Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda, Bupati Malang menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara-saudara yang pada hari ini dilantik dan diambil sumpahnya. Seperti yang sering ditekankan dalam setiap pelaksanaan pelantikan, bahwa kata kuncinya adalah ‘kinerja’. Untuk itu, Bupati Sanusi berharap setiap pelaksanaan pelantikan dapat dimaknai dari sudut pandang yang luas. Bukan sekadar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan maupun kepentingan tertentu.

“Tentunya, Bupati Malang selaku Kepala Daerah, bersama Tim Penilai Kinerja Kabupaten Malang, akan selalu menilai, dan mengawasi setiap kinerja kita,” ujar Sekda.

Bupati Malang juga berpesan, kepada saudara yang dilantik dan diambil sumpahnya dalam formasi Jabatan Administrator, agar Segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja masing-masing. Sehingga, benar-benar berkorelasi positif bagi peningkatan kinerja, sesuai dengan Tupoksi, kedisiplinan dan kualitas pelaksanaan seluruh program maupun kegiatan.

Baik itu yang berkaitan dengan pelayanan publik, tambahnya, maupun administrasi pemerintahan secara umum dan membangun sinergitas, dalam rangka mewujudkan program Pemerintah Kabupaten Malang, dengan prinsip 5K Budaya Kerja ASN Kabupaten Malang. Yaitu, Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas, Kerja Prestasi, sekaligus menerapkan budaya 3S yaitu Senyum, Sapa dan Salam.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Berkaitan dengan pelaksanaan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, saya berpesan agar amanah yang diberikan untuk mengemban tugas ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Secara khusus, saya berpesan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, agar senantiasa mencermati dinamika sekaligus perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi di kalangan masyarakat,” tambah Sekda Wahyu Hidayat.

Ditambahkannya, pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Sehingga, sebagai pihak yang melayani, maka harus senantiasa update, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan responsif terhadap berbagai tantangan maupun problematika. Serta, berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan masyarakat, dari kondisi maupun keadaan lingkungan yang bergerak dinamis.

Dalam sambutannya, Bupati Malang juga berpesan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, khususnya kepada Kepala Dinas Kesehatan, agar dapat memaknai hal tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan dan perbaikan kinerja bidang kesehatan. Tentunya, itu perlu dukungan dari semua elemen tanpa terkecuali.

“Saya harap, beberapa pesan yang telah disampaikan tadi, dapat dipedomani oleh ASN di Kabupaten Malang. Utamanya, bagi para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator, yang posisinya sangat penting dalam tatanan birokrasi. Untuk itu, saya mengajak saudara sekalian, mari kita bersama-sama bergerak cepat dengan semangat baru kerja bersama untuk membangun daerah. Saya percaya dengan potensi yang kita miliki dan kemauan, serta kerja keras semua pihak, maka seluruh target dan agenda pembangunan akan tercapai,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. (pro/sit)

Dalam sambutannya, Kadisdikbud Situbondo, Siti Aisyah, mengatakan bahwa mutasi, promosi dan rotasi merupakan suatu hal yang wajar di lembaga pemerintahan. Sejatinya, mutasi bertujuan untuk menumbuhkan semangat baru, guna meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Sebagai PNS, tambahnya, harus bersedia ditempatkan di mana saja dan siap mengabdi dimanapun berada. “Saya ucapkan selamat kepada kepala sekolah yang baru. Semoga dapat mengemban tugas, amanah dengan baik, dan terima kasih atas pengabdian ditempat yang lama,” ujarnya.

Pejabat yang akrab disapa Bu Is tersebut menyampaikan, kepala sekolah diharapkan dapat menguasai lima dimensi kompetensi kepala sekolah. Salah satunya, yaitu dimensi kompetensi kepribadian. Dimana seorang pemimpin saat ini harus memilik ahlak. Kompetensi inilah yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah.

