinggi. Berapapun biaya yang dikeluarkan, yang penting kualitasnya baik,” imbuh Adhim. (rsy/sit)

Diuraikan Bupati Ipuk, gerakan tanam serentak ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian, yang digelar serentak di Jawa Timur, Kamis (23/04/2026) kemarin. “Ini salah satu antisipasi menghadapi musim kemarau panjang. Yaitu, melakukan percepatan musim tanam sebelum puncak kemarau panjang,” kata Bupati Ipuk, Jumat (24/04/2026) tadi.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Danang Hartanto, menambahkan bahwa di Banyuwangi, aksi tanam padi bersama dipusatkan di lahan Kelompok Tani (Poktan) Gunung Saprojo, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, dengan luasan 2,5 hektare. “Secara keseluruhan, luas penanaman serentak di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada periode ini, mencapai 672 hektare,” ujar Danang.

Baca juga :

Upaya ini dilakukan, untuk mendukung percepatan target Luas Tambah Tanam (LTT) Jawa Timur, yang saat ini tercatat berada di angka 46,16 persen atau setara dengan 173.320 hektare. Danang juga menegaskan, percepatan tanam dilakukan dengan memanfaatkan sisa musim hujan yang diprediksi masih berlangsung hingga akhir April.

“Kami telah mengirimkan surat edaran kepada para kelompok tani, agar mempercepat masa tanam. Sebab, ketersediaan air saat ini masih mencukupi untuk mendukung pertumbuhan awal padi sebelum debit air menyusut akibat kemarau,” tambahnya.

Imbauan itu, merespons rilis prediksi musim kemarau 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Surat Menteri Pertanian RI Nomor B-73/TI.050/M/03/2026 dalam rangka mengantisipasi dampak musim kemarau. “Kami mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi pertanaman (standing crops) dan ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah,” kata Danang. (kom/bwi/gie)

Berbagai layanan kesehatan, diberikan secara gratis. Diantaranya, seperti pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, tes spirometri untuk mendiagnosis berbagai penyakit pada sistem pernapasan. Petugas juga memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, pentingnya olah raga rutin, serta menjaga pola makan seimbang untuk mencegah penyakit tidak menular yang kerap muncul di usia produktif.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK), dr Dara Kharisma, menjelaskan bahwa kegiatan ini guna mendorong budaya sadar kesehatan di lingkungan Pemkot Probolinggo serta mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Sebagai pelayan masyarakat, ASN diharapkan memiliki kondisi tubuh yang sehat dan prima guna terus mendorong kinerja yang optimal.

“Sebenarnya CKG ini tidak hanya di peruntukan ASN saja, namun juga untuk semua masyarakat, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden RI yang sudah berlangsung di tahun 2025. Dan itu juga menjadi target RPJMN. Secara analisa juga ditemukan semakin berkembangnya penyakit metabolik. Dari hasil analisa tahun kemarin, penyakit kronis menjadi urutan pertama, oleh karena itu yang kita sisir terlebih dulu ASN,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Dara mengatakan, ada kenaikan lampauan target untuk Kota Probolinggo, yang sebelumnya di tahun 2025 hanya 35 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Probolinggo, kini di tahun 2026 meningkat menjadi 46 persen. Dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara berkala, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus menjadi langkah preventif dalam mendeteksi lebih dini potensi masalah kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kerja pegawai.

“Nantinya kami akan lakukan pemetaan, kira-kira perangkat daerah ini risikonya apa?. Sekaligus kami akan lakukan perencanaan tingkat lanjutannya, apakah akan dilakukan edukasi, rujukan atau maping. Semua hasil ini nantinya akan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan P2KB Kota Probolinggo juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan promotif dan preventif guna menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. “Masyarakat juga dapat juga dapat melakukan CKG ini di Puskesmas domisili. Jangan tunggu sakit baru datang, dengan harapan ada kewaspadaan terhadap indikator kesehatan tubuh kita sendiri sebelum sakit,” paparnya.

