Pelaksanaan sendiri, dirangkai dengan Pelantikan Pengurus PAFI Cabang Kabupaten Malang periode 2022-2027. “Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Pengurus PAFI Cabang Kabupaten Malang periode 2022-2027 yang telah dilantik,” kata Wakil Bupati Malang.

Dirinya berharap, para pengurus dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, dapat membawa PAFI Kabupaten Malang ke arah kemajuan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan farmasi.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Dengan mengambil tema ‘Menyikapi Dampak Tekanan Kerja dalam Menjaga Kesehatan Mental (Mental Health) di Era Milenial dan Mengenal Lebih Dalam Obat Anti Depresan’, pelayanan kesehatan yang baik, informasi obat menjadi sangat penting. Terutama informasi dari apoteker/farmasi untuk dokter, perawat, maupun pasien. Pelayanan kefarmasian saat ini juga telah mengalami perkembangan yang pesat, baik yang berorientasi pada produk maupun pada pasien.

“Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan karya bakti keluarga besar PAFI Cabang Kabupaten Malang. Karena telah senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pembangunan bidang farmasi dan kesehatan masyarakat,” kata Wabup Didik.

Wakil Bupati Malang juga berharap, dengan kepengurusan yang baru ini PAFI Cabang Kabupaten Malang semakin maju dan semakin menguatkan komitmennya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Malang. (pro/gie)

Kehadiran Menkeu RI ini, untuk menghadiri seminar nasional bertemakan ‘Ketahanan Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi Global’. Tidak ketinggalan, Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Rizal Damanik dan Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Edi Susetyo, turut hadir mewakili Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Dalam seminar yang juga diikuti sejumlah pengusaha, Kepala OPD dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, serta penggiat UMKM dan jajaran pengurus PC Nahdlatul Ulama dan GP Ansor Kabupaten Malang, selaku penyelenggara acara, Menkeu juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun Nahdlatul Ulama ke 100 tahun, sebagai organisasi yang luar biasa dalam melahirkan Indonesia. “Jadi, Indonesia lahir dan berkembang instrumennya juga kembali membesarkan NU. Sehingga, kita saling mengisi diantara bangsa Indonesia dan NU,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, bahwa saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. “Kalau Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan seperti itu, dan saya bicara seperti itu, juga bukan untuk menakut-nakuti. Kita sebagai bangsa besar, bergaul secara dunia, kita tahu terjadi musibah di berbagai negara. Tidak boleh, kita kemudian mengatakan terserah. Karena kita bertanggung jawab untuk menjaga Indonesia,” jelas Sri Mulyani saat memberikan arahan.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan, semua pihak termasuk para pelaku ekonomi, institusi, NU dan Ansor, semua harus turut bertanggung jawab untuk menjaga Indonesia. Tak terkecuali dalam hal menjaga keamanan, menjaga kepastian, menggunakan instrumen secara amanah, dan tidak korupsi.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Selain itu, Menkeu juga mengingatkan agar semua anggaran tersampaikan secara transparan. Harapannya, supaya Indonesia bisa terus maju dan di tahun 2045 tepat di HUT ke 100 Indonesia Merdeka, kehidupan bangsa Indonesia akan jauh semakin maju dan makmur.

”Ini lho yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit dari pajak kita kembalikan semua. Silakan dilihat semuanya. Negara kita ini urus baik dan bersama-sama. Saling percaya, namun percayanya bukan buta, percaya karena telah ada transparansi dan penjelasan. Jadi negaranya bisa sehat, konsumsi maju, investasi maju, ekspor maju, usaha kecil dan menengah maju dan koperasi maju. Ini yang kita lakukan sehingga lapangan kerja muncul. Anak-anak kita didik dengan baik, yang kurang gizi, disembuhkan. Kita semua berdoa pada 2045 Indonesia akan semakin jauh lebih makmur lagi, jauh lebih adil lagi,” harap Sri Mulyani.