“Seorang pemimpin harus berahlak dan berilmu. Kalau berilmu saja, pemimpin itu akan menjadi sombong, menganggap teman yang lain tidak bisa kekerja dan dianggap remeh,” terangnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Diterangkan, program sekolah penggerak nantinya juga akan ada pendampingan lima dimensi yang akan dipilih. Salah satunya, kurikulum paradigma baru.

Kata dia, pihaknya optimistis, Calon Kepala Sekolah (CKS) yang lulus tahun 2021, semuanya sudah memahami cara membuat kurikulum.

Dirinya juga berpesan, tinggalkan kebiasaan lama dan tingkatkan kinerja, komitmen untuk memajukan pendidikan menuju Kabupaten Situbondo Berjaya. “Mari kita tetap bersama, selalu bergandeng tangan untuk terus berinovasi dan meningkatkan prestasi-prestasi untuk siswa kedepan,” imbuh perempuan berjilbab tersebut.

Kepala BKPSDM, Fathorrahman, dalam kesempatan itu menyampaikan, ada tiga prioritas program Pemkab Situbondo. Yaitu, Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur. Bidang kesehatan menjadi prioritas utama. Sebab, kalau orang sehat, maka bisa sekolah termasuk kepala sekolahnya.

Ditambahkan Fathor, jabatan itu tidak segalanya. Masing-masing orang yang mempunyai jabatan termasuk jabatan terbawah. Seperti guru dan kepala sekolah, itu semua sudah ada takdirnya masing-masing.

“Sesungguhnya, tidak perlu dirisaukan. Tetapi kadang-kadang kita itu sulit menerima menjadi sebuah khidmat.  Sebenarnya harus dilakukan yang terbaik untuk lingkungan sekolah,” imbuhnya.(her/sit)

Tampak hadir dalam kegiatan ini, diantaranya perwakilan Komandan Kodim 0818 Malang Batu, Asisten Sekda dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sejumlah Camat dan 100 kepala desa /lurah. “Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Kodim 0818/Malang-Batu serta semua pihak yang telah terlibat pada Kegiatan Pemenuhan Akses Sanitasi Program Padat Karya Tunai Desa – Pemulihan Ekonomi Daerah. Sehingga, pada hari ini acara serah terima Program PKTD-PED tersebut dapat diselenggarakan. Mudah-mudahan program ini mampu memberikan kontribusi positif dan manfaat nyata kepada masyarakat luas,” jelas Bupati Malang.

Ditambahkannya, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan terus berupaya untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan, juga layak dan aman bagi masyarakat. Hal tersebut, juga menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Guna memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi tersebut, diperlukan koordinasi dan kemitraan multi sektor, serta partisipasi seluruh masyarakat secara aktif. Walaupun harus diakui, bahwa pandemi Covid-19, telah memberikan dampak pada kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi layanan sanitasi yang layak dan aman secara swadaya. Sehingga, target menuju Kabupaten Malang Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Tahun 2022 menjadi tantangan yang berat untuk dicapai.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

”Guna menjawab tantangan tersebut, dan memperhatikan arahan Presiden dalam rapat tanggal 7 April 2020, bahwa pada dasarnya Pemerintah ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, serta menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin di perdesaan. Adapun upaya tersebut, dilakukan melalui dua cara yakni penyaluran program perlindungan sosial, dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai yang salah satunya juga diintegrasikan dengan sektor kesehatan. Program Padat Karya Tunai Desa Pemulihan Ekonomi Daerah sektor kesehatan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan stimulan sebagai percepatan masyarakat mendapatkan akses terhadap sarana sanitasi untuk percepatan menuju desa Stop Buang Air Besar Sembarangan,” tambah Bupati Malang.

Kegiatan Pemenuhan Akses Sanitasi Program PKTD-PED di Kabupaten Malang, ujarnya, dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mampu untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan penyelesaian masalah sesuai potensi yang dimiliki, melaksanakan kegiatan, mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian masalah dengan cara yang mudah dan keberlanjutan. PKTD-PED juga bersifat produktif dengan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal.

