“Sampaikan dengan jujur apapun pertanyaannya tentang pertanian. Sampaikan dengan jujur data kita dan sukseskan Sensus Pertanian 2023,” kata Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang.

Sensus Pertanian pada 2023, tambahnya, merupakan sensus ke tujuh sejak tahun 1963. Sensus ini, bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian terutama untuk unit-unit administrasi terkecil. Termasuk, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini dan menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Baca juga :

Pelaksanaan ST2023 ini, paparnya, memang telah dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 15 Mei 2023 lalu. Karenanya, dirinya mendukung ST2023 ini agar mendapat data yang akurat, terkini dan terpercaya.

Bunda Indah juga menegaskan, bahwa memang pertanian merupakan sektor yang strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Dirinya berharap, masyarakat Lumajang bisa bekerja sama menyukseskan Sensus Pertanian 2023.

“Mulai 1 Juni sampai dengan 31 Juli atau selama dua bulan, akan dilaksanakan sensus pertanian kepada seluruh masyarakat Lumajang. Kalau ada petugas sensus yang membawa identitas petugas survei, sambutlah dengan baik. Jadi, jangan ditolak karena penting untuk kesejahteraan kita,” paparnya. (kom/adi/sit)

Kepala Badan Pusat Statistik Jombang, Endang Sulastri, menyampaikan bahwa kegiatan pemutakhiran data sebenarnya telah mengajukan 204 petugas pendata Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 68 Tim dan 23 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka).

“Kegiatan terset sudah mulai dikenalkan 15 Mei hingga 31 Mei sebagai pemutakhiran data.Kemudian sampelnya pada 1 Juni hingga 30 Juni 2022, dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) data. Akan langsung masuk program CAPI di handphone,” tuturnya

Pada tahun 2020 sudah dilakukan seleksi penduduk. Untuk kelanjutan lebih detail data yang ditanyakan ada 83 pertanyaan. Seharusnya hal tersebut dilakukan sejak tahun 202, namun pada saat itu masih dalam keadaan pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi sensus penduduk.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan tujuan dari Pemerintah Kabupaten Jombang terkait pendataan, yakni mewujudkan data 1 Indonesia. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) harus ada 1 data saja. Dan memang pendataan tersebut sudah dimulai sejak dari SP 2020. Kementrian juga sudah berkolaborasi dan bersinergi untuk memunculkan 1 data kependudukan, tidak versi Capil atau lainnya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Endang juga mencontohkan salah satunya yakni data bantuan sosial. Untuk saat ini data bantuan sosial bukan dari BPS akan tetapi yang menentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.

“Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari RT dan RW, kemudian di update oleh Dinas Sosial. Penerima Bantuan Sosial seperti PKH dan lain-lain dipilih langsung dari TNP2K. Badan Pusat Statistik tidak bisa bekerja sendirian dalam mensukseskan pekerjaan tersebut, tentunya bantuan masyarakat serta Pemerintahan Daerah diperlukan,” ujarnya. (azl/gie)

Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Kebijakan Sosial FISIP UB, Dr. M. Lukman Hakim, SIP. M.Si., Ahli Politik FISIP UB, Habibi Subandi, SIP. MA., dan Ahli Komunikasi Pembangunan, Abdul Wahid, M.A., melalui hasil risetnya yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada Memontum.com dan awak media lain, Kamis (30/12/2021).

Ketua Tim Penelitian, M Lukman Hakim tersebut menyampaikan bahwa sensus penduduk sejatinya harus dilakukan per orang. “Kalau datanya bisa diketahui per orang maka datanya akan valid. Tentunya diketahui juga kategorisasinya,” kata Lukman.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lukman juga menceritakan, bahwa dalam penelitiannya mendapatkan keluhan dari beberapa kepala desa yang mengeluhkan akan data tidak akurat dalam pemberian bantuan pengentasan kemiskinan. “Kami juga mendorong adanya definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh penduduk miskin, bukan lagi dari akademisi maupun kementrian. Karena, seperti kita lihat contohnya di Bojonegoro, rumahnya tergolong jelek, akan tetapi belum dinyatakan miskin, karena dibelakang rumahnya memiliki lahan pohon jati yang banyak dan luas,” imbuhnya.

Kepala Program Studi S3 Sosiologi FISIP UB ini juga mengatakan, beragam stimulus dan bantuan pemerintah pada masyarakat selama pandemi belum mampu mengentaskan kemiskinan. “Bahkan, pandemi disebut sebagai kondisi yang turut memunculkan kemiskinan ekstrim baru,” tambah Lukman.