Sementara, Bupati Malang, HM Sanusi, menyampaikan sejumlah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang di beberapa bidang, tak terkecuali perihal pengelolaan pertanian tanaman padi, tebu dan pisang. Diakuinya juga dikembangkan dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misal di Singosari ada tanaman padi bisa buahkan 15 ton beras per hektar dan di Dampit dengan keberadaan Pisang Jumbo Sri Mulyo. Dia berharap pemerintah pusat terus mendukung dan turut mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Malang, sekaligus menjadi daerah percontohan dan laboratorium pengembangan pertanian di Indonesia.

”Mudah-mudahan seminar nasional ini dapat semakin melapangkan wawasan dan menjadi sarana bagi kita untuk memantapkan komitmen untuk turut berperan nyata dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya di wilayah Kabupaten Malang yang kita cintai bersama ini. Ketahanan nasional dalam bidang ekonomi dapat terlihat dalam berbagai kondisi kehidupan pereknomian bangsa yang dapat memelihara kemandirian ekonomi,” ujar Sanusi.

Perwujudan ketahanan ekonomi nasional dapat dilakukan melalui beberapa sektor seperti sektor minyak dan gas, pertanian dan pangan, industri, kelautan, pariwisata dan sektor-sektor lainnya. “Hal ini tentunya sangat mendukung pembangunan sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Malang. Di dalamnya mencakup tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura,” jelas Bupati Malang. (pro/gie)

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bung Karna ini meminta peran guru yang tergabung dalam PGRI, agar bisa semakin maksimal. Khususnya, dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Situbondo.

“Data dari BPS, tingkat kemiskinan kita ini tertinggi itu karena belum lulus SMP. Angkanya, sekitar 81 persen,” kata Bupati Karna.

Baca Juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Begitu pun, tambahnya, dengan pengangguran di Situbondo. Karenanya, perlu dan adanya kolaborasi bersama dari peran aktif PGRI Situbondo. “Angka pengangguran kita ini didominasi oleh mereka yang tidak lulus SMP. Ini, tentu memberikan pelajaran bagi kita bahwa peran pendidikan sangat penting. Pendidikan adalah investasi jangka panjang,” tegasnya.

Dengan peran aktif PGRI Situbondo, Bung Karna optimis bakal meningkatkan inovasi dan kreativitas pelajar di Kota Santri Pancasila. “Mereka juga diharapkan bisa berkarya. Nah, dengan karya itu mereka mampu memperkerjakan orang lain. Sehingga ke depan, akan banyak wirausahawan-wirausahawan baru hasil didikan dari PGRI Situbondo,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengungkapkan bahwa PGRI Situbondo telah banyak mengalami kemajuan. “Empat tahun yang lalu, saya ke sini. Mereka ini bukan hanya berbicara tentang aspirasi para guru saja, tetapi mereka juga dituntut untuk memberikan kemajuan bagi dunia pendidikan,” bebernya.

Dirinya pun meminta, para guru yang tergabung dalam PGRI, untuk fokus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Situbondo. “Sementara itu, kita para pengurus PGRI yang berjuang untuk menyampaikan aspirasi rekan-rekan semua,” tuturnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Ketua PGRI Jawa Timur, Teguh Sumarno, Sekdakab, Wawan Setiawan, Plt Kadispendikbud, Siti Aisyah, Ketua PGRI Situbondo, Suhartoni, dan Kabag Prokopim Situbondo, Sigit Susetyo Raharjo dan 1.900 guru yang tergabung dalam PGRI Situbondo. (her/gie)

Dalam pelaksanaan yang berlangsung di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan, Bupati Yuhronur, mengatakan bahwa persentase populasi pengguna internet saat ini mencapai 73,7 persen dengan 94,1 persen akses pengguna melalui handphone. Hal positif yang bisa diambil dari digitalisasi di bidang pendidikan,  adalah dapat mendukung akses yang lebih mudah dan merata, serta mempersiapkan talenta digital yang terdidik, adaptif dan berkualitas tinggi.

Talenta digital ini, tambah Bupati Lamongan, merupakan salah satu wujud SDM unggul yang dimiliki daerah. Dimana, SDM yang unggul dan berdaya saing merupakan misi Lamongan di bidang pendidikan.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Alhamdulillah, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Lamongan termasuk tinggi. Kita semua harus bangga, karena itu berarti SDM kita baik, dan dengan SDM yang unggul ini kita bisa melakukan apa saja. SDM yang unggul akan memberikan solusi yang baik dan dapat memecahkan masalah di dalam keadaan apapun, termasuk di era digital ini,” katanya.

