“Dari hasil peninjauan bersama Satpol PP dan DPUPRPKP Kota Malang, pembangunan tersebut belum dapat dipastikan memiliki izin yang lengkap. Proses perizinan memang bisa saja berjalan, tetapi suatu bangunan baru bisa dikerjakan ketika seluruh izin yang dibutuhkan sudah terbit. Karena itu kami sepakat dengan langkah DPUPRPKP untuk menghentikan sementara pembangunan ini,” ujar Arief, Senin (01/06/2026) tadi.

Ditambahkan Arief, bahwa penghentian sementara diperlukan, agar pemerintah memiliki waktu untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen perizinan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat terkait legalitas bangunan tersebut. Dirinya menilai, persoalan ini tidak hanya berdampak pada satu lokasi pembangunan, apabila jika tidak ditangani secara tegas. Karena, bangunan tersebut berpotensi menjadi preseden yang memicu munculnya permohonan serupa di lokasi lain.

“Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi kampung baru. Nanti masyarakat akan beranggapan bangunan yang di depan boleh, kenapa yang di belakang tidak boleh. Dampaknya tidak hanya di sini, tetapi bisa memicu permohonan serupa di tempat lain,” katanya.

Baca juga :

Karena itu, Arief meminta Pemkot Malang berhati-hati dalam menerbitkan perizinan, terutama pada tahap awal pengajuan. Tak hanya itu, DPRD juga berencana melakukan komunikasi dengan instansi yang menangani perizinan untuk mengevaluasi proses yang telah berjalan.

Terkait peluang izin pembangunan diterbitkan, Arief menegaskan, bahwa hal itu sepenuhnya bergantung pada hasil kajian teknis dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. “Kalau dari kajian teknis memang diperbolehkan dan memenuhi seluruh regulasi, tentu bisa diproses. Tetapi kalau aturan tidak memperbolehkan adanya bangunan selain sarana penunjang sungai di atas aliran sungai, ya tidak perlu diberikan izin,” tegasnya.

Arief meyakini, Pemkot Malang tidak akan mengambil risiko dengan menerbitkan izin yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, DPRD meminta seluruh proses evaluasi dilakukan secara cermat dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak lingkungan di kemudian hari.

“Kami akan mengevaluasi perizinan awal yang sudah diajukan. Nanti hasilnya bisa saja dilanjutkan apabila memenuhi ketentuan, atau bahkan dibatalkan jika ternyata bertentangan dengan aturan. Prinsipnya, kalau memang tidak boleh menurut regulasi, ya tidak usah diizinkan,” imbuh Arief. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Malang, Denny Surya, mengatakan bahwa dalam hal ini pihaknya bersama DPUPRPKP Kota Malang meninjau langsung ke lokasi, untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Namun saat di lokasi, petugas belum berhasil menemui pemilik maupun penanggung jawab usaha, sehingga belum dapat melakukan pemeriksaan dokumen perizinan secara langsung.

“Hari ini kami datang bersama dinas teknis untuk melakukan pengecekan awal. Pemilik maupun penanggung jawab belum kami temui, sehingga kami belum bisa memastikan dokumen perizinannya,” ucap Surya-sapaannya.

Berdasarkan informasi awal, pembangunan tersebut diduga berpotensi melanggar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Namun, kepastian adanya pelanggaran masih menunggu proses klarifikasi dokumen yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Surya menjelaskan, hasil klarifikasi nantinya akan menentukan apakah ditemukan pelanggaran atau tidak. Jika terbukti melanggar, dinas teknis akan mengeluarkan rekomendasi tindakan yang kemudian menjadi dasar Satpol PP untuk melakukan penegakan aturan.

“Satpol PP bergerak berdasarkan hasil temuan dinas teknis. Kalau ada pelanggaran, tentu akan ada rekomendasi langkah yang harus dilakukan terhadap pemilik bangunan,” katanya.

Surya mengakui, bahwa informasi terkait pembangunan tersebut baru diterima pada hari yang sama. Karena itu, Surya menilai peran masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan pembangunan di wilayah Kota Malang.

