Bantuan Atensi sendiri, merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Terutama, bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (Lansia) yang membutuhkan dukungan guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian.

Dalam sambutannya, Wabup Lathifah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Program Atensi sendiri, menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana memuliakan harkat dan martabat sesama manusia.

“Bantuan yang disalurkan hari ini, baik berupa alat bantu disabilitas, dukungan nutrisi, maupun bantuan modal usaha, tentunya memiliki makna yang sangat besar. Bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, alat bantu bukan hanya sarana penunjang aktivitas, tetapi juga jembatan untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri,” kata Wabup Malang.

Baca juga :

Wabup Lathifah juga menambahkan, bahwa bantuan nutrisi merupakan bentuk perhatian terhadap kualitas hidup masyarakat. Sedangkan bantuan modal usaha, diharapkan mampu menjadi penguat semangat bagi penerima manfaat untuk bangkit, berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Malang meyakini kesejahteraan sosial harus dibangun melalui kolaborasi dan semangat gotong royong. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas sosial dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat beserta keluarganya. Kepada para pendamping sosial dan seluruh pihak terkait, saya berpesan agar terus memberikan pendampingan dan motivasi sehingga program ini benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” imbuh Wabup.

Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan memastikan tidak ada warga yang merasa sendiri dalam menghadapi keterbatasan hidupnya. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk saling menguatkan dan memanusiakan sesama. Karena sejatinya, masyarakat yang kuat bukan hanya masyarakat yang maju secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, perwakilan Kementerian Sosial RI, Kepala Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta,pendamping sosial, relawan hinhga PPKS Kabupaten Malang. (pro/gie)

Dalam arahannya, Bupati Rusdi menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Pasuruan memiliki 33 Puskesmas Induk, ditambah dengan Puskesmas Pembantu yang masih perlu dimaksimalkan. Selain dua RSUD yang sudah beroperasi yakni RSUD Bangil dan RSUD Grati, pemerintah daerah juga berencana membangun 1 RSUD baru.

“Rencananya, tahun depan RSUD baru ada di wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan, guna memperluas jangkauan layanan kesehatan. Karenanya, jangan sampai kita menjadi tamu di tempat kita sendiri. Kita ini pelayan masyarakat, kita berseragam sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.

Baca juga :

Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan menyebut, bahwa Kabupaten Pasuruan saat ini telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Sehingga, akses layanan kesehatan bagi masyarakat menurutnya sudah bukan lagi menjadi kendala.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pasuruan juga menjelaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, juga menetapkan 10 indikator kinerja bagi para Kepala Puskesmas. Indikator tersebut bukan sebuah beban, melainkan daftar kesanggupan dalam mengemban tugas tambahan.

“Panjenengan dikasih tugas itu merupakan suatu tantangan, suatu kehormatan. Harus dilaksanakan dengan baik. Kalau tidak, ya diganti dulu, diganti orang lain yang mampu,” ujarnya.

Dirinya juga menyoroti, kedisiplinan di lingkungan Puskesmas dan meminta kepada kepala Puskesmas untuk bersikap tegas dan tidak ragu melaporkan pelanggaran kepada kepala dinas untuk diproses sesuai aturan agar sistem semakin baik. “Puskesmas harus mengutamakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah dan profesional di Kabupaten Pasuruan. Saya tidak ingin mendengar lagi, ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan di Puskesmas. Saya ingin Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Pasuruan,” imbuhnya. (kom/puj/gie)

Wabup Ulfiah mengatakan, bahwa bantuan ini diberikan kepada kepada 217 masyarakat penerima manfaat se Kabupaten Situbondo. “Bantuan ini sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat miskin,” kata Wabup Situbondo.

Dirinya berharap, melalui bantuan modal usaha sebesar Rp 1,5 juta perorang ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. “Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Mbak Ulfi-sapaan Wabup Situbondo.

Baca juga :

Bantuan modal usaha ini, sambung Mbak Ulfi, diharapkan juga dapat membantu memenuhi permodalan usaha masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan pendataan dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran.

“Program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban warga miskin ekstrem,” kata Wabup Ulfi.

Pemerintah daerah, imbuh Wabup Ulfi, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Mari kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan,” ajaknya. (her/gie)

Hal itu, ditegaskan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menyerahkan Alsintan kepada Brigade Pangan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Senin (06/04/2026) tadi. Penyerahan dua unit combine harvester dan satu unit drone pertanian kepada Brigade Pangan itu, menjadi sinyal kuat bahwa transformasi yang didorong bukan bersifat parsial, tetapi menyasar efisiensi hulu hingga hilir. Di mana, teknologi ditempatkan sebagai pengungkit produktivitas sekaligus pengendali biaya.

Bunda Indah juga mengatakan, bahwa modernisasi harus menjawab persoalan klasik pertanian. Yaitu, tingginya kehilangan hasil, rendahnya efisiensi tenaga kerja, serta ketergantungan pada pola budidaya konvensional yang tidak lagi adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar.

“Modernisasi tidak boleh berhenti pada distribusi alat, tetapi harus memastikan perubahan nyata pada sistem produksi dan peningkatan kesejahteraan petani,” kata Bunda Indah.

