Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/12/2025) tadi. “Ini merupakan prestasi luar biasa bagi Pemerintah Kota Malang. Penghargaan Terbaik II Indeks Reformasi Hukum ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kepatuhan dan harmonisasi regulasi,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa kepatuhan hukum diwujudkan melalui proses harmonisasi peraturan daerah dan peraturan wali kota yang disusun tepat waktu, taat prosedur, serta sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum. Termasuk, koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam mewujudkan harmonisasi regulasi nasional. Menurutnya, ke depan proses harmonisasi akan semakin dipermudah melalui layanan digital berbasis kecerdasan buatan.

“Mulai tahun depan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah mengintegrasikan proses harmonisasi secara digital dengan dukungan artificial intelligence. Harapannya, layanan harmonisasi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian regulasi,” imbuhnya. (kom/rsy/sit)

Dalam kunjungannya itu, Suganda memberikan apresiasi pada Pemkot Malang sebab mampu menghadirkan layanan publik yang hampir paripurna (sempurna) dan efisien. Dengan kehadiran MPP, juga menjadi bukti nyata bagi masyarakat Kota Malang.

“Ini adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Harapan kami, potret baik ini bisa diikuti oleh daerah lain,” ujar Suganda.

Suganda juga menyampaikan, bahwa ada beberapa aspek yang masih bisa dikembangkan, seperti penambahan tenant yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga layanan terkait kepengurusan haji dan legalisasi ijazah jenjang SMA.

“Itu tentu akan mempermudah masyarakat, sehingga mereka dapat mengakses layanan tanpa perlu datang ke tempat lain. Kami berharap ada ruang bagi masyarakat untuk mendaftarkan haji lebih dini, mengingat masa tunggu yang panjang. Selain itu, layanan legalisasi ijazah juga bisa disediakan di sini agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke provinsi,” jelasnya.

Selain itu, Suganda juga memberikan saran terkait penambahan tenant kebudayaan lokal dan fasilitas yang bisa mengedukasi anak-anak muda dengan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Hal ini dinilai penting untuk menjaga karakter dan budaya lokal, terutama di era keterbukaan informasi.

Baca juga :

“Kota Malang ini memiliki kekayaan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kami juga berharap ada ruang khusus untuk anak-anak muda agar mereka bisa mendapatkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sini,” katanya.

Lebih lanjut, saat mengunjungi layanan Dispendukcapil yang ada di MPP, Suganda memuji sistem pelayanannya. Sebab, minim interaksi langsung antara masyarakat dan pengelola. Itu menurutnya dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan dan praktik gratifikasi.

“Sehingga tidak terjadi konflik of interest dan juga tidak terjadi nantinya mungkin gratifikasi dan sebagainya. Sehingga ini sudah menyajikan salah satu bentuk pelayanan publik yang transparan,” katanya.

Dengan adanya sistem pengawasan yang baik di setiap tenant dan mekanisme pengaduan yang sudah berjalan, Suganda berharap MPP Kota Malang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas.

“Harapannya dengan banyaknya orang ke sini juga akan menimbulkan perputaran ekonomi. Jadi bukan hanya mengoptimalkan pelayanan publik tapi juga menambah pemasukan di daerah ini,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa Pemkot Malang terus berkomitmen mengembangkan pelayanan publik yang optimal. Kehadiran Ombudsman RI dalam memantau dan memberikan masukan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Komentar dari Pak Sekjen Ombudsman bahwa pelayanan kita sudah mendekati paripurna. Namun, kami akan terus mengembangkan aspek-aspek lainnya, termasuk edukasi wawasan kebangsaan untuk generasi muda,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan bahwa persiapan tersebut masih akan terus dipenuhi. Sebab, diperkirakan pada bulan depan tim Unesco akan turun untuk menilai Kota Kreatif Dunia di Kota Malang.

“Insyaallah kalau bulan depan nanti tim Unesco akan turun, karena mereka akan menilai untuk menentukan Kota Kreatif Dunianya dari Unesco dan kita ada persiapkan kesana. Apalagi tim Komite Ekonomi Kreatif (KEK) kita juga sudah beberapa kali rapat, dua kali saya pimpin sudah bagus,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (02/05/2024) tadi.

Nantinya dalam penilaian yang akan dilakukan Unesco, ujarnya, ada 17 sub sektor yang akan dinilai di Kota Malang. Mulai arsitektur, film, fotografi, kriya, kuliner, seni rupa, produk, aplikasi, game, televisi dan radio, fashion, pertunjukan, desain interior, periklanan, penerbitan, DKV hingga musik.