Baca juga :

“Kami memang membutuhkan partisipasi masyarakat. Tidak semua pembangunan bisa langsung terpantau apabila tidak ada laporan. Informasi dari warga sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Cipta Karya DPUPRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang masuk. Dari hasil pengecekan awal, diketahui pemilik bangunan pernah mengajukan perizinan melalui sistem Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun lalu. Namun, pengajuan tersebut belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Saat kami cek di sistem, memang pernah ada pengajuan. Tetapi persyaratannya belum lengkap sehingga belum bisa diproses lebih lanjut,” tambah Ade.

Menurutnya, pembangunan di atas sungai, tidak sepenuhnya dilarang. Namun, aturan tata ruang dan bangunan gedung mengatur secara ketat jenis konstruksi yang diperbolehkan, seperti jembatan atau sarana penyeberangan yang memiliki fungsi pendukung infrastruktur.

“Kalau untuk jembatan atau sarana penunjang tertentu memang diperbolehkan. Tetapi kalau merupakan bangunan baru dengan fungsi lain, harus memenuhi ketentuan dalam undang-undang, peraturan menteri, dan perda yang berlaku,” tegasnya.

Saat ini DPUPRPKP belum melakukan penyegelan. Namun aktivitas pekerjaan di lokasi diminta dihentikan sementara hingga proses pemeriksaan dokumen dan verifikasi teknis selesai dilakukan.

“Ini bukan penyegelan. Kami melakukan pengawasan. Sambil kami mengecek kelengkapan dan kesesuaian perizinannya, pekerjaan kami minta berhenti dulu,” imbuh Ade. (rsy/sit)

Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar TNBTS, Toni Artaka, menjelaskan bahwa tambahan jumlah spesies tersebut berasal dari hasil patroli kawasan yang dilakukan petugas pada awal Januari 2026 lalu. “Dua anggrek yang ditemukan merupakan catatan baru di TNBTS karena sebelumnya belum pernah terdata,” ujar Toni, Sabtu (28/03/2026) tadi.

Dua spesies yang berhasil diidentifikasi itu, yakni Gastrodia selabintanensis dan Gastrodia biruensis. Keduanya, ditemukan tumbuh pada habitat hutan yang teduh, memiliki lapisan humus tebal, serta kondisi tanah lembap pada ketinggian 1.000–1.200 meter di atas permukaan laut.

Baca juga :

Berdasarkan rangkuman yang diterima dari Pengendali Ekosistem Hutan, menyebutkan bahwa dua spesies anggrek tersebut memiliki ciri khas yang berbeda. Spesies Gastrodia selabintanensis memiliki perbungaan sepanjang 15–25 sentimeter, dengan dua hingga empat kuntum bunga. Kelopaknya berwarna coklat kehijauan dengan tekstur kasar, sedangkan mahkotanya berwarna putih semu kekuningan.

Sedangkan Gastrodia biruensis, memiliki perbungaan lebih panjang, yakni 18–32 sentimeter dengan tiga sampai lima kuntum bunga. Kelopak bunga berwarna coklat kekuningan bertekstur halus, dengan mahkota berwarna putih dan oranye.

“Hingga kini, kedua spesies tersebut belum memiliki nama lokal resmi,” tambahnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa kedua anggrek tersebut termasuk tanaman mycoheterotrophic, yakni jenis tumbuhan yang pertumbuhannya sangat bergantung pada kondisi habitat alami serta hubungan dengan jamur tanah. Karena sulit dibudidayakan di luar habitat aslinya, Balai Besar TNBTS terus melakukan pemetaan populasi serta pemantauan lokasi lain saat musim berbunga.

“Upaya konservasi habitat menjadi langkah utama agar keberlanjutan spesies anggrek di TNBTS tetap terjaga,” imbuh Toni. (rsy/sit)

Untuk empat Pospam sendiri, berada di Alun-Alun Bangil, Arteri Gempol, Cimory Prigen dan Tosari yang menjadi jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara dua Posyan, didirikan di Rest Area KM 66 A dan KM 66 B Tol Pandaan–Malang. Begitu pula untuk Pos Terpadu, berada di Taman Dayu Pandaan yang menjadi pusat kendali operasi lapangan.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, mengatakan bahwa untuk mendukung pengamanan tersebut, Polres Pasuruan menyiapkan 220 personel Polri. Dari jumlah tersebut, 110 personel ditempatkan pada Pos Pam, Posyan dan Pos Terpadu, sementara 110 personel lainnya bertugas di Posko dan Satuan Tugas (Satgas) Operasi.