Sehingga, mampu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menurunkan risiko lingkungan dan perilaku yang tidak sehat, sekaligus menjadi upaya untuk menurunkan angka stunting serta kejadian Covid-19. Alhasil, melihat manfaat besar dari Program PKTD-PED ini, saya berpesan kepada 100 Kepala Desa/Lurah yang menjadi sasaran Kegiatan PKTD-PED dan kepada penerima manfaat, agar bantuan ini dapat memacu kesadaran kita semua untuk mewujudkan desa Stop Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF), serta mampu menjadikannya sebagai salah satu modal pemulihan ekonomi desa/kelurahan, sekaligus mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang sehat. (pro/sit)

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Irjen Kemhan dalam sambutannya menegaskan, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan merupakan unsur pelaksana tugas menteri pertahanan dalam bidang pengawasan internal di lingkungan Kemhan. Tugas tersebut dapat terwujud apabila diawaki oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas, integritas, loyalitas dan wawasan yang luas serta mampu memahami dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam acara tersebut, Irjen Kemhan juga menjelaskan, bahwa rotasi penugasan merupakan hal yang biasa terjadi dalam suatu organisasi dan merupakan salah satu upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dan pengangkatan suatu jabatan di lingkungan Itjen Kemhan merupakan implementasi pembinaan personel untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan berpikir dihadapkan pada pelaksanaan tugas pokok dan organisasi agar tetap berjalan secara dinamis.

Irjen Kemhan Letjen TNI, Ida Bagus Purwalaksana, menilai tugas yang diemban oleh Brigjen TNI Dwi Mastono dan Brigjen TNI Rahmat Triyono telah berjalan dengan baik. Dilihat dari hasil kinerja selama ini dan mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan kerja keras yang sudah diberikan selama ini sehingga mampu meningkatkan kinerja Itjen Kemhan. Kepada, Kol. Cba Gatot Murdiyantoro, yang menerima promosi selaku pejabat baru Inspektur I Itjen Kemhan, Irjen Kemhan berharap tugas dan jabatan yang telah diemban selama ini dapat dijadikan modal awal dalam melaksanakan tugas sebagai Inspektur I. Sehingga dapat menciptakan kondisi Itjen Kemhan ke depan, lebih berkembang dan lebih maju serta dapat mendinamisasikan, situasi perkembangan yang sedang berjalan untuk dapat menciptakan atmosfir kerja yang lebih kondusif, namun tetap dalam suasana kekeluargaan untuk kemajuan Itjen Kemhan. (hms/han/aye/ed2)

Acara serah terima yang berlangsung di halaman Mapolres Situbondo, Senin (15/03). Dipimpin langsung Kapolres Situbondo, AKBP Ach Imam Rifai. Kelima perwira yang dimutasi, Wakapolres Situbondo, Kompol Zein Mawardi, dimutasi sebagai Kasubagrenkin Ops Bagian Ops Roops Polda Jatim.

Posisi Wakapolres Situbondo digantikan, Kompol Pujiarto, yang sebelumnya menjabat Kasubagrenmin Diti Intelkam Polda Jatim.

Selain itu Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Indah Citra Fitriani SIK, dimutasi sebagai Kasat Lantas Polres Batu.

Baca Juga : Diduga Melanggar Perda, PKS Smart Market Cacat Hukum

Posisinya digantikan, AKP Anindita Harcahyaningdiyah SIK, yang jabatan sebelumnya sebagai Kasubag Program Bag Ren Polres Banyuwangi.

Selanjutnya, Kompol Hardjito yang sebelumnya menjabat Kabag Sumda Polres Situbondo dimutasi sebagai Pameb Polres Jember.

Posisinya diisi, Kompol Nurhadu Suseno, yang sebelumnya menjabat Kabagren Polres Jember.