Bupati Yuhronur dalam kesempatan itu juga mengajak para guru untuk bersama mewujudkan misi untuk menciptakan SDM Lamongan yang lebih baik, untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi. “Saya ingin Lamongan ini akan selalu mampu menciptakan SDM-SDM yang unggul dalam berbagai bidang, dengan harapan layanan yang kita berikan akan dapat selalu merata hingga ke penjuru-penjuru Lamongan,” imbuhnya.

Ketua PGRI Lamongan, Adi Suwito, menambahkan bahwa seminar nasional pendidikan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT Ke-77 PGRI juga Hari Guru Nasional 2022, dengan tema Merdeka Belajar dalam Mewujudkan SDM Kompetitif di Era Digital. “Kegiatan ini diikuti oleh 446 peserta dari unsur umum, guru TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan dosen perguruan tinggi,” lapornya.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Guru Besar Universitas Brawijaya Malang Qomariyatus Sholihah sebagai nara sumber seminar. (zen/sit)

Wali Kota Sutiaji menjelaskan, terdapat penguatan delapan area reformasi birokrasi yang terus dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. “Delapan area perubahan itu antara lain manajemen perubahan, deregulasi, penataan dan penguatan organisasi, serta tata laksana. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik,” ujar Sutiaji dari Jakarta.

Pada manajemen perubahan, pihaknya membina mental seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang, menjadi titik awal membentuk pemerintahan yang bersih, akuntabel, taat asas dan memuaskan masyarakat.

“Saya langsung menjadi motivator bagi ASN dan itu tiap tahun dilakukan. Karena yang menentukan bagaimana ke depannya adalah dimensi waktu saat ini, kita mau berbuat apa,” tambahnya.

Kemudian berkaitan dengan deregulasi, Sutiaji menjelaskan bahwa ada harmonisasi peraturan perundang-undangan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yang berjalan dengan baik akibat komunikasi yang harmonis dari legislatif dan eksekutif.

“Maka regulasi kami tata, dan penataan organisasi menjadi kunci. Waktu itu di Kota Malang ada 34 perangkat daerah, saat ini dipangkas menjadi 28. Sehingga mampu mengefisiensi lebih dari Rp103 miliar. Karena lebih baik ramping tapi kaya kerja,” beber pemilik kursi N1 tersebut.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Lebih lanjut Sutiaji memaparkan, berkaitan dengan lelang kinerja yang memiliki tiga poin penting, yakni gentlement’s agreement, breakdown konkrit prioritas pembangunan, serta titik nol dan kecepatan titik akhir kinerja.

“Kalau ASN tidak terukur dan tidak tercapai, siap-siap digeser. Ukuran kinerja individu disempurnakan melalui proses pendampingan perjanjian kerja. Kami sudah punya e-Kinerja yang menjadi dasar dalam pemberian apresiasi bagi pegawai,” sambungnya.

Reformasi birokrasi Pemkot Malang juga tercermin melalui dikuatkannya merit system dan indeks profesionalisme ASN. Di mana hal tersebut juga memicu penguatan ekosistem birokrasi inovatif. “Sistem informasi Kepegawaian berbasis online juga sudah terintegrasi. Kemudian lelang jabatan kritikal telah dilakukan secara terbuka. Tidak lupa pengawasan khusus untuk review dan evaluasi perbaikan, perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan,” terangnya.

Sementara itu, Menko Polhukam RI Prof. Moh. Mahfud MD mengungkapkan, saat ini merupakan periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010.

“Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan baik. Sehingga tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bagi pemda yang belum melaksanakan, dapat termotivasi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya pembaharuan dan perubahan,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dihimpunnya, terdapat 59 kabupaten/kota di Indonesia yang masih belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Selain itu terdapat juga terdapat enam kabupaten/kota yang pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi malah tahun ini tidak menyampaikan.