Selain itu, operasi ini juga melibatkan 242 personel dari berbagai instansi terkait, yang akan ditempatkan di pos-pos operasi. Serta, 153 personel yang disiagakan di Mako sebagai cadangan. Adapun unsur yang terlibat, diantaranya berasal dari TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Jasa Marga, Senkom Mitra Polri, Banser, Pramuka, hingga organisasi komunikasi masyarakat.

“Pos-pos tersebut kami tempatkan di sejumlah titik strategis yang memiliki mobilitas tinggi,” kata Kapolres, Minggu (15/03/2026) tadi.

Diketahui, Operasi Ketupat Semeru 2026 berlangsung selama 13 hari, mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Tujuannya, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta kelancaran arus lalu lintas selama momentum Lebaran.

Baca juga :

AKBP Harto menambahkan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik maupun arus balik, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Termasuk, penggelaran Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu.

“Polres Pasuruan bersama TNI dan instansi terkait siap melaksanakan Operasi Ketupat Semeru 2026 guna memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman,” kata AKBP Harto Agung Cahyono.

Kapolres menambahkan, bahwa pengamanan tidak hanya difokuskan pada jalur mudik, tetapi juga pada lokasi dengan potensi keramaian. Seperti, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, rumah ibadah, terminal, serta titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

“Melalui sinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder, kami berharap situasi Kamtibmas tetap kondusif serta arus mudik dan balik di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat berjalan aman, lancar dan terkendali,” ujar AKBP Harto.

Selain pengamanan jalur, Polres Pasuruan juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas, bencana alam, hingga lonjakan kendaraan di jalur wisata dan jalan Tol yang menjadi lintasan utama pemudik di wilayah tersebut.

“Kami optimis Operasi Ketupat Semeru 2026 dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik maupun merayakan Idul Fitri di wilayah Kabupaten Pasuruan,” paparnya. (kom/pas/gie)

Diikuti dari berbagai unsur TNI, Polri, Pemerintah Kota Malang, serta berbagai mitra Kamtibmas, diantaranya relawan, Pramuka, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi komunikasi masyarakat di lingkup wiayah terkecil.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, dalam amanahnya mengatakan Operasi Ketupat tahun ini mengusung tema Mudik Aman, Keluarga Bahagia, menekankan kesiapsiagaan aparat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Intinya, Operasi Ketupat Semeru ini bukan hanya soal lalu lintas, tetapi tentang pelayanan publik, keamanan, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas liburannya dengan aman dan nyaman,” ujar Kombes Pol Putu Kholis.

Kombes Pol Putu Kholis menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi bersama saat Rakor lintas sektor, ada 5 potensi tantangan utama yang perlu diantisipasi selama masa libur panjang di Kota Malang.

Pertama adalah potensi kepadatan lalu lintas, mengingat Kota Malang menjadi jalur strategis menuju kawasan wisata Malang Raya. Kedua, kepadatan di fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, pusat kuliner, serta destinasi oleh-oleh yang biasanya meningkat signifikan selama libur Lebaran.

Baca juga :

Ketiga adalah masalah parkir yang kerap muncul akibat meningkatnya mobilitas masyarakat di pusat keramaian. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Semakin tinggi mobilitas masyarakat, maka semakin tinggi pula konsumsi dan aktivitas ekonomi. Dampaknya adalah munculnya tantangan lain seperti pengelolaan parkir, pengelolaan sampah, hingga inflasi musiman yang perlu kita kendalikan bersama,” jelas Kombes Pol Putu Kholis.

Tantangan kelima adalah inflasi temporer atau inflasi musiman, yang biasanya muncul akibat meningkatnya permintaan barang dan jasa menjelang hari raya. “Jika kita mampu bersinergi dan mengelola situasi dengan baik, maka momentum libur panjang ini juga dapat menjadi peluang pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan bahwa Malang adalah kota yang aman, ramah bagi wisatawan dan nyaman bagi warganya,” urainya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang bersama TNI-Polri telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman. Pihaknya juga menyiapkan tim pengurai kemacetan yang akan bergerak secara mobile untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, terutama di pusat keramaian dan kawasan kuliner

“Kota Malang sebagai kota transit menuju destinasi wisata seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang, titik kepadatan diperkirakan terjadi di beberapa ruas jalan utama, kawasan pusat perbelanjaan, destinasi wisata, serta kawasan kuliner populer seperti kawasan Heritage Kayutangan,” jelasnya.