Untuk Kapolsek Kapongan, AKP Sofyan Putoet Jahja Permana, digantikan Iptu Nanang Priyambodo yang sebelumnya menjabat Kasubag Humas Polres Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Ach. Imam Rifa’i mengatakan Serah terima Jabatan di lingkungan Polres Situbondo berdasarkan STR Polda Jawa Timur, dalam rangka penyegaran, restrukturisasi dan penyesuaian. “Dengan harapan karena sebagai penyegaran organisasi dan juga sebagai pemindahan karir yang bersangkutan, jadi kita lebih fresh dan tentu kita berharap kinerja kedepan Polres Situbondo tentu akan lebih baik ,” harap Kapolres. (her/ed2)

Kajati Jatim, Dr. Mohamad Dofir, SH., MH, dalam sambutannya mengatakan, di setiap promosi dan mutasi diperlukan evaluasi guna tercapainya kinerja optimal. Yakin rotasi jabatan ini sudah tepat dan akan berkontribusi memberikan manfaat positif bagi terwujudnya Kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, dan tepercaya.

“Ada beberapa pokok penekanan tugas yang harus segera dilaksanakan, yakni segera identifikasi, pelajari, kuasai, dan selesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru, guna akselerasi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas,” ujar Kajati.

Baca Juga : Wisata Merak hingga Taman Nasional Baluran Menjadi Bidikan Industri Pariwisata Kabupaten Situbondo

Menurut Kajati pengambilan sumpah jabatan ini merupakan upaya menjaga keberlangsungan dan eksistensi organisasi. Selain itu, sebagai momen kembali mengingat dan menyadari, kewajiban dan tanggung jawab besar yang diemban lembaga kejaksaan.

“Kawal dan sukseskan setiap kebijakan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jaga integritas, jauhi penyimpangan, dan perbuatan tercela dalam pelaksanaan tugas,” tegas Mohamad Dofir.

Dirinya juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk menciptakan suasana kerja yang produktif, inovatif, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas, serta tumbuhkan etos kerja yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat namun harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. “Wujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan, profesional dan bermartabat yang dilaksanakan dengan senantiasa mengacu pada hati nurani dan integritas luhur yang menjadi landas pijaknya,” pesannya. (her/ed2)

Hal ini tidak lain agar masyarakat utamanya para pedagang yang terdampak kebakaran 2018 silam, bisa segera kembali memanfaatkan Pasar Pon.

Langkah ini juga menjadi upaya dari Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi yang lesu akibat pandemi covid-19. Bupati Nur Arifin menjelaskan pembangunan Pasar Pon secara bangunan fisik per Desember 2020 telah rampung, kemudian dari pihak kontraktor telah serah terima kepada Kementerian PUPR.

“Harapannya kita selesaikan dokumen-dokumen agar dari Kementerian PU barang milik negara ini bisa segera di serahterimakan, terus kemudian di kelola oleh Pemerintah Kabupaten,” ucap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (20/0/2021) siang.

Dikatakan Bupati, bulan Februari mendatang Pasar Pon ini bisa ditempati para pedagang. “Karena yang diharapkan pedagang agar setidaknya selambat-lambatnya Februari sudah bisa menempati pasar ini,” imbuhnya.

Sesuai saran dari Kementerian PUPR untuk menjaga dan merawat bangunan Pasar Pon ini, maka Pemkab Trenggalek akan bentuk tim pengelola pasar dari lintas OPD.

“Sekarang kita sedang menyiapkan Peraturan Bupati tentang bagaimana mekanisme pengelolaan pasar baik juga untuk SK tim pembentukan untuk penanggungjawab pasar,” terang Bupati Arifin.

Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Iwan Suprijanto mengaku bersyukur pembangunan pasar yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 ini bisa diselesaikan dengan baik.

“Di akhir tahun 2020 syukur alhamdulilah pasar ini sudah bisa diselesaikan dan hari ini ingin saya cek langsung,” kata Iwan.

Ia juga menjelaskan bahwa kunjungannya ke Trenggalek hari ini untuk melakukan percepatan serah terima pasar agar bisa segera dimanfaatkan.

Disisi lain pihaknya juga berharap proses percepatan ini juga akan berkontribusi memulihkan perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi.

“Target untuk serah terima secepatnya, ini hanya persoalan administrasi saja semoga bisa secepatnya diselesaikan,” pungkasnya. (mil/syn)