“Selaku Menko Polhukam, saya mengingatkan kepada saudara-saudara para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi. Selain itu, mengevaluasi kendala-kendala apa yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi,” terangnya. (mus/sit/adv)

Seminar ini menghadirkanpembicara Prof DR Otto Hasibuan SH MM, Ketua dewan Pembina DPN Peradi, Prof DR Mudzakkir, ahli hukum pidana UII, DR Herriswantoro SH MH, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan DR Sidik Sunaryo SH MH M Hum, Dosen Fakultas Hukum UMM.

Ketua DPC Peradi Malang Dian Aminuddin SH, mengatakan bahwa latar belakang diadakannya Seminar Nasional dengan tema Advokat dan Contempt Of Court dalam RKUHP, karena adanya kerisauan. Contempt Of Court yang berkaitan dengan pengadilan, dirasa akan memiliki dampak kepada advokat dan juga jurnalis.

“Pihak yang berinteraksi dengan pengadilan bukan hanya advokat, namun juga jurnalis. RKUHP sudah ada aturan secara rinci. Seperti saat jurnalis hendak meliout harus ijin duku ke pihak pengadilan. Padahal sudang terbuka untuk umum. Kalau terbuka untuk umum, kenapa harus ijin. Begitu juga dengan advokat, dimana ruang perdebatan dan lain-lainnya dipersempit bahkan dihilangkan, ” sebut Dian.

“Kalau melanggar akan dikenakan pidana. Ini RKUHP sudah disetujui, namun belum disahkan. Masih ada waktu untuk diperbaiki. Seminar nasional yang diadakan di kampus adalah agenda rutin Peradi yang bekerja sama dengan pihak Fakultas Hukum Universitas di Malang,” ujar Dian.

Menurut Sunarjo SH M Hum, Wakil Ketua DPC Peradi Malang, mengatakan bahwa diharapkan dengan adanya seminar ini memunculkan hasil untuk direkomendasikan terkait pembentukan RKUHP.

“Kami ingin berikan pemahaman bagaimana konsep pengaturan advokat dan Contempt Of Court. Advokat saat melakukan pembelaan secara profesional memang tidak ada masalah. Namun kalau ada perdebatan, misalkan di ruang pengadilan bisa dianggap Contempt Of Court, ini akan menimbulkan problem hukum,” ujar Sunarjo.

Ketua Dewan Penasehat DPN Peradi, Prof DR Otto Hasibuan SH MM mengatakan bahwa Contempt Of Court RKUHP belum waktunya diterapkan di Indonesia.

“Contempt Of Court, belum bisa dan tidak mungkin apa adanya diterapkan di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di negara lain Contempt Of Court dibuat, karena negara tersebut sudah mapan dan kemuliaan pengadilan sudah terbentuk. Jadi belum waktunya UU Contempt Of Court diterapkan di Indonesia,” ujar Otto Hasibuan.

Contempt Of Court bisa dilakukan jika kemukiaan pengadilan sudah tercipta, kemuliaan advokat dan masyarakat harus melek hukum supaya tidak timpang dan harua punya korelasi.

“UU advokat mempunya imunitas kepada advokat. Advokat tidak boleh dituntut baik pidana maupun perdata ketika beracara di pengadilan maupun diluar pengadilan,” ujar Otto.

Perlu diketahui bahwa, delik Contempt Of Court diatur dalam Pasal 281 RKUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Seseorang bisa dianggap melanggar bila memenuhi delik contempt of court, yakni; (a) tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; (b) bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; (c) dan secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. (gie/oso)

Dalam seminar yang bertemakan menghadapi Peluang dan Tantangan Perawat di era Revolusi Industri yang dihadiri sekitar tiga ribu perawat yang tergabung dalam PPNI perawat Jember Bupati mengatakan, bahwa perawat tidak boleh berpikir rutindan konvensional karena tantangannya berbeda.

“Perawat sudah ada layanan online, panggilan layanan home care, kalau perawat Indonesia masih berkutat, berebut CPNS dan berebut honorer, magang di puskesmas, ini sudah ketinggalan jaman,” ungkapnya.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember ini menyatakan, peluang perawat sekarang luar biasa, sudah ada ribuan perawat yang tergabung dalam aplikasi layanan perawat, ini sangat memudahkan para costumer.

