Dalam aksinya, SBM menyoroti kesenjangan dan kesejahteraan pekerja yang menjadi permasalahan setiap tahun dan tidak mendapatkan penyelesaian secara konkrit. Sehingga upah layak, jaminan sosial dan jaminan kesehatan masih tidak sesuai yang diharapkan oleh buruh.

Menurut Sri Hariati, koordinator aksi, bahwa nasib para honorer K2 di Kabupaten Blitar juga tidak seberuntung dari daerah lain.

“Di beberapa daerah telah diterbitkan SK penetapan honorer dengan upah sesuai UMK, seperti di Kabuapten Jombang, Gresik, Labuhan Batu,Blora, Tegal dan Magelang. Mereka digaji antara Rp.1.500.000 sampai Rp.1.700.000, “ ujar Sri Hariati.

Masih menurutnya, di Kabupaten Blitar saat ini ada sekitar 900 tenaga honorer K2 yang menerima gaji Rp.1.000.000 per bulan. Ini tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diteriman oleh honorer K2. Padahal APBD Kabupaten Blitar mencapai Rp.2 trilliun.

“Seharusnya APBD sebesar itu cukup untuk membiayai honorer yang jumlahnya 900 orang,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya, menagih janji pemerintah Jokowi agar segera mengangkat 440.000 K2 menjadi PNS sebelum 2019. Hal ini sesuai dengan janji Jokowi yang tertuang dalam 9 piagam kontrak politik. Salah satunya adalah mengeluarkan Perpres atau Kepres. Selain itu, sudah adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI komisi II pada 15 September 2015

“Termasuk jaminan kesehatan BPJS dan ketenagakerjaan serta gaji sesuai dengan UMK. Serta diberikan kesempatan untuk mengikuti Sergur PLPG Portofolio yang dikuatkan oleh SK kepala daerah,” tuntutnya. (bam/yan)