Kegiatan CKG ini, mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai di lingkungan Pemkot Probolinggo. Terbukti sejak pagi telah memadati GOR Mastrip. Dinkes P2KB menerjunkan petugas kesehatan dari 6 Puskesmas di Kota Probolinggo. Kegiatan CKG ini akan berlangsung hingga 12 Februari mendatang. (kom/pro/gie)

Kepala Dispussipda Kota Malang, Yayuk Hermiati, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Gemar Membaca yang rutin digelar. Dalam kegiatan kali ini, melibatkan anak-anak jenjang TK dan PAUD yang memiliki rumah pintar atau perpustakaan masyarakat.

“Tahun ini, kami juga menyampaikan adanya bantuan dari Perpustakaan Nasional untuk 20 perpustakaan kelurahan. Setiap kelurahan menerima satu rak dan 1.000 buku. Tahun depan, kami menargetkan ada 25 kelurahan, sehingga pada akhir 2027 bisa seluruh kelurahan (57 kelurahan) di Kota Malang memiliki perpustakaan,” jelas Yayuk.

Kemudian, ditambahkannya bahwa buku yang diberikan mayoritas ditujukan bagi anak usia TK dan SD. Meski ukurannya kecil, seluruh perpustakaan di wilayah tetap mendapat pendampingan dari Dispussipda, termasuk dalam tata kelola dan pengembangan koleksi buku.

Baca juga :

“Kalau perpustakaan masyarakat aktif, kami akan usulkan kembali ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan tambahan buku,” ujarnya.

Disamping itu, dikatakannya bahwa minat baca masyarakat Kota Malang saat ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Karena dari peringkat 12, kini naik menjadi posisi ke dua di Jawa Timur.

“Peringkat kegemaran membaca kita naik dari posisi 12 menjadi posisi 2 se-Jawa Timur, di bawah Surabaya. Nilainya meningkat dari 64 menjadi 83,” tuturnya.

Tentunya, peningkatan itu tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan Dispussipda, termasuk gerakan literasi masyarakat di wilayah pinggiran. Pada 2024 lalu, pihaknya juga telah membentuk 15 perpustakaan masyarakat yang terbukti berkontribusi terhadap kenaikan indeks kegemaran membaca.

“Komunitas literasi juga kami libatkan aktif dalam kegiatan di perpustakaan masyarakat. Harapannya, semangat membaca bisa menjadi budaya bersama di seluruh lapisan warga,” imbuh Yayuk. (rsy/sit)

Ketua Dewan Pembina Vertical Rescue Indonesia (VRI), AM Putranto, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di daerah dengan akses terbatas. Terutama, daerah yang terpisah oleh sungai atau medan berat.

“Program ini sudah berjalan selama 10 tahun. Kami membangun jembatan di lokasi-lokasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, berdasarkan laporan para Babinsa atau Dandim di daerah,” kata Putranto, di sela turut meresmikan Jembatan Gantung Sungai Bangau, Kota Malang, Kamis (23/10/2025) tadi.

Menurutnya, jembatan yang dibangun VRI terbukti membawa dampak besar bagi warga. Seperti di Kota Malang, VRI baru saja merampungkan pembangunan dua jembatan gantung. Masing-masing di Sungai Kali Bangau dan Kali Metro. Proyek tersebut, juga sepenuhnya didukung oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Baca juga :

“Biasanya warga harus menempuh perjalanan beberapa jam untuk menyeberang, sekarang cukup sepuluh menit. Ini sangat membantu anak sekolah dan pelaku ekonomi,” ujarnya.

Selain jembatan, VRI juga menjalankan berbagai kegiatan sosial lainnya. Seperti, pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih di desa-desa. Semua dilakukan secara sukarela, tanpa kepentingan politik atau bisnis.

“Kami murni membantu masyarakat dan pemerintah. Tidak ada unsur politik di dalamnya. Ini misi kemanusiaan,” ucapnya.

Putranto menambahkan, ke depan VRI bersama PSMTI akan melanjutkan pembangunan di beberapa daerah lain. Seperti Nias, Palembang, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Riau. Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah, agar dapat menindaklanjuti inisiatif ini dengan pembangunan jembatan permanen.