Baca juga :

“Yang di nilai itu semua dari 17 sub sektor dan di Malang Creative Center (MCC) sendiri yang memang menjadi wadah Ekraf, itu sudah ada semua di sana,” katanya.

Apalagi sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM RI, telah mengunjungi Gedung MCC dan memberikan apresiasi positif kepada pelaku Ekraf di Kota Malang. Pasalnya, hanya di Kota Malang yang menurutnya memiliki Ekraf paling baik.

“Beberapa waktu lalu Menkop sudah datang dan melihat secara langsung, data nya juga sudah ada dan kita sampaikan kepada belaiu. Dari pandangannya Ekraf kita itu paling baik dan dari data yang kita sampaikan kemudian di croscek di lapangan memang semua sudah berjalan dengan baik,” tuturnya.

Tentu dengan adanya Ekraf di Kota Malang, ini mampu memberikan dampak penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Seperti di tahun 2023 lalu angka tersebut mengalami penurunan menjadi 4,26 persen dari 10,01 persen di tahun 2022.

“Tentu ketika semua dapat dikolaborasikan dengan baik, akan menjadi kekuatan yang luar biasa guna mewujudkan pesatnya perkembangan ekosistem kreatif yang mendorong pesatnya ekonomi digital dan maupun ekonomi kreatif di Kota Malang,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, itu menyampaikan bahwa nilai sempurna yang diberikan kepada Pemkot Malang dari tim evaluator Kemendagri, itu merupakan rekor. Sebab, sebelumnya tidak pernah ada pejabat daerah yang menerima nilai terbaik.

“Kemarin disebut pada kami, bahwa baru pertama kali ini memberikan nilai sempurna. Meskipun, tidak disebut berapa, cuma (nilai, red) sempurna. Mereka yang tahu nilainya dan ini dianggap sebagai rekor. Sebelumnya, tidak pernah mereka memberikan nilai terbaik kepada semua pejabat daerah,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Sabtu (30/03/2024) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa dalam evaluasi tersebut ada sebanyak 106 indikator yang harus dipenuhi. Tentunya, itu dipaparkan secara detail, baik kualitatif maupun kuantitatif.

“Nah, saya sampaikan kepada evaluator tersebut, bahwa kita mempresentasikan satu persatu kemudian ada tanya jawab. Termasuk, data pendukung terkait dengan yang mereka inginkan, itu tersedia semua lengkap,” tambahnya.

Tim evaluator sendiri, lanjutnya, tetap memberikan saran dan masukan terhadap kinerja di tiga bulan mendatang. Tujuannya, tentu untuk dapat terus meningkatan pencapaian sesuai dengan target yang diamanahkan.

“Masukan dan saran positif yang diberikan oleh tim saat evaluasi pertama dan kedua menjadi acuan untuk terus berbenah. Tentu ini sangat saya butuhkan agar saat evaluasi ketiga nanti, progresnya dapat terukur dengan lebih baik,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Terlebih, mandatory spending di Dinas Kesehatan sendiri sudah melebihi 10 persen. Hasilnya jelas, angka stunting bisa terus ditekan, pelayanan baik di Lab Kesehatan Daerah (Labkesda), RSUD dan Puskesmas juga maksimal,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Bertemu dengan para pejabat dan staf yang ada di Dinas Kesehatan Kota Malang, Pj Wali Kota Wahyu juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Diantaranya, seperti stunting dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Harapan saya di APBD tahun 2024, dengan prosentase 11,11 persen, maka dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:

Dalam kunjungan serupa yang juga dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, pihaknya juga menegaskan bahwa pendidikan, sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tentu harus mendapatkan perhatian khusus. Tidak hanya itu, dirinya juga mengapresiasi upaya Dinas Pendidikan terkait alokasi anggaran mandatory spending di tahun 2024 ini sebesar 24,88 persen. Angka itu, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Saya mengapresiasi upaya Dinas Pendidikan. Prosentasenya 24,88 persen dan naik dibanding tahun lalu. Ini menunjukkan komitmen kita untuk memajukan pendidikan benar-benar dilaksanakan,” katanya.

Di akhir, pihaknya juga memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, untuk fokus pada aspek-aspek penting. Termasuk, peningkatan kualitas pendidikan melalui kurikulum yang terus diperbarui.

“Detail aspek-aspek penting harus diperhatikan, termasuk sarana prasarana, kurikulum yang harus terus di-update. Ini penting seiring dengan pengembangan Kota Malang menjadi kota kreatif,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)