Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa bantuan seragam gratis tahun ini tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa baru seperti tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran membuat program tersebut diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Setelah proses penerimaan siswa baru selesai, orang tua akan kami kumpulkan di masing-masing sekolah. Nanti mereka kami minta mengisi formulir apakah mampu membeli seragam sendiri atau tidak,” ujar Suwarjana, Selasa (02/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, melalui mekanisme tersebut, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Orang tua yang menyatakan tidak mampu membeli seragam, akan didata untuk mendapatkan bantuan, termasuk pendataan ukuran seragam yang dibutuhkan.

Baca juga :

“Kalau yang merasa tidak mampu membeli seragam, nanti akan kami data. Sekalian ukurannya juga, apakah S, M atau L,” tambahnya.

Untuk kuota seragam gratis yang disiapkan tahun ini mencapai sekitar 4.000 siswa. Jumlah tersebut terbagi masing-masing sekitar 2.000 siswa jenjang SD dan 2.000 siswa jenjang SMP. Jumlah penerima tersebut jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

“Di tahun 2025 lalu, program seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru dengan jumlah mencapai sekitar 13 ribu siswa SD dan 13 ribu siswa SMP,” katanya.

Meski begitu, Disdikbud Kota Malang memastikan program seragam gratis tetap berjalan sebagai bentuk dukungan bagi keluarga yang membutuhkan menjelang tahun ajaran baru. “Karena adanya efisiensi anggaran, maka bantuan kami prioritaskan kepada siswa yang secara ekonomi kurang beruntung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa kebijakan tersebut menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran pemerintah daerah. Sehingga, hanya dapat menjangkau sekitar seribuan siswa prasejahtera.

“Yang jelas, tahun ini yang sudah ada di anggaran kami baru seragam gratis untuk anak prasejahtera,” ujar Suwarjana, Rabu (22/04/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, penerima bantuan tidak ditetapkan langsung oleh Disdikbud, melainkan melalui pengajuan dari masing-masing sekolah yang mengetahui kondisi ekonomi siswanya. “Prasejahtera itu ada syaratnya. Yang mengajukan adalah sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu siswa tersebut layak atau tidak,” jelasnya.

Baca juga :

Jika pada tahun sebelumnya program seragam gratis menjangkau lebih luas, termasuk rencana perluasan ke sekolah swasta, tahun ini cakupan bantuan harus dipersempit. Suwarjana menyebut, anggaran pengadaan seragam mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi.

“Sekarang sekitar Rp 2 miliar. Kalau dahulu sekitar Rp 8 miliar,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, maka program seragam gratis tidak lagi diberikan secara menyeluruh kepada seluruh siswa baru, seperti tahun sebelumnya. Sementara untuk mekanisme penyaluran bantuan, tetap dilakukan melalui sekolah.

Seragamnya sendiri, rencana dibagikan setelah kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru dimulai. Disdikbud juga mengupayakan, bahwa bantuan diberikan dalam bentuk seragam jadi, atau bukan kain seperti beberapa program sebelumnya.

“Kami usahakan jadi. Untuk siswa SD misalnya mendapat dua stel, yakni merah putih dan pramuka. Kemudian juga lengkap dengan atribut dasar seperti dasi dan kelengkapan lainnya, meski tidak bisa seperti kemarin yang sampai mencantumkan nama sekolah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepastian itu, disampaikan Wali Kota Wahyu, seusai paripurna dengan agenda ‘Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2026’, Rabu (01/10/2025) tadi. “Untuk Rp 50 juta per RT, itu berlaku bagi semua RT di tahun 2026. Mekanismenya by program dan kegiatan. Itu sudah kita masukkan dalam KUA-PPAS,” kata Wali Kota Wahyu.