Penggunaan combine harvester, tambahnya, tidak hanya mempercepat panen. Akan tetapi, secara signifikan menekan post harvest loss yang selama ini menjadi ‘kebocoran tersembunyi’ dalam rantai produksi. Artinya, peningkatan produksi tidak selalu harus berasal dari perluasan lahan, tetapi dari optimalisasi hasil yang sudah ada.

Sementara itu, drone pertanian menghadirkan pendekatan baru berbasis presisi. Penggunaan input produksi, seperti pupuk dan pestisida yang tidak lagi seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi spesifik lahan. Ini bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga langkah strategis menuju pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Namun, modernisasi berbasis teknologi membawa konsekuensi serius kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa literasi teknologi yang memadai, Alsintan berpotensi menjadi aset pasif yang tidak memberi nilai tambah.

Baca juga :

“Yang kita bangun bukan sekadar alat, tetapi ekosistem, mulai dari SDM, kelembagaan hingga tata kelola agar teknologi benar-benar memberikan dampak ekonomi,” tambah Bunda Indah.

Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi titik krusial. Brigade Pangan tidak cukup hanya berfungsi sebagai pengguna alat, tetapi harus berevolusi menjadi manajer sistem, mengatur jadwal penggunaan, memastikan perawatan hingga membangun skema pembiayaan operasional yang berkelanjutan.

Menurut Bunda Indah, transformasi ini menyentuh perubahan paradigma, dari pertanian berbasis tenaga kerja ke pertanian berbasis manajemen. Petani tidak lagi sekadar pelaku produksi, tetapi menjadi pengambil keputusan yang didukung data dan teknologi.

“Di sinilah pentingnya integrasi kebijakan. Modernisasi Alsintan harus diikuti dengan penguatan akses pembiayaan, jaminan pasar, serta dukungan infrastruktur pendukung. Tanpa itu, efisiensi di tingkat produksi tidak akan terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan petani,” imbuhnya.

Dengan kontribusi sektor pertanian sekitar 32 persen terhadap PDRB, ujarnya, tentunya langkah ini memiliki implikasi luas terhadap struktur ekonomi daerah. Modernisasi bukan hanya soal meningkatkan hasil panen, tetapi menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi pangan dan memperkuat ketahanan daerah terhadap gejolak eksternal.

Lebih jauh, transformasi ini membuka peluang regenerasi petani. Masuknya teknologi dapat menarik minat generasi muda untuk kembali melihat pertanian sebagai sektor yang modern, produktif dan menjanjikan.

Namun tantangan ke depan tidak ringan. Risiko ketimpangan akses teknologi, potensi ketergantungan pada alat, hingga kesiapan ekosistem pendukung menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, keberhasilan modernisasi tidak diukur dari jumlah Alsintan yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana sistem produksi benar-benar berubah lebih efisien, lebih adaptif dan lebih berkelanjutan.

“Alsintan hanyalah pintu masuk. Yang sedang dibangun Lumajang adalah fondasi baru pertanian yang tidak lagi bertumpu pada kebiasaan lama, tetapi pada sistem yang terukur, terintegrasi dan berorientasi masa depan,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Penyerahan LKPD sendiri, telah diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56, yang menyatakan bahwa gubernur atau bupati atau Wali Kota, menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, LKPD akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Gubernur Khofifah dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, yang telah tepat waktu dalam menyerahkan LKPD 2025. “Ketepatan waktu penyerahan LKPD ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya berharap, seluruh daerah di Jawa Timur dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Sehingga, tidak hanya tepat waktu, tetapi juga semakin berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam proses pemeriksaan, sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. “Selanjutnya, BPK akan melaksanakan pemeriksaan secara terperinci sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Kami mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu, karena hal ini sangat mendukung kelancaran proses audit,” ujarnya.

Dirinya juga berharap, seluruh pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. “Komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Sanusi berharap hasil audit yang dilakukan dapat semakin memotivasi jajaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Mudah-mudahan hasil audit ini semakin memacu kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih berkali-kali. Kami berharap, WTP dapat kembali diraih, sehingga kualitas laporan keuangan tetap terjaga. Serta, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelas dunia,” imbuhnya. (pro/gie)

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD, Kholiq, Ketua Baznas Kabupaten Malang, Kepala OPD hingga Muspika. Sementara bantuan yang diberikan, meliputi paket Sembako, selimut, terpal, family kids dan lainnya.

Baca juga :

Sekedar diketahui, dalam kejadian itu membuat sedikitnya 16 unit rumah mengalami kerusakan. Termasuk, terjadinya sejumlah pohon tumbang, yang kesemuanya terkonsentrasi di wilayah Dusun Balong, Desa Rejoyoso.

Dalam kunjungan itu, Bupati Sanusi ikut prihatin dengan bencana yang telah merusak tempat tinggal warga terdampak. Dirinya berharap, agar bantuan yang diserahkan bisa langsung dipergunakan untuk kebutuhan hidup dalam beberapa hari ke depan.