Operasi Ketupat Semeru tahun ini, pengamanan di Kota Malang melibatkan ribuan personel gabungan dari berbagai instansi, mulai Polri, TNI, pemerintah daerah, relawan hingga supeltas, termasuk warga yang aktif di Siskamling.

Patroli bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga unsur kelurahan dan RT/RW untuk mengamankan rumah kosong dan lingkungan permukiman juga semakin ditingkatkan. Diharapkan dengan pengamanan maksimal, Kota Malang akan selalu aman dan kondusif. (gie)

Diketahui, bahwa momentum Idul Fitri selalu diikuti peningkatan pergerakan masyarakat, baik untuk kegiatan mudik, wisata, maupun aktivitas ekonomi. Karena itu, kesiapan seluruh unsur mulai dari pengamanan jalur transportasi, pelayanan masyarakat, hingga mitigasi berbagai potensi gangguan, perlu dipastikan sejak dini agar masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman.

Rakor ini, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Kegiatan tersebut, merupakan bagian dari agenda pengamanan nasional Operasi Ketupat Semeru 2026, yang setiap tahun dilaksanakan guna memastikan situasi tetap kondusif di berbagai daerah.

Wabup Yudha juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kepolisian serta seluruh pihak, yang selama ini berperan menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang. Dirinya menilai, situasi yang kondusif saat ini merupakan hasil dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Kita perlu mewaspadai berbagai persoalan, seperti lalu lintas dan potensi kemacetan, termasuk titik-titik rawan bencana. Selain itu, peningkatan kunjungan masyarakat ke tempat wisata saat libur Lebaran juga harus menjadi perhatian bersama,” kata Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bahwa kesiapan pengamanan tidak hanya berfokus pada kelancaran arus mudik. Namun, juga mencakup pengelolaan kawasan wisata, pusat keramaian, serta pelayanan publik yang akan mengalami peningkatan aktivitas selama libur panjang.

Sementara itu, Wakapolres Lumajang, Kompol Suwarno, menegaskan bahwa keberhasilan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, pengamanan momentum besar seperti Idul Fitri membutuhkan kolaborasi lintas sektoral yang kuat, dengan setiap instansi menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

“Keberhasilan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bukan hanya kewajiban satu institusi. Polri membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak agar pengamanan Idul Fitri dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi terkait diharapkan dapat menyatukan langkah dan strategi dalam menghadapi berbagai dinamika selama masa mudik dan libur Lebaran. Baik itu mulai dari pengamanan tempat ibadah, pengaturan lalu lintas, hingga antisipasi potensi bencana dan lonjakan wisatawan.

Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, paparnya, Kabupaten Lumajang diharapkan mampu menjaga stabilitas daerah. Sekaligus, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri di kampung halaman. (kom/adi/gie)

Sebanyak 43 KK menerima bantuan pada tahap ini, dengan rincian 33 KK berasal dari Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari dan 10 KK dari Desa Sumberwuluh. Seluruh penerima merupakan warga yang terdampak langsung aktivitas vulkanik Semeru dan masih membutuhkan dukungan tempat tinggal sementara. Masing-masing keluarga menerima bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 6 bulan, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sewa atau biaya tempat tinggal sementara.

Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat terdampak. “Dana tunggu hunian ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama masa transisi menuju hunian tetap,” ujarnya.

Bupati Indah menambahkan, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan haknya melalui pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara cermat di lapangan. “Kami ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Pemerintah akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan berjalan tuntas,” tegasnya.

Baca juga :

Dusun Sumberlangsep menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak karena termasuk kawasan yang mengalami dampak cukup signifikan akibat aktivitas Semeru dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, warga dari Desa Sumberwuluh yang masuk dalam daftar penerima juga merupakan kelompok terdampak yang hingga kini masih berada dalam kondisi rentan.

Program DTH menjadi salah satu langkah strategis dalam penanganan pascabencana, khususnya untuk menjaga stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi keluarga terdampak. Dengan adanya kepastian bantuan selama 6 bulan, warga diharapkan dapat menjalani masa transisi dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran terkait kebutuhan tempat tinggal.