Tercatat, total anggaran insentif RT sebesar Rp 216,9 miliar dialokasikan untuk 4.081 RT di seluruh Kota Malang. Dengan rincian, Kecamatan Klojen menerima Rp 33,85 miliar, Blimbing Rp 47,9 miliar, Kedungkandang Rp 48,15 miliar, Lowokwaru Rp 40,95 miliar dan Sukun Rp 46,05 miliar.

Tidak hanya itu, program seragam gratis untuk siswa baru yang telah berjalan pada tahun 2025 juga akan diperluas cakupannya. Jika sebelumnya hanya berlaku untuk sekolah negeri, maka mulai tahun 2026 sekolah swasta juga akan mendapat bagian.

Baca juga :

“Untuk seragam gratis, tahun depan ada penambahan bagi sekolah swasta. Proyeksinya Rp 1 miliar untuk 1.000 siswa SD dan SMP swasta. Sedangkan sekolah negeri tetap dengan alokasi Rp 1 miliar untuk 2.000 siswa,” tambahnya.

Seragam gratis tersebut nantinya diberikan sebanyak dua stel per siswa. Tahun depan, bentuk seragam yang diberikan berupa kain siap pakai, sehingga orang tua bisa lebih fleksibel memilih penjahit.

“Karena kalau seragam dengan siap pakai nanti tidak cocok dengan ukuran siswa, ada yang kebesaran atau kekecilan. Sehingga kita bagikan berupa kain,” ucapnya.

Selain dua program tersebut, Wali Kota Wahyu bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, juga berkomitmen menuntaskan tiga janji politik lainnya. Yaitu, beasiswa pendidikan bagi 1.000 orang setiap tahun, penyelenggaraan 1.000 event setiap tahun, serta menyelesaikan persoalan mendasar di Kota Malang seperti kemacetan dan banjir. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa masih ada penerima bantuan dari kalangan mampu. Sementara itu, sebagian siswa dari keluarga kurang mampu, justru belum sepenuhnya terfasilitasi. Karena itu, dirinya menilai distribusi program harus diperbaiki dengan basis data yang lebih akurat.

“Malang ini punya banyak tools untuk mendistribusikan bantuan sosial. Salah satunya seragam sekolah. Tapi, kenapa masih ada yang membeli? Kalau memang itu teman-teman yang tidak mampu, mestinya bisa terfasilitasi,” kata Mia-sapan Ketua DPRD Kota Malang, Selasa (09/08/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, bahwa selama ini program memang difokuskan pada sekolah negeri. Namun, di sekolah negeri juga terdapat siswa dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, fakta ini perlu menjadi pertimbangan agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Memang kemarin prinsipnya yang penting sekolah negeri dapat gratis. Tapi jangan lupa, di sekolah negeri juga ada masyarakat lapisan bawah. Maka, distribusinya sebaiknya menggunakan pendataan yang akurat, misalnya lewat PDKSTAM,” tambahnya.

Mia menegaskan, DPRD Kota Malang akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan Pemkot, termasuk program seragam gratis. “Setiap kebijakan pasti butuh evaluasi. Nah, ini catatan sekaligus masukan dari DPRD agar ke depan bisa lebih tepat sasaran,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu memastikan bahwa seluruh penerima sudah memperoleh haknya hingga akhir Agustus 2025. Program tersebut juga menjadi salah satu visi misinya bersama Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, dalam masa kepemimpinannya.

“Seragam gratis inikan visi dan misi saya bersama Mas Wakil. Akhirnya, satu prioritas sudah tercukupi semua. Memang agak sedikit mundur karena penyediaannya terlambat, tapi sekarang sudah terpenuhi,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (05/09/2025) tadi.

Wali Kota Wahyu menyebut, keterlambatan distribusi tahun ini terjadi, karena pergeseran anggaran yang baru bisa dimasukkan pada APBD Perubahan. Meski begitu, dirinya memastikan di tahun depan distribusi akan dilakukan lebih awal agar seragam bisa diterima siswa tepat waktu.

