Menurutnya sudah saatnya bangsa Indonesia yang sempat terbelah dipilpres kemaren merajut kembali kekuatan beradaban bangsa Indonesia yang khas, sehingga kebijakan pembangunan berjalan lebih cepat lagi.

“Sudah tidak ada lagi kubu-kubuan, kalau ada catatan, mari kita jadikan arah untuk diperbaiki bersama-sama,” katanya, Jumat (28/6/2019) siang, usai menerima tamu dari Ombudsman RI di ruang Intelligence Room (IR) Pemkab Situbondo.

Bupati dua periode itu melanjutkan, kedepan seluruh warga negara terutama masyarakat Situbondo mendukung penuh presiden dan wakil presiden terpilih, karena dukungan itu sangat menentukan terhadap keberhasilan pemerintah, hingga keberhasilan itu nantinya berdampak secara luas kepada masyarakat.

“Saya rasa kalau di Situbondo secara umum masyarakat sudah selesai, tidak ada hal-hal yang menghawatirkan. Kedepan harus didukung penuh agar pak Jokowi dan KH Makruf Amin berhasil mengimplementasikan visi misinya saat kampanye, hingga keberhasilan tersebut berdampak luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia pun berharap, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya memberikan perhatian terhadap daerah pinggiran, tentu tidak melihat daerah pinggiran itu dalam kontek perbatasan antar negara, namun di daerah-daerah tertinggal untuk memperoleh porsi yang memadai, sehingga daerah-daerah itu mampu mengejar disparitas antar daerah.

“Daerah-daerah tertinggal itu problem utamanya kemampuan anggaran yang sangat kecil, sementara aksebilitas untuk kepentingan membangun keseluruhan membutuhkan uluran, baik itu sistem, suasana atau fiskal,” pungkas H Dadang. (mur/oso)

Sengketa Pilpres 2019 yang tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi RI membuat Kapolres dan Komandan kodim (Dandim) Jember bersama tokoh masyarakat merasa perlu mengadakan deklarasi damai yang melibatkan unsur TNI-Polri, Forkompimda, tokoh agama dan seluruh masyarakat agar tidak terpancing oleh provokasi yang membuat keresahan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak terprovokasi ajakan pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan tindakan anarkis saat atau setelah sidang sengketa,” kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo saat membacakan deklarasi bersama masyarakat, Minggu (16/6/2019) siang.

Deklarasi tolak kerusuhan kata Kusworo merupakan instruksi dari Kapolda Jawa Timur yang sekaligus rangkaian kegiatan di Hari Bhayangkara ke 73 dengan mengusung tema “Jawa Timur Bersatu Untuk Indonesia Damai, Kita Menolak Kerusuhan” .

“Deklarasi yang diikuti oleh seluruh peserta ada kurang lebih 7500 orang ini, kami sepakat menolak ajakan untuk anarkis, ajakan untuk rusuh, karena kami semua cinta Indonesia yang aman dan damai, berkaitan dengan Pemilu semua masyarakat Jember menyerahkan semua secara konstitusional sesuai peraturan yang ada,” terang Kusworo.

Kapolres berpangkat Melati dua di pundaknya ini menerangkan, Deklarasi tolak kerusuhan yang dikemas dengan jalan sehat berhadiah ini menjadi pilihan, karena selain menjalin Silaturohmi juga untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan sangatlah penting dan menjadi harapan masyarakat semua.

Jelas saja, acara yang berbarengan dengan kegiatan Car Free Day itu menjalan sangat meriah, selain dipadati ribuan orang ditambah lagi panitia jalan sehat yang menyiapkan hadiah utama berupa 1 unit motor Honda, 10 unit sepeda gunung, 2 kulkas, dan hadiah lainnya.

“Selain Car Free Day yang digunakan untuk olahraga ini sekalian kami melaksanakan jalan sehat yang marak dengan doorprize,” tandasnya.

Sementara Mika Novelianingtyas, wanita asal Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Pemenang hadiah utama 1 unit motor yang memiliki usaha di Kabupaten Jember mengatakan tidak menyangka mendapat Hadiah karena awalnya niatnya untuk sekadar jalan sehat.

“Pertama gak nyangka, niatnya datang mau jalan-jalan biasa sih olahraga hari Minggu, la kok ditawarin sama Bu Polwan dikasih kupon, ya udah ikut aja, Iseng memang tadi ngomong ‘iya ikut ini nanti dapat motor ini, la kok beneran dapat motor,” ujarnya.

Wanita dengan panggilan Mika ini mengapresiasi langkah Polri dan TNI mengadakan deklarasi tolak kerusuhan sambil jalan sehat berhadiah.