Selain itu, dukungan hunian sementara juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menata kembali kehidupan sembari menunggu proses relokasi atau pembangunan hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Forkopimda berkomitmen mengawal seluruh tahapan pemulihan secara berkelanjutan dan terkoordinasi.

Pendekatan tersebut dilakukan agar setiap keluarga terdampak mendapatkan perlindungan yang utuh, mulai dari masa darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi 43 keluarga penerima, bantuan ini menjadi penopang penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di tengah situasi pascabencana.

Melalui langkah yang terarah dan sinergi lintas sektor, Pemkab Lumajang berharap masyarakat terdampak Semeru dapat segera bangkit, pulih dan kembali menjalani kehidupan secara aman, layak dan lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (kom/adi/gie)

Di tengah dominasi Kopi Arabika dan Robusta yang telah lama menguasai pasar, kopi liberika hadir sebagai anomali. Kopi ini, tidak hanya menawarkan rasa yang mudah diterima semua orang. Justru dari sanalah, daya tariknya.

Original Qohwah datang sebagai kopi hitam murni, tanpa kompromi, tanpa campuran dan tanpa keinginan untuk menyesuaikan diri dengan selera pasar massal. Saat diseduh, aroma nangka matang langsung menyeruak. Wangi yang tidak lazim bagi sebagian penikmat kopi itu segera diikuti nuansa earthy, woody dan sentuhan herbal yang tegas.

Rasanya tidak lembut, tidak pula manis. Kopi ini hadir dengan karakter liar yang seolah mengajak penikmatnya berdialog lebih dalam.

Kopi liberika memang dikenal memiliki kepribadian kuat. Keasamannya rendah, body-nya tebal dan aftertaste-nya panjang dengan kesan kayu terbakar.

Karakter inilah yang membuatnya kerap dianggap ‘keras’ dan sulit diterima. Namun, bagi mereka yang menyukai kopi hitam tanpa kompromi, liberika justru menghadirkan kejujuran rasa yang jarang ditemui.

Di balik Original Qohwah, ada sosok peracik handal yaitu Abdul Rohman, warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Di usia 45 tahun, dirinya memilih jalur sunyi yang tidak banyak dipilih pelaku usaha kopi. Saat banyak orang mengejar varietas populer demi pasar yang lebih luas, dirinya justru memusatkan perhatiannya pada kopi liberika yang selama ini terpinggirkan.

Baginya, liberika bukan kopi kelas dua. Namun, kopi ini adalah kelas kopi yang belum banyak dipahami. “Liberika punya karakter yang tidak dimiliki kopi lain. Rasanya tegas, aromanya kuat, dan jujur apa adanya,” kata Abdul Rohman, Senin (29/12/2025) tadi.

Dirinya secara khusus memilih biji kopi dari lereng Gunung Semeru dan Gunung Lemongan. Dua gunung berapi aktif dan purba itu, menurutnya, menjadi fondasi penting rasa Original Qohwah.

Baca juga :

Tanah vulkanik yang kaya mineral, sisa-sisa abu letusan dan iklim sejuk pegunungan menciptakan kondisi ideal bagi tumbuhnya kopi dengan karakter kuat. Setiap panen adalah hasil kesabaran panjang. Abdul bekerja sama dengan petani lokal yang masih setia merawat tanaman kopi liberika. Tidak ada proses instan. Dari pemetikan buah merah, penjemuran, hingga sangrai, semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Bagi Abdul, kopi bukan sekadar komoditas ekonomi. Kopi adalah cerita tentang hubungan manusia dengan alam. Karena itu, Original Qohwah dijaga kemurniannya. Tidak ada tambahan perisa, tidak ada pencampuran dengan varietas lain, dan tidak ada jalan pintas untuk mempercepat produksi.

“Kopi ini kami jaga keasliannya. Prosesnya pelan-pelan, supaya karakter rasa alaminya tetap keluar. Kalau salah perlakuan, identitas kopinya bisa hilang,” ujarnya.

Keterbatasan produksi justru menjadi kekuatan tersendiri. Kopi liberika tidak dihasilkan dalam jumlah besar. Banyak petani bahkan memilih menyimpannya untuk konsumsi sendiri. Kelangkaan ini membuat Original Qohwah tidak diproduksi massal, tetapi dirawat sebagai produk bernilai.