Baca juga :

“Untuk 2026 akan kembali dianggarkan bagi siswa baru SD dan SMP. Insyaallah nanti pada saat mereka sudah diterima, seragamnya juga sudah siap,” ujarnya.

Nantinya, untuk seragam di tahun 2026, tetap diberikan dalam bentuk kain. Hal ini dilakukan, setelah evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan banyak seragam jahit jadi yang tidak terpakai karena ukuran tidak sesuai.

“Ada permintaan tambahan sepatu dan lainnya. Itu akan kita lihat dulu ketersediaan anggarannya dan tentu akan dibicarakan bersama DPRD. Apalagi tahun depan ada pengurangan dana transfer,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu berharap, masyarakat bisa menyampaikan apabila masih ada kekurangan dalam distribusi. Dirinya juga menegaskan, komitmennya untuk terus mengevaluasi program prioritas ini agar manfaatnya lebih optimal bagi pelajar di Kota Malang. “Saya harapkan juga kalau ada yang kurang, atau sebagainya bisa disampaikan juga pada kami,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, menyampaikan bahwa hingga Jumat (22/07/2025) kemarin, distribusi seragam sudah mencapai 50 persen. Sementara hingga pada awal pekan ini, jumlahnya terus bertambah atau tersisa sekitar 20 persen yang masih dalam proses pembagian.

“Kontraknya memang sampai 31 Agustus. Insyaallah nutut (terkejar, red), karena barang terus berdatangan dan langsung kami distribusikan ke sekolah. Jadi tidak menumpuk di kantor,” kata Adhim, Selasa (26/08/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa sebagian besar sekolah negeri, baik SD maupun SMP telah menerima seragam lengkap. Sebaliknya, hanya beberapa yang masih menunggu atribut tambahan, seperti bet, sabuk pramuka dan topi.

Baca juga :

“Seragam SD negeri di 195 sekolah sudah hampir semuanya dapat. SMP juga sudah banyak yang menerima. Kendala distribusi tidak ada, hanya menunggu pelengkapnya saja,” tambahnya.

Untuk di tahun 2025 ini, seragam gratis diberikan kepada siswa baru SD dan SMP negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta, rencananya akan mulai dialokasikan pada tahun depan.

“Alokasi awal kemarin sekitar 600 stel seragam khusus untuk siswa pra sejahtera sudah didistribusikan semua. Harapan kami, tahun depan bisa menjangkau lebih banyak, termasuk sekolah swasta. Mudah-mudahan semuanya dapat,” imbuh Adhim.

Sebagai informasi, pembagian seragam gratis itu dilakukan sebagai wujud realisasi dalam janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin. Termasuk, mewujudkan visi misi kepemimpinannya dalam program unggulan Dasa Bhakti, Ngalam Pinter. (rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa keterlambatan ini terjadi karena proses produksi atribut sekolah atau bet masih membutuhkan waktu. “Progres yang jelas, sekarang baru sekitar 10 persenan. Saya minta cepat, tapi ternyata pengerjaan seperti bet dan sebagainya itu agak lama,” kata Suwarjana, Rabu (30/07/2025) tadi.

Meskipun proses masih berjalan, tambahnya, seragam akan diberikan secara lengkap. Hal itu dilakukan, agar siswa tidak perlu membeli perlengkapan seragam sendiri.

Baca juga :

“Kalau sudah diberikan ya harus lengkap. Kalau tidak, nanti siswa harus nambah-nambah sendiri lagi. Itu yang tidak kami inginkan,” tambahnya.

Meski demikian, Suwarjana memastikan bahwa seragam gratis akan dibagikan secara bertahap. Dengan target, paling lambat pada pertengahan Agustus 2025. “Akhir Juli ini jelas tidak mungkin selesai. Tapi mudah-mudahan, di pertengahan Agustus bisa maksimal,” ucapnya.