“Saya berharap, melalui PPNI Jember berinovasi. Sudah tidak ada lagi perawat, izin prakteknya mati, kesulitan mengurus, dan PPNI harus menjadi pengayom anggotanya dan memberikan layanan-layanan kolektif buat anggotanya,” harapnya.

Selain itu, Bupati yang bergelar dokter tersebut menyampaikan, ke depan juga akan ada pemetaan. Karena ada satu komitmen bersama, kalau sekarang masih ada 70-an di Poskesdes satu desa, kedepan pihaknya akan menuntaskan satu desa satu perawat.

Ribuan perawat yang tergabung dalam PPNI Jember mengikuti seminar nasional di Gedung serba guna. (ist)

“Termasuk untuk poskestren, akan di fasilitasi, paling tidak ada satu perawat di poskestren,” ujarnya.

Terkait kesejahteran perawat di setiap puskesmas di Kabupaten Jember Bupati menerangkan, telah memberi pandangan kepada perawat, bahwa mereka itu keunggulannya adalah kompetensi.

“Karenanya, ada ratusan perawat yang sudah lolos test untuk P3K dan juknisnya belum turun dari pusat,” akunya.

Tetapi, meskipun juknis belum turun sambung Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sudah menyiapkan untuk pengganggaran gaji perawat, maka mulai persatu januari 2020 nanti, ada atau tidak ada juknisnya Bupati akan mengeksekusi melalui SK Bupatinya.

“Karena kita sudah menganggarkan dan mereka sudah lolos seleksi,” tegasnya. (gik/yud/oso)

Seminar diikuti puluhan peserta pemakalah beserta ratusan partisipan yang berlatar belakang akademisi dan mahasiswa dari Unej tersendiri dan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia.

Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber utama dan kompeten dibidang mereka masing-masing. Mereka ialah Dr. Arif Dzulkifli, ST, MM dari pakar Lingkungan Hidup, Budhy Santoso, SSos, MSi, PhD dari tim ahli SDG’s Center Unej dan Dr Pairan, MSi dari Akademisi Ilmu Kesejahteraan Sosial Unej.

Rektor Unej, Moh. Hasan mengatakan, tema yang diambil pada seminar nasional itu “Penerapan SDG’s Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Sumber Manusia di Era Society 5.0”.

Selanjutnya, seminar sangat strategis dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian.

Tak hanya itu, lanjut Hasan, pihaknya memberikan apresiasinya atas terselenggaranya Kegiatan Rutin Tahunan Ilmu Kesejahteraan Sosial (KERTAKASI) yang saat ini sudah memasuki tahun ke 5. Menurutnya, acara ini akan memberikan wawasan kepada para peserta mengenai apa itu Society 5.0.

“Karena era Society 5.0 saat ini sudah ditetapkan walaupun memang lebih dulu di Jepang. Bahkan pemerintahpun juga sangat mendukung dan memfasilitasi masyarakatnya terkait hal ini. Menurut saya era Society 5.0 ini sasarannya untuk menciptakan smart society,” ujar Hasan.

Lebih lanjut, Dr Arif Dzulkifli, ST, MM dari pakar Lingkungan Hidup menuturkan, dengan adanya kegiatan seminar nasional seperti itu juga dapat membuka mata semuanya untuk tetap bisa mengendalikan diri dalam pesatnya perkembangan zaman.

“Sebetulnya pada era Society 5.0 ini menghendaki masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik atau disebut Super Smart Society. Karena era society 5.0 akan merubah dunia dengan adanya perkembangan teknologi secara signifikan dalam berbagai sendi kehidupan masayarakat,” jelas Arif.

Dia menambahkan, mengenai era society 5.0, isu utama yang saat ini tengah banyak diskusikan yaitu human versus technology. Teknologi harusnya tunduk dan menjadi alat bagi kebutuhan manusia dan bukan sebaliknya. Kegiatan seperti ini gunanya mendorong kesiapan masyarakat dalam menyongsong society era 5.0.