Sementara, Peneliti yang lain, Habibi Subandi, menyebut pemilihan kabupaten ini berdasarkan Permenkeu. Yaitu peraturan berisi info tentang daerah yang presentase penduduk miskin paling tinggi di Jatim.

“Kami melakukan riset ini mulai dari bulan November sampai Desember. Tujuan riset ini adalah verifikasi dan validasi data kemiskinan,” jelasnya. (cw1/sit)

Memontum, Lamongan – Sensus Penduduk (SP) Online yang dilaksanakan semenjak 15 Februari – 29 Mei 2020 telah berakhir. Pelaksanaan sensus yang dilakukan secara mandiri dengan cara mengisi kuesioner sensus di laman sensus.bps.go.id ternyata banyak mengundang antusiasme masyarakat Lamongan.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam melampaui target SP Online yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menargetkan sekitar 18 juta keluarga di Indonesia akan berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan SP Online 2020.

Kabupaten Lamongan berhasil menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang mampu mencapai bahkan melampaui target, dengan persentase keluarga clean terhadap target sebesar 106,86 persen.

Data jumlah clean sensus penduduk 2020 online di Kabupaten Lamongan yakni, dari 349.280 jumlah estimasi KK, terdapat 127.237 jumlah keluarga respon, dan tercatat 121.405 jumlah keluarga clean.

Adapun kecamatan yang tercatat memiliki antusiasme tertinggi yakni Kecamatan Lamongan, dengan besar jumlah keluarga clean sebesar 12.023 dari jumlah estimasi KK 18.971 (63,38 persen).

Berkat capaian yang mampu dilampaui oleh masyarakat Lamongan, Kabupaten Lamongan memperoleh Piagam Penghargaan atas prestasinya sebagai kabupaten dengan capaian response rate yang melebihi target dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Online.

Bertempat di Ruang Kerja Bupati Lamongan, Kamis (30/7/2020) kemarin Bupati Fadeli menerima piagam penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diserahkan oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Dadang Hardiawan, S.Si, M.Si.

“Saya mengucapkan terimakasih atas antusiasme masyarakat Lamongan dalam mensukseskan pelaksanaan SP Online 2020. Melalui partisipasi ini, mari kita bersama-sama bangun Indonesia dengan satu data kependudukan,” ujar Bupati Fadeli. Selasa, (4/8/2020).

Kepala BPS Kabupaten Lamongan Ellyn Tambarnita Brahmana, SE, M.Si. menambahkan bahwa masyarakat Lamongan yang belum berpartisipasi dalam sensus penduduk secara online tetap dapat berpartisipasi dalam pendataan penduduk pada bulan September 2020.

Adapun tingkat perolehan jumlah keluarga clean sensus penduduk 2020 online di Jawa Timur, pada tingkatan pertama terdapat Kota Blitar dengan persentase keluarga clean terhadap target sebesar 121,88 persen, Kabupaten Lamongan menduduki tingkat kedua dengan persentase 106,86 persen, dan Kota Pasuruan pada tingkat ketiga dengan persentase 99,35 persen. (fjr/zen/man)

Hasil dari sensus BPS Jatim, terdapat enam desa yang tak lolos survei, lantaran desa tersebut terdampak Lumpur Lapindo Porong, Sidoarjo. “Dari data kita yang sekarang, jumlah desa di Jatim sebanyak 8.496. Jumlah ini berkurang enam desa dari jumlah data Podes pada 2014. Enam desa ini antara lain ada di wilayah Porong, Sidoarjo yang terkena lumpur Lapindo,” ujar Kepala BPS Jatim Teguh Pramono, pada Senin (10/12/2018).

Menurut Teguh, berdasarkan difinisi sebenarnya desa dan kelurahan itu suatu struktur pemerintahan yang memiliki wilayah. Lalu struktur tersebut terdiri dari tiga unsur yakni, wilayah, penduduk dan pemerintaaannya.

“Kalau misal hanya ada dua tidak kita masukkan sebagai desa kelurahan. Misalnya, desa yang terendam lumpur Lapindo ada pemerintahannya ada penduduknya tapi tidak ada wilayahnya. Dan itu tidak termasuk dalam kaegori desa,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari data-data yang ada, terdapat lima dimensi yang bisa dilihat untuk mengukur indeks pembangunan desa. Teguh menyebutkan ada lima dimensi yaitu, prasarana dasar, pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi pelayanan umum dan penyelanggaraan pemerintah desa.

Masih Teguh, semakin tinggi pencapaian sebuah desa dalam ke lima dimensi itu, maka akan semakin berkembang. Setelah desa itu mencapai nilai tertentu, maka BPS layak menobatkan desa tersebut sebagai desa mandiri.