“Kalau jembatan gantung ini ibarat pemantik. Setelah masyarakat terbantu, kami harap pemerintah bisa melanjutkan menjadi jembatan permanen,” imbuh Putranto. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menjelaskan jika langkah itu penting guna memastikan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi anak-anak penerima manfaat MBG di Kabupaten Malang. Apalagi, hingga Sabtu (18/10/2025) lalu, tercatat 61 SPPG telah beroperasi dari total 88 unit. Sementara 27 lainnya, masih dalam tahap persiapan.

“Dari total tersebut, sebanyak 46 SPPG sudah kami latih penjamah makanannya dan 20 diantaranya telah mengikuti inspeksi kesehatan lingkungan (IKL),” kata Gunawan, Senin (20/10/2025) tadi.

Baca juga :

Meski sebagian sudah memenuhi standar pelatihan, Gunawan menekankan, bahwa proses pengajuan SLHS masih perlu dipercepat. Sebab, beberapa dapur masih terkendala kelengkapan teknis, seperti uji kualitas makanan, pemeriksaan air dan sertifikat pelatihan keamanan pangan bagi penjamah.

“Kami sudah menyiapkan seluruh sertifikat. Tinggal pengelola menunjukkan kelengkapan persyaratan agar SLHS bisa diterbitkan,” jelasnya.

Gunawan mengingatkan, bahwa kepemilikan SLHS bukan jaminan mutlak terbebas dari risiko keracunan. Namun, dapat meminimalisir potensi bahaya pangan jika diikuti dengan praktik pengolahan yang baik.

“Semua pelaku SPPG harus tetap menjaga kualitas bahan pangan, kesehatan penjamah, proses pengolahan dan distribusi, serta memastikan penggunaan air bersih sesuai standar,” tegasnya.

Dinkes juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mempercepat proses sertifikasi sebelum akhir Oktober ini. “Untuk pengurusan SLHS itu BGN yang menentukan. Kami berharap sebelum akhir Oktober sudah selesai,” tambahnya. (blo/gie)

Diuraikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar gelar administratif, melainkan bukti nyata dari komitmen kolektif pemerintah daerah dan tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bermutu, manusiawi dan inklusif. “Hari ini saya sampaikan dengan bangga, bahwa 100 persen Puskesmas dan rumah sakit di Lumajang telah terakreditasi Paripurna. Ini bukan sekadar simbol, tapi cerminan kerja keras seluruh tenaga kesehatan serta reformasi pelayanan yang kami dorong sejak awal,” kata Bunda Indah.

Di balik akreditasi, tambahnya, Pemkab Lumajang juga tengah melakukan transformasi menyeluruh dalam layanan kesehatan. Seluruh Puskesmas kini dilengkapi fasilitas ramah anak dan ramah Lansia, termasuk ruang tunggu khusus yang nyaman serta layanan prioritas bagi kelompok rentan. Bahkan, pengolahan limbah medis turut diperkuat demi memastikan standar kesehatan yang berkelanjutan.

Baca juga :

Gebrakan terbesar hadir, lanjutnya, juga melalui digitalisasi layanan kesehatan. Pendaftaran pasien rumah sakit kini dapat dilakukan secara daring, sehingga memangkas antrean panjang, terutama bagi kalangan lanjut usia. Dengan sistem ini, Lansia tidak lagi harus berdiri lama menunggu giliran. Melainkan, cukup mendaftar dari rumah atau melalui petugas yang terhubung langsung dengan sistem digital.

“Lansia kini tak perlu lagi berdiri lama di antrean. Semua sudah digital. Mereka cukup daftar dari rumah atau melalui petugas, langsung masuk sistem dan mendapat pelayanan tanpa hambatan,” jelas Bunda Indah.

Capaian ini, lanjutnya, menjadikan Lumajang salah satu kabupaten pelopor dalam digitalisasi layanan kesehatan berbasis inklusi. Dimana kemajuan teknologi, dipadukan dengan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Akreditasi Paripurna di seluruh fasilitas kesehatan Lumajang mencerminkan arah kepemimpinan daerah yang progresif, menjadikan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses secara adil, merata dan bermartabat. Dengan lompatan besar ini, Lumajang menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya mengejar pencapaian di atas kertas, tetapi juga menghadirkan layanan kesehatan publik yang berpihak, berdaya dan mencerahkan kualitas hidup warganya. (kom/adi/gie)

Sekedar diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Malang dilantik bersama-sama dengan 961 kepala daerah lainnya yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dalam satu rangkaian prosesi. Sementara dalam prosesi pelantikan kepala daerah ini, merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan. Di mana, prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Melalui pelantikan itu, maka menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. “Ini adalah momen bersejarah dan pertama kali dalam negara kita. Kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 1.961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” kata Presiden Prabowo, saat menyampaikan amanat di hadapan para kepala daerah.