“Bapak ibu banyak membaca sholawat dan istigfar ya. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa, karena warga pasti ada sisi traumatiknya. Dan saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan,” kata Bupati Sanusi. (pro/gie)

“Pada hari ini, kita melaksanakan penyerahan SK Pensiun secara simbolis kepada para ASN yang telah menuntaskan masa pengabdian dan memasuki purna tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian dan kerja keras yang telah dicurahkan tanpa kenal lelah selama mengemban amanah sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,” kata Bupati Malang.

Selain rasa bangga, tambahnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga merasa bersyukur dapat menjalin kebersamaan yang selama ini terus terjaga. “Meskipun hari ini menjadi momen perpisahan, kami berharap nilai kedisiplinan, keteladanan, serta etos kerja yang telah bapak dan ibu tunjukkan selama masa pengabdian dapat terus menjadi contoh dan inspirasi bagi ASN Kabupaten Malang yang masih melanjutkan tugas dan pengabdian,” tambah Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dikatakan bupati, bahwa seluruh dharma bakti selama menjadi PNS aktif merupakan amal yang mulia dan bernilai ibadah serta membawa keberkahan di setiap langkah ke depan. “Saya mengucapkan selamat menjalani masa purna tugas. Semoga bapak dan ibu dapat menikmati fase baru kehidupan dengan sehat lahir batin, bahagia bersama keluarga, serta dikaruniai usia yang panjang dan barokah. Saya yakin, masa purna tugas bukan akhir dari pengabdian, tetaplah berkarya dan berkontribusi positif di tengah masyarakat, bangsa dan negara,” paparnya.

Bupati Sanusi juga berpesan, agar ASN yang purna tugas dapat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh semangat, tetap aktif dan produktif. “Teruslah mengambil peran positif di tengah keluarga dan masyarakat. Kiranya, kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang pengabdian mampu mengantarkan bapak dan ibu untuk senantiasa bersikap adaptif, responsif dan bijak dalam menyikapi dinamika kehidupan yang terus bergerak semakin cepat,” tambahnya. (pro/gie)

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga menyerahkan bantuan 10 unit jaring dan 50 life jacket (baju pelampung) kepada 7 Kelompok Usaha Bersama (KUB). “Semoga bantuan ini bisa meningkatkan pendapatan bapak-bapak nelayan. Terutama, mencari ikannya bisa semakin jauh dan semakin cepat serta mudah,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga meminta, agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik. Seperti life jacket, ditujukan agar keamanan untuk nelayan bisa lebih terjamin.

Baca juga :

“Life jacket ini sangat berguna bagi nelayan kapal tradisional atau ban-ban an (tidak menggunakan mesin). Tadi beberapa nelayan memang mintanya dibantu jaket pelampung,” tambahnya.

Bupati Ipuk juga mendorong, agar para nelayan mulai melakukan hilirisasi. Sehingga, tidak hanya menjual ikan hasil tangkapannya, namun juga produk turunannya. Misalnya kerupuk ikan, abon ikan dan masih banyak lainnya.

“Bapak Presiden saat ini tengah konsen mendorong hilirisasi. Jadi, saat tidak bisa melaut karena kondisi cuaca tidak mendukung, nelayan tetap memiliki sumber penghasilan,” ujarnya.

Bupati Ipuk juga meminta Dinas Perikanan Banyuwangi, untuk membuka pelatihan yang diperlukan bagi keluarga nelayan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan para nelayan lebih berdaya. (kom/bwi/gie)

“Alhamdulillah dengan adanya sertifikat hak atas tanah ini, sekarang bapak dan ibu sudah memiliki legalitas kepastian hukum atas tanah yang selama ini ditempati maupun dikelola. Atas nama pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah memfasilitasi nelayan dengan pengurusan sertifikat ini,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya menambahkan, dengan memiliki sertifikat, selain memberikan kepastian hukum juga akan meningkatkan nilai ekonomi dari aset tanah milik para nelayan. Karenanya, dirinya juga berpesan, agar sertifikat tersebut dapat digunakan dengan bijak. Jika memang diperlukan, hanya digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga bukan untuk tujuan konsumtif.

Baca juga :

Dalam momen ini, Bupati Ipuk juga mendorong agar para nelayan, selain menangkap ikan juga bisa membuka usaha. Seperti mengolah ikan hasil tangkapan laut menjadi makanan siap saji atau olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi, Nasep Vandi Sulistiyo, mengatakan nelayan penerima sertifikat berasal dari dua desa yakni 86 nelayan dari Desa Tembokrejo dan 100 nelayan dari Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar. “Terima kasih atas kolaborasi yang baik dengan Pemkab Banyuwangi. Semua nelayan penerima ini merupakan usulan dari Dinas Perikanan Banyuwangi,” ujarnya.

Salah satu nelayan dari Desa Kedungringin, Haris Mawardi, sangat senang telah mendapat sertifikat. Dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya dalam program ini. “Saya sangat bahagia sekali. Program ini yang kami harapkan selama ini. Sekarang aset kami sudah jelas kepemilikannya. Prosesnya sangat singkat dan cepat. Hanya 3 bulan sejak pertama kami mulai ikut program ini,” jelasnya. (kom/bwi/gie)