Perjalanan Original Qohwah menuju pasar juga tidak instan. Kopi ini tumbuh perlahan, dari mulut ke mulut, dari satu penikmat kopi ke penikmat lainnya. Mereka yang mencari sensasi baru, pengalaman rasa berbeda, mulai melirik kopi liberika Lumajang ini.

Bagi para penikmat kopi kelas menengah ke atas, Original Qohwah bukan sekadar minuman. Kopi ini adalah cerita tentang tanah, tentang lereng gunung, tentang keberanian untuk berbeda, dan tentang kesetiaan pada karakter asli.

Kini, Original Qohwah dipasarkan dalam kemasan 200 gram hingga 500 gram. Harganya mungkin tidak murah, tetapi sepadan dengan proses panjang dan konsistensi yang dijaga sejak awal. Setiap kemasan membawa aroma tanah vulkanik dan kerja keras para petani di baliknya.

Di tengah arus globalisasi rasa dan selera instan, Original Qohwah memilih berdiri tegak dengan identitasnya sendiri. Kopi ini tidak berusaha menjadi kopi yang disukai semua orang. Kopi ini cukup menjadi kopi yang jujur pada asal-usulnya.

Dari lereng Gunung Semeru dan Gunung Lemongan, secangkir Original Qohwah menjadi simbol bahwa kekayaan lokal Lumajang tidak selalu harus berteriak keras untuk dikenal. Ia cukup dirawat dengan keyakinan, konsistensi, dan kesabaran.

Kisah Original Qohwah adalah kisah tentang kopi liberika yang liar, tentang tanah vulkanik yang memberi kehidupan, dan tentang manusia yang memilih setia pada jati dirinya. Di setiap tegukan, tersimpan pesan bahwa karakter kuat tidak selalu lahir untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk diingat oleh mereka yang benar-benar memahami. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memimpin apel tersebut membacakan amanat Kapolri terkait pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025. Menurutnya, apel kesiapsiagaan ini rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya aktivitas masyarakat selama momentum Nataru.

“Kesiapsiagaan ini tidak hanya terkait arus kunjungan masyarakat dan pelaksanaan ibadah Natal, tetapi juga kesiapan menghadapi potensi gangguan keamanan serta kemungkinan terjadinya bencana,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pengamanan Nataru. Kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta organisasi keagamaan terus diperkuat, termasuk dengan menghidupkan kembali peran pengamanan swakarsa dan siskamling di tingkat kelurahan hingga RT dan RW.

“Semua pihak bahu-membahu agar masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan aman dan nyaman, serta umat yang beribadah tidak mengalami gangguan,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitransyah, menjelaskan bahwa Operasi Lilin Semeru akan difokuskan pada pengamanan jalur-jalur rawan kepadatan lalu lintas menjelang Nataru. Penertiban terhadap potensi pelanggaran, termasuk aksi balap liar, juga menjadi perhatian utama.

“Kami mendirikan empat Pos Pengamanan di pintu masuk Kota Malang, satu Pos Terpadu di kawasan Gereja Ijen karena menjadi pusat perayaan Natal, serta satu Pos Pelayanan di Stasiun Kota Baru menyusul adanya penambahan rute kereta api,” jelasnya.

Pengawasan lalu lintas selama Operasi Lilin Semeru juga akan didukung sistem tilang elektronik (ETLE) yang tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, mobil INCAR akan dioperasikan secara mobile untuk menyasar titik-titik pelanggaran lalu lintas.

Lebih lanjut, disebutkan ada titik-titik rawan kemacetan yang menjadi fokus pengamanan. Untuk di wilayah utara Kota Malang, mulai dari Graha Kencana hingga kawasan Malang Creative Center (MCC), serta wilayah barat di sekitar Universitas Brawijaya (UB). Hal ini seiring prediksi meningkatnya pergerakan wisatawan menuju Kota Batu dan kembali ke Kota Malang.

“Estimasi puncak arus pertama diperkirakan terjadi pada 22–26 Desember, sedangkan puncak arus Tahun Baru diprediksi pada 29 Desember hingga 2 Januari,” imbuhnya. (rsy/sit)