“Silahkan society poin berapa-pun, namun nilai budaya dan tentu nilai agama harus tetap menjadi akar pijakan kita sebagai masyarakat sehingga tidak hanyut dan tenggelam di arus perubahan zaman,” jelasnya.

Gelaran Ketakasi ke V ini memiliki beberapa rangkaian acara yang diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Adapun kegiatan tersebut diantaranya; National Welfare Competition (NWC), Seminar Nasional, dan Welfare Camp dan presentasi oleh finalis National Welfare Competition IV yang tulisannya telah lolos seleksi dan akan diterbitkan dalam buku ber ISBN. (Kj1/Yud/oso)

Seminar tersebut merupakan langkah serius FE UM untuk memberikan wawasan kepada mahasiswanya terkait zakat profesi dan pajak. Dalam kegiatan tersebut, ada tiga orang pemateri yang dihadirkan. Yakni Asfi Manzilati selaku dewan pengurus Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (Fordebi), Perwakilan Universiti Kebangsaan Malaisya Muhammad Rizal Palil, dan Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III.

Wakil Dekan II FE UM, Puji Handayati mengatakan, wawasan mengenai hal tersebut perlu diberikan, sebab Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang di dalamnya juga ada kewajiban bagi seorang muslim untuk berzakat. Di sisi lain sebagai warga negara, seseorang juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

“Di dalam UU no 36 tahun 2008 ini mengatur bahwa zakat bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Dan ini masih belum tersosialisasi penuh kepada masyarakat. Dan bagaimanakah proses implementasi undang-undang ini juga perlu dikaji. Dan maka dari itu kami bekerja sama dengan Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (Fordebi) untuk membahas ini bersama,” ujar Puji.

Dengan diselenggarakannya seminar tersebut, ia berharap seluruh mahasiswa FE UM khusus yang hadir sebagai peserta bisa tumbuh menjadi insan yang sukses berkarir maupun menjadi enterpreneur, yang nantinya bisa bermamfaat dalam umat melalui zakat dan berontribusi bagi negara melalui kewajiban membayar pajak.

“Kalau sukses ber enterpeneur, harapannya dapat menjadi insan yang mempunyai makna besar kepada umat jika diikuti dengan kesadaran yang tinggi untuk berzakat. Dan juga menjadi potensi besar bagi negara, karena mereka juga harus sadar terhadap kewajiban pajak,” imbuhnya.

Sementara itu, Dewan Pengurus FORDEBI, Asfi Manzilati yang hadir sebagai pemateri mengatakan, sebagai seseorang yang telah lama terjun dalam geliat ekonomi, jika dilihat dari sisi makro, negara seharusnya sudah bisa melihat integrasi zakat dan pajak sebagai sumber pengelolaan kebijakan fiskal. Sedangkan dari sisi mikro, Asfi menjelaskan bahwa sebenarnya zakat dan pajak mempunyai dampak yang berbeda.

“Kalau pajak, yang jelas itu menurunkan pendapatan yang diterima, siapapun orangnya. Karena kemudian itu dikelola oleh negara, dan untuk sampai ke masyarakat kembali masih perlu proses. Sementara untuk zakat, itu akan mengurangi pendapatan bagi orang kaya (Muzakki) dan menambah pendapatan bagi orang miskin. Jadi secara umum nantinya akan membuat percepatan kesejahteraan bisa tercapai. Dan akhirnya mikro dan makro besinergi, baik secara individu sejahtera maupun keseluruhan bisa tercapai,” jelas Azfi.

Lebih lanjut menurutnya, saat ini mahasiswa perlu adanya pemahaman yang lebih terkait hal tersebut. Memahami secara konsep, kritis secara konsep, juga kritis secara implementasi, dan juga lebih bagus jika para mahasiswa bisa memberi masukan-masukan terkait implementasi seperti apa yang seharusnya bagus untuk diterapkan.

“Setidaknya, bagi mahasiswa yang sudah mulai berwirausaha, sekecil apapun cobalah untuk belajar berzakat,” pungkasnya. (iki/yan)