“Saat saya meninjau PTM di SMPN 15, ada siswa yang masih mengenakan seragam SD. Ada pula yang baju batik. Tidak masalah. Yang penting rapi dan sopan. Dengan begitu bisa membangun semangat anak-anak untuk belajar,” kata Supomo, Kamis (09/09) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Sementara itu, Kepala SMPN 15 Surabaya, Shahibur Rachman, menjelaskan total siswa dari kalangan MBR di sekolahnya mencapai 400 siswa. Rinciannya, untuk kelas 7 sebanyak 185 siswa dan kelas 8 sebanyak 186 siswa, sisanya kelas 9. 

Dari total ratusan siswa MBR itu, kata dia, yang terlanjur membeli seragam ada 47 siswa. Mereka ada yang membeli semua keperluan seragam yang totalnya mencapai Rp1 juta, ada yang hanya membeli atribut sekolah yang nilainya di bawah Rp50 ribu.

“Dan yang pasti, kami tidak memaksa siswa untuk membeli seragam di koperasi sekolah. Kami membebaskan. Cuma kami menginformasikan, jika koperasi sekolah menyediakan perlengkapan sekolah yang bisa dibeli,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu wali murid, Erna mengaku, sudah jauh-jauh hari dirinya menabung untuk membeli seragam untuk anaknya. Sehingga saat sekolah menginformasikan bahwa telah menyediakan seragam dirinya langsung membelinya.

“Sejak anak saya lulus SD dan diterima SMPN 15. Karena selama pandemi tidak sekolah, uang jajannya saya tabung. Sekarang ada PTM, saya beli seragam itu. Karena saya ingin anaknya saat sekolah pakai seragam baru,” ujar Erna

Lanjut Erna mengaku, jumlah uang seragam yang dikembalikan sebanyak Rp 600 lebih, sama seperti saat waktu beli seragam.

Uang yang dikembalikan tersebut, Erna berencana uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sekolah lainnya. Seperti membeli buku, LKS atau peralatan tulis lainnya. “Saya bersyukur karena dikembalikan. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih Dinas Pendidikan Surabaya. Uangnya nanti bisa dipakai utk keperluan lain,” ungkapnya.  (ade/ed2)

“Siswa kelas 7 yang tahun ini baru mengikuti PTM ada yang terlanjur beli seragam di koperasi sekolah. Biaya pembelian itu kami minta untuk dikembalikan. Karena siswa kelas 7 dari anak MBR ini nanti akan mendapat bantuan seragam dari Pemkot Surabaya,” ujar Khusnul,  Selasa (07/09) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Khusnul memaparkan, berdasarkan data, jumlah siswa yang diterima di SMP maupun SD negeri atau swasta dari jalur afimasi atau MBR sebanyak kurang lebih 112,000 siswa. Dari jumlah tersebut, beberapa siswa sudah ada yang terlanjur membeli seragam di sekolah.

“Memakai seragam baru saat masuk sekolah itu memang tidak wajib. Tapi saya ibaratkan seperti saat hari raya, ketika tidak beli baju baru rasanya ada yang kurang. Sama seperti sekolah, saat masuk sekolah ke jenjang lebih tinggi, kalau tidak beli baju baru rasanya ada yang kurang. Padahal jika tidak beli ya tidak apa-apa,” ungkapnya.

Lanjut Khusnul,  saat ini Pemkot Surabaya sedang melakukan kroscek data siswa MBR ditiap-tiap sekolah. Kroscek ini sangat penting agar anak dari kalangan MBR ini tidak ada yang terlewat.

“Saya meminta dinas terkait untuk serius mengkroscek data tersebut,” ujarnya

Lebih lanjut, Khusnul juga meminta kepada Pemkot Surabaya untuk memberikan seragam yang sudah jadi baju, bukan berupa bahan kain yang harus dijahitkan dulu. Sebab jika hanya diberikan kain, orang tua MBR masih dibingungkan untuk biaya menjahit.

“Selama ini distribusi bantuan seragam masih berupa kain. Sebaiknya pada ajaran sekolah tahun 2022/2023 mendatang, Pemkot mendistribusikannya sudah berbentuk seragam siap pakai,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, ia menambahkan, khusus untuk koperasi yang ada di sekolah, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini meminta agar produk-produk yang dijual adalah produk yang berasal dari UMKM di Surabaya.

“Tujuannya adalah untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya agar bisa lepas dari jerat pandemi Covid-19,” terangnya.

Khusnul juga minta keberadaan koperasi sekolah tetap dipertahankan. Karena koperasi menjadi indikasi pemberdayaan ekonomi itu jalan. “Makanya barang-barang yang ada di koperasi yang menyediakan kebutuhan siswa dan guru diambilkan dari UMKM di Surabaya. Agar UMKM bisa berdaya,” tegasnya. (ade/ed2)

“Nanti harus sama semua, mulai dari seragam, tas, hingga sepatu. Kita akan buatkan. Ketika anak murid masuk sekolah, tidak ada lagi beda kaya dan miskin, kudu podo kabeh (harus sama semua),” kata Eri, Selasa (07/09).

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Tak hanya itu, dirinya akan melibatkan UMKM Kota Surabaya untuk membuat seragam, tas, dan sepatu yang nantinya akan digunakan oleh para murid.

“Ini akan membantu pergerakkan ekonomi kita. Sehingga, kita menunjukkan bahwa Surabaya tidak ada lagi beda kasta tinggi dan rendah. Tidak ada yang bajunya orang kaya lebih bagus. Insya Allah seragamnya sama semua setiap sekolah,” ungkapnya.

Lanjut Eri mengatakan, tidak semua wali murid mampu untuk membeli seragam untuk anaknya. Sebab itu, ia meminta kepada seluruh lembaga pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMP untuk memberikan form kepada setiap wali murid.

Melalui form tersebut, mereka dapat menyampaikan kondisi keluarganya apakah masuk dalam MBR atau tidak.

“Dari situ pemkot bisa memetakan mana keluarga yang membutuhkan intervensi. Di situlah pemerintah hadir. Surabaya ini kan budayanya gotong-royong, bahu-membahu,” terangnya.

Lebih lanjut Eri mengaku, banyak menerima pesan dari berbagai kalangan terkait program orang tua asuh. Mereka menyatakan kesediaanya untuk menjadi orang tua asuh.

“Hari ini banyak yang mengirimkan pesan ke saya, mereka mau menjadi orang tua asuh. Inilah kehebatan warga Surabaya,” sebutnya.

Sementara itu, ia memastikan, tidak ada lagi penjualan seragam di koperasi sekolah. Para murid juga tidak diharuskan untuk membeli dan menggunakan seragam sekolah.

Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah murid-murid dapat mengikuti proses pembelajaran baik itu secara luring (PTM) atau secara daring.

Eri pun menegaskan, jika masih ada sekolah yang menjual ataupun mewajibkan muridnya untuk membeli seragam, wali murid diminta untuk segera melaporkan hal tersebut ke Dispendik Kota Surabaya. Selanjutnya, Dispendik akan melakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut. “Jika masih ada sekolah yang seragamnya bayar akan dilaporkan ke Dispendik. Sebab, sudah ada kesepakatan dengan seluruh kepala SD, SMP Negeri maupun Swasta di Kota Surabaya,” tambahnya. (ade/ed2)