Di akhir, Suwarjana menyampaikan bahwa selama seragam belum dibagikan, siswa tetap diperbolehkan mengenakan pakaian yang sudah dimiliki sebelumnya. “Tidak harus langsung memakai seragam SD merah putih dan pramuka, atau SMP biru putih dan pramuka. Kalau belum punya, boleh pakai seragam sebelumnya atau pakaian bebas yang penting rapi,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Kadisdikbud menegaskan, bahwa rencana tersebut masih akan dikaji lebih lanjut. Terutama, juga terkait dengan kemampuan anggaran daerah.

“Kalau memungkinkan secara anggaran, justru sepatu lebih memungkinkan untuk diadakan. Karena modelnya sama, tidak ada sekolah yang punya desain sepatu khusus. Paling hanya beda ukuran saja,” ujar Suwarjana.

Menurutnya, dibandingkan dengan seragam batik atau kaos olah raga yang memiliki desain berbeda di tiap sekolah, sepatu lebih memungkinkan untuk dialokasikan secara massal oleh pemerintah. “Kalau batik atau kaos olahraga, itu kan identitas masing-masing sekolah. Kalau mau diadakan, berarti harus diseragamkan untuk seluruh Kota Malang. Itu sulit,” tambahnya.

Baca juga :

Meski belum ada rencana pengadaan batik dan kaos olahraga oleh pemerintah, Jana tidak melarang sekolah untuk mengadakannya secara mandiri. Namun, dia menekankan pentingnya musyawarah antara pihak sekolah dan orang tua siswa, serta prinsip tidak memaksakan.

“Yang penting jangan memberatkan dan jangan mewajibkan. Kalau dirembukkan bersama orang tua, bisa disampaikan terbuka kalau ada yang tidak mampu. Insyaallah bisa dibantu lewat gotong royong. Kota Malang ini kota gotong royong, kebersamaan sangat luar biasa,” tegasnya.

Sebagai informasi, untuk tahun ajaran 2025/2026, Disdikbud Kota Malang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk program seragam gratis. Bantuan ini ditujukan bagi seluruh siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP Negeri di Kota Malang. Dengan total penerima mencapai 13.796 siswa, terdiri dari 7.159 siswa SD dan 6.637 siswa SMP. (rsy/sit)

Keterangan ini, disampaikan secara langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, seusai menyerahkan secara simbolis seragam gratis, Selasa (15/07/2025) tadi. “Sekolah swasta, silahkan mengajukan. Apabila sekolah swasta yang memang menurut Dinas Pendidikan layak diberikan bantuan. Kita akan coba mencukupi,” kata Wali Kota Wahyu.

Kebijakan tersebut, tambahnya, merupakan bentuk kelanjutan dari program unggulan Dasa Bhakti Ngalam Pinter, yang bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga serta meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Malang, tanpa terkecuali.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan alokasi cadangan untuk membantu siswa swasta yang memenuhi kriteria. “Untuk sekolah swasta, kalau memang benar-benar ada anak yang tidak mampu, sampaikan ke kami. Nanti akan kami kondisikan. Bantuan juga dalam bentuk kain, seperti untuk sekolah negeri,” jelas Suwarjana.

Penambahan sasaran penerima, ujarnya, tentu berdampak pada besaran anggaran yang disiapkan. Jika sebelumnya hanya sekitar Rp 6 miliar hingga Rp 7 miliar untuk siswa negeri, maka dengan tambahan siswa swasta bisa mencapai Rp 9 miliar hingga Rp 10 miliar.

“Kalau sekarang ini kan anggarannya Rp 6 sampai Rp 7 miliar, kalau ditambah swasta bisa Rp 9 sampai Rp 10 miliar. Siswanya banyak Negeri daripada swasta, sepertiganya, sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa,” imbuh Suwarjana.

Diharapkan dengan adanya program tersebut, nantinya tidak ada lagi siswa yang enggan bersekolah karena keterbatasan biaya seragam. (rsy/sit)