Menurut Presiden Prabowo, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara besar. Presiden menyebut pelantikan ini juga membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia hidup dan berjalan dengan baik.

Baca juga :

“Ini menunjukkan kepada kita sekalian, betapa besarnya bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita menjadi yang terbesar keempat, terbesar dari jumlah penduduk dari seluruh dunia. Bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” jelasnya.

Presiden Prabowo pun mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah yang dilantik. Presiden juga mengingatkan bahwa pelantikan ini merupakan mandat dari masyarakat. “Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” tambah Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak kepala daerah agar benar-benar menunaikan tugas dan kewajibannya dengan maksimal. Memperjuangkan kepentingan masyarakat adalah tujuan utamanya. “Saudara harus menjaga kepentingan rakyat dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat. Itu adalah tugas kita. Meski mungkin berasal dari partai dan suku yang berbeda-beda, tapi kita lahir dari keluarga besar yang sama, Bhineka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi kita satu,” tegasnya.

Disampaikan pula bahwa setelah dilantik, seluruh kepala daerah akan mengikuti retreat di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang. Dimana retreat ini berlangsung selama 8 hari mulai tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. “Nanti kita akan berjumpa dalam Retret di Akademi Militer Magelang yang digelar Kemendagri. Marilah kita mengabdi kepada rakyat kita. Berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Sanusi mengatakan bahwa pelantikan yang digelar ini adalah momen bersejarah. Karena, dilakukan langsung oleh Presiden RI. “Ini momen bersejarah,” katanya. (pro/mlg/gie)

Menurut Raja Juli, bahwa rencananya dalam peresmian itu akan mendatangkan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni, diantara sekitar tanggal 10 sampai 13 September 2024 ini.

“Insyaallah, ini adalah kabar baik untuk Kota Malang. Dengan adanya Kota Lengkap itu nantinya kita akan mempercepat proses administrasi pertanahan dan meningkatkan keamanan atas hak tanah di Kota Malang ini,” kata Wamen ATR, Senin (02/09/2024) tadi.

Selain Kota Malang, beberapa kota lain di Jawa Timur, seperti Pasuruan, Pacitan, Madiun, Nganjuk dan Blitar, juga akan segera menyusul sebagai Kota Lengkap. Hingga saat ini, menurutnya sudah ada tujuh kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai status Kota Lengkap.

Dalam skala nasional, Raja Juli menargetkan seluruh tanah di Indonesia akan tersertifikasi dalam waktu dekat, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun program ini belum tuntas sepenuhnya di era Presiden Joko Widodo, pihaknya optimis bahwa pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto, seluruh tanah di Indonesia akan tersertifikasi.

Baca juga :

“Dengan sertifikasi tanah yang lengkap, kami berharap tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah di Kota Malang. Ini akan membuat masyarakat merasa lebih tenang dan aman dalam memiliki aset tanah mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Eko Fajar Arbandi, menyampaikan bahwa dari 8.264 bidang tanah yang dimiliki Pemkot Malang, saat ini masih tersisa 4.494 bidang yang belum disertifikatkan. Ditargetkan akan menyelesaikan sertifikasi seluruh aset tanah ini pada tahun 2025.

“Namun, karena beberapa aset masih ditempati secara perorangan, kemungkinan proses ini akan tuntas pada tahun 2026,” ucap Eko.

Di tahun 2024 ini, menurutnya Pemkot Malang telah menyelamatkan aset senilai Rp 496 miliar dari 76 Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang mencakup 201 bidang tanah.

“Aset tersebut tersebar di seluruh wilayah Kota Malang, termasuk di Sukun yang terdiri dari 12 SHP dengan 35 bidang tanah, yang total nilainya mencapai Rp 29,5 miliar,” imbuhnya. (rsy/sit)