“Hadiahnya banyak dan pendaftarannya gratis, makasih pak Kapolres,” tuturnya. (gik/yud/oso)

Di Jawa Timur, selain dari UB, juga dilaksanakan di Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Negeri Jember (UNEJ) dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Rektor UB, Dekan FH-UB, dan Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, beserta jajarannya. (rhd)

Penyelenggaraan fasilitas persidangan jarak jauh (video conference, red) ini sebagai upaya untuk mempermudah proses persidangan, agar pihak penggugat, tergugat, maupun saksi tak perlu jauh-jauh ke Jakarta.

Pelaksanaan di UB, digelar di Gedung A FH-UB lantai VI, Jumat (14/6/2019) pukul 08.00 hingga pukul 11.30. Sidang diskors, dan dilanjutkan pukul 13.30 WIB hingga selesai.

Tak hanya dalam penyediaan fasilitas gedung, selain kerjasama dengan MK, UB juga memfasilitasi kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI dalam melakukan pengamanan sidang jarak jauh di UB.

Sayangnya, banyak masyarakat yang belum tahu adanya pelaksanaan sidang jarak jauh sistem video conference ini. Padahal, dalam pelaksanaan di tiap daerah telah disiapkan juru sumpah untuk pengambilan sumpah dari para saksi, layaknya persidangan di MK.

“Kali kedua UB sebagai tuan rumah sidang sengketa MK jarak jauh. Memang seperti ini, masyarakat masih minim minat dan menyaksikan di TV atau saluran lainnya. Nanti saat penyampaian saksi, debat, atau pembacaan putusan, masyarakat akan datang. Khusus untuk kepentingan ini, FHUB sampai minggu depan tidak ada kegiatan lain. Bahkan bisa hingga 28 Juni saat pembacaan kesimpulan,” jelas Ali Syafaat, Dekan FHUB, mendampingi Rektor UB, Nuhfil Hanani.

Terkait kemungkinan saksi dari Malang dan sekitarnya, Ali belum bisa memastikan. Pasalnya, hal itu kewenangan dari MK.

“Kami belum tahu, karena baru bisa diketahui saat pemeriksaan saksi, baik yang diajukan dari pemohon maupun termohon. Dari situ baru kami tahu setelah koordinasi dengan MK,” tandas Ali.

Sementara itu, Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, mengatakan, demi keamanan dan kelancaran, gabungan Polri dan TNI menerjunkan 100 pasukan. Namun, tak menutup kemungkinan jumlah pasukan tersebut dikurangi atau ditambah menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Hari ini kita terjunkan 100 pasukan gabungan Polri dan TNI. Tidak menutup kemungkinan saat pemeriksaan saksi bisa kita tambah, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan,” terang Asfuri. (rhd/oso)

Masyarakat Tirtoyudo berharap, ketentraman dan keamanan terwujud serta masyarakat lainnya menghormati keputusan atau hasil sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya.

Diantaranya Suyatno Mustofa, ketua majelis wakil cabang NU Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Ia menyatakan keras dan tegas penolakan terhadap kerusuhan dalam penyelesaian sengketa Pileg dan Pilpres 2019, Jumat mendatang.

“Menolak segala bentuk kerusuhan yang diciptakan dalam upaya penyelesaian masalah hasil Pemilu dan Pileg. Saya mendukung TNI POLRI dalam menindak pelaku perusuh, demi terciptanya situasi kondusif, ketentraman masyarakat, persatuan dan kesatuan serta tegaknya NKRI, ” paparnya.

Senada disampaikan Muhammad Daroini, selaku pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Ia juga menolak apabila terjadi kerusuhan dan kekerasan nantinya.

“Demi keamanan, kenyamanan, kedamaian, NKRI, kami mendukung TNI POLRI yang mengayomi melindungi dan melayani masyarakat. Kami menolak segala bentuk kekerasan dan kerusuhan dalam penyelesaian sengketa Pilpres 2019,” urainya.

Seorang guru di Tirtoyudo juga menegaskan ia menolak adanya upaya merusuhi penyelesaian sengketa Jumat mendatang. “Saya Rosidi, guru madrasah di Desa Ampelgading, menolak kekerasan dan upaya kekerasan… Mendukung penindakan pelaku kerusuhan,” sebut Rosidi.

Warga juga berharap, tidak ada provokasi dan warga lainnya tidak terprovokasi untuk berunjuk rasa menolak hasil sidang MK. Kerusuhan, kekerasan dianggap sebagian warga, merugikan dan mempermalukan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (sos)